Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Owner ABG Waterpark Prof Syahrial Bakhtiar membuat inovasi baru bidang pengembangan sarana olah raga dengan membuat venue outbond. Kali ini, Prof Syahrial Bakhtiar mencoba mengkolaborasikan Venue Outbond dengan konsep leadership training ber nama Outbaound Excel (Experiental Center for Leadership).

Syahrial Bakhtiar di ABG Waterpark (07/10/2019) melaporkan, saat ini sebanyak 17 orang calon instruktur Outbond Excel sedang mengikuti pelatihan, dengan menghadirkan nara sumber Internasional dari Singapore Shahril AJ. Layaknya pada berbagai pusat pelatihan, pelatihnya terlebih dahulu dipersiapkan dari berbagai kalangan, baik dari dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNP, guru olahraga dan berbagai pimpinan komunitas organisasi mahasiswa.

Dengan adanya pelatihan pelatih gelombang pertama dalam pekan ini, Excel yang berlokasi disamping Kolam Renang ABG, Jln Raya Balai Gadang-Solok, Kecamatan Koto Tangah Padang, dinas instansi atau perusahaan yang ingin memprogragramkan publik trainining melalui outbound cukup menghubungi pihak manajamen ABG Waterpark. Jika ingin melakukan pengembangan kelompok dengan paradigma baru dengan semangat dan perilaku yang lebih baik dalam mengembangkan potensi diri, cukup memprogramkan aoutbound Excel ABG Waterpark.

Pelatihan pelatih yang berlangsung saat ini menjadi langkah awal tersebut dihadiri langsung Syahrial Bakhtiar, Rabu (9/10) besok puluhan guru olahraga SMA se-Kota Padang juga akan mengikuti pelatihan pelatih ini.


Sementara itu, Sharil AJ menjelaskan, setelah mengikuti materi pelatihan ini, peserta akan memahami konsep dan hakekat seorang pemimpin, sehingga dapat mengimplementasikannya secara nyata serta menggali potensi diri, meliputi teori kepemimpinan, pemimpin visioner, kepemimpinan situasional, tehnik berinteraksi dalam konteks kepemimpinan serta kiat-kiat untuk mengembangkan dan menggali potensi diri.  (Agusmardi)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Menohok proyek negara yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Bidang Jaling. Pekerjaan yang dibawah kawalan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah(TP4D) Kejaksaan Negeri Padang terindikasi langgar Spesifikafi Teknis, yang akibatkan negara menanggung kerugian.

Baca Berita Terkait :
Disinyalir Proyek "Curang" Cv.Era Jaya Akibatkan Negara Tanggung Kerugian

Disinyalir, Kontraktor Nakal Berlindung di Bawah Nama Besar TP4D


Sebelumnya, menyangkut dugaan penyimpangan yang dilakukan CV. Era Jaya pada proyek negara baru ini, menurut Romi Yufendra terjadi secara sistematis. Kenapa demikian, kata Romi lagi," karena, kontraktor seakan manfaatkan nama besar TP4D sebagai benteng dalam malakukan tindakan menyimpang tersebut", jelas Romi Yufendra selaku Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar, pada Kamis (03/10) waktu kemarin dipadang.

Mananggapi hal demikian, Rama menurut pengakuannya sebagai pelaksana lapangan sedikit terkejut meyebutkan,"
berita sudah di terbitkan , sekarang baru minta konfirmasi ke kami, dan Romi Yufendra itu belum  pernah sakali pun konfirm kepada kami dan ke lapangan", ketus Rama, Jumat(04/10) waktu lalu via whatshapp 0812-7830-1xxx.

Selanjutnya Rama mangakui," mengenai tim TP4D ketika ke lapangan malahan ada pekerjaan kami yang di suruh perbaiki dan di bongkar, itu sudah di laksanakan di lapangan", jelas Rama

Seterusnya Rama menuturkan,";maaf da(wartawan), menduga-duga boleh, tapi buktikan dengan dasar yang akurat, dan selanjutnya kata Rama,"lebih jelas nyo konfirm ke PPK, kalau untuk di lapangan sudah saya jelaskan", pungkas Rama.

Terkait pekerjaan yang pernah dibongkar TP4D menurut pengakuannya Rama tersebut, saat ditanya dimana titik pekerjaan yang dibongkar tersebut, pihak media masih menunggu jawaban dari Rama.

Namun, untuk kesekian kalinya media menkonfirmasi kepada PPK yang bernama Norman Ramadhan,  hingga lanjutan berita ini diterbitkan belum juga memberikan tanggapannya ke pada awak media.

Pihak media masih upaya konfirmasi dan menunggu jawaban konfrotir pihak terkait lainnya.* tim*

Mitra Rakyat.com( Jakarta )
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang baru ini menerima penghargaan Indonesia Award 2019 yang diterima langsung Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah SP, katagori PDAM yang berinovasi dalam peningkatan kualitas air minum se kota di Indonesia, pada Kamis, 03 Oktober diJakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersedianya air bersih menjadi air minum adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tersedianya air bersih akan menjamin kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dari tahun-ketahun, pemerintah kota Padang terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


PDAM Kota Padang berupaya melakukan pembenahan jaringan sumber air. Namun jaringan masih zaman belanda maka harus ada investasi.

Tak hanya itu, secara bertahap kedepan jaringan PDAM Kota Padang dapat disempurnakan. Berkaitan untuk mendukung pembenahan kesedian air bersih. Pemerintah kota Padang mengajak kepada pihak ketiga untuk berinvestasi.


Pada tahun 2019 ini pemerintah kota Padang telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, mudah-mudahan ada percepatan nantinya penyediaan air bersih menjadi air minum untuk masyarakat kota Padang.

Mahyeldi menjelaskan, "Perlu diketahui bahwasanya pemerintah kota Padang melakukan pembenahan dalam rangka untuk menjadikan kota Padang menuju kota Internasional. Maka ketersediaan air bersih menjadi air minum, prioritas utama untuk bisa dihadirkan kepada masyarakat dan pengunjung, tutur Wako Padang itu.

Penghargaan Indonesia Awards 2019 diberikan kepada pemerintah Kota Padang adalah berkat kerja keras dan kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik seperti PUPR kota Padang.

Penghargaan bergengsi Indonesia Awards 2019 ini penjurianya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, melalui berbagai seleksi yang sangat ketat dibidang yang digeluti, berinovasi, berkomitmen dan dirasakan manfaatnya serta berpengaruh berdampak kepada publik.

Penghargaan ini diterima Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah di lantai 14 gedung iNews Tower Jakarta Concert Hall iNews Center Kebon sirih. Walikota Mahyeldi didamping Ketua PAUD Kota Padang Hj.Arneli Bahar, Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal dan Tafrizal Kasubag Publikasi Humas Pemko Padang, malam itu.

Lebih jauh H.Mahyeldi Ansharullah katakan disamping penyediaan air bersih sudah banyak membawa perubahan terhadap pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Inovasi pelayanan kepada publik dan memberikan kontribusi dalam pembangunnan.


Disamping itu Mahyeldi termasuk nominator kepala daerah terbaik dalam bidang pembangunnan di tingkat Nasional untuk diberikan penghargaan.

"Penghargaan Indonesia Awards 2019 diterima Pemerintah Kota Padang dapat menggugah masyarakat, bentuk apresiasi kepada orang yang sudah memberikan contoh, panutan, menjadi suatu referensi, inovasi untuk memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, juga bisa menjadi acuan dan motivasi bagi masyarakat untuk bisa memiliki prestasi yang lebih baik. Dalam hal ini Kota Padang masuk nominator menerima penghargaan bergengsi tersebut," sebut Mahyeldi.

PDAM sangat berkomitmen dan konsisten untuk meningkatkan pelayannan terhadap masyarakat. Apalagi ketika Direksi PDAM berserta jajaran berkomitmen memajukan PDAM untuk peningkatan pelayanan.

Berkat inovasi dan komitmen dari Perusahan Daerah Air Minum kiranya dapat menghasilkan dan menselaraskan air bersih siap untuk diminum maka berbuah menjadi sebuah prestasi yang sangat membanggakan, sebut Mahyeldi.

Disamping itu, penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang begitu erat kaitannya dengan pariwisata. Tak heran pariwisata banyak dikunjungi karena Pemerintah Kota Padang terus berupaya membangun, membenahi serta melengkapi sarana dan prasarana Pariwisata. Pariwista menjadi sektor paling berdampak terhadap perekonomian, katanya.

Makanya inovasi yang ditularkan sangat berperan penting antara perusahaan daerah dengan OPD di pemerintah Kota Padang. Sehingga saling bersinergi dalam rangka memberikan pelayannan secara maksimal kepada masyarakat, Imbuh Mahyeldi. (dan/Humas Kota Padang/PDAM Kota Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Setahun yang lalu pada hari Senin, 10 Desember 2018, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Padang telah menandatangangi fakta intergritas sebagai komitmen mewujudkan instansi yang terbebas dari korupsi dan melayani, apakah ditahun ini masih tetap berkomitmen, kata Romi Yufendra Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar, pada Kamis (03/10) kemarin di padang.

Baca berita sebelumnya : Disinyalir Proyek "Curang" Cv.Era Jaya Akibatkan Negara Tanggung Kerugian  


"Hari ini seluruh kepala seksi yang ada di Kejari Padang sudah menandatangani fakta integritas sebagai komitmen mewujudkan instansi yang terbebas dari korupsi dan bersih melayani," kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Syamsul Bahri), dikutip dari antarasumbar.com

Menyangkut dugaan penyimpangan dilakukan CV. Era Jaya pada proyek negara baru ini menurut Romi Yufendra terjadi secara sistematis. Kenapa demikian, kata Romi lagi," karena, kontraktor seakan manfaatkan nama besar TP4D sebagai benteng dalam malakukan tindakan menyimpang tersebut", jelas Romi Yufendra.

Kontraktor saat dikonfirmasi media akan mengatakan," proyek ini dikawal TP4D, mana mungkin kami melakukan pelanggaran", sebut Romi seraya menirukannya.

Bahkan, ada kontraktor yang terkesan jumawa saat dikonfrotir media, tidak pedulikan konfirmasi tersebut, tambah nya.

Seperti banyak proyek memakai uang negara tersebar dikota ini, kegiatan yang dikelola Dinas DPRKPP Kota Padang contohnya. Kegiatan yang dikerjakan CV.Era Jaya ini secara teknis jelas telah langgar aturan dan disinyalir rugikan uang negara. Kenapa tidak, lanjut Romi, " saat dilapangan ditemui para pekerja asal jadi, pemasangan batu pondasi pada kondisi berair setinggi 40cm, selanjutanya air yang diguanakan pada adukan pasir adalah air saluran yang kotor, parahnya lagi, pada pasangan pondasi rekanan tidak memakai koporan", ketus Romi.

Faktannya, meskipun pekerjaan belum di serah terimakan, namun pondasi sudah rusak, batu yang dipasangan, sangat mudah dibongkar menggunakan sebelah tangan", cecarnya.

Yang mirisnya, Norman Ramadhan sebagai PPK kegiatan seakan tidak peduli dan terkesan sengaja tidak menjawab konfirmasi media, ini menambah keyakinan publik kalau para stoke holder yang ada pada pekerjaan ini seakan terlindungi dengan membawa  nama besar TP4D sebagai pengawal pekerjaan", tukas Ketua DPD LSM KPK Sumbar tersebut.

Dilain pihak, saat dikonfrotir kapada kepada salah satu anggota tim TP4D Kejari Padang, sampai berita ini diterbitkan belum membalas konfirmasi media, pada Jumat (04/10) hari ini via seluler 0813-9798-4xxx.

Hingga berita ini diterbitkan, PPK kegiatan belum juga menjawab konfrotir media, dan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak TP4D Kejari Padang.*tim*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif. Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V), Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air IV, ditunjuk pemerintah  sebagai pelaksana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang tersebar didaerah Sumbar.

Sayang, dalam perjalan sudah diterpa masalah. Seperti, daerah Surian, Solok Selatan, Sumbar, sebagai salah satu penerima bantuan dari program pemerintah itu.

Berita Sebelumnya : Mahdiyal Hasan SH : Terindikasi Oknum BWSS V Kangkangi UU Nomor 5 Tahun 1999  

Diduga, dalam penunjukan kelompok tani masyarakat terpilih sebagai pelaksana kegiatan P3TGAI tersebut tidak sesuai prosedur. Dua kelompok masyarakat seakan berseteru dalam mendapatkan surat perintah sebagai pelaksana dari dinas terkait.

Awalnya, kelompok tani masyarakat atau P3A dari desa Madang Ampalu, Limau Hantu, dan Harapan Bersama merasa yakin akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan P3TGAI itu, karena merasa proposal mereka sudah tervalidasi sesuai prosedur, terang salah satu warga sebelumnya, pada Kamis, 26/09/2019, kepada media ini.

Namun, harapan masyarakat tersebut seakan sirna, disebabkan yang ditunjuk sebagai pelaksana lapangan oleh OP SDA IV kelompok tani lain yang menurut masyarakat itu proposal mereka tidak tervalidasi.

Bahkan, salah seorang masyarakat tergabung dikelompok tani yang ditunjuk OP SDA IV itu, pada saat musyawarah masyarakat di Surian mengakui kalau proposalnya tidak tervalidasi, itupun diucapkannya di depan Pjs Walinagari, terang warga lagi.

Anggota kelompok tani yang tervalidasi menyangka ada indikasi persekongkolan atau KKN sedang terjadi, sebab, yang ditunjuk OP SDA IV untuk melaksanakan kegiatan tidak memenuhi syarat prosedur yang seharusnya. Disinyalir dalam penunjukan itu ada ikut serta keluarganya sebagai pegawai BWSS V dan Pjs Walinagari setempat, pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Rahmadhatul Hidayat selaku PPK OP SDA IV dari BWSS V mengatakan," disini tidak ada pemenang dan yang kalah. Masyarakat yang disebut bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, mereka yang punya sawah bersama di daerah itu. Saluran nya punya bersama pula. Itu makanya dilaksanakan berdasarkan musyawarah, sebut Hidayat via what shappnya 0813-2175-2xxx, Minggu (29/09)kemarin.

"Kalau proposal sudah sejak tahun 2018, dan kalau menyangkut keluarga saya tidak tahu pasti", sebutnya lagi.

Hidayat menjelaskan," ditempat lain ada juga permasalahan seperti ini, masyarakat nya berebut untuk dapatkan kegiatan, namun lanjutnya," dengan musyawarah akhirnya masalah terselesaikan, dan nagarinya terbangun dengan partisipasi masyarakatnya, pungkas Hudayat.

Romi Yufendra, Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar, ikut menyuarakan tanggapanya terkait prosedur dalam penunjukan pelaksana kegiatan P3TGAI itu, pada Senin(30/09) dipadang.

Menurutnya, ada indikasi kerjasama tidak baik antara kelompok tani yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dengan pihak yang menunjuk (OP SDA IV). Menurut berita, bukannya dugaan ini tidak beralasan, jelas disitu disebutkan oleh anggota kelompok tani itu bahwa," proposal mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana tidak tervalidasi, dan itu pun diakui oleh salah seorang warga saat musyawarah nagari", tutur Romi.

Sementara, ada kelompok tani yang telah tervalidasi, tidak ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan oleh OP SDA IV, ada apa dan bagaimana prosedur sesungguhnya pada penunjukan ini, tukasnya.

Dan mirisnya lagi, kalau benar ada indikasi campur tangan dari salah seorang oknum pegawai dari BWSS V dalam penetapan ini, dikatakan warga yang ditunjuk sebagai pelaksana merupakan keluarga dari oknum pegawai tersebut, wah..bisa gawat jadinya, tandas Ketua DPD KPK Nusantara tersebut.

Terakhir dikatakannya, "dalam penetapan atau penunjukan siapa pelaksana kegiatan saja sudah tuai masalah, takut nya nanti pada pelaksanaan lebih parah lagi masalahnya, walaupun ini sifatnya  adalah partisipasi masyarakat, akan tetapi tetap menggunakan uang negara, dan para pelaku wajib menjalankan secara aturan yang ada", pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih upaya mengkonfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*