Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Jakarta)

Mitra Rakyat.com(Pasbar)
Pemilihan Kepala Daerah Pasaman Barat (Pasbar) tidak lama lagi akan digelar. Banyak nama baru muncul pada kontestasi Pemilihan Calon Bupati(Cabup) dikabupaten tersebut.

Diantra nama calon, tersebutlah oleh masyarakat H. Maryanto. Namun yang dikatakan masyarakat menyangkut Maryanto bukan sisi baik putra Pasbar itu.

Masyarakat Pasbar tolak pencalonan Maryanto. Karena, yang bersangkutan disebut hanya memiliki pengalaman dalam urusan "Riba", sebut Anto salah satu masyarakat Pasbar, Jumat(31/01).

Hal itu disampaikan nya saat berdialog dengan 15 orang wartawan di kawasan GOR H. Agus Salim sore ini. " dengan notabenenya sebagai mantan karyawan di Bank Nagari, saya menilai bahwa Maryanto tidak akan sanggup membangun Kabupaten Pasbar apabila dia terpilih nanti", sebut Anto.

Dengan track record Maryanto sebagai karyawan bank, masyarakat Pasbar itu menduga Kabupaten Pasbar kalau Maryanto tidak akan paham bagaimana cara mengembangkan Kabupaten yang kita banggakan ini, lanjutnya.

"Mayoritas masyarakat Pasbar yang terkenal kuat agama nya dan Islami, jelas bertentangan dengan latar belakang pekerjaan yang bersangkutan sebagai pemberi bunga alias Riba" tegasnya.

Selain itu, apabila Maryanto diberikan amanat, sangat dikhawatirkan APBD Pasaman Barat lebih banyak mengendap di Bank Nagari dari pada digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan ketika yang dimaksud menjabat sebagai kepala daerah, lugasnya.

Mengingat latar belakang H. Maryanto sebagai pejabat di Bank Nagari, maka kesempatan yang disebutkan akan lebih mudah untuk melakukan hal yang sifatnya menguntungkan diri atau kelompoknya nanti, tandas Anto.

Karena kalau sempat Maryanto menjabat sebagai  kepala daerah(Bupati Pasbar) secara akan menjadi salah satu pemegang saham di Bank Nagari tersebut ,tukasnya.

Terakhir dikatakan, masyarakat Pasbar tidak ingin dipimpin oleh Bupati yang hanya paham mencari keuntungan dan pemberi riba. Selain melawan perintah Agama, juga akan mengundang kerugian untuk program yang menggunakan APBD, pungkas Anto.

Hingga berita ini diterbitkan,  media masih manunggu jawaban konfirmasi H. Maryanto dan pihak terkait lainnya.**

Opini 

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati (Kak Rose)
Ibu rumah tangga, member AMK dan alumni BFW

Mitra Rakyat.com
"Kita tidak hanya pindah tempat atau pindah lokasi, yang paling penting adalah pindah pola pikir, pindah 'mindset', pindah sistem. Artinya, sistem harus terinstal dengan baik sehingga nanti orangnya yang masuk, birokrasi kita masuk, sistemnya sudah siap. Ada pindah budaya kerja, harus berubah." (Presiden Joko Widodo, Rabu (6-11-2019). (Antara news.com)


Tampaknya, pemindahan ibukota bukan lagi soal wacana. Presiden Joko Widodo semakin memperlihatkan keseriusannya memindahan ibukota. Hal ini terbukti dengan digandengnya 3 orang tokoh asing sebagai pengarah pembangunan ibukota baru.

Sebagaimana diberitakan oleh laman Tempo.com, 16 Januari 2020, pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045. Untuk menuju ke situ, dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat ke pemerintah.

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

"Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucapnya.

Duduknya tiga tokoh asing dalam dewan pengarah pembangunan ibukota baru ini dibicarakan saat Jokowi berkunjung ke Abu Dhabi, akhir pekan lalu. Di sana, Mohammad bin Zayed memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$ 22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Mohammed bin Zayed akan menjadi Ketua Dewan pengarah pembangunan ibukota baru. Adapun Masayoshi dan Tony Blair menjadi anggotanya. "Di atasnya ada Presiden Jokowi yang akan menjadi penanggung jawab," ucap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Januari 2020. (Tempo.co, 16 Januari 2020)

Cukup menyayat hati, di tengah ekonomi Indonesia sedang terpuruk, pemerintah tetap bersikukuh memikirkan pindah ibukota. Sejak awal, wacana pemindahan ibukota negara Indonesia memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, hingga menuai kesan pemerintah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di negara ini yang belum tersolusikan, tapi mengapa pemerintah justru terobsesi menambah masalah baru dengan mengganti ibukota? Alih-alih ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di ibukota Jakarta, yang terjadi malah sebaliknya pemerintah terkesan abai dan lari dari masalah.

Jika kita menelaah secara seksama, keputusan pemerintah memindahkan ibukota, tentunya akan menjadi langkah tidak bijaksana karena ditengah utang Indonesia yang sudah berkisar pada angka Rp 4.800 triliun per Juli 2019. (detiknews.com). Sedangkan kondisi Jakarta saat ini memprihatinkan, terbukti dengan rilisnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, Pada 2017 mencatat 86% wilayah DKI Jakarta masuk kategori kampung kumuh tersebar di sejumlah titik di ibukota. Hal ini berarti, saat menjadi ibukota negara, Jakarta tidak menunjukkan kesejahteraan yang merata.

Pemindahan ibukota disinyalir dapat mendatangkan banyak masalah baru, terutama saat dimulai pembangunan akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, antara lain; sosial, lingkungan, ekonomi, politik.

Selain itu, ditunjuknya 3 tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibukota, pada hakikatnya akan memberi jalan bagi mereka (asing) untuk mengokohkan cengkramannya menguasai negeri ini, serta menambah makin besarnya pengaruh asing  di seluruh lini kehidupan, termasuk dalam pembangunan ibukota (sebagai pemasok bahan, konsultan, pimpro hingga pelaksana proyek).

Kucuran dana serta tenaga dari para asing ini tentunya bukanlah "makan siang gratis". Mereka para asing dan aseng tidak akan pernah mau menjalin kerjasama, membantu Indonesia dan menggelontorkan modalnya jika tidak ada jaminan di dalamnya. Walaupun pemerintah berdalih ini hanyalah sebatas kerjasama, namun pada kenyataannya negara dan rakyatlah yang menjadi jaminannya. Hal ini terbukti jelas dengan banyaknya kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing dan aseng. Sementara rakyat hidup sebagai kacung di negerinya sendiri. Inilah kerugian juga bahaya nyata adanya keterlibatan asing dalam pembangunan ibukota baru. Bukan hanya mengambil keuntungan, intervensi asing hingga penjajahan politik ekonomi, bahkan negara pun akan kehilangan kedaulatannya.

Sejatinya Indonesia adalah negara kaya raya.
Allah Swt. telah menganugerahkan ibu pertiwi ini dengan berbagai kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai negeri 'gemah ripah loh jinawi'. Ini menjadi modal besar yang pastinya akan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang maju dan makmur. Dengan bermodalkan itu semua, tentunya Indonesia akan sangat mudah membiayai pembangunan ibukota baru. Tidak perlu menggandeng asing dengan mekanisme investasi dalam melakukan pembangunan ibukota tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum yang namanya investasi, dalam bentuk apapun baik itu datang dari asing maupun swasta pasti sarat akan banyak kepentingannya. Maka di sini perlu adanya kewaspadaan selain pada pertahanan dan keamanan dalam negeri, kedaulatan serta eksistensi negeri ini.

Terkait pemindahan ibukota yang melibatkan investasi asing, semestinya pemerintah dapat mengkaji secara seksama agar matang dalam pelaksanaannya. Tidak hanya memikirkan trust internasional, tapi memikirkan apakah akan memberikan kebaikan bagi rakyat dan negeri ini atau justru sebaliknya. Maraknya investasi asing yang masuk, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ideologi kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Dimana karakter liberal yang melekat, mengakibatkan pemahaman ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Siapa yang memiliki modal mereka yang berkuasa.

Islam sebagai agama agung yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw. memiliki seperangkat peraturan di dalamnya untuk mengatur segala macam problematika kehidupan. Islam memandang perpindahan ibukota bukanlah hal yang haram. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat Islam.

Pada masa pemerintahan Islam pun pernah beberapa kali terjadi pemindahan ibukota. Bukan saja Madinah, Damaskus, tapi juga Maghrib (Tunisia), Konstantinopel (Istanbul Turki), pernah menjadi ibukota wilayah Islam. Uniknya, walaupun beberapa kali pindah ibukota, ke khilafahan Islam tetap menjadi adidaya hingga sekitar 13 abad lamanya. Hal ini karena Islam memiliki beberapa landasan yang selalu diperhatikan dalam pembentukan ibukota baru. Yakni;

Pertama; landasan falsafah ideologi yang melandasi pembentukan ibukota baru. Hal ini mempengaruhi eksistensi ibukota baru tersebut dan urgensinya. Diantara urgensi politik yang menjadi alasan adalah kondisi rawan banjir, kepadatan penduduk yang tidak merata maupun kepentingan politik praktis lainnya seperti kondisi politik yang memanas. Dalam Islam falsafah ibukota baru adalah tanggung jawab negara untuk memakmurkannya.

Kedua; landasan kebijakan pemerataan kemakmuran dan kemajuan di seluruh wilayah negara yang didasarkan pada kebutuhan bukan jumlah kekayaan yang dihasilkan. Proses pemerataan penduduk pun dilakukan dengan adanya program transmigrasi yang berkesinambungan. Selain itu, pemerataan pembangunan di daerah menjadi daya dukung bagi pemerataan penduduk. Dengan demikian keinginan daerah untuk otonomi bahkan referendum seperti Papua misalnya bisa dicegah.

Ketiga; landasan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan. Semua ekonomi Islam menggariskan bahwa kepemilikan ekonomi terbagi menjadi 3 ranah. Yaitu, kepemilikan individu, umum dan negara. Sumber energi, tambang, hutan, lautan dan kekayaan alam lainnya merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan BUMN dan BUMD akan menjadi kepemilikan negara dan pemegang hak pengelolaan kepemilikan umum. Dengan demikian, akan tersedia sumber dana yang mencukupi dalam pembentukan ibukota. Alhasil, tidak perlu investor asing karena khilafah memiliki sumber-sumber dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan kepemilikan ini. Sehingga investasi asing tidak mudah masuk dan menguasi negeri Islam.

Dalam pelaksanaannya memindahkan ibukota, negara Islam tidak akan memberi celah bagi asing mengulurkan bantuannya. Hal ini karena, sistem Islam (khilafah) mempunyai mekanisme anti penjajahan yang salah satunya diwujudkan dengan kebijakan waspada dan tegas dalam menjalin hubungan dengan asing. Meminta bantuan asing sama saja dengan memberi peluang bagi mereka menguasai kaum muslimin.

 Allah SWT berfirman ;

“..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS. An Nisa: 141)

Sebagai konsekuensi dari ayat diatas, maka negara khilafah memiliki kewajiban untuk menolak dikte dan campur tangan asing. Hubungan negara khilafah dengan negara asing hanya sebatas hubungan politik bilateral. Meskipun demikian, negara khilafah tidak akan pernah melakukan kerja sama dengan negara-negara Kafir Harbi Fi’lan–seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, atau negara-negara kufur lain, yang tentunya akan membahayakan eksistensi Daulah Khilafah. Hubungan luar negeri yang dijalin negara khilafah dan negara asing dijalin semata-mata hanya untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri.

Dalam Islam, menggunakan ahli (hubara) asing untuk kebutuhan dalam negeri sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dengan mekanisme hanya sebagai pekerja (ajir). Bukan untuk diikuti pola pikir apalagi pandangan sistem yang mereka bawa. Hal ini semata-mata untuk menjaga kemurnian ideologi Islam dan kedaulatan negara agar terhindar dari intervensi asing yang membahayakan tubuh umat dan negara Islam.

Dari sini, maka jelaslah hanya Islam  satu-satunya yang dapat memutus campur tangan asing dalam pemindahan ibukota. Kembali kepada Islam adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari cengkraman asing yang membelenggu. Kebijakan penanaman modal asing sebagai alat bagi mereka untuk mencengkram dan mendominasi kaum muslimin tidak akan terjadi apabila kaum muslimin menerapkan sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyyah dari Allah Swt. dan dengan tegas mencampakkan sistem kapitalis Liberal buatan Barat.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab

Opini 

Ditulis Oleh: Darmayanti 
Ibu rumah tangga dan penggiat dakwah

Mitra Rakyat.com
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) merencanakan pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Tegalluar.TOD ini sampai ke wilayah Cileunyi dan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang terkena dampak dengan luas 340 hektar lahan pertanian akan dialihfungsikan menjadi proyek kereta cepat (Jabar.15/1/2020/IndeksNews).

TOD didesain untuk menciptakan ruang kota yang lebih hidup yang berorientasi pada para pejalan kaki dan pengguna transportasi publik. Hal itu terungkap dalam sosialisasi publik analisis dampak lingkungan (Amdal) rencana pengembangan TOD Tegalluar, oleh PT Kereta Cepat Indonesia China.

Sosialisasi dilaksanakan di gedung RM.Ponyo jalan Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Selasa (14/1/2020). Namun rencana TOD Tegalluar ini menuai kritikan dari warga Cileunyi dan sekitarnya.

Salah satunya komen pedas berasal dari Apih Djaja Dipraja ketua  KMPL Jabar yang juga warga Cileunyi,  secara tegas menolak. "Saya menolak alih fungsi lahan untuk TOD,  selamatkan sawah masyarakat,"ungkapnya (Rabu, 15/1/2020/IndeksNews).

Seyogyanya dalam sebuah negara, memang pembangunan infrastruktur lazim terjadi seperti  salah satunya jalan kereta  api cepat untuk memajukan negara, namun jika kemajuan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan rakyat inilah yang menjadi sorotan khalayak banyak.

Pembangunan jalan kereta api cepat yang dilakukan negara saat ini tidak didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan di sekitarnya. Contohnya salah satu area yang terkena gusuran selain pemukiman warga, salah satunya juga adalah lahan pertanian seperti sawah.

Sawah di suatu wilayah harus ada dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan ini menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya demi menjaga lahan pertanian dan kehidupan rakyatnya.

Jika lahan pertanian semakin berkurang maka produksi padi pun akan menurun, otomatis mau tidak mau pemerintah akan mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara, yang belum tentu pula harga beras impor lebih murah dan berkualitas seperti di negeri ini.

Dampak lainnya dari pembangunan jalan kereta api cepat ini adalah banjir. Daerah yang dulunya tidak banjir menjadi banjir. Pembangunan yang saat ini dilakukan terkesan jauh dari meri'ayah (mengurus) rakyat.

Sebab hasil jalan kereta api cepat tidak berdampak baik bagi rakyat malah memberikan dampak buruk bagi rakyat. Pembangunan dilakukan hanya untuk memenuhi ambisi para kaum kapitalis yang serakah ingin memperoleh keuntungan yang banyak tanpa mengindahkan akibatnya.

Bahkan negara memberikan peluang besar bagi para kaum kapital (pemilik modal) dalam hal ini pengusaha untuk menanamkan modalnya baik itu investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri (investor asing/aseng).
Bila kita melihat dari kacamata Islam, infrastruktur adalah hal yang penting dalam membangun  dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan rakyatnya.

Karena itu Khilafah wajib membangun infrastruktur yang baik,  bagus dan merata ke pelosok negeri. Dasarnya adalah kaidah, "Ma la yatim al wajib illa bihi fahuwa wajib" (suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib). Dan kewajiban tersebut harus diwujudkan oleh Khalifah di bawah sistem Islam.

Pembangunan infrastruktur  termasuk didalamnya kereta api cepat diperbolehkan jika untuk kemaslahatan rakyat. Dan sangat betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, bukan untuk orang kaya saja dan bukan untuk segelintir orang saja.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khatab halaman 314-316, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin al Khatab menyediakan pos dana khusus dari baitul mal untuk mendanai  infrastruktur khususnya jalan dan terkait berbagai hal dengan jalan. Tentu dana ini bukan dari hutang.

Apalagi  berhutang kepada orang kafir harbi (orang yang memusuhi Islam). Khalifah umar juga menyediakan unta yang kala itu merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah bagi orang yang tidak punya kendaraan antara jazirah Syam dan Irak.

Khalifah umar memberikan  pengarahan kepada para kabilah,  pemimpin dan gubernur  untuk program tersebut.  Dan Khalifah Umar memastikan infrastruktur berjalan sesuai orientasi untuk kesejahteraan rakyat dan untuk izzah (kemuliaan) Islam.

Begitupula halnya infrastruktur pada masa kegemilangan Islam juga terlihat dari tata ruang kota besar pada era Khilafah yang saat itu menjadi bentuk keagungan tersendiri. Pada masa Khilafah Bani Ummayah, Cordoba menjadi ibukota Andalusia.

Kota ini dikelilingi dengan taman-taman hijau. Pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Itulah sebagian gambaran indahnya peradaban Islam dalam hal infrastruktur belum dalam hal yg lainnya seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Kesemuanya bisa berjalan dengan baik dan dilakukan semata-mata karena ketaatan para penguasa kepada aturan Allah Swt.

Infrastruktur adalah kebutuhan rakyatnya, dan negara tidak boleh mencari untung apalagi berbuat dzalim kepada rakyatnya. Sebab penguasa akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak oleh Allah  Swt.

Jadi penguasa bukan mencari keuntungan dan materi semata seperti dalam sistem kapitalis saat ini. Maka hanya dengan sistem Islamlah yang mampu melakukan pembangunan infrastruktur dengan menjaga manusia, tumbuhan, hewan dan alam semesta agar tetap seimbang dan tidak merusak.
Wallahu 'alam bi ash shawab

Opini 
Ditulis Oleh : UqieNai
(Alumni Branding for Writer 212)

Mitra Rakyat.com
Sunda Empire (kekaisaran Sunda), hingga kini masih ngotot dengan eksistensi mereka. Melalui pimpinannya, Rangga Sasana mengklaim bahwa Sunda Empire adalah kerajaan Sunda yang telah lama berdiri, bersamaan dengan berdirinya PBB dan NATO di Bandung. NATO, menurutnya diprakarsai oleh ABCD. Amerika, British, Canada dan banDung. Siapapun yang menolak keberadaannya dianggap 'tidak tahu sejarah dan akan ditimpa beribu kesialan.

Sunda Empire adalah fenomena susulan yang sebelumnya pernah mencuat kasus serupa di bumi persada, Indonesia. Sebut saja  Lia Eden, Gafatar, Keraton Sejagad yang sempat mengguncang media sosial dan media kaca. Kesemuanya adalah penyakit sosial yang bersumber dari halusinasi (baca: halu).

Sunda Empire disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan di Jawa Barat nyatanya meluas hingga ke Lhokseumawe, Aceh. Di tempat ini mereka menamakannya dengan  Kerajaan Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi. Salah seorang yang menyebut dirinya sebagai Gubernur Jenderal Teritori pasifik, Renny Khairani, baru-baru ini mengeluarkan ancaman kepada negara-negara yang tidak mau daftar ulang kepada Sunda Empire hingga Agustus mendatang, termasuk Indonesia (Tribunjatim.com, 25/01/2020).

Melansir tayangan YouTube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia. Bukan hanya itu kelompok Sunda Empire ini pun memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup," ujar Renny saat diwawancarai awak media.

Mencermati maraknya kerajaan 'nyeleneh' muncul bak jamur di musim hujan mengundang reaksi beragam. Aneh, lucu, halu dan tidak waras ramai dilontarkan netizen bahkan mengundang tawa budayawan Sunda Dedi Mulyadi saat live di acara tv swasta.

Komentar berbeda beliau utarakan dalam wawancaranya melalui sambungan telepon. Budayawan ini mengatakan ada problem sosial yang berlangsung cukup lama, yaitu masyarakat Indonesia terbiasa masuk ke wilayah berpikir yang tidak realisitis atau terlalu obsesif.

"Ada obsesi mendapat pangkat tanpa proses kepangkatan atau instan. Ada obsesi ingin cepat kaya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (17/1/2020).

Wajar rasanya jika kemunculan Keraton Sejagad dan Sunda Empire mengundang cerca dan tawa karena sulit diterima akal sehat. Namun tentu saja keberadaan mereka tak ujug-ujug lahir tanpa ada pemicu. Pemicunya bisa berbagai macam dan bentuk. Faktor ekonomi, kemiskinan, pekerjaan, putus asa, stres dan lain sebagainya bisa menimpa siapapun saat solusi ril tak mereka temukan.

Berlakunya sistem sekuler kapitalis saat ini adalah pangkal terbesar pemicu perilaku di luar nalar manusia. Terdapat pemisahan aturan agama dan negara dalam tatanan sosial. Terdapat dominasi kapital meraup kekayaan sebesar-besarnya demi memperkaya diri. Imbasnya, negara gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk warga masyarakat, terutama menengah ke bawah.

Banyak orang tertarik, gampang tergiur dan bergabung masuk kelompok tidak rasional karena sedang alami  kebuntuan mencari jalan keluar dari persoalan yang membelitnya. Hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk mencari untung materi.

Pemerintah tidak mengambil tindakan tegas dan antisipatif meskipun kasusnya berulang hingga meresahkan masyarakat dan sudah banyak korban mengalami kerugian harta dan yang terbesar adalah bergesernya aqidah.

Fenomena sejenis juga terjadi di berbagai negara, bukan hanya Indonesia, saat pemilik modal menguasai aset publik sementara negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Kesulitan masyarakat kalah penting dengan deal-deal politik kaum pengusaha. Rakyat dibiarkan dan diarahkan mencari solusi sendiri padahal kesejahteraan mereka ada di tangan negara (pemerintah).

Demikianlah, akibat aturan yang diterapkan berbasis kapitalis sekular, sistem yang memiliki cacat sejak lahir, maka permasalahan multidimensi akan terus berulang. Perilaku halu dan depresi hanya dampak kecil dari berlakunya sistem tersebut. Terbesarnya, kekayaan alam Indonesia akan terus diraup, dikuasai sementara kedaulatan negara terus diinjak-injak kaum pengusaha, baik swasta maupun asing. Pada akhirnya beragam bencana akan terjadi, baik fisik maupun psikis. Bagaimana jika akhirnya bencana itu berwujud manusia-manusia halu dan depresi? Tak bisa dibayangkan kondisi negeri ini ke depannya. Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah : 49 jika manusia mampu menggunakan akalnya secara benar.

وَاَ نِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَا حْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِ نْ تَوَلَّوْا فَا عْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَـعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِ نَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّا سِ لَفٰسِقُوْنَ

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

Mempertahankan kedaulatan negara dengan aturan asing tak akan pernah memberikan solusi solutif sampai kapanpun. Kecuali jika negara mau bersegera menerapkan aturan Allah dan RasulNya. Aturannya yang bersifat kaamil dan syamil (sempurna dan menyeluruh) akan mampu mengatasi persoalan umat, apapun jenisnya. Dari aspek aqidah, ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya.

Wallahu a'lam bi ash Shawab

Opini
Ditulis Oleh: Fitri Ummu Nafisah
(Aktivis Media Konawe,Sultra)

Mitra Rakyat.com
Akhir - Akhir ini, umat Islam dikepung berbagai musuh mulai dari komunis, syi’ah, kaum sekuler, dan orang-orang munafik dari berbagai arah. Mereka ingin menyesatkan kaum muslimin khususnya wanita. Mereka ingin mengeluarkan wanita dari fitrahnya.

Sebagaimana yang dirilis oleh VIVA.com bahwa  Putri Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Inayah Wulandari Wahid mengaku heran terhadap justifikasi bagi wanita muslimah yang tidak memakai hijab itu lantaran belum mendapatkan hidayah.

Padahal, kata dia, istri-istri ulama terdahulu (Nyai) atau istri pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tidak memakai kerudung. Bahkan, pejuang perempuan RA Kartini pun tidak berhijab. Maka dari hal tersebut, apakah mereka juga akan disebut belum mendapatkan hidayah?.

Inayah menyampaikan pernyataan tersebut saat acara bersama Deddy Cobuzier yang diunggah ke youtube pada Rabu (15/1). Saat itu, Inayah bersama sang ibunda Sinta Nuriyah Wahid yang juga mengutip contoh dari RA Kartini dan istri para Kiyai NU terdahulu tidak menutup aurat secara sempurna.

Gus Dur Tak Paksa Putrinya Pakai Hijab
Inayah juga mengatakan bahwa ayahnya, almarhum Gus Dur tidak pernah memaksakan putrinya harus memakai hijab. "Enggak, dari dulu enggak pernah. Itu kan budaya," kata Inayah.

Sementara ibunda Inayah, Sinta Nuriyah mengatakan, almarhum Gus Dur juga akan berpandangan bahwa semua Muslimah tidak harus berhijab. "Iya," kata Sinta. Padahal, kata dia, sekarang saja di Arab Saudi, Riyadh, keluarga kerajaan sudah buka-buka, tidak pakai hijab lagi.

Sekularisme Melahirkan Pembangkang terhadap Alquran
Tatkala mendengar perkataan Inayah, sungguh sangat menyesakkan dada, bagaimana tidak? Seorang ibu dan anak dari seorang tokoh besar di Indonesia, yakni presiden ke-4 mengatakan bahwa jlbab itu tidak wajib.

Jelas-jelas di dalam Alquran itu mewajibkan atas muslimah untuk memakai jilbab. Ini adalah salah satu penyesatan terhadap umat tentang jilbab sementara ulama empat madzhab mewajibkan jilbab dan khimar.

Mereka mengambil dalil bukan dari Alquran maupun sunnah. Keduanya juga mengatakan, keluarga Raja Arab Saudi saja buka-bukaan tidak memakai jilbab. Sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan sungguh melahirkan orang-orang yang akan meenyesatkan umat khususnya wanita muslimah.

Ini adalah upaya orang kafir maupun orang-orang munafik untuk menyesatkan umat agar tidak menjadikan alkur’an pedoman dalam kehidupanya.

Lebih anehnya lagi, rezim kita saat ini bukanya menerapkan syariah Islam, atau mendorong umat untuk memakai jilbab dan khimar tapi malah membiarkan banyak opini nyeleneh yang di angkat melalui public figure untuk menyesatkan pemahaman umat. Ini membuktikan bahwa pemimpin tergantung dari sistemnya, apabila sistemya rusak maka pemimpinnya juga rusak. Pemimpin saat ini menggambarkan sistem yang diterapkan adalah sekularisme bukan sistem Islam.

Jilbab dan Khimar: Wajib dalam Islam
Ketika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, banyak kita jumpai kaum wanita keluar rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka tidak menutup aurat. Anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebuah kemaksiatan yang harus diingkari. Seakan menutup aurat bukan sebuah kewajiban dan membuka aurat bukan sebuah dosa.

Bahkan sebaliknya, terkadang orang yang menutup auratnya dianggap aneh, lucu dan asing. Inilah fakta yang aneh pada zaman sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Jawabnya, karena jauhnya mereka dari agama Islam sehingga mereka tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka termasuk kewajiban menutup aurat.
Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allâh 'Azza wa Jalla:

   ”Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera–putera mereka, atau putera–putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. an-Nûr/24: 31)

Bahkan Allâh 'Azza wa Jalla memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan wanita beriman untuk menutup aurat mereka sebagaimana firman-Nya: :

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka !” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.al-Ahzâb/33: 59]

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menegur Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu 'anhuma ketika beliau datang ke rumah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wasallam pun memalingkan mukanya sambil berkata:

"Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan). (HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218)

Dari dalil Alquran maupun hadits di atas, menunjukkan bahwa jilbab maupun khimar itu wajib hukumnya. Dalam hal ini Rasulullah tidak pernah lalai dalam mengurus umat apatah lagi dalam bernegara, karena Rasulullah senantiasa memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar syariah Islam untuk kebaikan individu maupun masyarakat. Wallahu a'lam bish-shawab.