Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini, bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) masuki sesi materi terakhir. Sebanyak 90 orang anggota tim jitu pasna tetap semangat dan fukos mendengarkan materi menyangkut Manajemen Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, dari Ir. Ibnu Asur, MM dari Dit. Peningkatan Pemulihan Fisik(PPF) Deputi Bidang RR BNPB, Sabtu(23/11)di Hotel Bumi Minang.

Pada materi ini Ir. Ibnu asur, menyampaikan khusus kepada Aparat Pemda Sumbar bagaimana cara mencari mendapati data terkait kerugian pada pasca bencana.

" agar tidak terjadi kesalah atau ketimpangan menyangkut data kerugian pasca bencana khususnya materi, ada beberapa hal yang harus dipahami", jelas Ibnu.

Didampingi Suryadi dari BPBD Provinsi Sumbar, dengan santai dan jelas menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi mendatangi nya.

Hingga berita ini diterbitkan, kegiatan masih tahap sesi tanya jawab.*roel*

Anggota Tim Jitu Pasna Angkatan III Bersama Wali Nagari IV Koto Hilie,Kalaksa BPBD Pessel, dan Pejabat Kecamatan Batang Kapas,  Kab. Pessel, Prov. Sumbar

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Kegiatan bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) yang diadakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Sumbar masuki hari ke 3. Sesuai scadul tim jitu pasna melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel), Prov Sumbar.

Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan ditahun 2019 ini banyak dirundung musibah. Bencana datang silih berganti, mulai dari tragedi wawena yang korbannya empat orang warga Batang Kapas, hingga kebakaran hutan, itulah yang diucapkan Wali Nagari IV Koto Hilie saat sambut kunjungan Tim Jitu Pasna angkatan ke III itu.

Wali Nagari IV Koto Hilie, Satria Dharma Putra

Bencana abrasi pantai juga merebut ketenangan masyarakatnya yang yang tinggal dipinggir pantai, ombak besar dari pagi hingga malam meluluh lantahkan rumah mereka, lanjut Satria Dharma Putra selaku Wali Nagari didaerah tersebut pada Jumat(22/11) dikantor nya.

Belum lagi banjir yang genangi sawah warga seluas 770 hektar yang akibatkan petani padi gagal panen, sebutnya waktu itu ikut dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pesisir Selatan Erman B, dan perwakilan Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas Syawal.

" nagari ini bisa disebut kaya bencana, seperti bencan banjir, abrasi pantai, tanah longsor, kebakaran lahan, dan minggu kemarin Pasar Batang Kapas dikrumuni si jago merah. Hanya gunung  meletus saja yang tidak ada di sini karena memang tidak ada gunung," jelasnya lagi.

Nagari lV Koto Hilie yang paling luas di Pesisir Selatan dari 182 nagari yang ada. Jumlah penduduk nya tercatat sebanyak 12.000 jiwa, pungkasnya.

Dilain pihak, Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Erman B mengatakan, "pemerintah pusat dan provinsi sampai kabupaten berupaya melakukan tanggap darurat terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana itu", kata Erman.

" bendungan yang jebol akibatkan banjir akan segera kita perbaiki dengan cara tanggap darurat, kemudian menyangkut teknis, sebelumnya memakai sistem bronjong akan kita ganti dengan batu-batu besar" tutup Kalaksa tersebut.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada salah satu korban abrasi pantai, mengatakan telah menerima bantuan dari pemkab seperti tenda pengusian dan bahan makanan.*roel*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Diduga terjadi korupsi bersama di Kantor Wali nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Ini menyangkut pengelolaan anggaran Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan yang kuat dugaa dipreteli secara bersama, sehingga mengakibatkan negera menanggung kerugian ratusan juta rupiah.

Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Altri Suandi saat dikonfirmasi via telponnya Senin (18/11) siang.

“memang benar, Inspektorat tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Pada pengelolaan keuangan nagari Sungai Jambu kecamatan Pariangan.

Temuan tersebut, sebut Altri, akan Segera ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pimpinannya.

Bila benar dan terbukti terkait temuan tersebut, maka terduga harus mengembalikan uang itu ke negara,

"maka pihak yang bertanggung jawab di Nagari Sungai Jambu itu harus segera mengembalikan ke kas daerah", tegasnya.

Sebaliknya,apabila terduga tidak bisa mengembalikan, maka siap-siap saja merasakan dingininya suasana hotel prodeo(penjara). Kita segera laporkan ke Pimpinan(Bupati) hasil LHP Inspektorat itu, mestinya saya sudah menghadap ke pimpinan, tapi pimpinan masih diluar daerah,” katanya

Lain pihak, Kaur Keuangan Nagari Sungai Jambu Mira mengakui bahwa terkait pengelolaan keuangan nagari, dia selaku bendahara tidak memahami administrasi atau manajemen keuangan, sehingga apa pun bentuk kegiatan, pinjaman atau uang yang digunakan oleh perangkat nagari, dia tidak pernah sama sekali mencatat atau membuat laporan tertulis, pengakuan Mira kepada beberapa awak media pada Minggu(17/11) kemarin dirumahnya.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019. Akibat dari kejadian tersebut dia selaku Kaur Keuangan Nagari sudah dipanggil oleh Inspektorat dan mengakui perbuatannya.

Dijelaskannya, temuan atas Inspektorat tersebut, kata Mira, "mencapai angka 650 juta rupiah, dan kini dia mengaku kesulitan untuk melakukan pengembalian atas temuan LHP Inspektorat itu",terangnya.

Dia juga menyebutkan, "bahwa Pj. Nagari Sungai Jambu Erlita S Sos mau membantunya sebanyak 100 juta rupiah, itupun dia berjanji akan menggantikan SK nya untuk membantu pengembalian uang tersebut, Sementara uang yang dibutuhkan sebanyak 650 juta, tukuknya.

Dia juga membenarkan bahwa dia tidak mengerti pembukuan namun dia tetap ditempatkan pada posisi Kaur keuangan oleh pj. Wali nagari, pungkas Mira.

Sementara Pj. Wali Nagari Sungai Jambu Erlita D Sos hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk konfirmasi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Tanah Datar Irwandi dikonfirmasi via telponnya Jum’at (15/11) mengaku," bahwa LHP Inspektorat tersebut sudah di meja nya dan akan segera diteruskan kepada Bupati untuk segera ditindak lanjuti",debut Sekda.

“Memang benar, LHP Inspektorat itu sudah di meja saya, tinggal diteruskan kepada bapak bupati.” jelasnya.

Terhadap temuan itu sendiri dia mengaku bahwa itu adalah kewenangan Inspektorat, terkait adanya potensi kerugian itu merupakan teknis pemeriksa dari inspektorat” tutupnya.

Begitu juga Bupati Tanah Datar Irdinansyah dihubungi ponselnya pada hari yang sama membenarkan bahwa dia telah dapat informasi itu.

“Saya sudah melakukan dengar informasi itu, jika berdasarkan rekomendasi dari LHP Inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti, ya, yang bersangkutan harus segera menyelesaikannya.

Dan masalah itu saya akan segera mengeluarkan Keputusan agar segera penyelesaian nya jelas, ” tegas nya.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan warga kota padang demo damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Demo yang dimotori LSM Peran itu terkait kelanjutan beberapa proses hukum dugaan korupsi uang negara oleh oknum anggota DPRD Kota Padang di Tahun 2017-2018.

Dalam orasinya Anif Bakri selaku Ketua LSM Peran pertanyakan kejelasan beberapa kasus yang terindikasi mangkrak di Kejari Padang tersebut. Dijelaskannya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada Kejari Padang diantaranya," dugaan penyelewengan Penggantian Transportasi yang telah dibayarkan oleh pihak terkait.

Sebagaimana diketahui, sebut Anif," beberapa waktu lalu mobil dinas yang diperuntukan bagi anggota dewan ditarik dengan memberikan Penggantian Transportasi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, sebutnya lagi, "Berdasarkan temuan BPK ada sejumlah anggota dewan yang masih menggunakan mobil dinas dan sekaligus menerima penggantian transportasi.

Bukan itu saja, Anif juga pertanyakan kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan yang ada kaitan dengan oknum anggota dewan masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan menurut Anif merupakan suatu bentuk konspirasi yang sengaja rugikan uang negara, sebab,  ada kaitannya langsung antara Ar Royan dengan anggota dewan inisial "ET" selaku Ketua DPRD Kota Padang saat itu.

Selain itu Anif Bakri juga mendesak dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota dewan menyangkut pembayaran hotel fiktif tahun lalu.

Bill atau kwitansi pembayaran hotel berbeda dengan pembayaran yang dicantumkan Sekretariat Dewan(Sekwan) kepada anggota dewan masa itu. Nah.. kegiatan ini juga kentara aroma korupsinya, sebutnya lagi.

Menurut Anif, perbuatan ini terindikasi "sengaja" dilakukan secara sistemik oleh para oknum anggota dewan dan pihak terkait lainnya.

Dengan dugaan mangkraknya proses hukum yang libatkan anggota dewan inilah makannya masyarakat kota padang geram, dan lakukan demo ini, tukas Anif.

Dan berharap kepada Kejari Padang sebagai penegak hukum untuk segera proses para terduga koruptor itu sesuai aturan dan kita berpikir Pasal 4 dalam UU Tindak Pidana Korupsi sudah harus diterapkan terhadap pelakunya, tandas Ketua LSM Peran tersebut.

Terakhir Anif menyebutkan, "pihaknya tidak mau nama baik lembaga Kejaksaan ternoda akibat kasus ini", kemudian Anif menjelaskan tujuannya dan rekan-rekan massa lain pada aksi tidak lain untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dari kejahatan korupsi. Dan untuk mewujudkan itu, menurut Anif, "lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan kasus ini sampai tuntas.


Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yuni Hermani selaku Kasi Intel Kejari Padang didampingi Feri Ritonga(Kasi Pidsus) mengatakan," kami sebagai Aparatur Penegak Hukum(APH) sudah bekerja secara profesional, terkait kasus- kasus tersebut sudah sampai ke Kejaksaan Agung(Kejagung RI)" , jelas Yuni.

"Kasus ini tidak mangkarak, masih tahap penyidikan", sambung Feri Ritonga, pada hari yang sama diruangan Kasi Pidum Kejari Padang.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
*roel*

Opini

Ditulis Oleh : Sri Gita Wahyuti, A.Md.

Mitra Rakyat.com
Setiap manusia pasti ingin bahagia, ingin tenang dan tentram menjalani kehidupan, jauh dari kesengsaraan dan berbagai macam kesulitan. Ini wajar karena memang Allah SWT telah menciptakan kecenderungan tersebut dalam setiap diri manusia.

Allah SWT telah menciptakan potensi hidup berupa naluri dan kebutuhan jasmani. Allah juga menciptakan akal pada manusia hingga menjadikan manusia berusaha menata kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya agar dijauhkan dari kesengsaraan dan malapetaka.

Namun, dimanakah sebenarnya bahagia terletak? Apakah pada banyaknya harta yang kita miliki? Pada banyaknya anak yang kita punya? Atau pada jabatan yang kita pegang?

Jika bahagia terletak pada banyaknya harta, mengapa ada orang kaya yang mengkonsumsi narkoba? Mengapa ada orang kaya yang menjual diri, ada juga orang kaya yang bunuh diri?

Jika bahagia terletak pada banyaknya anak, mengapa ada pembatasan dua anak saja cukup? Mengapa ada orang tua yang justru membunuh anak-anak mereka?

Arti kebahagiaan bagi setiap orang pastinya berbeda. Jika kebahagiaan dipersepsikan sebagai ketercapaian atas sesuatu yang diinginkan maka jika seseorang sudah berada pada batas tersebut ia sudah bisa disebut orang yang berbahagia.

Bagi kaum muslimin, memaknai bahagia adalah dengan menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah SWT, beribadah kepada Nya dan yakin akan kembali kepada Allah SWT lagi.

Rasulullah SAW pernah bersabda,
“Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin, jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya” (HR. Muslim).

Demikianlah kehidupan kaum muslimin, ketika diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta dan kedudukan, maka ia bersyukur dan mengakui bahwa seluruh nikmat datang dari Allah SWT. Dan ketika ditimpa musibah, maka ia akan bersabar. Sehingga tidak ada kehidupan yang lebih bahagia selain kehidupan seorang muslim.

Wallahu a'lam bisshawab.

Opini
Ditulis Oleh: Sri Gita Wahyuti, A.Md

Mitra Rakyat.com
Sri Mulyani saat diangkat kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia di ambang kehancuran. Beberapa indikasi yang menunjukkan keterpurukkan tersebut adalah,

1. Pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target. Pada saat kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun sampai tiga tahun menjalani pemerintahan, target tersebut tidak tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2017 sebesar 5,02%.

2. Angka pengangguran semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur. Angka ini merupakan angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Anehnya, Presiden Jokowi justru mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejak 2015, buruh Cina masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Kehadiran tenaga asing ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat pro kepada asing.

3. Angka kemiskinan tinggi.
#MuslimahNewsID -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan 3,63%, yaitu dari Rp 387.160 per kapita pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan di Maret 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 berada pada tingkat 9,82%. Dari persentase itu, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini sebesar 25,95 juta.

4. Rupiah kembali terpuruk.
Pada saat kampanye Jokowi menjanjikan nilai rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp. 10.000. Faktanya, nilai tukar rupiah sempat tercatat diperdagangkan pada level Rp 14.156 per USD. Kondisi ini pertama kalinya terjadi sejak Desember 2015.

5. Utang makin menggunung.
Menurut Fuad Bawazir, Sejak Sri Mulyani menjadi menteri keuangan era SBY tahun 2005, ia mendirikan Ditjen Pengelolaan Utang dan memperkenalkan SBN baik dalam mata uang asing (valas) maupun rupiah. Sejak itu utang negara dalam bentuk SBN melesat dan seakan-akan tidak terkendali. Ditegaskannya bahwa, hanya dalam waktu 10 tahun, utang SBN telah mendekati Rp 3000 triliun (sekarang telah melampaui).

6. Ketergantungan Impor.
Semakin maraknya impor berbagai barang, termasuk barang yang di dalam negeri produksinya mencukupi, seperti impor bawang, impor gula bahkan impor garam, jelas membahayakan dan menghancurkan ekonomi para petani. Harga produk dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga produk dalam negeri.

Akibatnya, para mafia rente impor dengan berbagai upaya meminta kran impor terus dibuka bahkan diperbesar kuotanya. Dalam jangka panjang, hal tersebut sangat membahayakan. Pasalnya, dengan politik dumping, seperti kasus bawang putih dan lain-lain, Indonesia dibanjiri dulu dengan produk impor yang lebih murah dari harga produk petani lokal. Setelah petani kita mati, mereka mulai mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendikte harga barang sekehendaknya.

 7. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis.
Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Joko Widodo  gencar membangun infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran negara yang besar.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Kereta api cepat Bandung-Jakarta, misalnya, tidak urgen untuk dibangun karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api.

Bahkan Ignatius Johan sebagai Menteri Perhubungan saat itu menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun double track. Biayanya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Namun, solusi itu ditolak oleh Jokowi. Pasalnya, yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan komplek perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis.

Begitu juga proyek infrastruktur pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol bahkan bendungan. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Dalam hal ini, rakyat justru menjadi korban.

 8. Pencabutan berbagai subsidi menyengsarakan rakyat.
Rezim Jokowi–JK terus berupaya menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan dan pengurangan subsidi di berbagai sektor diantaranya, subsidi listrik, subsidi migas dan LPG ukuran 3 kg. Di bidang pertanian, Pemerintah juga telah menghapuskan subsidi benih dan subsidi pupuk.

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

Beberapa kebijakan rezim Jokowi–JK dalam pembangunan ekonomi di atas nampak jelas semakin kapitalistik. Sehingga, negara ini semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik.

Kita berharap negara ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bijaksana kedepannya.

Wallahu a'lam bisshawab.