Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga pekerjaan lanjutan pembangunan pasar pembantu belimbing beraroma "kongkalingkong" antara kontraktor, konsultan pengawas dan pihak dinas perdagangan. Sebab, banyak kejanggalan ditemukan pada pelaksanaan proyek negara itu.

Pembangunan pasar pembantu belimbing dengan nilai Rp 609.709.000, sumber APBD 2019, dikerjakan CV. Mitra Perdana, selama 75 hari kalender  terindikasi tanpa pengawasan. Karena, tidak ada dituliskan nama pengawas di papan nama proyek oleh rekanan.

Saat media meninjau kelokasi pekerjaan di pasar belimbing, pada Senin(25/11) kemarin, didapati papan nama proyek berada didinding salah satu toko pedagang dan tersembunyi.

Artinya,  jauh dari pantauan khalayak ramai. Kemudian,  pada papan nama proyek tersebut rekanan(CV.Mitra Perdana) tidak menuliskan siapa nama konsultan pengawasnya.


Selanjutnya, para pekerja tidak memakai Alat Pengaman Diri(APD) waktu bekerja seperti yang tercantum pada SMK3 di dokumen kontrak. Bahkan dari awal dimulai rekanan tidak ada membuat direksikeet sebagai kantor kecil dilapangan.

Pekerjaan pembuatan tiang dengan ukuran 20x20cm diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Karena,  ditemui tiang yang belum diplaster berlobang.

Saat dikonfirmasi kepada Ade selaku pelaksana lapangan dari CV. Mitra Perdana terkait hal tersebut mengatakan, " memang dari awal pekerjaan kami tidak membuat direksikeet,  sebab, tidak ada dianggarkan pada dokumen kontrak", jelas Ade.

Menyangkut K3, Ade menyebutkan, " kami ada mengadakan APD seperti yang tertera pada SMK3 itu, namun,  para pekerja saja yang enggan menggunakannya", ucap Ade.


Dan terkait tiang itu, kami menggunakan Beton K250, sesuai yang ada dikontrak, tukasnya.

Selanjutnya Ade menjelaskan, " peralatan yang ada saat ini,  skafolding sebanyak 8 set,  dan bobot pekerjaan pada minggu ke 8 ini mencapai 93,113 persen,  dan sebentar lagi akan PHO", pungkasnya.

Ditempat dan hari yang sama, saat media menanyakan kepada salah satu pekerja menyangkut K3 tersebut mengatakan, " tidak pernah kami diberi atau ditawari untuk memakai APD", jelas pekerja yang tidak mau namanya dituliskan itu.

Sementara  dari pihak Dinas Perdagangan Kota Kadang , Malyusdi selaku PPTK kegiatan saat dikonfirmasi  menyangkut hal itu memberi jawaban berbeda dengan Ade dan terkesan asal bunyi,pada Selasa(26/11) diruanganya.

Malyusdi yang akrab disapa Mas bro tersebut mengatakan, "bahwa rekanan ada membuat direksikeet dilokasi pekerjaan, karena pekerjaan akan selesai maka rekanan tersebut membongkarnya kembali.

Dan terkait K3 itu merupakan satu hal yang wajib diadakan, karena itu merupakan pekerjaan awal pada kegiatan", jelasnya.

Untuk tiang 20x20cm itu,  Malyusdi mengakui tidak tahu beton kekuatan berapa yang digunakan. Sementara,  dalam dokumen kontrak untuk tiang tersebut dipakai beton K175.

Bahkan untuk nama seorang konsultan pengawas, yang seharusnya selalu koordinasi dengan PPTK, Malyusdi mengatakan tidak tahu.

Mungkin merasa terpojok oleh pertanyaan yang dilontarkan awak media, selanjutnya Malyusdi mengarahkan media untuk konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan selaku PPK Kegiatan.

Alasannya, mengacu pada Peraturan Presiden(PP) No 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, "PPTK tidak berhak menjawab konfirmasi media,  sebab, di PP tersebut tidak ada kewenangan PPTK untuk menjawab konfirmasi media, jelasnya.

"Karena, pada PP No 16 tahun 2018 itu tidak ada dituliskan PPTK" kata Malyusdi seraya melihatkan bukunya.

Apabila ada temuan oleh media,  baiknya langsung saja ke pimpinan saya Pak Endrizal,  biar saya dipanggil dan dimarahi oleh Kadis tersebut,  pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih tahap konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Demi menghadirkan pelayan lebih maksimal terhadap masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan mereka. Upaya terobosan pun akan dilakukan oleh Samsat Padang. Seperti saat ini, meski masih tahap pembangunan, desain gedung samsat padang terkesan mewah dan nyaman dipersembahkan untuk masyarakat yang akan mengurus pajak kendaraannya nanti.

Hal tersebut diungkapkan Hidayat selaku Kepala UPTD Samsat Padang saat ini, pada Selasa(25/11) via selulernya  0813-8818-4xxx.

"Samsat Padang senantiasa akan terus berbenah demi terwujudnya pelayanan yang maksimal untuk wajib pajak. Juga demi meningkatkan pendapatan daerah yang lebih baik lagi", tuturnya.

Harapannya dengan ada gedung baru ini, sebut Hidayat, selain bisa berikan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat, juga meningkatkan intergritas samsat kota padang.

Agar masyarakt yang datang membayar pajak kendaraannya merasa nyaman dan semakin berikan kemudahan dalam membayar, pungkasnya.

Dilain pihak, Trimadi Yuwono sebagai sheet Maneger dari perusahaan didampingi Hengki sebagai pelaksana pada pekerjaan pembangunan gedung Samsat tersebut akan berkerja secara profesioanl. Agar dapat mencapai mutu dan kualitas bangunan sesuai yang diharapkan, sebutnya pada hari yang sama dilokasi pekerjaan.

"Kami sebagai pelaksana optimis kalau pekerjaan akan berjalan sesuai scedule dan perencanaan", ucapnya lagi.

Hingga saat ini bobot pekerjaan telah mencapai 75 persen,  dan ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Desember,  tutupnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif


Mitra Rakyat.com
"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.” (HR. Abu Daud no. 5004 dan Ahmad 5: 362. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).


Bagaikan virus yang berbahaya, demam radikalisme kembali mewabah. Sebagaimana dilansir oleh Dara.co.id (Jum'at, 22 November 2019), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bandung mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial agar mengenali dan mengetahui secara jelas definisi radikalisme. Sebab masyarakat harus menjadi pionir dalam mendeteksi lebih dini adanya penyebaran paham radikalisme itu. Dengan begitu,  masyarakat akan lebih tahu dan dapat mengambil sikap atas keberadaan radikalisme yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mengefektifkan ajakan itu, FKDM Kabupaten Bandung menggelar diskusi khusus untuk generasi milenial bertema “Tantangan Generasi Milenial Dalam Menangkal Radikalisme” di Saung Bilik Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (21/11/2019).Gelar diskusi yang difasilitasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung ini diikuti lebih dari 50 peserta yang berasal dari organisasi pemuda dan pelajar.

Ketua Bidang Kerjasama antar lembaga FKDM Kabupaten Bandung, A Sobirin mengatakan, dalam diskusi  kali ini pihaknya menekankan agar generasi milenial  mengetahui secara jelas apa itu radikalisme, dan bagaimana upaya mencegahnya sebagai bagian dari mempertahankan NKRI. Menurut Sobirin,  "masyarakat Kabupaten Bandung sudah sedikit cerdas dan pintar untuk memahami tentang isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme". Maka, masyarakat Kabupaten Bandung  cenderung adem terhadap isu-isu yang mengarah kepada adu domba, kata Sobirin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Inteljen Bakesbang Kabupaten Bandung, Aam Rahmat menyatakan, "FKDM Kabupaten Bandung harus menjadi ujung tombak dalam mewaspadai gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat".

Karena itu,lanjut Aam, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini atas gangguan ancaman dan gejala peristiwa itu, fungsi FKDM dalam menjaring informasi, mengkomunikasikan informasi dan data dari masyarakat berkaitan dengan potensi gangguan, ancaman keamanan atau gejala peristiwa harus efektif.

Cukup menggelitik, di tengah rentetan masalah yang mendera Bumi Pertiwi, aroma radikalisme kembali menyeruak. Bola panas "radikalisme" terus menggelinding menyasar berbagai kalangan dan komunitas. Dari level atas hingga masyarakat bawah, tak terkecuali generasi remaja di era milenial ini. Seolah tidak ada permasalahan lain yang lebih urgent dan membutuhkan penanganan secepatnya, seperti maraknya LGBT, perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dan sebagainya.

Kata radikalisme menjadi  isu sentral saat ini.  Setelah isu terorisme gagal mematikan geliat umat Islam, kini giliran radikalisme yang dijadikan senjata andalan untuk membidik umat Islam. Tak tanggung-tanggung yang dibidiknya saat ini adalah generasi muda milenial yang merupakan tonggak negara. Narasi radikalisme juga dipakai sebagai alat gebuk untuk mempersekusi kajian para dai yang vokal menyuarakan kebenaran dan tegaknya syariat Islam.

Jika kita telusuri secara mendalam, radikalisme sebetulnya adalah agenda negara kafir penjajah. Agenda radikalisme ini diawali dari Arab Islamic American Summit atau KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang diadakan oleh Amerika di Riyadh Arab Saudi pada bulan Mei 2017 lalu. Agenda tersebut diikuti oleh 55 pemimpin negeri muslim dan Amerika yang membahas mengenai pemberantasan terorisme dan radikalisme. Melalui agenda tersebut, para pemimpin negeri muslim diminta untuk bekerjasama dalam memberantas terorisme dan radikalisme.

Agenda ini berdampak besar bagi kelangsungan umat muslim di dunia. Dengan keloyalannya terhadap Amerika, Arab Saudi bahkan memecat ribuan Imam Masjid yang terindikasi memiliki pemahaman radikal. Mereka menunjukkan bahwa seolah-olah kata radikal memiliki makna negatif yang hanya bisa ditujukan kepada kaum muslim.

Padahal, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata radikal merupakan segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akarnya atau sampai pada prinsipnya. Berdasarkan definisi tersebut, muslim radikal berarti orang Islam yang melaksanakan ajaran Islam kaffah (menyeluruh). Sebutan Islam radikal hanya ditujukan kepada umat muslim yang taat terhadap syari’at Islam. Sejatinya, tidak ada yang salah dengan istilah ini.

Pemerintah Indonesia juga tak kalah dalam memerangi paham radikalisme. Radikalisme dianggap sumber masalah besar yang harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya. Semua agenda dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dengan target utamanya melalui pendidikan dan generasi milenial. Hal ini menjadi bukti betapa loyalnya pemerintah Indonesia terhadap pemimpin tertingginya, Amerika. Isu radikalisme yang digencarkan kabinet Indonesia "Maju jilid II" ini bukan semata-mata sebagai upaya mempertahankan NKRI. Lebih dari itu, isu radikalisme yang kembali digoreng pemerintah, tiada lain adalah alat menyerang ajaran Islam serta upaya musuh-musuh Islam  menjegal bangkitnya Islam ideologis.

Fakta ini cukup mencengangkan, mengingat Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun mengapa seorang muslim bisa alergi dan takut  dengan syariat dari agama yang dianutnya? Semua ini akibat diterapkannya sistem demokrasi-sekuler yang memisahkan  urusan agama dalam kehidupan. Penerapan sistem ini, telah menyuburkan isu islamophobia di tengah kehidupan masyarakat. Sistem ini pula yang telah menutup celah muhasabah kepada penguasa. Isu-isu radikalisme yang difloorkan di tengah-tengah masyarakat adalah bentuk ketakutan penguasa akan kritik dari umat atas kezalimannya.

Islam adalah agama Rahmat yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Saw. Sebagai agama rahmat, tentu dalam penyebarannya Islam seringkali berbenturan dengan kebatilan. Tak ayal, kebencian yang dialamatkan kepada Islam dan kaum Muslimin (islamophobia) senantiasa  ada. Bahkan ketakutan akan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw membawa risalah Islam dan mendakwahkannya.  Namun berkat kegigihan dakwah Rasulullah Saw, Islam bisa sampai ke tengan-tengah kita saat ini dengan seperangkat peraturan di dalamnya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.

Tak bisa dipungkiri, orang-orang kafir akan terus memusuhi Islam dengan cara apapun, termasuk melalui pemimpin-pemimpin muslim yang sepakat menjadi agen untuk membungkam umatnya. Mereka senang jika umat muslim jauh dari agamanya. Hal tersebut telah diberitakan oleh Allah dalam beberapa firmannya, salah satunya melalui surat As-Shaff ayat 8 yang berbunyi:

"Mereka (orang-orang kafir) bermaksud memadamkan cahaya agama Allah dengan perkataan-perkataan mereka, tapi Allah (justeru) menyempurnakan cahaya (agama)-Nya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya..”  

Semua isu radikalisme ini, jika dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Sehingga mereka takut menjalankan syari’at sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nyatanya, mereka yang senantiasa menghembuskan isu ini sangat takut akan kebangkitan umat Islam yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka di muka bumi seperti pada masa kekhalifahan.

Itulah sebabnya, umat Islam khususnya generasi milenial tidak boleh menelan mentah-mentah isu radikalisme yang dihembuskan ini. Sebaliknya, umat harus waspada menghadapi berbagai isu yang senantiasa memojokkan Islam. Serta menggiring balik bola panas "radikalisme" sesuai porsinya dan mendudukkan secara benar sesuai makna sebenarnya. Karena musuh-musuh Islam bersama kroninya akan terus berupaya menjegal kebangkitan Islam ideologis dengan berbagai cara.

Salah satu upaya yang harus dilakukan umat Islam untuk membentengi diri dari isu ini adalah dengan meperkuat akidah, istiqamah di jalan dakwah karena Allah, hingga syariah Islam dan Khilafah tegak di muka bumi.

Karena khilafahlah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya umat Islam, non Islam dan alam semesta pun akan merasakan kebaikan saat syari’at Allah yang sempurna ini diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan secara mengakar, menyeluruh tanpa terkecuali. Inilah perubahan radikal sesungguhnya yang akan menyelamatkan negeri ini dari segala macam keterpurukan.


Wallahu a'lam bi ash-shawwab

Mitra Rakyat.com(Agam)
Puluhan pewarta yang tergabung di Jejak Media Grup (JMG) datangi lokasi pasca bencana longsor di Jorong Galapung, Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan insan pers tersebut tidak lain untuk memberi dukungan moril dam materil kepada korban bencana longsor, pada Senin(25/11) hari ini dilokasi pasca bencana.


"Seperti diketahui pada 21 November 2019 lalu, bencana longsor sempat mengejutkan warga. Akibat bencana tersebut, 13 rumah warga rusak dan dua(2) rumah dinyatakan hilang dibawa longsor", kata Ismail Novendra selaku Pemimimpin Redaksi(Pemred) dari Koran Jejak news.

Selanjutnya Ismail menyebutkan, bantuan ini merpakan salah satu agenda atau rutinitas JMG, apabila ada bencana yang menimpa masyarakat khususnya yang ada di provinsi ini. Adalah "JMG PEDULI" salah satu bentuk kepedulian dari insan pers yang ada digrup media ini, dan akan tetap kami lakukan setiap ada bencana.

 "Apa yang dilakukan JMG adalah tulus tanpa ada unsur politik dan niat lainnya. Kami berharap bantuan yang diberikan bisa berguna untuk masyarakat yang terkena bencana. "JMG Peduli" juga merupakan bentuk bukti dari slogan JMG yaitu "Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu", tukasnya.

Dalam kunjungan dan pemberian bantuan logistik ini, Pemimpin Umum (PU) JMG,  (Purn) Syamsir Burhan juga menyatakan,  "turut berduka atas kejadian yang menimpa wilayah Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam.

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak, duka kalian duka kami juga" sebutnya.

Terkait banjir bandang ini, kami memberikan apresiasi kepada Forkopimda Kabupaten Agam, termasuk Kepada Kodim yang langsung dihadiri oleh Dandim sendiri, serta Satgas yang khusus dibentuk untuk membantu masyarakat", pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan M Aidil selaku Pemimpin Perusahan dari JMG, " Bantuan ini kami berikan tulus dan ikhlas, ini bukti rasa empati kami terhadap korban bencana,  tidak ada tujuan lain, kenapa demikian, sebab, kita akan masuk masa pilkada,  nah inilah action mereka dalam mengambil simpati masyarakat", ucapnya.

Terakhir Aidil berharap, agar yang berikan bantuan benar atas dasar rasa kemanusian yang tulus,  pungkasnya.

Bantuan logistik tersebut langsung diterima oleh Wali Nagari Tanjung Sani, Maizon, SPd, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Rahmi Hartati, Sekda Kabupaten Agam, Drs. Martias Wanto dt Maruhun, Kepala BPBD Kabupaten Agam, M Lutfi Ar, dan Khairuman sebagai Perwakilan Masyarakat Jorong Galapung.

Dilain pihak Kadissos Kab. Agam, Rahmi Hartati mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya atas kepedulian JMG ini. "Kami dari Dinas Sosial akan langsung menyerahkan bantuan logistik ini ke masing masing KK yang terdampak bencana" kata Rahmi.

Saat penyerahan bantuan berlangsung, dilokasi masih terlihat dua excavator yang sibuk menggeser dan membuang material galodo yang berupa pasir, batu dan lumpur yang hampir menutupi beberapa rumah warga. Juga terlihat 2 Unit Mobil Pemadam Kebakaran yang diperbantukan dari UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Serta juga terlihat beberapa Tim dari TNI AD, BPBD, Tagana, dan Pemuda Nagari Tanjung Sani yang membantu permbersihan Lokasi.

Beberapa saat setelah TIM JMG sampai di lokasi, juga terlihat Walikota Pariaman, Genius Umar beserta timnya mendatangi lokasi dan memberikan bantuannya untuk korban terdampak bencana. *Rel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Saat penutupan Bimtek Jitu Pasna angkatan III kemaren di Kryiad Bumi Minang Hotel, Kabid RR BPBD Sumbar Suryadi sempat berpesan kepada seluruh peserta bimtek. Suryadi berharap kepada peserta agar tidak memakai atribut segitiga biru untuk pakaian sehari-sehari.

"Sebab, dikhawatirkan ada dugaan yang tidak bagus menyangkut kinerja BPBD, apalagi sebentar lagi kita akan masuki masa pilgub", kata Suryadi pada Sabtu(23/11)kemaren di hotel tersebut.


Semua peserta baik dari angkatan I hingga III secara otomatis sudah menjadi bagian dari BPBD,  dan berhak untuk turun kelapangan apabila terjadi bencana di daerah masing-masing dengan memakai atribut yang diberikan BPBD,  lanjut Suryadi.

Kemudian setiap peserta bimtek agar selalu menjaga marwah dan nama baik dari BPBD sendiri,  pungkas Suryadi selanjutnya menutup acara bimtek jitu pasna dengan membagikan sertifikat kepada setiap peserta. *roel*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Kuat dugaan ada persekongkolan yang rugikan uang negara di salah satu kenagarian di Kabupaten Tanah Datar. Pasalnya, masyarakat Jorong Bulan Sariak, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar kecewa atas pembangunan jalan yang menggunakan uang negara. Sebab, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan saat musrembang di tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Alvi Riyet Datuk Lelo Dirajo selaku pemuka masyarakat didaerah tersebut. Alvi menyebutkan, " sebagai ketua verifikasi saat penentuan titik jalan yang akan dibangun saat musrembang tahun tersebut, akan tapi saya tidak diberi tahu waktu pekerjaan jalan akan dilaksanakan, dan masyarakat pun tidak diikutkan sertakan dalam rapat untuk memulai pekerjaan tersebut", ungkap Alvi kepada media pada Rabu(20/11) dirumahnya.


Sementara pada keputusan musrembang ditahun 2018 itu, lanjut Alvi "jalan yang akan dikerjakan titiknya dari arah sawah onam ke mankirai, jadi ada sekitar tujuh(7) lahan sawah warga yang di lalui atau sekitar 85 persen masyarakat merasakan manfaatnnya", kata Alvi.

Anehnya, jalan yang dikerjakan bukan titik jalan yang sudah direncanakan saat musrembang, tapi jalan yang menghubungkan ke kekandang sapi milik wali jorong, tambahnya lagi.

Jadi proyek pembangunan jalan tersebut di arahkan ke jalan sawah lokuah, kemudian menyangkut pembesannya masih ada pihak terkait yang belum mengasih izin. Semetara manfaatnya yang memakai jalan itu hanya sawah dan kandang sapi pak jorong Men Efrizal saja, tukasnya.

Keterangan itu diperkuat salah satu tokoh masyarakat yang bergelar Datuak Manimang Basah  menyebutkan, "Tujuh sawah masyarakat itu ialah, sawah malintang, sawah mankirai,sawah long, sawah simpang banda, sawah data, sawah munggu, sawah tangah", jelas Datuak tersebut.

Hal senada juga diungkan salah seorang warga didaerah tersebut. Bernama Fahri mengatakan, " saat pemerintah nagari bernama Usman sebagai KAUR Pembanguna Nagari dampingi pekerja jalan melakukan pengukuran untuk memulai pekerjaan, saya sempat memberitahu dan memperingatinya kalau bukan jalan itu yang dikerjakan sesuai perencanaan awal, jelas Fahri beserta temannya Halpedri dihari yang sama.

Namun Usman tidak pedulikan pemberitahuan warga tersebut,  dan tetap melakukan pengukuran, ucap Fahri.

Bahkan, Badan Permusawatan Rakyat Nagari (BPRN) selaku pengawas kinerja  Pemerintah Nagari setempat seakan tidak bertaji untuk mecegahnya, kata Putra salah satu anggota dari BPRN.

Dan malah saya serasa dipojokan secara bersama oleh segenap anggota BPRN saat saya menanyakan hal tersebut,  tambah Putra.

Diduga,  ada kongkalingkong antara pejabat Nagari, Jorong dan BPRN dalam melakukan kegiatan ini,  sebab,  dana yang digunakan merupakan Dana Nagari yang pengelolaan nya harus sesuai aturan dan tranparansi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *dp*