Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Kuat dugaan ada persekongkolan yang rugikan uang negara di salah satu kenagarian di Kabupaten Tanah Datar. Pasalnya, masyarakat Jorong Bulan Sariak, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar kecewa atas pembangunan jalan yang menggunakan uang negara. Sebab, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan saat musrembang di tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Alvi Riyet Datuk Lelo Dirajo selaku pemuka masyarakat didaerah tersebut. Alvi menyebutkan, " sebagai ketua verifikasi saat penentuan titik jalan yang akan dibangun saat musrembang tahun tersebut, akan tapi saya tidak diberi tahu waktu pekerjaan jalan akan dilaksanakan, dan masyarakat pun tidak diikutkan sertakan dalam rapat untuk memulai pekerjaan tersebut", ungkap Alvi kepada media pada Rabu(20/11) dirumahnya.


Sementara pada keputusan musrembang ditahun 2018 itu, lanjut Alvi "jalan yang akan dikerjakan titiknya dari arah sawah onam ke mankirai, jadi ada sekitar tujuh(7) lahan sawah warga yang di lalui atau sekitar 85 persen masyarakat merasakan manfaatnnya", kata Alvi.

Anehnya, jalan yang dikerjakan bukan titik jalan yang sudah direncanakan saat musrembang, tapi jalan yang menghubungkan ke kekandang sapi milik wali jorong, tambahnya lagi.

Jadi proyek pembangunan jalan tersebut di arahkan ke jalan sawah lokuah, kemudian menyangkut pembesannya masih ada pihak terkait yang belum mengasih izin. Semetara manfaatnya yang memakai jalan itu hanya sawah dan kandang sapi pak jorong Men Efrizal saja, tukasnya.

Keterangan itu diperkuat salah satu tokoh masyarakat yang bergelar Datuak Manimang Basah  menyebutkan, "Tujuh sawah masyarakat itu ialah, sawah malintang, sawah mankirai,sawah long, sawah simpang banda, sawah data, sawah munggu, sawah tangah", jelas Datuak tersebut.

Hal senada juga diungkan salah seorang warga didaerah tersebut. Bernama Fahri mengatakan, " saat pemerintah nagari bernama Usman sebagai KAUR Pembanguna Nagari dampingi pekerja jalan melakukan pengukuran untuk memulai pekerjaan, saya sempat memberitahu dan memperingatinya kalau bukan jalan itu yang dikerjakan sesuai perencanaan awal, jelas Fahri beserta temannya Halpedri dihari yang sama.

Namun Usman tidak pedulikan pemberitahuan warga tersebut,  dan tetap melakukan pengukuran, ucap Fahri.

Bahkan, Badan Permusawatan Rakyat Nagari (BPRN) selaku pengawas kinerja  Pemerintah Nagari setempat seakan tidak bertaji untuk mecegahnya, kata Putra salah satu anggota dari BPRN.

Dan malah saya serasa dipojokan secara bersama oleh segenap anggota BPRN saat saya menanyakan hal tersebut,  tambah Putra.

Diduga,  ada kongkalingkong antara pejabat Nagari, Jorong dan BPRN dalam melakukan kegiatan ini,  sebab,  dana yang digunakan merupakan Dana Nagari yang pengelolaan nya harus sesuai aturan dan tranparansi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *dp*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Meskipun baru menjabat Kabid Humas Polda Sumbar,  Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu S IK, akan tetapi sudah menunjukan jiwa bermasyarakatnya. Senyum ramah tampak jelas dari wajah gagah sang perwira menengah tersebut saat hadiri acara ngopi sore dengan para awak media.

Meskipun sederhana, namun acara temu ramah antara puluhan pewarta yang tergabung dalam organisasi sosial Ikatan Keluarga Wartawan (IKW RI) tetap berjalan dengan penuh rasa kekeluargaan, pada Sabtu (23/11)di Cafe Uje Bypass.

Kabid Humas yang akarab disapa pak Bayu itu mengatakan, "Silahturahmi ini bertujuan untuk menjalin hubungan sinergiritas antara Polda Sumbar dengan wartawan.

"Sehingga, kegiatan yang dilakukan Polda Sumbar dapat di terekspos dan diketahui publik", papar Stefanus yang sebelumnya bertugas sebagai Dirpamobvit Polda Gorontalo.

Akpol lulusan tahun 1992 itu menggantikan posisi Kombes Syamsi yang dipindah tugaskan ke Polda Bali sebagai Kabid Humas adan menyempatkan diri untuk berbagi pengalamannya.

Hendrizon SH sebagai yang dituakan di IKW RI berikan apresiasinya sekaitan acara ini. Mewakili pewarta lainnya Hendrizon menyampaikan, "  terima kasih kepada pak Bayu, karena telah menyempatkan dan meluangkan waktunya diacara sederhana ini dalam merajut talisilaturrahmi" sebutnya.

Semoga sebagai salah satu pejabat di Mapolda Sumbar,  Kabid Humas ini dapat menjlankan tugasnya dengan amanah kemudian dapat selalu sinergi dengan para insan pers yang ada didaerah ini khususnya, tutup Hendrizon. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini, bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) masuki sesi materi terakhir. Sebanyak 90 orang anggota tim jitu pasna tetap semangat dan fukos mendengarkan materi menyangkut Manajemen Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, dari Ir. Ibnu Asur, MM dari Dit. Peningkatan Pemulihan Fisik(PPF) Deputi Bidang RR BNPB, Sabtu(23/11)di Hotel Bumi Minang.

Pada materi ini Ir. Ibnu asur, menyampaikan khusus kepada Aparat Pemda Sumbar bagaimana cara mencari mendapati data terkait kerugian pada pasca bencana.

" agar tidak terjadi kesalah atau ketimpangan menyangkut data kerugian pasca bencana khususnya materi, ada beberapa hal yang harus dipahami", jelas Ibnu.

Didampingi Suryadi dari BPBD Provinsi Sumbar, dengan santai dan jelas menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi mendatangi nya.

Hingga berita ini diterbitkan, kegiatan masih tahap sesi tanya jawab.*roel*

Anggota Tim Jitu Pasna Angkatan III Bersama Wali Nagari IV Koto Hilie,Kalaksa BPBD Pessel, dan Pejabat Kecamatan Batang Kapas,  Kab. Pessel, Prov. Sumbar

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Kegiatan bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) yang diadakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Sumbar masuki hari ke 3. Sesuai scadul tim jitu pasna melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel), Prov Sumbar.

Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan ditahun 2019 ini banyak dirundung musibah. Bencana datang silih berganti, mulai dari tragedi wawena yang korbannya empat orang warga Batang Kapas, hingga kebakaran hutan, itulah yang diucapkan Wali Nagari IV Koto Hilie saat sambut kunjungan Tim Jitu Pasna angkatan ke III itu.

Wali Nagari IV Koto Hilie, Satria Dharma Putra

Bencana abrasi pantai juga merebut ketenangan masyarakatnya yang yang tinggal dipinggir pantai, ombak besar dari pagi hingga malam meluluh lantahkan rumah mereka, lanjut Satria Dharma Putra selaku Wali Nagari didaerah tersebut pada Jumat(22/11) dikantor nya.

Belum lagi banjir yang genangi sawah warga seluas 770 hektar yang akibatkan petani padi gagal panen, sebutnya waktu itu ikut dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pesisir Selatan Erman B, dan perwakilan Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas Syawal.

" nagari ini bisa disebut kaya bencana, seperti bencan banjir, abrasi pantai, tanah longsor, kebakaran lahan, dan minggu kemarin Pasar Batang Kapas dikrumuni si jago merah. Hanya gunung  meletus saja yang tidak ada di sini karena memang tidak ada gunung," jelasnya lagi.

Nagari lV Koto Hilie yang paling luas di Pesisir Selatan dari 182 nagari yang ada. Jumlah penduduk nya tercatat sebanyak 12.000 jiwa, pungkasnya.

Dilain pihak, Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Erman B mengatakan, "pemerintah pusat dan provinsi sampai kabupaten berupaya melakukan tanggap darurat terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana itu", kata Erman.

" bendungan yang jebol akibatkan banjir akan segera kita perbaiki dengan cara tanggap darurat, kemudian menyangkut teknis, sebelumnya memakai sistem bronjong akan kita ganti dengan batu-batu besar" tutup Kalaksa tersebut.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada salah satu korban abrasi pantai, mengatakan telah menerima bantuan dari pemkab seperti tenda pengusian dan bahan makanan.*roel*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Diduga terjadi korupsi bersama di Kantor Wali nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Ini menyangkut pengelolaan anggaran Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan yang kuat dugaa dipreteli secara bersama, sehingga mengakibatkan negera menanggung kerugian ratusan juta rupiah.

Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Altri Suandi saat dikonfirmasi via telponnya Senin (18/11) siang.

“memang benar, Inspektorat tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Pada pengelolaan keuangan nagari Sungai Jambu kecamatan Pariangan.

Temuan tersebut, sebut Altri, akan Segera ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pimpinannya.

Bila benar dan terbukti terkait temuan tersebut, maka terduga harus mengembalikan uang itu ke negara,

"maka pihak yang bertanggung jawab di Nagari Sungai Jambu itu harus segera mengembalikan ke kas daerah", tegasnya.

Sebaliknya,apabila terduga tidak bisa mengembalikan, maka siap-siap saja merasakan dingininya suasana hotel prodeo(penjara). Kita segera laporkan ke Pimpinan(Bupati) hasil LHP Inspektorat itu, mestinya saya sudah menghadap ke pimpinan, tapi pimpinan masih diluar daerah,” katanya

Lain pihak, Kaur Keuangan Nagari Sungai Jambu Mira mengakui bahwa terkait pengelolaan keuangan nagari, dia selaku bendahara tidak memahami administrasi atau manajemen keuangan, sehingga apa pun bentuk kegiatan, pinjaman atau uang yang digunakan oleh perangkat nagari, dia tidak pernah sama sekali mencatat atau membuat laporan tertulis, pengakuan Mira kepada beberapa awak media pada Minggu(17/11) kemarin dirumahnya.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019. Akibat dari kejadian tersebut dia selaku Kaur Keuangan Nagari sudah dipanggil oleh Inspektorat dan mengakui perbuatannya.

Dijelaskannya, temuan atas Inspektorat tersebut, kata Mira, "mencapai angka 650 juta rupiah, dan kini dia mengaku kesulitan untuk melakukan pengembalian atas temuan LHP Inspektorat itu",terangnya.

Dia juga menyebutkan, "bahwa Pj. Nagari Sungai Jambu Erlita S Sos mau membantunya sebanyak 100 juta rupiah, itupun dia berjanji akan menggantikan SK nya untuk membantu pengembalian uang tersebut, Sementara uang yang dibutuhkan sebanyak 650 juta, tukuknya.

Dia juga membenarkan bahwa dia tidak mengerti pembukuan namun dia tetap ditempatkan pada posisi Kaur keuangan oleh pj. Wali nagari, pungkas Mira.

Sementara Pj. Wali Nagari Sungai Jambu Erlita D Sos hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk konfirmasi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Tanah Datar Irwandi dikonfirmasi via telponnya Jum’at (15/11) mengaku," bahwa LHP Inspektorat tersebut sudah di meja nya dan akan segera diteruskan kepada Bupati untuk segera ditindak lanjuti",debut Sekda.

“Memang benar, LHP Inspektorat itu sudah di meja saya, tinggal diteruskan kepada bapak bupati.” jelasnya.

Terhadap temuan itu sendiri dia mengaku bahwa itu adalah kewenangan Inspektorat, terkait adanya potensi kerugian itu merupakan teknis pemeriksa dari inspektorat” tutupnya.

Begitu juga Bupati Tanah Datar Irdinansyah dihubungi ponselnya pada hari yang sama membenarkan bahwa dia telah dapat informasi itu.

“Saya sudah melakukan dengar informasi itu, jika berdasarkan rekomendasi dari LHP Inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti, ya, yang bersangkutan harus segera menyelesaikannya.

Dan masalah itu saya akan segera mengeluarkan Keputusan agar segera penyelesaian nya jelas, ” tegas nya.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan warga kota padang demo damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Demo yang dimotori LSM Peran itu terkait kelanjutan beberapa proses hukum dugaan korupsi uang negara oleh oknum anggota DPRD Kota Padang di Tahun 2017-2018.

Dalam orasinya Anif Bakri selaku Ketua LSM Peran pertanyakan kejelasan beberapa kasus yang terindikasi mangkrak di Kejari Padang tersebut. Dijelaskannya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada Kejari Padang diantaranya," dugaan penyelewengan Penggantian Transportasi yang telah dibayarkan oleh pihak terkait.

Sebagaimana diketahui, sebut Anif," beberapa waktu lalu mobil dinas yang diperuntukan bagi anggota dewan ditarik dengan memberikan Penggantian Transportasi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, sebutnya lagi, "Berdasarkan temuan BPK ada sejumlah anggota dewan yang masih menggunakan mobil dinas dan sekaligus menerima penggantian transportasi.

Bukan itu saja, Anif juga pertanyakan kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan yang ada kaitan dengan oknum anggota dewan masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan menurut Anif merupakan suatu bentuk konspirasi yang sengaja rugikan uang negara, sebab,  ada kaitannya langsung antara Ar Royan dengan anggota dewan inisial "ET" selaku Ketua DPRD Kota Padang saat itu.

Selain itu Anif Bakri juga mendesak dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota dewan menyangkut pembayaran hotel fiktif tahun lalu.

Bill atau kwitansi pembayaran hotel berbeda dengan pembayaran yang dicantumkan Sekretariat Dewan(Sekwan) kepada anggota dewan masa itu. Nah.. kegiatan ini juga kentara aroma korupsinya, sebutnya lagi.

Menurut Anif, perbuatan ini terindikasi "sengaja" dilakukan secara sistemik oleh para oknum anggota dewan dan pihak terkait lainnya.

Dengan dugaan mangkraknya proses hukum yang libatkan anggota dewan inilah makannya masyarakat kota padang geram, dan lakukan demo ini, tukas Anif.

Dan berharap kepada Kejari Padang sebagai penegak hukum untuk segera proses para terduga koruptor itu sesuai aturan dan kita berpikir Pasal 4 dalam UU Tindak Pidana Korupsi sudah harus diterapkan terhadap pelakunya, tandas Ketua LSM Peran tersebut.

Terakhir Anif menyebutkan, "pihaknya tidak mau nama baik lembaga Kejaksaan ternoda akibat kasus ini", kemudian Anif menjelaskan tujuannya dan rekan-rekan massa lain pada aksi tidak lain untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dari kejahatan korupsi. Dan untuk mewujudkan itu, menurut Anif, "lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan kasus ini sampai tuntas.


Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yuni Hermani selaku Kasi Intel Kejari Padang didampingi Feri Ritonga(Kasi Pidsus) mengatakan," kami sebagai Aparatur Penegak Hukum(APH) sudah bekerja secara profesional, terkait kasus- kasus tersebut sudah sampai ke Kejaksaan Agung(Kejagung RI)" , jelas Yuni.

"Kasus ini tidak mangkarak, masih tahap penyidikan", sambung Feri Ritonga, pada hari yang sama diruangan Kasi Pidum Kejari Padang.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
*roel*