Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh: Al Azizy Revolusi (Founder Komunitas @remajapejuangislam - KOREAPI)

Mitra Rakyat.com
Kementrian Agama RI berencana menghapus Khilafah dan Jihad dalam pelajaran, seolah Khilafah tidak pernah ada dan akan menjadi ancaman. Padahal Khilafah bukanlah sesuatu yang utopis, dia pernah ada dan bahkan memiliki keagungan. Salah satu ‘harta berharga’ yang diwariskan Baginda Rasulullah saw. kepada umat ini adalah Daulah Islam (Negara Islam), atau Khilafah Islam. Dalam Khilafah Islamlah, penerapan Islam betul-betul nyata, dan Islam berkembang pesat sekaligus menguasai seluruh jazirah Arab. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan ummt Islam berlangsung di bawah Khulafau rasyidin.

Islam semakin menyebar ke luar jazirah Arab di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ra. Setelah Abu Bakar ra. wafat, Umar bin al-Khaththab diangkat menjadi khalifah. Pada masanya, Kota Damaskus (Syria) berhasil dikuasai. Pasukan Muslim berhasil menembus benteng Aleppo. Kaisar Heraklius terpaksa mundur ke Konstantinopel meninggalkan seluruh wilayah Syria yang telah 5 abad dikuasai Romawi. Penguasa Yerusalem juga menyerah. Khalifah Umar ra. lalu berangkat ke Yerusalem. Kaum Gereja Syria dan Gereja Kopti-Mesir bahkan begitu mengharapkan kedatangan Islam. Sebab, semasa kekuasaan Romawi mereka sangat tertindas.

Islam segera menyebar dengan cepat ke arah Memphis (Kairo), Iskandariah hingga Tripoli. Ke wilayah Timur, pasukan Muslim juga merebut Ctesiphon, pusat Kerajaan Persia pada 637 Masehi. Dari Persia, Islam menyebar ke wilayah Asia Tengah; mulai Turkmenistan, Azerbaijan bahkan ke timur ke wilayah Afganistan sekarang.

Tibalah Utsman bin Affan ra. diangkat sebagai khalifah berikutnya setelah Umar ra. wafat. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina dan Libanon membangun armada itu. Sekitar 1.700 kapal dipakainya untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah. Siprus, Pulau Rodhes digempur. Konstantinopel pun sempat dikepung.

Berikutnya, penerus Khalifah Utsman ra., adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Pada masanya, meski sempat dilanda ‘krisi politik’, Islam dan kekuasaannya semakin mantap.

Selanjutnya pada saat kekhilafahan berada di tangan Bani Umayah, kekuasaan melebar ke Barat hingga Tunisia yang berada di seberang Italia. Di Timur, wilayah kekuasaan telah menjangkau seluruh tanah Afganistan sekarang. Wilayah Asia Tengah seperti Bukhara, Khawarizm, Ferghana hingga Samarkand mereka kuasai. Pasukan Umayah bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punyab di India dan Pakistan.

Terobosan paling monumental pada masa kepemimpinan Bani Umayyah ini terjadi di Gibraltar, Spanyol, pada masa Khalifah Walid. Seluruh wilayah Afrika Utara, termasuk Aljazair dan Maroko, mereka kuasai. Pada tahun 711 Masehi, Panglima Perang Thariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberang selat dari Maroko ke dataran Spanyol di Eropa. Ibukota Spanyol segera mereka kuasai. Demikian pula kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan Toledo. Seluruh Spanyol pun menjadi wilayah kekusaan Khilafah Islam.

Dengan rentang wilayah kekuasaan yang sangat luas pada abad ke-8 M tersebut, saat itu Kekhilafahan Islam merupakan kekuasaan yang paling besar di dunia, mengalahkan kekuasaan besar lainnya, yakni Dinasti Tang di wilayah Cina dan Kerajaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel.

Pada masa Umayyah pula, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720) berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian harta zakat.

Sejarah selanjutnya mencatat, tampuk kekhilafahan beralih di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah (750-1258 M). Pada masa ini, Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban. Sains dan teknologi berkembang pesat. Kemakmuran masyarakat terwujud pada masa Khalifah Al-Mahdi (775-785). Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah Kekhalifahan Abbasiyah berjalan pesat. Pertambangan emas, perak, besi dan tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi satu pelabuhan terpenting di dunia.

Puncak peradaban Islam di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Harun ar-Rasyid (786-809 M). Bukan hanya kemakmurn masyarakat yang dicapai, namun juga pendidikan, kebudayaan, sastra dan lain-lain. Masa keemasan ini dilanjutkan oleh Al-Ma'mun (813-833). Dia mendirikan banyak sekolah. Berbagai buku Yunani diterjemahkannya ke bahasa Arab. Ia mendirikan pula "Bait Al-Hikmah", perpustakan sekaligus perguruan tinggi. Hingga Khalifah al-Mutawakkil (847-861), Kekhilafahan Abbasiyah masih menampakkan kebesarannya. Pada awal masa Bani Buwaih (945-1055), kemakmuran kembali berkembang di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besarnya bahkan menjadi rujukan di Barat sampai Abad 19.

Pada tahun 1065 dibangun Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang kini dikenal dunia. Di berbagai kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang universitas ini. Pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak intelektual lahir pada masa ini.

Pada masa selajutnya, yakni Kekhilafahan Utsmaniyah, kita tentunya mengetahui bahwa pada masa itu terlahir seorang pemimpin yang mendapat label sebaik-baik pemimpin dengan pasukannya yang juga mendapat label sebaik-baiknya pasukan. Ia adalah Muhammad Al-Fatih yang atas izin Allah SWT berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi salah satu pusat peradaban pada waktu itu.

Kerinduan umat terhadap khilafah dibarengi oleh kondisi peradaban barat yang kian merosot. Sesungguhnya Peradaban Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat saat ini boleh diibaratkan sebagai “the new sick man” (orang sakit baru) yang tengah menunggu sekarat. Berbagai krisis multidimensional mulai dari krisis ekonomi dan finansial, krisis politik, krisis lingkungan, krisis moralitas dan seterusnya telah menjadi semacam kanker ganas yang menggerogoti peradaban Barat yang sakit dan gagal.

Banyak penulis telah menggambarkan kemerosotan Barat ini, baik penulis Barat sendiri, maupun penulis dari kalangan anak umat Islam. Sejak sekitar tahun 1980-an hingga kini, buku-buku seperti ini terus hadir untuk membangkitkan kesadaran kita akan keroposnya Peradaban Barat. Muhammad Sulaiman pada tahun 1984 telah menulis buku As-Suquth min ad-Dakhil (Keruntuhan AS dari Dalam). Pada tahun 1992 terbit buku We’re Number One karya Andrew L. Saphiro, penulis Amerika,  yang menggambarkan kebobrokan AS di berbagai bidang di balik kesan palsu AS sebagai negara nomor satu di dunia. Belakangan muncul Muhammad Nuroddin Usman tahun 2003 menulis buku berjudul Menanti Detik-Detik Kematian Barat. Lalu ada Harry Shutt, seorang Amerika lainnya, pada tahun 2005 menulis buku Runtuhnya Kapitalisme (The Decline of Capitalism). Mohammad Shoelhi menulis Di Ambang Keruntuhan Amerika pada tahun 2007.

Bahkan, orang kafir saja ada yang yakin akan tegaknya Khilafah. Michael Loreyev, direktur sebuah perusahaan dan Wakil Presiden Rusia Onion of Industrialists dan Wakil Ketua Duma (Rusia Assembly) memprediksi pada tahun 2020 akan muncul beberapa negara besar di dunia. Salah satunya adalah Khilafah. Ini juga sejalan dengan prediksi The National Intelligence Counted yang menyebut kemungkinan munculnya Khilafah baru pada tahun 2020. Keseriusan negara-negara kafir penjajah melakukan berbagai cara untuk menghalangi perjuangan Khilafah menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak menganggap Khilafah sebagai utopia, namun ancaman nyata.

Indikasi yang paling utama adalah bisyarah Rasulullah yang mengabarkan bahwa akan tegak Khilafah ‘ala min haajin nubuwwah yang kedua.

“… Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam."  (HR. Imam Ahmad)

Merujuk pada sabda Rasulullah, bahwa saat ini kita berada pada fase mulkan jabriyyan/penguasa diktator yang tidak menjadikan Islam sebagai landasan hukum. Maka, sesungguhnya fase ini tidak lama lagi akan berakhir atas izin Allah SWT. Penggantinya adalah Khilafah ‘ala minhaajin nubuwwah, seperti yang juga telah disabdakan Rasulullah.

Gerbong perjuangan penegakkan Khilafah kini sedang melaju. Gerbong itu siap diisi tatkala berhenti di setiap stasiun oleh siapapun yang hendak mengikutinya. Maka sungguh beruntunglah bagi mereka yang masuk menjadi bagian dari para penumpang yang menaikinya. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini.

Perjuangan penegakkan Khilafah merupakan sesuatu yang agung yang akan menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh sehingga mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Maka wahai kaum muslimin, gapailah janji Allah sebagaimana yang telah difirmankan-Nya:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 55)

Mitra Rakyat.com(Bukittinggi)
Diduga pelaksanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Tigo Baleh dalam perjalanaannya beraroma KKN. Terindikasi Konsultan Pengawasan restui kontraktor  langgar PP Nomor 50 Tahun 2012 dan KAK Kegiatan di Proyek milik Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Pasalnya, ada kejanggalan ditemui awak media pada pekerjaan yang menggunakan uang negera itu, pada Senin (09/12) tadi dilokasi pekerjaan.

Sementara, untuk bisa ikut dan memenangkan tender proyek milik Dinas Kesehatan (DKK) Bukittinggi dengan nilai miliaran tersebut, rekanan harus memasukan beberapa sertifikat tenaga ahli sebagai syarat peserta tender.

Diantaranya sertifikat tenaga ahli pelaksana SMK3 satu orang, pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil, SKA Ahli K3 konstruksi. 

Faktanya, saat pekerjaan berlangsung para pekerja tidak difasilitasi alat Pengaman Diri(APD) biasa ada pada SMK3 atau K3 didokumen kontrak oleh rekanan PT.Murni Karya Mandiri (MKM). 

Anehnya, saat dikonfirmasi kepada Ari selaku konsultan pengawasan dari CV.AFIZA LIMKO KONSULTAN mengatakan," rekanan tidak memakai Sistim Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja(SMK3) atau K3, makanya kami tidak meletakan tenaga Ahli untuk SMK3 nya , karena tidak dianggarakan dalam dokumen kontrak", Kata Yudi singkat, kemudian pergi tergesa-gesa meninggalkan awak media untuk menghindar.

Perlakuan yang sama juga ditunjukan Yudi sebagai pelaksana lapangan dari PT. MKM. Yudi saat akan dikonfirmasi terkait pekerjaan itu terkesan menghindari wartawan dengan gaya sibuknya mengarahkan para pekerja.

Terkait tenaga ahli SMK3, pernyataan yang diberikan Yudi berbeda dengan Ari. Yudi mengatakan," kami ada memakai tenaga ahli SMK3", terangnya singkat.

Ironis, proyek dibawah pengawasan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi senilai Rp 6.896.353,575, sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memakai SMK3, seperti pengakuan Ari sebagai konsultan pengawasan.

Dan itupun tertuang dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 jelas mengatur tentang penerapan SMK3 bagi perusahan pelaku usaha kontruksi. Selama ini acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PerMenaker No. PER.05/MEN/1996 kemudian munculah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Menguak persoalan yang melanda daerah pariangan terkait dugaan penyalah gunaan wewenang oleh Mira oknum pegawai kantor Wali Nagari Sungai Jambu yang rugikan negera sebesar Rp 650 juta, disinyalir dilakukan secara bersama-sama.

Menanggapi hal itu, Ir.Sutan Handy Alamsyah selaku Ketua Komwil(Komisariat Wilayah) Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia(LMR RI) Provinsi Sumatera Barat mengatakan,, " Ada kejanggalan terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh Kaur Keuangan tersebut", katanya.

Baca berita sebelumnya: Diduga Korupsi Bersama Dana Desa Terjadi di Nagari Sungai Jambu Pariangan


Ketua Komwil tersebut menduga ada indikasi korupsi secara bersama di instansi daerah kenagarian itu. Sebab, dianalisa dari pengakuan Mira yang tidak paham dengan administrasi keuangan, tapi bisa menjabat Kaur Keuangan selama 4 tahun.

Alibinya, Wali Nagari beserta kroni lain seakan menjadikan Mira sebagai tumbal pada perbuatan melanggar hukum yang telah mereka lakukan, manfaatkan keluguan Mira sang Bendarahara ini, lugas Sutan.

Dan, dengan pernyataan Pj. Wali Nagari Elita yang siap membantu Mira dengan  menggadaikan SK kepegawaiannya sebesar 100 juta untuk menambah pengembalian uang kepada negera itu akan menimbulkan alibi yang negatif dimata masyarakat, tukasnya.

Sebagai lembaran dari negera dengan missi pokok "Untuk Negera Dan Masyarakat"  LMR RI akan pertanyakan dugaan penyelewengan dana desa tersebut kepada pihak terkait, pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan tersebut dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Altri Suandi saat dikonfirmasi via telponnya pada Senin, 18-11-2019.

Altri mengatakan,  “memang benar, Inspektorat tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Pada pengelolaan keuangan nagari Sungai Jambu kecamatan Pariangan", sebutnya.

Begitu juga Mira selaku Kaur Keuangan Nagari Sungai Jambu saat itu mengakui," bahwa memang benar telah ada temuan oleh Inspektorat menyangkut pengelolaan dana desa sebesar 650 juta rupiah kepada media waktu dikonfirmasi pada Minggu, 17-11-2019.

Anehnya Mira mengatakan kerugian negara sebesar itu akibat ketidak pahamannya dalam mengelola administrasi keuangan dikantor tempatnya bekerja itu dari tahun 2015-2019.

"sehingga apa pun bentuk kegiatan, pinjaman yang dilakukan oleh perangkat nagari, dia tidak pernah sama sekali mencatat atau membuat laporan secara tertulis", terangnya.

Dia juga menyebut, bahwa Pj. Nagari sungai jambu Erlita D. Sos siap membantunya sebanyak Rp. 100.000.000,-00 dan itu dia berjanji akan menggantikan SK nya untuk membantu pengembalian uang tersebut, sementara uang yang harus dikembalikan kepada negera sebesar 650 juta, pungkasnya.

Seperti Sebelumnya, Erlita S sos sebagai Pj Wali Nagari Sungai Jambu saat ini masih sulit dihubungi guna konfirmasi.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana provinsi Sumatera Barat memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini yang jadi narasumber pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati). Materi kali ini terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berita terkait: Deputi BNPB, Rifai: Mitigasi Sangat Penting di Sosialisasikan Kepada Masyarakat Daerah Rawan Bencana

Sebagai perwakilan dari Kejati Sumbar,  Basril G, SH, M.H, Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus, mengatakan, "Tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 ayat 1 harus memenuhi beberapa unsur diantaranya memperkaya diri sendiri/kelompok, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan merugikan keuangan negara", kata Basril,  Jumat(06/12) pada acara tersebut dipadang.

"Berdasarkan unsur unsur tersebut, barulah pihak kejaksaan menetapkan perkara itu masuk sebagai kasus tindak pidana korupsi", kata nya lagi.


Apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka perkara itu belum dapat diproses. Pada intinya, kejaksaan tidak mau sembarang dalam menetapkan Kasus tindak pidana korupsi, ucapnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Eman Rahman pada kesempatan itu berpesan, Dalam penggunaan anggaran perlu lebih hati-hati dan teliti.  Jangan sampai menimbulkan permasalah hukum kedepannya.

Setelah pemberian materi dari 
Kordinator bidang tindak pidana khusus Kajati Sumbar Basril. G, acara dilanjutkan dengan season diskusii dan tanya jawab.

Dalam penanggulangan bencana, perlu dilakukannya sosialisasi secara inten dengan pihak yudikatif (penegak hukum) guna menyamakan persepsi karena dalam penaggulangan bencana "UU Lex spesialis" (UU khusus), saran salah seorang peserta.

*roel/fit*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Daerah Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat selama dua hari, 5-6 Desember di Kyriad Bumi Minang Hotel, Padang.

Agenda rakor ini adalah membahas bagaimana tindak lanjut BPDB Daerah  terhadap wilayah yang terkena dampak pasca bencana.

Rapat koordinasi yang dihadiri seluruh Kalaksa dan anggota BPBD se Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, resmi dibuka pada Kamis(05/12) di aula Kyrayed Bumi Minang Hotel.
Pada kesempatan itu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai menyampaikan terkait Hibah rehab dan rekonstruksi pasca bencana wilayah terdampak bencana di Indonesia, kata Rifai pada pidato di pembukaan rapat tersebut.

"Kebencanaan yang ada saat ini menjadi sektor strategis yang butuh perhatian khusus bagi kita semua", lanjutnya.

Deputi berpesan agar seluruh BPBD Kab dan Kota membuatkan Rencana kontigensi bencana. Dan merupakan naskah tertinggi dalam kebencanaan.

"Mitigasi bencana sangat penting untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berdomisili didareah rawan bencana", sebut Deputi.

Karena, Kontigensi akan berlanjut kepada rencana aksi, untuk itu kepada seluruh anggota BPBD yang ada di Sumbar untuk mensosialisasikan pentingnya Mitigasi kepada masyarakat, tutup Rifai.

Pada pembukaan acara rapat tersebut ikut dihadir Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman serta Kalaksa kab/kota se Sumbar.

Bupati Padang Pariaman pada kesempatan itu mengatakan, "Saya yakin Sumatera Barat memiliki semangat dan  menjaga komitmen", kata Ali Mukhni.

"Kesiap siagaan secara personal dan kelompok merupakan satu hal yang wajib diterapkan kepada seluruh anggota BPBD", tuturnya.

Terakhir Bupati berpesan, "agar dana kebencanaan jangan diganggu, sebab,  itu adalah hak masyarak yang terkena bencana", tutup Bupati tersebut.

Selesai acara pembukaan rapat,  seluruh peserta diperkenankan untuk istirahat oleh panitia pelaksana. *roel*

Mitra rakyat.com(Pessel)
Indikasi pesengkokolan yang terjadi pada proyek duplikat jembatan salido yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 12.616.837.000, APBN TA 2019 makin kuat tercium. Setelah banyak kejanggalan yang ditemukan dilapangan saat pekerjaan masih berjalan. Hebatnya,  pekerjaan tersebut masuk dalam pengawasan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)  Kejati Sumbar.

Baca berita sebelumnya: Diduga Untuk Kurangi Volume, PT. SPA Campur Reademix Dengan Batu

Dari beton K350 yang mengandung batu, material besi kuat dugaan campuran merk(KS dan MS), para pekerja tidak menggunakan APD yang tertera di SMK3 pada dokumen kontrak.

Namun, pihak yang wajib menegur atau mengintervensi kontraktor seperti, PPK,  dan pengawas seakan merestui kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor sebagai pelaksana lapangan.


Sebab, saat dilapangan waktu pekerjaan berjalan, pengawas lapangan dari PT. Anugrah Kridapradana KSO PT. Delta Tamawaja Corpora selaku Konsultan Supervisi tidak ada satupun dapat ditemui oleh beberapa awak media, pada Kamis(29/11) waktu lalu di Salido,  Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel).

Mencengangkan lagi,  Pejabat Pembuat Komitmen(PPK 2.3) Rahmad Donal saat dikonfirmasi via telponnya 0811-6678-xxx, terindikasi tidak mau menjawab konfirmasi awak media meskipun panggilan menandakan masuk. Begitupun,  via messeg WA,  hingga berita ini diterbitkan Rahmad Donal belum membukanya.

Sebelumnya proyek milik Direktorat Jendral Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN) III dengan nomor kontrak KU.08.08/KTR.02/PPK-2.3/PJN.II/VI/2019,Tanggal 21Juni 2019, dikerjakan PT. Sultan Arvant Permana(SAP) diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan KAK.

Menanggapi hal tersebut, Ir. Sutan Hendy Alamsyah selaku Ketua Komwil (Komisariat Wilayah) Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia(LMR-RI) Provinsi Sumatera Barat mengatakan,, " dengan tidak kooperatifnya Rahmad Donal(PPK 2.3) dalam menanggapi konfirmasi media, kuat dugaan proyek jembatan itu ada apa-apanya", sebut Sutan pada Kamis(05/12) dirumahnya.

Menurutnya, ada indikasi main mata antara PPK, konsultan supervisi,  dan kontraktor. Bahkan,  Kasatker PJN II disinyalir ikut berperan serta dalam permainan curang itu, Akibatnya,  lagi-lagi negara melalui APBN dirugikan", cecarnya Sutan.

Untuk itu, kepada Aparat Penegak Hukum(APH) yang memiliki kewenangan dalam menguak dugaan kecurangan ini untuk bekerja profesioanal sesuai amanat negara, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

*roel/tim*