Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh: Sri Gita Wahyuti, A.Md

Mitra Rakyat.com
Sri Mulyani saat diangkat kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia di ambang kehancuran. Beberapa indikasi yang menunjukkan keterpurukkan tersebut adalah,

1. Pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target. Pada saat kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun sampai tiga tahun menjalani pemerintahan, target tersebut tidak tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2017 sebesar 5,02%.

2. Angka pengangguran semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur. Angka ini merupakan angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Anehnya, Presiden Jokowi justru mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejak 2015, buruh Cina masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Kehadiran tenaga asing ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat pro kepada asing.

3. Angka kemiskinan tinggi.
#MuslimahNewsID -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan 3,63%, yaitu dari Rp 387.160 per kapita pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan di Maret 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 berada pada tingkat 9,82%. Dari persentase itu, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini sebesar 25,95 juta.

4. Rupiah kembali terpuruk.
Pada saat kampanye Jokowi menjanjikan nilai rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp. 10.000. Faktanya, nilai tukar rupiah sempat tercatat diperdagangkan pada level Rp 14.156 per USD. Kondisi ini pertama kalinya terjadi sejak Desember 2015.

5. Utang makin menggunung.
Menurut Fuad Bawazir, Sejak Sri Mulyani menjadi menteri keuangan era SBY tahun 2005, ia mendirikan Ditjen Pengelolaan Utang dan memperkenalkan SBN baik dalam mata uang asing (valas) maupun rupiah. Sejak itu utang negara dalam bentuk SBN melesat dan seakan-akan tidak terkendali. Ditegaskannya bahwa, hanya dalam waktu 10 tahun, utang SBN telah mendekati Rp 3000 triliun (sekarang telah melampaui).

6. Ketergantungan Impor.
Semakin maraknya impor berbagai barang, termasuk barang yang di dalam negeri produksinya mencukupi, seperti impor bawang, impor gula bahkan impor garam, jelas membahayakan dan menghancurkan ekonomi para petani. Harga produk dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga produk dalam negeri.

Akibatnya, para mafia rente impor dengan berbagai upaya meminta kran impor terus dibuka bahkan diperbesar kuotanya. Dalam jangka panjang, hal tersebut sangat membahayakan. Pasalnya, dengan politik dumping, seperti kasus bawang putih dan lain-lain, Indonesia dibanjiri dulu dengan produk impor yang lebih murah dari harga produk petani lokal. Setelah petani kita mati, mereka mulai mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendikte harga barang sekehendaknya.

 7. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis.
Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Joko Widodo  gencar membangun infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran negara yang besar.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Kereta api cepat Bandung-Jakarta, misalnya, tidak urgen untuk dibangun karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api.

Bahkan Ignatius Johan sebagai Menteri Perhubungan saat itu menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun double track. Biayanya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Namun, solusi itu ditolak oleh Jokowi. Pasalnya, yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan komplek perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis.

Begitu juga proyek infrastruktur pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol bahkan bendungan. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Dalam hal ini, rakyat justru menjadi korban.

 8. Pencabutan berbagai subsidi menyengsarakan rakyat.
Rezim Jokowi–JK terus berupaya menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan dan pengurangan subsidi di berbagai sektor diantaranya, subsidi listrik, subsidi migas dan LPG ukuran 3 kg. Di bidang pertanian, Pemerintah juga telah menghapuskan subsidi benih dan subsidi pupuk.

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

Beberapa kebijakan rezim Jokowi–JK dalam pembangunan ekonomi di atas nampak jelas semakin kapitalistik. Sehingga, negara ini semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik.

Kita berharap negara ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bijaksana kedepannya.

Wallahu a'lam bisshawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Bimbingan teknis(Bimtek) hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) angkatan ke III yang diadakan di Rocky Hotel Padang, pada Rabu(13/11) resmi dibuka oleh Deputi BNPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA.


Deputi berikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPBD Sumbar yang sudah  membentuk Desa tangguh bencana pada bimtek tersebut.

"Wali nagari harus betul betul paham dengan kondisi di daerahnya. Mengetahui potensi bencana serta menguasai data yang ada", kata Ir.Rifai MBA.

Dengan demikian, ketika terjadi bencana walinagari dapat menghitung kerusakan secara tepat, serta mengetahui langkah yang akan dilakukan, ucapnya.

Sambungnya, Ada beberapa tahap pasca bencana diantaranya pencegahan, tanggap darurat serta Rehabilitasi dan rekontruksi (RR).

Untuk RR pasca bencana, yang perlu menjadi perhatian yakni azas manfaat dari usulan tersebut. Memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, ucap Deputi mengingatkan.

Selanjutnya, Deputi juga mengulas pesan yang disampaikan presiden RI Jokowi.

Mari bekerja cepat dan produktif serta tidak melakukan tindakan korupsi, ucapnya.

Sementara itu, Kalaksa Erman Rahman mengatakan, Bimtek JITU PASNAS meruakan angkatan Ke III, diikuti peserta  dari Sekretaris nagari serta Srikandi se Sumbar.

Disampaikannya, Maksud dan tujuan kegiatan Bimtek ini, dalam rangka memberikan gambaran secara jelas apsca bencana guna mendukung serta membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

Menyamakan persepsi dalam mengambil kebijakan yang tepat dan benar, papar Kalaksa.

Ditambahkan Kabid Rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) BPBD Sumbar, Suryadi disela acara, Bimbingan teknis hitung crpat pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Sumbar angkatan. III, dilaksanakan 13-16 Nov 2019 bertempat di Padang.

Sementara untuk praktek lapangan tinjauan, maka peserta akan dibawa ke beberapa nagari di kab. Pesisir selatan.

Sebelumnya, pada Bimtek JITU PASNA angkatan ke II diikuti jurnalis beberapa waktu lalu, bertempat di Bukittinggi.

Pada kegiatan bimtek itu,  selain Deputi RR Ir. Rifai MBA yang memberikan materi, tapi juga Pusdiklat Staf ahli Ir. Bambang Sulistanto (mantan Deputi RR BNPB periode 2013 2014)

#red

Opini
Dituliskan Oleh : Zidni Sa’adah
(Ibu Rumah Tangga)

Mitra Rakyat.com
Rabiul Awwal merupakan bulan yang mulia. Di bulan ini Allah SWT ciptakan manusia yang mulia. Dialah Nabi Muhammad Saw, seorang manusia yang telah diberi wahyu, pembawa risalah dan penebar rahmat bagi seluruh alam.

Inilah yang menjadi alasan mengapa umat Islam memperingatinya setiap tahun, yakni sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap beliau dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Itulah yang menjadikan beliau sangat istimewa dengan manusia yang lain, yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia lainnya.

Tentunya peringatan Maulid Nabi Saw tersebut, tidak akan berarti apa-apa jika umat Islam tidak mau diatur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke tengah-tengah mereka, bukan hanya sebatas menjadi aktivitas ritual dan rutinitas belaka. Bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang diekspresikan dengan peringatan Maulid Nabi Saw, hakekatnya merupakan perwujudan kecintaan kepada Allah, karena Muhammad Saw adalah kekasihNya.

Jika demikian, maka umat Islam wajib mengikuti sekaligus meneladani Nabi Muhammad Saw dalam seluruh aspek kehidupan, bukan semata dalam aspek ibadah ritual dan akhlaq saja.
Sebagaimana dikutip dari laman www.pikiran-rakyat.com, esensi dari peringatan Maulid Nabi Saw disinggung dalam ceramah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang disampaikan di lingkungan Yayasan Al Ma’soem, Jumat, 8 November 2019.

Beliau mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman termasuk era industri 4.0, harus dijawab dengan prestasi akademik dan mengamalkan agama. “Pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran Islam akan menjadi benteng dalam menghadapi semua kondisi zaman. Kita takkan mudah goyah, stres apalagi frustasi kalau pegang agama,” ujarnya.

Dari laman yang sama, lebih lanjut Uu mengatakan agar para siswa dan mahasiswa Al Ma’soem, memegang ilmu dasar yakni tauhid. “Kalau kita tak mengenal Allah dan Nabinya, maka kita akan cepat goyah dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Orang yang bertauhid disebut mukmin dengan janji akan hadapi dunia dengan sabar dan tawakal lalu di akhirat masuk surga,”katanya.  Sedangkan ilmu lainnya adalah ilmu fikih dan syariat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. “Bagaimana kita sholat, puasa, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dibahas dalam ilmu fikih, “ katanya.

Dalam ceramah Uu Ruzhanul Ulum tersebut menunjukkan pengakuan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah ajaran yang patut dijadikan tuntunan dalam menghadapi semua kondisi zaman dengan cara mengamalkannya.

Padahal mengamalkan ajaran Islam di alam sekular dengan isu negatif terorisme dan radikalisme yang terus didengungkan oleh pemerintah akan menjadi tantangan besar bagi umat Islam itu sendiri. Bagaimana tidak, di satu sisi menaruh harapan terlahir generasi-generasi yang kuat, tangguh dan memiliki budi pekerti yang luhur, akan tetapi sisi lain mengarahkan generasi ini mengikuti gelombang yang menjauhkan mereka dari tatanan kehidupan pengamalan agama secara menyeluruh. Syariat Islam dituding bak monster yang menakutkan yang harus dijauhi.

Yang pada akhirnya, bukannya mewujudkan generasi yang paham dan mengamalkan agama, namun menjadi  manusia pembela sekulerisme dan melawan syariat. Inilah tantangan besar bagi umat Islam. Adanya tantangan, tentu perlu ada upaya yang dilakukan oleh umat Islam saat ini, yakni mendekatkan kembali ajaran Islam seutuhnya ke tengah-tengah umat agar dijadikan pegangan hidup dan diamalkan sebagaimana yang disampaikan dalam ceramahnya pak Wagub diatas.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai solusi kehidupan  tak sekedar diserukan saat acara-acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Saw. Tapi  seharusnya ajaran Islam ini senantiasa didengungkan dalam situasi dan kondisi apapun agar dijadikan sebagai solusi kehidupan,  atau dalam menjawab seluruh tantangan zaman apapun, termasuk menghadapi era industri 4.0. 

Secara faktual, nyatanya Islam telah terbukti menghantarkan manusia menuju kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tak sebatas kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga berhasil menjaga fitrah manusia.

Berbeda dengan saat ini, dikembangkannya teknologi belum sampai pada puncaknya, sudah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan.   Kemuliaan manusia direndahkan-dijadikan sebagai obyek eksploitasi dan penggerak mesin industrialisasi, pengangguran secara massal semakin meningkat, hingga jurang kemiskinan yang semakin curam. Semua ini terjadi setelah kehidupan umat Islam meninggalkan dan tak mengamalkan ajarannya  yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw adalah teladan terbaik, membawa petunjuk dari Allah SWT kepada manusia. Beliau memberikan contoh bagaimana menjalani dan menerapkan petunjuk tersebut. Beliau diutus dengan membawa risalah Islam yang menjadi rahmat untuk semua manusia. Beliau, dalam waktu hanya 23 tahun, telah berhasil mengeluarkan manusia dari   zaman kegelapan menuju cahaya, membebaskan manusia dari berbagai bentuk kedzaliman menuju keadilan, serta memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah SWT. 

Pada saat itu, Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin di segala bidang. Beliau memimpin umat di mesjid, di pemerintahan, bahkan di medan pertempuran. Beliau ini bagai dokter jiwa yang mengubah jiwa manusia yang biadab menjadi jiwa yang memancarkan peradaban.

Karena itu hal terpenting dalam memaknai dari kelahiran Nabi Muhammad Saw, adalah keberadaannya yang telah mampu melahirkan masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam, sebuah masyarakat yang tatanan kehidupannya diatur seluruhnya oleh aturan-aturan Islam, mulai dari aqidah (keyakinan), ibadah (shalat, shaum, zakat, haji dll), muamalah (sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, keamanan, dll), maupun sanksi (hukum dan peradilan).

Jika seperti itu yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Saw, maka sudah seharusnya umat Islam  mencontoh dan mengikutinya, sebagai upaya untuk menyempurnakan pengagungan dan penghormatan terhadap beliau, sekaligus menjadi bukti cinta yang sebenar-benarnya  bahwa kita benar-benar meneladani Nabi Muhammad Saw dan kecintaan kita pada Allah SWT.

“Katakanlah, “Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku.” (TQS. Al Imran [3]:31). 

Jangan sampai dalam setiap peringatan Maulid Nabi Saw umat Islam senantiasa menyerukan tentang pentingnya meneladani Nabi Muhammad Saw, namun dalam kenyataannya menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari selain Islam, misalnya Kapitalisme- Liberalisme.

Ironisnya, tak sedikit umat Islam  enggan menerapkan Islam bahkan memeranginya. Padahal penerapan syariat/pengamalan sesuai tuntunan Rasulullah inilah yang akan menjawab segala tantangan, baik revolusi industri 4.0 ataupun berbagai fitnah keji atas nama radikalisme.
Dan meneladani Rasulullah Saw dalam seluruh segi kehidupan ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan sempurna, manakala tak ada jaminan penerapannya dalam sebuah sistem, yakni sistem Islam.

Oleh karena itu, pada momen peringatan Maulid Nabi Saw sekarang ini, sudah selayaknya umat Islam melanjutkan risalah yang dibawanya, serta mewujudkan kembali seluruh aturan Islam secara menyeluruh, yaitu dalam semua aspek kehidupan agar menjadi  umat terbaik dalam menghadapi tantangan zaman kedepan. Wallahu’alam bi ash Showwab.

Opini
Ditulis Oleh: Dinda Rahma
(Pelajar)

Mitra Rakyat.com
Pada tanggal 28 Oktober 2019, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, Banteng Muda Indonesia (BMI) Cileunyi menggelar kegiatan sosial, seni dan budaya. Acara tersebut, digelar di Rumah Makan Ampera jl. Cileunyi–Cibiru yang diisi dengan berbagai kegiatan dan penampilan atraksi seni dan budaya yang berbagai macam seni kearifan lokal pun ditampilkan.

Guna mengenalkan kepada pemuda pemudi serta tokoh masyarakat yang  hadir, tujuannya tak lain agar seni budaya lokal di Kecamatan Cileunyi khususnya tidak terlupakan dan  tidak tergerus kemajuan zaman, disini BMI peduli akan perkembangan seni budaya sunda yang menjadi seni kearifan lokal di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. (Galamedianews, 30/10/19).

Dalam  acara tersebut memanglah  ditujukan kepada pemuda pemudi dengan mengenalkan kearifan lokal. Semangat pemuda pemudi tentulah sangat besar dalam memperingatinya. Namun pada hari Sumpah Pemuda ini sangat disayangkan, jika yang dilihat dari kearifan lokal. Sebab dari hal tersebut, akankah pemuda dapat bangkit membawa perubahan? Melihat berbagai peringatan Sumpah Pemuda, dilakukan setiap tahun, perubahan apa yang bisa terindera?

Perubahan suatu bangsa dan negara sangatlah membutuhkan kontribusi pemuda. Pemuda sang generasi penerus, sebagai agen perubahan,   diharapkan mampu melahirkan agen-agen baru dan men-charge pemuda untuk mewujudkan perubahan. Apalagi kita ketahui hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dengan peran pemudalah maka masa depan bangsa akan bangkit.

Bung Karno pernah memberi pesan yang melegenda terkait pemuda yaitu “Beri aku seribu orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda. Maka akan kuguncang dunia."
Kita sama-sama tahu, bahwa pemuda  adalah tonggaknya negeri, tonggaknya peradaban.

Pemudalah generasi penerus negeri. Negara kita, Indonesia, pun memiliki satu tonggak utama dalam sejarah  HYPERLINK "https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_Nasional_Indonesia" \o "Kebangkitan Nasional Indonesia" pergerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda.

Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara  HYPERLINK "https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia" \o "Indonesia" Indonesia. Dengan begitu, sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.

Maka dengan adanya hari nasional tersebut, masyarakat memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Sayangnya, kegiatan yang ditampilkan tidak berkontribusi pada pembentukan pemuda sebagai agen perubahan.
 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu,  “Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada Hari Kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 (perkara) : Tentang umurnya dimana dia habiskan, tentang masa mudanya dimana dia usangkan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya“. (HR. At-Tirmizi)
     
Usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban untuk apa dihabiskan. Masa muda termasuk dalam usia, akan tetapi selanjutnya, masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban secara khusus. Oleh karena itu masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan, terlebih pemuda adalah generasi penerus.

Maka gunakanlah kesempatan umur dan masa muda ini untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menjadi agen perubahan.

Pemuda yang menyadari akan pertanggungjawabnnya di akhirat, maka mereka akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dengan mencari ilmu dan aktivitas positif lainnya. Sehingga dari sini, arah perubahan itu menjadi kepada kebaikan dan Islam. Sebab landasan mereka adalah aqidah Islam.
   
Sudah saatnya pemuda berperan untuk generasi perubahan, digiring kepada kebangkitan. Sebab sangat disayangkan ketika masa muda hanya dilakukan dengan pemuasannya terhadap dunia, dengan hura-hura, memenuhi gaya hidup untuk kesenangan dunia semata. Menjadi reminder bersama, bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT, meraih RidhaNya. Apa-apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban kelak. Seharusnya pemuda memiliki visi langit, dengan membawa perubahan di dunia yang kelak akan melangit menjadi pemberat amal kebaikan.
   
Melihat kondisi negeri dengan berbagai permasalahan, kita harus segera membawa perubahan, yakni perubahan menuju kebangkitan Islam. Sebab membawa perubahan dengan apa yang Allah turunkan menjadi pondasi yang kuat dan shahih. Menjadi tugas kita sebagai muslim mengembalikan kejayaan Islam. Maka saat ini kita membutuhkan pemuda dengan iman dan takwanya dalam kebangkitan Islam. Kokohkan aqidah Islam para pemuda, bangun pemuda dengan pemikiran Islam, dan jadikan pemuda ber-syakhsiyah Islam. Thariqah Rasulullah Saw. menjadi tuntunannya mewujudkan perubahan.
   
Allah SWT telah memberikan hal yang istimewa terhadap pemuda yaitu usia, kesempatan belajar, energi, idealisme, kekuatan intelektual, ingatan dan analisa yang tajam. Maka di pundak mereka ada peranan besar dalam berdakwah beramar ma'ruf nahi munkar., serta merubah sistem yang ada. Dengan diin yang Allah turunkan, kita jadikan sebagai pandangan hidup, dan kepada kebangkitan Islamlah kita harus menuju perubahan ini.

Karena pemuda ideal itu hanya bisa dihasilkan pada sistem Islam. Sebab landasan mereka adalah aqidah Islam, yang dituju adalah Ridho Allah SWT. Dengan begitu mereka akan rela berkorban apapun. Baik dari waktu, harta, tenaga maupun pikirannya, untuk diinNya yang akan mengantarkan kepada rahmatan lil ‘alamin. Sedangkan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme sekuler, mereka hanya akan berorientasi pada kepentingan dunia dan kesenangan dunia. Maka dari itu, saatnya kita campakkan sitem kapitalisme dan memperjuangkan kembalinya sistem Islam dalam  bingkai Khilafah ‘Ala Minhajjin Nubuwwah.
Saatnya pemuda berkata: “Saksikanlah aku seorang muslim, siap berkontribusi dalam kebangkitan Islam.”
Kemudian diwujudkan dengan pergerakannya yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan demikian, perubahan umat bukan terletak bagaimana prosesi peringatan sumpah pemuda itu diselenggarakan tapi seberapa besar pengaruh peringatan sumpah pemuda itu terhadap kebangkitan masyarakat. Kebangkitan hakiki adalah ketika proses berpikirnya pemuda terealisasi dalam segenap gerak dan langkah sesuai arahan syara' hingga kembali tegak Institusi Islam sebagai penyempurna pelaksanaan hukum syara secara kaffah. Di sanalah peran pemuda sesungguhnya.
Wallahu'alam bi ash-shawwab

Opini

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Memandang kenaikan BPJS sebagai cara kolaborasi pemerintah dan rakyat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima atau mengatakan kenaikan BPJS kesehatan sebagai upaya masyarakat yang sehat dan memiliki kemampuan lebih, membantu masyarakat yang sakit serta yang lebih membutuhkan, adalah suatu pandangan yang keliru. Pada faktanya, kenaikan premi BPJS Kesehatan bukan solusi signifikan bagi kesehatan rakyat, sebaliknya jadi alat penghisap darah rakyat. Alih-alih mensejahterakan, malah semakin menyengsarakan. BPJS sejak awal dibentuk memiliki  prinsip bathil, dimana pembiayaannya berbasis industri kapitalisme asuransi kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan tunduk pada hasrat bisnis kapitalisme bukan kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat.

Baca tulisan sebelumnya:
BPJS Naik Selangit, Rakyat Tersakiti (1)

Inilah hasil bila kesehatan dikelola dalam bingkai Kapitalisme. Pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban negara pun dikomersialisasi. Untung dan rugi jadi patokan. Tidak masalah bila harus memalak rakyat dengan angka selangit. Negara bukan lagi pelayan bagi rakyat. Tapi korporasi besar yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan harga mahal. Ujung-ujungnya kembali rakyat menelan pil pahit yang membuat tangis.

Berbeda dengan Islam, Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya secara optimal dan terjangkau oleh masyarakat. Pemimpin negara Islam (Khalifah) memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat, termasuk urusan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu bidang di bawah divisi pelayanan masyarakat (Mashalih an-Nas). Pembiayaan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh negara.

Negara Islam (Khilafah) tidak akan menyerahkan urusan kesehatan pada lembaga asuransi seperti BPJS. Lembaga asuransi yang bertujuan mencetak untung, bukan melayani rakyat. Hal ini, karena Islam melarang negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, apapun alasannya. Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi, sehingga kesehatan bisa diakses oleh semua orang tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.

Pada pelayanan kesehatan setidaknya ada tiga aspek paradigma Islam yang menonjol. Pertama, kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda ;

"Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari)

Kedua, kehadiran negara sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan publik. Gratis berkualitas terbaik. Yang demikian itu karena Rasulullah Saw menegaskan,

"Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Ketiga, pembiayaan kesehatan berbasis baitul maal lagi bersifat mutlak. Baitul maal sebagai lembaga keuangan negara memiliki sumber-sumber pemasukan berlandaskan ketentuan yang ditetap Allah Subhanahu wa ta’ala. Termaktub dalam Alquran maupun As Sunnah dan apa yang ditunjukan oleh keduanya berupa ijma’ shahabat dan qiyas.

Agar kebutuhan rakyat terhadap layanan kesehatan terpenuhi, negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H).

Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama pasien tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Negara juga tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat, dan para musafir.

Sejarah mencatat, Khilafah telah banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8.000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien muslim dan chapel untuk pasien non-muslim. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari rumah sakit setidaknya melayani 4.000 pasien.

Seluruh pembiayaan yang gratis ini dananya diambil dari baitulmal yakni,
Pertama, dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tak mampu) berhak mendapat zakat. Kedua, dari harta milik negara baik fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat, dsb.
Ketiga, dari harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam dan barang tambang, dsb. Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak (dharibah) hanya dari laki-laki muslim dewasa yang kaya.

Demikianlah, perbandingan layanan kesehatan dalam sistem kapitalis-sekuler-liberal yang berbiaya mahal juga telah nyata menyengsarakan rakyat dengan era khilafah yang begitu bagus kualitasnya, gratis dan mensejahterakan rakyat. Hanya Khilafahlah solusi efektif mengatasi polemik BPJS Kesehatan. Dulu dan sekarang. Tidak ada solusi yang terbaik dan layak selain solusi Allah  Sang Pencipta yang diterapkan khalifah untuk mengatur urusan umat.

Yakinlah, menapaki jalan Allah tidak mungkin akan menjerumuskan manusia pada kesengsaraan. Allah SWT sudah menurunkan aturan yang lengkap bagi manusia untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, pun yang menyangkut masalah kesehatan publik.

Dari sini, maka sudah saatnya bagi kita kembali kepada aturan Allah SWT dan mencampakkan aturan Demokrasi-Kapitalisme-Sekuler. Karena, selama sistem Kapitalisme tegak di atas bumi ini, jangan harap rakyat akan merasakan jaminan kesehatan berkualitas dan murah bahkan gratis.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab

Opini

Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
"Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurus urusan umatku lalu dia mengasihi mereka maka kasihilah dia.” (HR. Muslim)

Dilansir oleh kompas.com, Rabu (30/10/2019), Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 nanti. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp 42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas l.

Kenaikan ini disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus merugi sejak lembaga ini berdiri pada 2014. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi agar lembaga tersebut dapat tetap berjalan melayani masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Kenaikan premi BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, kenaikan iuran ini diyakini akan memperbaiki postur keuangan mereka. Tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit hingga Rp 32,8 triliun. Iqbal mengatakan, persoalan defisit ini tidak akan selesai pada tahun ini. Kendati demikian, ia optimistis masalah keuangan itu bisa selesai pada tahun depan. Bahkan, diproyeksikan keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus hingga Rp 17,3 triliun.

Bukan kali ini saja defisit BPJS terjadi, bahkan, sejak lembaga itu berdiri sudah mengalami defisit hingga Rp 3,3 triliun. Defisit berlanjut pada 2015 menjadi Rp 5,7 triliun dan semakin membengkak menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016. Sementara pada 2017, defisit hanya sedikit mengalami kenaikan yakni menjadi Rp 9,75 triliun. Adapun pada 2018, defisit yang dialami mengalami penurunan menjadi Rp 9,1 triliun.

Sementara itu, dilansir oleh laman yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, kenaikan iuran ini sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Dengan kenaikan ini, masyarakat yang sehat dan memiliki kemampuan lebih, dapat membantu masyarakat yang sakit dan yang lebih membutuhkan.

Bak disambar petir di siang bolong. Ditengah beratnya himpitan ekonomi, kembali rakyat  disodorkan  kenaikan BPJS sebesar 100 persen. Sungguh menyesakkan dada sekaligus melukai dan memupus harapan rakyat untuk menikmati fasilitas kesehatan di negeri ini. Sudahlah rakyat dibuat susah dalam pelayanan kesehatan, kini rakyat siap dibuat menjerit dengan kenaikan tersebut. Kenaikan iuran BPJS sangat mengecewakan, sekalipun bagi kalangan rakyat yang mampu secara finansial. Karena sesungguhnya kesehatan adalah hak seluruh rakyat, tidak boleh dimonopoli dan dijadikan ladang bisnis bagi sebagian pihak. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, tentu tidak dapat melepaskan begitu saja tanggung jawab tersebut  untuk dilimpahkan kepada pihak swasta. Sehingga saat ini yang terjadi adalah situasi carut marut dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan.

Defisit demi defisit terus terjadi dialami BPJS Kesehatan, hingga memicu kenaikan premi BPJS yang mengorbankan nyawa rakyat, menjadi indikasi gagalnya pemerintah dan negara dalam menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Kenaikan premi BPJS yang dianggap sebagai stimulus, agar BPJS tetap berjalan melayani kesehatan rakyat yang membutuhkan, nyatanya hanyalah fatamorgana. Karena pada kenyataannya, BPJS tiada lain adalah ladang bisnis menggiurkan bagi para korporat, bukan demi melayani rakyat. Kenaikan premi BPJS belum tentu dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien BPJS. Mengingat, banyaknya sejumlah rumah sakit yang mengeluhkan keterlambatan BPJS membayar klaimnya. ..bersambung