Mitra Rakyat

Opini
Ditulis Oleh: Siti Aisah, S. Pd 
(Guru dan Member Akademi Menulis Kreatif Bandung)

Mitra Rakyat.com
Sistem ekonomi kapitalis bukan hanya ekonomi yang salah bahkan ini adalah sistem yang rusak. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

Ada empat poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam : Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang keuntungan atau mencari diplomatik dengan negara lain. Kedua, sistem ekonomi dalam naungan Khilafah membahas rinci dan tuntas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat juga memastikan berjalannya politik ekonomi. Khilafah dalam hal ini akan memastikan sumber kekayaan alam dikelola negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Ketiga, rancangan tata kelola Ruang dan wilayah dalam Daulah Khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad di bangun sebagai Ibu kota Daulah, dibangun pula masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, serta pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah. Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur Khilafah berasal dari dana Baitul maal. 

Dengan demikian jelaslah hanya sistem ekonomi dan politik Islam yang bisa menjamin pembangunan Infrastruktur bagi rakyatnya. Hal ini disebabkan hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka infrastruktur tersebut dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bi ash-shawab []

Opini
Ditulis Oleh: Siti Aisah, S. Pd 
(Guru dan Member Akademi Menulis Kreatif Bandung)  

Mitra rakyat.com
“Jangan Ditentang Matahari Condong, Takut Terturut Jalan Tak Berintis”. Pribahasa ini menjelaskan arti bahwasanya hendaklah diri selalu ingat dan cermat, janganlah teperdaya ataukah tergoda akan sesuatu yang indah, tetapi mungkin mendatangkan bahaya. Itulah gambaran mengenai betapa indahnya transportasi ala milenial yaitu kereta cepat. Hal ini dikarenakan waktu yang biasa ditempuh lama akan begitu singkat dan aksesnya pun begitu memudahkan orang, fasilitas canggih akan di dapat sehingga perjalanan jauh pun tidak terasa. Selain itu menghindari panas atau hujan serta ancaman kemacetan parah sudah tidak akan dialami lagi. Walhasil, kereta cepat ini mampu mempersingkat waktu yang sekaligus membuat nyaman perjalanan. Namun, semua itu harus dibayar dengan ancaman ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengalami retak‑retak dibagian dinding akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di Gunung Bohong. (jabar.tribunnews.com, 19/10/2019)

Itulah fakta yang terjadi ketika pembangunan infrastruktur hanya dilihat dari segi keuntungan semata. Atas nama liberalisasi layanan transportasi tercanggih mampu mengaburkan keselamatan rakyat dan mampu menyebabkan masyarakat sebagai pengguna transportasi terzhalimi. Pembangunan infrastruktur transportasi ini dibangun berlandaskan liberalisasi, karena segala sesuatu diserahkan kepada swasta, negara seolah-olah hanya sebagai fasilitator antara kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dan swasta sebagai penyedia fasilitas infrastruktur. Tak pelak harga yang membumbung tinggi harus dikeluarkan, jika ingin melintasi tol yang telah rampung dibangun.

Indah memang nampak pembangunan infrastruktur rezim neolib saat ini. Periode pertama yang menggembar-gemborkan berbagai pembangunan infrastruktur di mana-mana, namun sayang keindahan dan kenyamanan yang akan diraih tidak berdampak, hal ini dikarenakan proyeknya mengenai itu tidak memikirkan dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar. Tinta emas sejarah kegemilangan Khilafah melindungi rakyatnya, mencatat bahwasanya tdk boleh ada bahaya menimpa masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi yang sahih sesuai syariat Islam yang memberi jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Kisah Khalifah Umar Alfaruq yang menyediakan pos dana khusus dari Baitul Maal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal lainnya yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Perlu dicatat juga dana ini bukan dari dana hutang yang berkedok hibah.

Pembangunan ini tiada lain untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus, karena mengingat kala itu unta merupakan salah satu alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan. Semua ini sangat berguna bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. Masyarakat Daulah menggunakannya untuk berbagai perjalanan seperti ke Jazirah Syam dan Irak. Perlu diketahui pula persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur dalam Islam bukanlah sesuatu yang sulit. Hal ini dikarenakan Daulah menerapkan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya agar mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (Milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan Negara (Milkiyyah  Daulah), mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus ngutang, termasuk untuk membangun infrastruktur transportasinya. Kondisi ini berbeda jauh dengan sistem ekonomi kapitalis seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor asing sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir bagaimana mengembalikan investasi atau mendapatkan  keuntungan dari proyek tersebut.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan anggota Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia(IKW RI) Sumbar yang diketuai Hendrizon hadiri acara syukuran anggota dewan terpilih Zalmadi hari ini, Jumat(26/10)dikediamannua rimbo tarok, Kecamatan Naggalo, Padang.

Acara syukuran yang ikut diramaikan warga sekitar berjalan hikmat dan penuh rasa kekeluargaan. Syukuran diadakan keluarga besar Zalmadi merupakan doa bersama masyarakat kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan menjadi wakil rakyat (Anggota DPRD Kota Padang)periode 2019-2024.

Pada kesempatan tersebut, mewakili anggota IKW RI Sumbar, Hendrizon selaku Ketua berharap," semoga Zalmadi menjadi wakil rakyat yang amanah dan benar-benar menjadi lidah penyampai suara rakyat seperti yang diamanahkan kepada beliau", katanya singkat.

Sampai berita ini terbit, acara masih berjalan.*roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Telah terjadi kecelakan Lalu lintas(Lakalantas) di jalan Dadok Raya, mobil tabrak warung warga, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang pada Rabu(23/10)tadi.


Diduga kecelakan terjadi karena rem mobil type Pick up nopol BA 8022 LP  blong dan sopir tidak bisa kendalikan mobil tersebut, sehingga tabrak warung pemotongan ayam warga.

Pada kecelakaan itu tidak ada memakan korban nyawa, namun, menurut informasi warga, ada korban mengalami patah tulang, dan luka ringan.

Salah satu korban, Era (46 tahun) mengatakan," kecelakan terjadi secara tiba-tiba, pada saat itu saya sedang belanja diwarung itu, kemudian, mobil mengarah dengan laju kencang menuju warung itu", jelas Era singkat.

Rencananya, mobil Pick Up yang dikendarai Daus mau menuju kota Bukit Tinggi setelah menjemput Cincau dari pabrik yang ada didaerah itu.

Sampai, berita ini diterbitkan sopir bernama Daus dan korban lainnya belum bisa dikonfirmasi karena masih dirumah sakit, menurut keterangan warga.*bara*

Opini
Penulis : Sri Gita Wahyuti, A.Md  
Mitra Rakyat.com
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." TQS al-Imran(3) : 110.

Umat Islam adalah umat terbaik. Julukan ini merupakan julukan langsung dari Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam alquran surat al-Imran ayat 110.

Namun fakta berbicara lain. Kaum muslimin tidak lagi nampak sebagai umat terbaik. Kita justru menyaksikan bahwa kaum muslimin saat ini sedang dalam keadaan menyedihkan didera berbagai masalah, seperti angka kemiskinan yang makin meningkat, kenaikan harga BPJS namun fasilitas kesehatan tidak memadai, pergaulan muda-mudi yang serba bebas, LGBT, karhutla, konflik etnis dan lain sebagainya.

Belum lagi persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran justru dipenjarakan.

Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa keterpurukan di segala bidang bisa menimpa umat terbaik?

Merujuk kepada penjelasan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani--rahimahullahu--pendiri Hizbut Tahrir dalam kitab Nida'ul Har, beliau menyampaikan, "Sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah, yakni penguasa mereka menjadi antek kafir penjajah dan di tengah mereka diterapkan hukum yang bukan merupakan hukum Allah."

Sistem yang diterapkan pada saat ini adalah sistem kufur yang berasal dari para penjajah Barat yang dipaksakan di negeri-negeri kaum muslimin seperti  demokrasi dan nasionalisme.

Demokrasi tak hanya kufur melainkan juga memiliki sifat merusak. Pilar utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang menjadikan akal dan hawa nafsu sebagai sumber hukum.

Konsekwensi dari kedaulatan rakyat adalah adanya ide liberalisme yang juga merupakan salah satu pilar dari sistem demokrasi. Ide liberalisme (kebebasan) sangat berbahaya. Diantara kebahayaannya adalah :
1. Berdasarkan prinsip kebebasan beragama, agama menjadi sebuah permainan, marak aliran sesat, keluar dari agama islam akan dianggap sesuatu yang biasa.
2. Berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat, setiap individu berhak mengembangkan pendapatnya atau ide apapun tanpa melihat halal haramnya.
3. Prinsip kebebasan kepemilikan memberikan hak kepada pemilik modal untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan cara apapun tanpa melihat halal haram.
4. Berdasarkan prinsip kebebasan berperilaku, mereka mengajari umat Islam untuk tidak taat kepada aturan-aturan Allah SWT dengan alasan manusia berhak menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri.

Ide lain yang juga berbahaya adalah paham nasionalisme yakni keadaan pada individu yang merasa bahwa pengabdian paling tinggi adalah untuk bangsa dan tanah air. Paham ini telah terbukti menghilangkan kepedulian umat. Mereka menghadapi persoalan umat secara sendiri-sendiri dengan alasan bukan urusan negara kita. Umat Islam tidak peduli terhadap nasib saudaranya di negeri yang lain.

Rasulullah pernah bersabda, "Bukan termasuk umatku orang yang mengajak pada 'ashabiyah: bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar 'ashabiyah: bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar 'ashabiyah (nasionalisme dan kesukuan)." HR. Abu Dawud.

Jadi jelaslah bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan Islam dan sudah selayaknya dibuang jauh-jauh dari pemikiran kaum muslimin.
Demokrasi sistem kufur juga harus dicampakkan karena telah menghalangi penerapan syariah Islam secara kaffah dan melestarikan penjajahan di dunia Islam.

Umat Islam wajib hidup dalam satu kepemimpinan seorang kholifah dalam institusi Negara Khilafah bukan mengadopsi konsepsi nation state yang dipimpin oleh puluhan presiden atau raja seperti saat ini.

Wallahu a'lam bisshawab

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Pembangunan Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) oleh Unit Induk Proyek (UIP) Sumatera Barat, diduga langgar aturan.

Pekerjaan pembangunan GIS 150 kv yang ada dijalan Jhoni Anwar no 121, Kota Padang, jadi sorotan masyarakat sekitar.

Sebab, proyek milik Perusahan Listrik Negara(PLN) disinyalir langgar aturan pada pelaksanaannya. Mulai dari izin Amdal, IMB, sampai dengan pengadaan plang proyek tidak sesuai aturan yang ada pada undang-undang kontruksi.

Terlihat pekerjaan yang ad dikawasan padat penduduk itu langsung diawasi PT.PLN. Proyek bernomor kontrak 002.PJ/DAN.02.02/UIP SBT/2019 dengan durasi pekerjaan selama 365 hari, dilaksanakan PT.High Volt Technology(HVT) dan PT.Cemerlang Samudra Kotrindo(CSK), disinyalir warga sekitar tidak miliki izin Amdal,IMB dan pada papan nama sebagai informasi untuk publik tanpa dituliskan nilai dan sumber dananya.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya" sebut warga bernama Jhon, pada Kamis(17/10) tadi dilokasi pekerjaan.

Bagaimana tidak, lanjutnya, "reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tentu saja dalam pencapaiannya  membutuhkan transparansi dari pihak pelaksana maupun penanggung jawab" jalasnya.

Dia pun menambahkan terkait identitas proyek. “Jangan sampai tidak dipublikasikan secara menyeluruh. Misalnya, kontrak batas waktu pekerjaan, nilai anggaran dan lain-lain. Sekarang harus transparan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi permainan di dalamnya,” ketus Jhon.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, lugasnya.

Begitu juga, terkait izin-izin yang harus dilengkapi pada pekerjaan tersebut oleh kontraktor," Misalnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau izin-izin prinsip lainnya, diduga warga pada proyek tersebut tidak ada.

Wajar paradigma masyarakat tekait proyek tersebut negatif, sebab, pelaku kegiatan tidak transparan pada nilai dan sumbernya, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*