Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Usai menghadiri undangan evaluasi dan klarifikasi dari Kelompok Kerja(Pokja), beberapa rekanan langsung mengadakan jumpa pers. Rekanan menilai dan menaruh curiga terhadap lelang. Sebab dinilai ada kejanggalan pada saat evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja.

Jumpa pers yang dihadiri beberapa media harian, mingguan, online dan Padang TV itu, menyorot kinerja Pokja yang sangat disesalkan. Karena terindikasi mengkhianati aturan, undang-undang dan sumpah saat pelantikan.

Tercium ada indikasi istilah "anak babe" pada tender tersebut. Buktinya, sebut Sukron, Direktur PT. Permata Lansekap Nusantara, "sebelum dilakukannya evaluasi dan klarifikasi pada tanggal 3 Februari 2020, kuat dugaan tanggal 31 Januari 2020 sudah diumumkan hanya 1 satu rekanan yang lulus persyaratan.

“Artinya, undangan evaluasi dan klarifikasi tanggal 3 Februari hanya sabotase, agar publik percaya kalau Pokja bekerja sudah benar. Termasuk juga mereka yang mencari kesalahan metoda dan fakta integritas patut dicurigai. Sebab, selama ini hal itu tidak pernah bermasalah dalam setiap ikut lelang,” kata Sukron didamping Risman M, selanjutnya mengatakan, "bahkan masalah quari pun juga mereka dipertanyakan", cecarnya, Senin (03/02) disalah satu caffe dijalan Bypass Padang.

Bahkan Sukran mengatakan, "evaluasi dan klarifikasi palsu itu sudah terasa sejak mulai lelang 3 Januari 2020 lalu. Soalnya, lelang pertama yang diikuti 7 rekanan diulang dan merubah spesifikasi teknis personil dari persyaratan SI Teknik Geologi menjadi SI Teknik Sipil. Parahnya, peserta bertambah menjadi 12 rekanan agar lebih meyakinkan", tegas nya.

“Begitu juga klarifikasi yang dilakukan hanya menyampaikan kesalahan. Padahal, sebelumnya sudah ditetapkan hanya satu peserta yang lulus. Ibaratnya, kami sudah dikalahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan, ini sangat kami sesali,” ungkap Sukron.

Awaluddin Rao dan Direktur PT. Bahana Prima Nusantara juga mengukapakan hal serupa. Katanya, selama dua tahun ini, lelang di Pokja Kota Padang sudah menjadi perbincangan dikalangangan kontraktor dan pihak lainnya. Termasuk lelang penimbunan dan pematangan lahan senilai lebih kurang Rp17 Miliyar itu. Apalagi, PT. Bahana Prima Nusantara, terkesan sengaja dikalahkan Pokja menyangkut masalah skechudle.

Pokja mungkin kurang memahami atau pura-pura, kalau itu pekerjaan umum dan pekerjaan minor. Ia juga menilai, "ada beberapa item tersendiri, seperti menentukan volumenya hanya butuh waktu 12 jam atau bobotnya hanya 0,09 persen. Itupun dimasukkan ke minggu 9, tapi tetap disalahkan Pokja.

” Dicurigai Pokja sengaja mencari atau mengkondisikan kesalahan dari kami,” kata Awaluddin Rao yang akrab disapa Rao.

Ia menduga kalau pokja sengaja mencari kesalahan selain jagoannya, sebab dengan adanya kejanggalan dengan kesan sengaja mencari kelemahan calon rekanan oleh Pokja agar kontraktor andalannnya bisa berjalan mulus sebagai pemenang tanpa sanggahan.

Termasuk dengan mengganti spesifikasi teknis personel dari SI Teknik geologi diganti SI Teknis sipil. Kuat dugaan lelang ini hanya sebagai objek mencari keuntungan sekelompok manusia saja. Dan ada indikasi kuat kalau negara akan menanggung kerugian lagi.

Karena, dalam RAB dengan harga Rp17 miliar dinilainya sangat tinggi sekali. Sementara standarnya negara harus menggelontorkan dana pada pekerjaan tersebut seharusnya hanya sebesar Rp13 Miliyar saja, tukuknya.

“Terlepas dari apa yang terjadi, pihaknya, akan terus melakukan pengawasan, sebab perbedaannya sangat jauh.” katanya lagi, seraya mengatakan, tak tertutup kemungkinan ia akan menempuh jalur hukum jika terbukti sengaja dikalahkan", tandas Rao.

Beragam tanggapan rekanan lain, juga menyertai jumpa pers tersebut. Intinya, dugaan permainan lelang yang diprediksi terbukti. Rekanan jagoannya yang diundang sebelumnya telah dinyatakan lulus. Dan satunya rekanan yang lulus seperti yang diumumkan tanggal 31 Januari 2020. Sementara, undangan klarifilasi rekanan tanggal 3 Pebruari 2020 hanya formalitas belaka. Nv/roel

Mitra Rakyat.com(Pasbar)
Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hari ini Senin (03/02), akan memasuki babak baru sekaligus momen bersajarah terkait dengan finalisasi terwujudnya pemekaran Nagari se-Kabupaten Pasbar.

Bupati Pasbar Yulianto didampingi OPD terkait dalam Pemekaran Nagari beserta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar, Iqbal berikut Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Samsul Bahri dan Muzli. M. Nur, mengawal langsung proses penyerahan berkas Nagari pemekaran se-Pasbar itu ke Dirjend Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Bupati Pasbar beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Jendral Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Nata Irawan bersama Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Aferi. S. Fudail di ruang kerjanya.

Bupati Pasbar Yulianto menyampaikan bahwa Dirjend Penataan dan Administrasi Pemdes Nata Irawan sangat mengapresiasinya atas keseriusan serta kegigihan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasbar dalam mengawal seluruh proses pemekaran Nagari.

Apresiasi dan ucapkan pujian atas kegigihan Bupati Pasbar beserta jajaran dalam mengawal langsung seluruh proses pemekaran Nagari di Pasbar pun banyak berdatangan dari pihak pusat.

Sebab saat ini hampir sampai di akhir proses perjuangan yang akan dibuktikan dengan Nagari definitif di Pasbar. "Insyaallah diberikan kelancaran hendaknya nanti dalam proses pemeriksaan berkas-berkas seluruh Nagari yang sudah diantar ini dan secepatnya nomor register dapat diterbitkan",  ucap Bupati Pasbar mengutip yang disampaikan Dirjend Penataan Dan Administrasi Pemdes Nata Irawan.

Terlihat Bupati Yulianto tidak dapat menahan rasa harunya saat penyerahan 10 box besar berkas seluruh Nagari se-Pasbar kepada Pihak Dirjend Pemerintah Desa.

"Rasanya seperti mimpi, ini adalah impian saya dan bapak almarhum H. Syahiran dulu yang saya lanjutkan demi kemajuan Bumi Mekar Tuah Basamo, dan pastinya kesuksesan pemekaran Nagari ini adalah harapan seluruh masyarakat Pasaman Barat tercinta. " sebut Yulianto.

"Terimakasih yang tidak terhingga atas kerjasama seluruh tim pemekaran Nagari, mulai dari tim pemekaran di kabupaten, provinsi dan pastinya dari Dirjen Bina Pemdes Jakarta", tutur Bupati tersebut.

Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang selalu bersemangat dalam menunggu keberhasilan pemekaran Nagari, serta dukungan penuh anggota DPRD Kabupaten Pasbar dan Provinsi Sumbar. Semoga semua perjuangan ini mendapat ridho Allah SWT ,amiin. "tutup Yulianto.

Kegiatan penyerahan berkas seluruh Nagari persiapan ini merupakan persyaratan akhir sebelum diterbitkannya nomor register dan pengesahan Nagari.

Proses penyerahan dokumen nagari persiapan ini akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas dan pemberian nomor register. (DEDI )

Mitra Rakyat.com(Jakarta)

Mitra Rakyat.com(Pasbar)
Pemilihan Kepala Daerah Pasaman Barat (Pasbar) tidak lama lagi akan digelar. Banyak nama baru muncul pada kontestasi Pemilihan Calon Bupati(Cabup) dikabupaten tersebut.

Diantra nama calon, tersebutlah oleh masyarakat H. Maryanto. Namun yang dikatakan masyarakat menyangkut Maryanto bukan sisi baik putra Pasbar itu.

Masyarakat Pasbar tolak pencalonan Maryanto. Karena, yang bersangkutan disebut hanya memiliki pengalaman dalam urusan "Riba", sebut Anto salah satu masyarakat Pasbar, Jumat(31/01).

Hal itu disampaikan nya saat berdialog dengan 15 orang wartawan di kawasan GOR H. Agus Salim sore ini. " dengan notabenenya sebagai mantan karyawan di Bank Nagari, saya menilai bahwa Maryanto tidak akan sanggup membangun Kabupaten Pasbar apabila dia terpilih nanti", sebut Anto.

Dengan track record Maryanto sebagai karyawan bank, masyarakat Pasbar itu menduga Kabupaten Pasbar kalau Maryanto tidak akan paham bagaimana cara mengembangkan Kabupaten yang kita banggakan ini, lanjutnya.

"Mayoritas masyarakat Pasbar yang terkenal kuat agama nya dan Islami, jelas bertentangan dengan latar belakang pekerjaan yang bersangkutan sebagai pemberi bunga alias Riba" tegasnya.

Selain itu, apabila Maryanto diberikan amanat, sangat dikhawatirkan APBD Pasaman Barat lebih banyak mengendap di Bank Nagari dari pada digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan ketika yang dimaksud menjabat sebagai kepala daerah, lugasnya.

Mengingat latar belakang H. Maryanto sebagai pejabat di Bank Nagari, maka kesempatan yang disebutkan akan lebih mudah untuk melakukan hal yang sifatnya menguntungkan diri atau kelompoknya nanti, tandas Anto.

Karena kalau sempat Maryanto menjabat sebagai  kepala daerah(Bupati Pasbar) secara akan menjadi salah satu pemegang saham di Bank Nagari tersebut ,tukasnya.

Terakhir dikatakan, masyarakat Pasbar tidak ingin dipimpin oleh Bupati yang hanya paham mencari keuntungan dan pemberi riba. Selain melawan perintah Agama, juga akan mengundang kerugian untuk program yang menggunakan APBD, pungkas Anto.

Hingga berita ini diterbitkan,  media masih manunggu jawaban konfirmasi H. Maryanto dan pihak terkait lainnya.**

Opini 

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati (Kak Rose)
Ibu rumah tangga, member AMK dan alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Kita tidak hanya pindah tempat atau pindah lokasi, yang paling penting adalah pindah pola pikir, pindah 'mindset', pindah sistem. Artinya, sistem harus terinstal dengan baik sehingga nanti orangnya yang masuk, birokrasi kita masuk, sistemnya sudah siap. Ada pindah budaya kerja, harus berubah." (Presiden Joko Widodo, Rabu (6-11-2019). (Antara news.com)


Tampaknya, pemindahan ibukota bukan lagi soal wacana. Presiden Joko Widodo semakin memperlihatkan keseriusannya memindahan ibukota. Hal ini terbukti dengan digandengnya 3 orang tokoh asing sebagai pengarah pembangunan ibukota baru.

Sebagaimana diberitakan oleh laman Tempo.com, 16 Januari 2020, pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045. Untuk menuju ke situ, dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat ke pemerintah.

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucapnya.

Duduknya tiga tokoh asing dalam dewan pengarah pembangunan ibukota baru ini dibicarakan saat Jokowi berkunjung ke Abu Dhabi, akhir pekan lalu. Di sana, Mohammad bin Zayed memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Mohammed bin Zayed akan menjadi Ketua Dewan pengarah pembangunan ibukota baru. Adapun Masayoshi dan Tony Blair menjadi anggotanya. "Di atasnya ada Presiden Jokowi yang akan menjadi penanggung jawab," ucap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Januari 2020. (Tempo.co, 16 Januari 2020)

Cukup menyayat hati, di tengah ekonomi Indonesia sedang terpuruk, pemerintah tetap bersikukuh memikirkan pindah ibukota. Sejak awal, wacana pemindahan ibukota negara Indonesia memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, hingga menuai kesan pemerintah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di negara ini yang belum tersolusikan, tapi mengapa pemerintah justru terobsesi menambah masalah baru dengan mengganti ibukota? Alih-alih ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di ibukota Jakarta, yang terjadi malah sebaliknya pemerintah terkesan abai dan lari dari masalah.

Jika kita menelaah secara seksama, keputusan pemerintah memindahkan ibukota, tentunya akan menjadi langkah tidak bijaksana karena ditengah utang Indonesia yang sudah berkisar pada angka Rp 4.800 triliun per Juli 2019. (detiknews.com). Sedangkan kondisi Jakarta saat ini memprihatinkan, terbukti dengan rilisnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, Pada 2017 mencatat 86% wilayah DKI Jakarta masuk kategori kampung kumuh tersebar di sejumlah titik di ibukota. Hal ini berarti, saat menjadi ibukota negara, Jakarta tidak menunjukkan kesejahteraan yang merata.

Pemindahan ibukota disinyalir dapat mendatangkan banyak masalah baru, terutama saat dimulai pembangunan akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, antara lain; sosial, lingkungan, ekonomi, politik.

Selain itu, ditunjuknya 3 tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota, pada hakikatnya akan memberi jalan bagi mereka (asing) untuk mengokohkan cengkramannya menguasai negeri ini, serta menambah makin besarnya pengaruh asing  di seluruh lini kehidupan, termasuk dalam pembangunan ibukota (sebagai pemasok bahan, konsultan, pimpro hingga pelaksana proyek).

Kucuran dana serta tenaga dari para asing ini tentunya bukanlah "makan siang gratis". Mereka para asing dan aseng tidak akan pernah mau menjalin kerjasama, membantu Indonesia dan menggelontorkan modalnya jika tidak ada jaminan di dalamnya. Walaupun pemerintah berdalih ini hanyalah sebatas kerjasama, namun pada kenyataannya negara dan rakyatlah yang menjadi jaminannya. Hal ini terbukti jelas dengan banyaknya kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing dan aseng. Sementara rakyat hidup sebagai kacung di negerinya sendiri. Inilah kerugian juga bahaya nyata adanya keterlibatan asing dalam pembangunan ibukota baru. Bukan hanya mengambil keuntungan, intervensi asing hingga penjajahan politik ekonomi, bahkan negara pun akan kehilangan kedaulatannya.

Sejatinya Indonesia adalah negara kaya raya.
Allah Swt. telah menganugerahkan ibu pertiwi ini dengan berbagai kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negeri 'gemah ripah loh jinawi'. Ini menjadi modal besar yang pastinya akan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang maju dan makmur. Dengan bermodalkan itu semua, tentunya Indonesia akan sangat mudah membiayai pembangunan ibukota baru. Tidak perlu menggandeng asing dengan mekanisme investasi dalam melakukan pembangunan ibukota tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum yang namanya investasi, dalam bentuk apapun baik itu datang dari asing maupun swasta pasti sarat akan banyak kepentingannya. Maka di sini perlu adanya kewaspadaan selain pada pertahanan dan keamanan dalam negeri, kedaulatan serta eksistensi negeri ini.

Terkait pemindahan ibukota yang melibatkan investasi asing, semestinya pemerintah dapat mengkaji secara seksama agar matang dalam pelaksanaannya. Tidak hanya memikirkan trust internasional, tapi memikirkan apakah akan memberikan kebaikan bagi rakyat dan negeri ini atau justru sebaliknya. Maraknya investasi asing yang masuk, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ideologi kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Dimana karakter liberal yang melekat, mengakibatkan pemahaman ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Siapa yang memiliki modal mereka yang berkuasa.

Islam sebagai agama agung yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw. memiliki seperangkat peraturan di dalamnya untuk mengatur segala macam problematika kehidupan. Islam memandang perpindahan ibukota bukanlah hal yang haram. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat Islam.

Pada masa pemerintahan Islam pun pernah beberapa kali terjadi pemindahan ibukota. Bukan saja Madinah, Damaskus, tapi juga Maghrib (Tunisia), Konstantinopel (Istanbul Turki), pernah menjadi ibukota wilayah Islam. Uniknya, walaupun beberapa kali pindah ibukota, ke khilafahan Islam tetap menjadi adidaya hingga sekitar 13 abad lamanya. Hal ini karena Islam memiliki beberapa landasan yang selalu diperhatikan dalam pembentukan ibukota baru. Yakni;

Pertama; landasan falsafah ideologi yang melandasi pembentukan ibukota baru. Hal ini mempengaruhi eksistensi ibukota baru tersebut dan urgensinya. Diantara urgensi politik yang menjadi alasan adalah kondisi rawan banjir, kepadatan penduduk yang tidak merata maupun kepentingan politik praktis lainnya seperti kondisi politik yang memanas. Dalam Islam falsafah ibukota baru adalah tanggung jawab negara untuk memakmurkannya.

Kedua; landasan kebijakan pemerataan kemakmuran dan kemajuan di seluruh wilayah negara yang didasarkan pada kebutuhan bukan jumlah kekayaan yang dihasilkan. Proses pemerataan penduduk pun dilakukan dengan adanya program transmigrasi yang berkesinambungan. Selain itu, pemerataan pembangunan di daerah menjadi daya dukung bagi pemerataan penduduk. Dengan demikian keinginan daerah untuk otonomi bahkan referendum seperti Papua misalnya bisa dicegah.

Ketiga; landasan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan. Semua ekonomi Islam menggariskan bahwa kepemilikan ekonomi terbagi menjadi 3 ranah. Yaitu, kepemilikan individu, umum dan negara. Sumber energi, tambang, hutan, lautan dan kekayaan alam lainnya merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan BUMN dan BUMD akan menjadi kepemilikan negara dan pemegang hak pengelolaan kepemilikan umum. Dengan demikian, akan tersedia sumber dana yang mencukupi dalam pembentukan ibukota. Alhasil, tidak perlu investor asing karena khilafah memiliki sumber-sumber dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan kepemilikan ini. Sehingga investasi asing tidak mudah masuk dan menguasi negeri Islam.

Dalam pelaksanaannya memindahkan ibukota, negara Islam tidak akan memberi celah bagi asing mengulurkan bantuannya. Hal ini karena, sistem Islam (khilafah) mempunyai mekanisme anti penjajahan yang salah satunya diwujudkan dengan kebijakan waspada dan tegas dalam menjalin hubungan dengan asing. Meminta bantuan asing sama saja dengan memberi peluang bagi mereka menguasai kaum muslimin.

 Allah SWT berfirman ;

“..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS. An Nisa: 141)

Sebagai konsekuensi dari ayat diatas, maka negara khilafah memiliki kewajiban untuk menolak dikte dan campur tangan asing. Hubungan negara khilafah dengan negara asing hanya sebatas hubungan politik bilateral. Meskipun demikian, negara khilafah tidak akan pernah melakukan kerja sama dengan negara-negara Kafir Harbi Fi’lan–seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, atau negara-negara kufur lain, yang tentunya akan membahayakan eksistensi Daulah Khilafah. Hubungan luar negeri yang dijalin negara khilafah dan negara asing dijalin semata-mata hanya untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri.

Dalam Islam, menggunakan ahli (hubara) asing untuk kebutuhan dalam negeri sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dengan mekanisme hanya sebagai pekerja (ajir). Bukan untuk diikuti pola pikir apalagi pandangan sistem yang mereka bawa. Hal ini semata-mata untuk menjaga kemurnian ideologi Islam dan kedaulatan negara agar terhindar dari intervensi asing yang membahayakan tubuh umat dan negara Islam.

Dari sini, maka jelaslah hanya Islam  satu-satunya yang dapat memutus campur tangan asing dalam pemindahan ibukota. Kembali kepada Islam adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari cengkraman asing yang membelenggu. Kebijakan penanaman modal asing sebagai alat bagi mereka untuk mencengkram dan mendominasi kaum muslimin tidak akan terjadi apabila kaum muslimin menerapkan sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyyah dari Allah Swt. dan dengan tegas mencampakkan sistem kapitalis Liberal buatan Barat.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab