Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Pembangunan Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) oleh Unit Induk Proyek (UIP) Sumatera Barat, diduga langgar aturan.

Pekerjaan pembangunan GIS 150 kv yang ada dijalan Jhoni Anwar no 121, Kota Padang, jadi sorotan masyarakat sekitar.

Sebab, proyek milik Perusahan Listrik Negara(PLN) disinyalir langgar aturan pada pelaksanaannya. Mulai dari izin Amdal, IMB, sampai dengan pengadaan plang proyek tidak sesuai aturan yang ada pada undang-undang kontruksi.

Terlihat pekerjaan yang ad dikawasan padat penduduk itu langsung diawasi PT.PLN. Proyek bernomor kontrak 002.PJ/DAN.02.02/UIP SBT/2019 dengan durasi pekerjaan selama 365 hari, dilaksanakan PT.High Volt Technology(HVT) dan PT.Cemerlang Samudra Kotrindo(CSK), disinyalir warga sekitar tidak miliki izin Amdal,IMB dan pada papan nama sebagai informasi untuk publik tanpa dituliskan nilai dan sumber dananya.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya" sebut warga bernama Jhon, pada Kamis(17/10) tadi dilokasi pekerjaan.

Bagaimana tidak, lanjutnya, "reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tentu saja dalam pencapaiannya  membutuhkan transparansi dari pihak pelaksana maupun penanggung jawab" jalasnya.

Dia pun menambahkan terkait identitas proyek. “Jangan sampai tidak dipublikasikan secara menyeluruh. Misalnya, kontrak batas waktu pekerjaan, nilai anggaran dan lain-lain. Sekarang harus transparan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi permainan di dalamnya,” ketus Jhon.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, lugasnya.

Begitu juga, terkait izin-izin yang harus dilengkapi pada pekerjaan tersebut oleh kontraktor," Misalnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau izin-izin prinsip lainnya, diduga warga pada proyek tersebut tidak ada.

Wajar paradigma masyarakat tekait proyek tersebut negatif, sebab, pelaku kegiatan tidak transparan pada nilai dan sumbernya, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam waktu dekat ini Perusahan Air Minum Daerah Kota Padang akan launchuing air siap minum. Disebut ini bukti keseriusan Pemerintah Kota(Pemko) Padang dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dibidang pengadaan kesedian air bersih.

Air siap minum ini memiliki kualitas baik dan di kelola Perusahan  Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang sendiri. PDAM akan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan produk air minum yang bermutu dan berkualitas baik untuk Warga Kota Padang.


Bahkan didua lokasi telah disediakan air minum  siap saji  dilokasi Fasilitas umum, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan di Kantor Balaikota Padang.

Hal itu, disampaikan Direktur PDAM Kota Padang, Hendra  Pebrizal kepada yang didampingi Humas PDAM Rici  di ruangan kerjanya, Selasa (15/10) tadi.

Hendra Pebrizal menyampaikan dalam waktu dekat Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah akan melaunching air  minum siap saji di lokasi fasilitas umum yang telah kita siapkan di beberapa tempat nantinya.

Hendra juga mengungkap bahwa beberapa waktu lalu, 3 Oktober 2019, Kota Padang menerima penghagaan dari INDONESIA AWARDS 2019,  Kategori, Apresiasi Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Air Minum, di Jakarta diserahkan langsung oleh Ketua Panwaslu Adhan kepada Wali Kota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP. Ujarnya.

Ini sebuah tantangan yang berat bagi PDAM Kota Padang kedepannya untuk selalu berbuat dan berkarya, menghasilkan  menyediakan air bersih siap di minum oleh masyarakat.

Tentu jelas, kesuksesan ini tak terlepas dari dukungan, dorongan dan memotivasi dari semua pihak kepada kami untuk lebih tekun dan ulet dalam bekerja, cari sumber air  yang lebih memadai dan mencukupi kesediannya, sebut Hendra Pebrizal.(Humas)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia akan mengadakan pertemuan Ulama Thariqah Internasional, tanggal 6 Desember 2019 di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Syaikh Muhammad Ali Hanafiah Ar Rabbani dalam konfrensi Persnya menyatakan, agenda pertemuan Ulama Thariqah Internasional bertemakan “Membangun kesadaran spiritual dunia akan isu-isu internasional”.

Adapun isu itu antara lain, tentang radikalisme dan terorisme, seperti ISIS dan FETO. Terkhusus organisasi FETO, Dewan Ulama Thariqah Asean, setahun yang lalu telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya organisasi FETO. Hal itu disebabkna karena organisasi terlarang FETO merupakan organisasi perusak keindahan Islam, dan mencoreng tradisi sufi.


Selain itu, juga telah berani merencakanan dan melakukan kudeta pada tanggal 15 Juli 2016 silam terhadap pemerintahan yang sah Presiden Erdogan, dan bahkan telah banyak menumpahkan darah saudara-saudara kita sesama muslim di Turki. Akibatnya, kebangkitan negara Turki mengalami banyak kendala.

Dengan adanya gerakan terlarang organisasi FETO terhadap Turki, sangat berdampak pada rakyat Turki hingga sekarang.

Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia, dalam hal ini tetap mengajak Negara-negara Islam untuk bersatu menghadang masuknya FETO ke negara masing-masing. Baik atas nama kemanusiaan ataupun atas nama agama.

Bagaimanapun juga, Turki merupakan satu-satunya Negara yang berani berada digaris depan membela kepentingan Islam di Eropa maupun di Timur Tengah.

Ketika ditanya tentang serangan Turki terhadap Suriah, maka Syaikh Muhammad Ali Hanafiah selaku Rais Mustasyar Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia saat berbicara terkait serangan Turki terhadap Suriah. Dirinya menyatakan bahwa Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia, sangat mendukung apa yang dilakukan Presiden Erdogan dalam memerangi dan menaklukkan organisasi-organisasi teroris nan selama ini secara diam-diam melakukan propaganda yang membuat saudara muslim kita disana tertindas dan terzalimi.

Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia sangat menyayangkan sebagian Negara-negara muslim yang memprotes sikap Turki tersebut, tanpa mendalami terlebih dahulu peristiwa dan tragedi yang tejadi di Suriah Utara.

Menyikapi akan banyaknya peristiwa dan tragedi tersebut, Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia mengajak kepada seluruh Negara-negara Muslim untuk membuka cara pandangnya agar lebih obyektif tanpa terprovokasi sehingga ikut menyudutkan Turki, apalagi mau di intervensi oleh pihak-pihak yang membuat kita sesama muslim terpecah belah.

Bagaimanapun juga, musuh-musuh Islam akan selalu menggerogoti dan mengadu domba Negara-negara muslim. Terutama negara-negara  yang punya potensi untuk kebangkitan Islam, salah satunya adalah Turki.

Seperti yang kita tahu, bahwa negara-negara yang tergabung dalam DUTI (Dewan Ulama Thariqah Internasional), antara lain, Aljazair, Mesir, Turki, Maroko, Jerman, Prancis, Inggris, Sudan, India, Rusia, Jepang, Kazakhstan, Kirgistan, Georgia, Uzbekistan, Tajikistan, Irak, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Yaman dan Negara Negara Asia Tenggara. (Hend/Mal).

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kami anggota dari IKW RI sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota Padang( H.Mahyeldi Anshsrullah), dan anggota dewan Helmi Moesim(Bekarya), Oesman Ayub(Nasdem), Jufri(PAN), yang telah berkenan hadir dicara kami yang sederhana ini, dan tidak lupa kami ucapakan ribuan terima kasih atas atensi yang beliau berikan terhadap organisasi ini, kata Hendrizon, Ketua IKW RI Sumbar mewakili rekan-rekan lainnya, pada Kamis (10/10) di Sekretariat IKW RI.

Suksesnya acara HUT IKW RI yang ke IV tahun kemaren juga tidak terlepas dari atensi yang diberikan Prof.Syaril Bakhtiar, sebagai Owner waterpark ABG Lubuk Minturun.

Terima kasih kami ucapkan kepada Sang profesor yang telah berkenan fasilitasi kami dalam suksenya acara tersebut, tutur Hendrizon.

Dengan kehadiran dan atensi dari tokoh kota padang itu, kami  merasa bangga dan bertekad akan  belajar dan terus belajar menuju pers yang lebih profesional di era digital ini, pungkas Hendrizon.*roel*

Seperti, pekerjaan peningkatan jalan batas Batu Sangkar(Bukit Gombak - Guguak Cino), P.037. Diduga rekanan PT. BUNGA MAS PERKASA(BMP), sengaja mengulur waktu dan mengelak saat dikonfrotir media ini. Rudi sebagai pelaksana lapangan dari PT.BMP terkesan mengada waktu ditanya keberdaan direksikeet dilapangan.

Juga, saat diminta buku tamu, Rudi mengatakan," buku tamu ada dimobil, besok saja kembali ke sini", sebutnya Rudi, pada Selasa (08/10) kemarin.



Proyek bernomor kontrak 620/77/KTR/-BM/2019, dengan nilai Rp 2.426.438.013,05, terindikasi langgar teknis. Saat penghaparan aspal disinyalir tidak sesuai dengan suhu yang seharusnya. Terlihat seacara kasat mata, aspal yang dihampar bergumpal dan tidak berasap.

Sementara, pada Kerangka Acuan Kerja(KAK) pada proyek negara rekanan diwajibkan mengadakan direksikeet yang lengkap dengan buku tamu, APK, Gambar, dan RAB kegiatan.

Diduga, dengan tidak koperatif rekanan tersebut telah kangkangi UU KIP. Dan terindikasi pekerjaan ini tidak baik-baik saja pada pengelolaannya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*putra*