Mitra Rakyat

Opini

Ditulis Oleh : Sri Gita Wahyuti A.Md

Mitra Rakyat.com
Bulan demi bulan telah terlewati. Tahun demi tahun pun berlalu. Tidak terasa, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1 Januari 2020. Sebagaimana biasa, tahun baru selalu disambut dengan penuh semarak dan meriah oleh masyarakat. Terbukti di jalan-jalan sudah bisa kita temukan para penjual terompet yang menjajakan terompet-terompetnya. Benda ini layaknya benda keramat yang senantiasa harus ada di setiap malam pergantian tahun.

Tidak ketinggalan, Kaum Muslimin pun ikut serta memeriahkan tahun baru ini. Mereka turut bersuka-cita atas kehadiran tahun 2020. Berbagai cara mungkin akan dilakukan oleh sebagian Umat Islam untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, semisal mengirimkan kartu ucapan selamat atau menghadiri upacaranya di suatu tempat peribadatan seperti Kuil, Gereja, Kelenteng, Candi, Pura dan lain-lain.

Agaknya, ada yang tidak disadari oleh kaum Muslimin bahwa tahun baru 1 Januari 2020, tidaklah semata-mata pergantian tahun 2019 ke 2020, melainkan ada keterkaitan aqidah di dalamnya. Tahun baru Masehi bagi kaum non Muslim, khususnya Umat Kristen adalah hari raya yang mereka rayakan lebih meriah dibanding perayaan hari Natal.

Perayaan tahun baru masehi memiliki sejarah panjang. Banyak orang ikut merayakannya tetapi tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan dan apa yang melatar-belakanginya.

Kegiatan ini sebenarnya merupakan pesta warisan yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Mereka mendedikasikan hari yang istimewa ini untuk seorang dewa yang bernama Janus, The God of Gates, Doors, and Beeginnings.

Janus adalah dewa yang memiliki dua wajah, satu menatap ke depan, satunya lagi menatap ke belakang, sebagai filosofi masa depan dan masa lalu, sebagaimana moment pergantian tahun. Fakta ini membuktikan bahwa perayaan tahun baru sama sekali tidak berasal dari budaya kaum Muslimin melainkan berasal dari orang-orang kafir masyarakat paganis Romawi.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam pernah bersabda,

من تشبه بقوم فهو منهم

“Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.” (Hadits shahih riwayat Abu Daud).

Dengan demikian, merayakan tahun baru masehi statusnya sama dengan merayakan hari raya orang kafir. Kaum Muslimin haram mengikutinya,
karena turut merayakan tahun baru sama dengan meniru kebiasaan mereka.

Wallahu a'lam bishshawwab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pekerjaan penataan bangunan kawasan pantai air manis Kota Padang
oleh PT. NABEEL KARYA UTAMA(NKU) kuat dugaan dilaksanakan asal jadi tanpa pedulikan mutu. Pasalnya, proyek negara yang diawasi PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT dipenghujung kegaiatan sudah ada yang rusak parah.

Proyek APBN dengan nomor kontrak 02-HK.02.01/PBL.PPP-SB/2019 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2019, bernilai Rp13.908.689.000, itu disinyalir dikerjakan tidak sesuai speks dan lemah pengawasan. Akibatnya, salah satu bangunan yang dikerjakannya yaitu jembatan kondisinya sudah rusak parah, ungkap Deri salah satu pengunjung kawasan wisata pantai air manis, pada Minggu (29/12) dipadang.


"Jembatan yang baru selesai itu, pondasi nya sudah retak parah, diduga pada pelaksanaanya tidak mengacu pada metoda dan spesifikasi teknis nya" ungkap Deri.

Menurut Deri slogan "KAMI PEDULI MUTU" yang ada pada plang proyek itu cuma retorika belaka. Karena tidak sesuai dengan faktanya dilapangan, cecarnya.

Dugaannya, pada pelaksanaan proyek tersebut berpotensi sarat KKN. Kenapa demikian kata Deri lagi, "karena rusak nya salah satu bangunan tersebut membuktikan bahwa ada indikasi adanya kolaborasi saling menguntungkan antara pengawas dan rekanan mungkin juga pihak dinas", sebutnya.

Lemahnya pengawasan ada unsur kesengajaan dari konsultan supervisi dan bisa jadi ada arahan dari Dinas terkait, menurut Deri lagi.

Proyek milik KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT itu masa pelaksanaan nya 119 hari kalender. Mestinya sudah di PHO,  namun masih ada masa pemeliharaaan selama 180 hari.

Terakhir dikatankannya, " saya berharap kepada pihak yang ada diproyek ini untuk bekerja sesuai dengan aturan, agar tidak terjadi hal yang tidak kita ingini dikemudian hari, begitu juga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ikut mengawasi dan menindak tegas kalau ada rekanan nakal yang telah rugikan negara", pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel *

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Provinsi Sumatera Barat terbilang daerah rawan gempa, tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel). Jadi untuk pengerjaan struktur bangunan daerah tersebut harus dilakukan sesuai rencana kajian yang telah disepakati.

Sebab  bukan gempa yang membuat nyawa melayang, tapi bangunan yang robohlah peluang nyawa penggunanya hilang. Untuk itu kepada kontraktor dan Dinas terkait harus betul-betul bekerja sesuai arahan dan aturan yang ada.

Karena, selain menyangkut pengelolaan uang negara, ada masalah yang lebih utama harus diperhatikan yaitu Keselamatan manusia nya. Itu yang dikatakan Sutan Hendy Alamsyah selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Sumbar, Lembaga Messi Reclassering Republik Indonesia (LMR RI), Sabtu (28/12) dipadang.

Ini menyangkut proyek Rumah Susun di Kabupaten Pessel  yang sudah di PHO, dikerjakan oleh PT. Biotek Grahaduta Konsultan, diduga kuat tidak dilaksanakan sesuai kontrak kerja. Proyek senilai Rp. 12.640.000.000 yang merupakan program unggulan dari Kementerian PUPR dikerjakan terindikasi asal-asalan.

Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat itu berupa Program Kegiatan Pembangunan Rumah Susun di Kabupaten tersebut "mesti nya dipantau terus oleh aparat penegak hukum baik dari pihak kejaksaan maupun jajaran kepolisian saat pelaksana nya", kata Sutan.

Salah satu dugaan adanya penyimpangan pada proyek negara ini adalah ada kejanggalan pada pekerjaan  struktur bangunan slove bawah, coran pembesian dicetak kedudukan kiri kanan menggunakan hollow brick, bahkan ditemukan banyak hollow bricknya yang sudah pecah, jelasnya.

Ini menurutnya tidak sesuai spesifikasi teknis, karena slov bawah merupakan salah satu kekuatan pada bangunan Resunawa tersebut. Dugaan kecurangan pada proyek itu baru sedikit dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Apabila APH mendalaminya, bisa jadi kecurangan -kecurangan lain nya akan ditemukan, pungkasnya.

Sebelumnya pada Rabu 06 November 2019 diruangannya, Nursal ST (Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pelaksanaannya.

Nursal yang mengaku baru selesai berurusan dengan Tipidkor Polres Solok itu berdalih, dengan mengatakan "tidak ada masalah dengan pelaksanaan kegiatan tersebut saat diperlihatkan photo atau dokumentasi proyek yang dikirimi oleh Wartawan Liputan Daerah Pessel media ini", katanya singkat.

Adapun keterangan terkait kegiatan ini adalah, proyek bernilai kontrak Rp. 12.640.000.000, dengan masa pelaksanaan selama 145 hari, No SPK 03/HK/PEMB-RUSUN/PNPR/VIII-2019, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Biotek Grahaduta, konsultan MK PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Indikasi CV. Aldino Moreno tidak pedulikan mutu demi dapatkan keuntungan lebih pada proyek negara yang dikerjakannya mulai terkuak. Sebab, saat dikonfirmasi terkait kerusakan infrastruktur yang baru di PHO kepada Liza selaku pimpinan perusahaan lebih memilih bungkam.

Meski sudah dibaca dan ditelpon beberapa kali, waktu media lakukan konfirmasi kepada Liza terkait kerusakan itu via seluler dengan nomor 0821-6938-0xxx pada Jumat (27/12) kemarin,Liza lebih memilih diam.

Baca berita sebelumnya :
Warga Keluhkan Pekerjaan Trotoar di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun


Baru di PHO Proyek Trotoar Sudah Rusak, Pemko di Minta Tegur Rekanan Nakal


Dengan diamnya Pimpinan CV. ALDINO Moreno tersebut membuat paradigma masyarakat menjadi tambah jelek, kata Sutan Hendy Alamsyah yang lebih akrab disapa Sutan, pada Sabtu (28/12)dipadang.

Sutan selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Sumbar LMR RI mengatakan, "  dengan sikap bungkam Liza tersebut, wajar membuat masyarakat menduga yang tidak baik terhadap kulitas Infrastruktur itu ", sebutnya.

"Dengan demikian ini akan mencoreng citra bagus pemko padang yang selama ini baik dimata masyarakat nya", kata Sutan lagi.

Apalagi baru saja Pemko Padang beserta OPD nya telah sepakat untuk menjadikan Kota Padang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sekaligus meningkatkan Fakta integritas kota tersebut, tuturnya.

Jadi apa yang dibangun Pemko Padang dengan citra yang bagus, tercoreng ulah kontraktor nakal ini, lugasnya.

Jadi, Sutan menegaskan kepada Pemko Padang atau OPD terkait agar benar -benar selektif dalam menggandeng pengusaha kontruksi sebagai mitra kerja, agar negara tidak acap lagi menanggung kerugian, tegas Sutan.

Dan harapannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)  betul-betul bekerja sesuai janji sumpahnya kepada negera, untuk menindak siapa saja kontraktor yang nakal sesuai aturan hukum yang berlaku dinegara yang kita cintai ini,  pungkasnya.

Sementara dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Sementara, hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pemerintah Kota(Pemko) Padang diminta agar berikan teguran keras kepada setiap rekanan yang kerjanya asal jadi. Karena hal itu akan berdampak pada rendahnya mutu setiap paket pekerjaan proyek. Seperti halnya proyek peningkatan dan rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 2 yang baru saja selesai.

Dimana kuat dugaan pekerjaan dengan kualitas sangat buruk pada proyek negera itu akibat lemahnya pengawasan terhadap CV. Aldino Moreno selaku kontraktor oleh pihak terkait. 

Melihat kualitas pekerjaan yang buruk tersebut, pemerintah kota diminta harus berikan teguran keras kepada rekanan yang bekerja asal jadi. Karena terindikasi tidak pefulikan mutu pekerjaan sesuai perencanaan dan petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah, sebut Romi Ketua DPW Sumbar LSM KPK Nusantara, Kamis(26/12) dipadang.

Baca berita terkait :Warga Keluhkan Pekerjaan Trotoar di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun


Pekerjaan yang memakan uang negara sebesar Rp.4.740.162.000 APBD tahun 2019 itu pasca PHO sudah mulai hancur sedikit demi sedikit. Hal tersebut diduga karena lemahnya pengawasan dari konsultan supervisi dan Dinas terkait, lanjutnya.

Sebelumnya, pekerjaan yang ini pada pelaksanaanya sudah menjadi sorotan warga sekitar. Karena, dalam perjalanaannya identitas proyek ini seakan disembunyikan. Sebab, papan nama proyek dilatakan ditempat yang tidak strategis atau dapat dilihat oleh masyarakat banyak,  tukuk Romi.

"Dan plang proyek pun dipasang hanya sebentar,  tidak sampai proyek ini di PHO" lanjutnya lagi.

Pekerjaan yang dari awal diduga sudah nyeleneh tersebut  disinyalir juga tidak sesuai spesifikasi baik material dan teknis nya. Terbukti saat ini, baru saja di PHO, infrastruktur sudah rusak.

Namun,  jawaban yang akan diberikan oleh penanggung jawab pekerjaan atau Dinas PUPR Kota Padang, " akan segera diperbaiki, karena masih masa pemeliharaan", jawaban yang sudah biasa ditelinga kita, cecar Romi.

Kita berharap agar pemerintah benar -benar serius untuk ambil tidakan keras terhadap rekanan-rekanan nakal itu, pungkas Romi.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
 Ditulis Oleh: Oom Rohmawati 
                                                                 
Mitra Rakyat.com
Sabtu 14 Desember 2019, Wakil Ketua MPR Jazilul Fuwaid melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Istiqomah Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dalam acara sosialisasi tersebut dihadapan Gerakan Pemuda Ansor (GPA) Ketua MPR Jazilul Fuwaid mengajak seluruh pemuda menjadi agen penguatan Empat Pilar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena bagi Ansor Pancasila menjadi dasar dan landasan berorganisasi, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyannya, sementara NKRI menjadi bentuk negara yang sudah pinal dan harga mati, sedangkan UUD'45 merupakan konstitusinya negara.

Dalam kesempatan tersebut, Jazilul Fuwaid meminta agar pemuda Ansor tidak mudah terprovokasi, sehingga melakukan tindakan keras dan bersikap anarkis, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran keras terhadap negara.

Pernyataan serupa di sampaikan oleh Cucu Ahmad Syamsurijal, dia meminta agar pemuda Ansor tidak meladeni orang-orang yang berpikiran keras, kalau bisa di ingatkan atau di jauhi, agar tidak terprovokasi " Dan kalau sudah keterlaluan, lebih baik di laporkan kepihak yang berwenang supaya diselesaikan secara hukum.
Presiden Jokowi pun pernah melakukan kunjungan ke Ponpres  Bahrul UlumTambakberas, Kabupaten Jombang, untuk bersilaturahmi dengan Kyai dan santri pesantren tersebut.

Dalam pidatonya presiden menyinggung tentang RUU pesantren dan pendidikan keagamaan, hal ini dimaksudkan agar Pondok Pesantren memiliki payung hukum juga supaya ada anggaran bagi ponpres, Selasa (18/12/2018).

Adanya kunjungan-kunjungan ke pondok-pondok pesantren  membuktikan saat ini bahwa pondok pesantren menjadi sasaran pemerintah agar ponpres menjadi pejuang Pancasila, UUD/45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (Empat Pilar).
Pemerintah sebagai kepanjangan tangan kapitalis terus gencar melakukan sosialisasi ke ponpres yang kental dengan ajaran agama Islam. Pemerintah berupaya agar ide-ide sekularisme ini di emban dan di perjuangkan oleh generasi muda.

Lain hal dengan Arwani Thomafi, Ketua Umum Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) justru mengkhawatirkan dengan adanya RUU No 18 ini, ia meminta agar pemerintah jangan sampai memanfaatkan atau mengintervensi pondok pesantren. Walaupun dengan alasan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren, akan tetapi hal itu bisa menghilangkan peran besar pesantren jika terlalu banyak di atur pemerintah.

"Jangan sampai setelah ada UU justru kedudukan pesantren terpinggirkan atau malah semakin terintervensi, ini yang kita tidak inginkan," kata Arwani Thomafi dalam diskusi Masa depan eksistensi pesantren pada UU pesantren di Kantor PPP, Jakarta, CNN Indonesia, Jum'at 6/12/2019).

Musuh-musuh Islam kapitalis tak henti-hentinya terus menggulirkan ide semunya atas nama empat pilar seolah-olah Islam kaffah itu berseberangan dengan nilai-nilai empat pilar tersebut. Mereka sengaja menyebarkan isu-isu buruk bagi para pengemban dakwah Islam kaffah, yang menginginkan aturan syariah Islam diterapkan. Dengan sebutan, radikal, teroris, anti Pancasila ingin mendirikan negara dst.

Padahal itu hanya asumsi mereka yang sengaja dihembuskan pada kaum Muslim yang belum paham tentang Islam secara keseluruhan (kaffah).
Upaya pemisahan agama Islam dari kehidupan semakin nyata, bukan hari ini saja tapi sudah beberapa tahun sebelumnya ketika pengaruh barat bercokol di bumi nusantara, sebut saja pengiriman santri ke China,  Opop serta kerja sama NU (di wakili Said Aqil) dengan China tahun 2015.

Dengan  iming-iming kemajuan dan persatuan, para santri digiring untuk memperjuangkan ajaran ideologi bathil. Sepintas nampak bagus, dan terkesan membantu memajukan generasi muda bangsa, khususnya kalangan santri. Namun seperti yang kita ketahui bersama, saat ini tidak ada makan siang gratis, kita harus tetap waspada apalagi terhadap China yang saat ini menjadi berkuasa di  Indonesia.

Karena hakikatnya dibalik  bantuan asing pasti ada kepentingan negara, tidak mungkin ada ketulusan bantuan. Beasiswa hanya pencitaan yang sebenarnya ada tujuan lebih jauh dari itu. Beberapa  wacana  beasiswa ke Luar Negeri yang ditawarkan dan sudah berjalan, pada hakikatnya adalah jebakan pada generasi muda bangsa ini, khususnya santri atau generasi muda Islam.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kesungguhan dari umat Islam dan para pengemban dakwah untuk lebih giat, lebih semangat, merapatkan barisan dalam memahamkan masyarakat tentang bahayanya program-program yang terus di hembuskan kaum kufar. Caranya bisa dengan secara langsung melalui kontak tokoh, tausiah di masjid, atau melalui medsos, dalam memahamkan umat dengan Islam kaffah.

Oleh kaum kufar dan para munafik di anggap membahayakan bahkan menjadi musuh serta ancaman bagi Empat Pilar.  Orang-orang kafir dan antek-anteknya bekerja siang malam untuk menghancurkan Islam, melakukan penelitian, mengkaji tentang Islam tapi bukan untuk memahami dan mempraktekkan, akan tetapi dicari kelemahan-kelemahannya yang akan di jadikan senjata untuk menyerang kaum muslim.

Mereka menyusun langkah strategis untuk menghancurkan Islam. Mengorbankan hartanya guna memadamkan agama Allah Swt. Maka umat muslim sudah seharusnya mempunyai rancangan strategis pula, untuk melawan kezaliman kaum kafir. Dan yang paling penting kita harus bersatu dan berjuang secara berjamaah dalam barisan dakwah agar memiliki kekuatan yang kokoh, umat muslim harus menyambut seruan firman Allah Swt.

"Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (TQS Ali-Im [3]:104).

Maka dengan keimanan di dada kita bersemangat membela agama Allah hingga puncak pengabdian kita kepada-Nya. Karena kita yakin dengan janji-Nya bahwa Islam pasti menang khilafah pasti tegak Allah Swt berfirman:

" Allah telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu., maka mereka itulah orang-orang yang fasik. " (TQS an-Nur [24]:55).

Rasulullah Saw pun telah memberikan kabar gembira bahwa Khilafah akan kembali tegak setelah kekuasaan diktator yang sedang menimpa kita: Hudzaifah ra. berkata bahwa rasulullah Saw pernah bersabda, "... Kemudian akan ada kediktatoran, yang akan tetap ada atas kehendak Allah. kemudian Dia akan mengangkat masa itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kembali  Khilafah yang mengikuti metode kenabian." (HR Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Untuk itu umat Islam harus mengembalikan arah perjuangan semata-mata  karena Allah, hingga ideologi yang dipeluknya hanya Islam semata. Kembali kepada Allah Swt dan tidak bermaksiat kepada-Nya, dengan mengembalikan kehidupan Islam pada wujud nyata di tengah Masyarakat dengan menerapkan seluruh aturan syariah Islam yang diberlakukan oleh pemerintahan Islam.

Khilafah islamiyyah yang akan menyelamatkan manusia yang beriman  tidak hanya di dunia akan tetapi sampai pada kehidupan hakiki (akhirat). Keberanian kaum kafir Barat dan timur menyimpangkan aqidah umat atas nama persatuan dan kesatuan melalui empat pilar itu disebabkan tidak adanya khilafah.

Syariah dan khilafah lah satu-satunya solusi ketika kita menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, kehidupan yang Baldatun thayibatun warobbun ghafur. Tak ada jalan lain untuk mewujudkannya selain dengan penerapan syariah Islam kaffah.

Kebutuhan kaum Muslimin akan solusi syariah khilafah karena tuntunan keimanan dan tuntutan kebutuhan bahwa hukum UU buatan manusia tak mampu menyelesaikan persoalan kehidupan secara mendasar dan paripurna yang akan melahirkan kemuliaan dan keberkahan hidup. Maka dari itu  keridhoan Allah Swt lah yang mesti di perjuangkan. Allah Swt lah yang menjadi tujuan (Allahu ghayatunna).
Wallahualam bish-shawab.