Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Niatan untuk melakukan kecurang  dalam pelaksanaan proyek milik negara mulai terlihat pada pekerjaan awal oleh rekanan. Tidak mengadakan papan nama proyek sebagai identitas keguatan, direksikeet dan K3, itu salah satu cara kontraktor agar bisa peroleh untung besar pada proyek yang dikerjakan.

Tidak peduli nilai pekerjaan besar atau kecil, yang pasti pada  pelaksanaan proyek negera, rekanan wajib mengadakan papan nama proyek, direksikeet, dan alat pelindung diri (K3), sebab ini terkait dengan aturan dan diperkuat oleh Kerangaka Acuan Kerja  (KAK) yang ada didokumen kontrak.

Tindakan ini diduga terjadi pada proyek pendistribusian pantai muaro yang dibawahi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan  (DPRKPP) Bidang Cipta Karya Kota Padang. Terpantau media pada Jumat(20/09) tadi dilokasi pekerjaan, pinggir pantai padang.

Saat dikonfirmasi kepada salah seorang pekerja terkait hal itu mengatakan," kami tidak difasilitasi oleh rekanan Alat Pelindung Diri (APD) dari awal pekerjaan", kata pekerja tersebut yang tidak mau memberitahukan namanya.

Selanjutnya, masalah papan nama proyek, pekerja itu mengatakan," waktu lalu ada disitu, seraya menujunjukan arahnya, namun sekarang tidak tau lagi kemana letaknya", tutur pekerja itu.

Terkait direksikeet pekerja itu menyebutkan tidak ada sama sekali. Bahkan, untuk nama perusahaan yang mempekerjakan nya pun, pekerja tersebut seolah menutupi nya dari media," saya tidak tau apa nama perusahan nya, dan siapa konsultan pengawasnya", tutup pekerja tersebut dan melanjutkan pekerjaan nya.

Hingga berita ini diterbikan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/ikw*

Puluhan pewarta kota padang makan bersama Amril Amin lebih akrab disapa Aciak di rumah makan Sederhana pada Jumat (20/09) siang ini.

Aciak anggota dewan kota padang  dikesempatan itu menyampaikan" acara makan bersama ini bentuk rasa sukur dan mempererat tali persaudaraan antara angota dewan dengan insan pers, khusus yang ada dikota padang ini", kata Aciak.

Rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa,,karena, kembali dipercaya kan masyarakat sebagai wakil mereka untuk kedua kalinya sebagai anggota DPRD Kota Padang, tuturnya.

Berati masyarakat masih mempercayai beliau untuk mengemban amanat sebagai wakil rakyat untuk kesekian kalinnya, tukas Aciak.

Dan berharap untuk saling bersinergikedepannya untuk saling membantu dalam pembangunan kota yang kita cintai ini, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, acara makan bersama masih berlangsung sesi tanya jawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Keberadaan konsultan perencana amatlah penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi ataupun proyek-proyek infrastruktur lainnya. Juga koordinasi yang baik sesama instansi juga sebagai tambatan demi pencapaian hasil yang memuaskan untuk masyarakat banyak. Bagaimana jadinya kalau hal tersebut tidak terlaksana, akan berdampak pada hasil akhir bangunan. Ini yang diduga terjadi pada pekerajan yang dikelola oleh DPUPR Kota Padang.

Baca berita sebelumnya : 

Diduga pekerjaan rehabilitasi saluran drainase paket 4 milik Bidang PSDA (DPUPR) Kota Padang tuai masalah. Disinyalir, proyek negara dikerjakan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang dan koordinasi yang tidak bagus antara sesama instansi. Tiang listrik menjadi alasan kontraktor sebagai penghabat pekerjaan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sempurna.

Waktu media mitrarakyat.com  telusur kelokasi pekerjaan yang sudah di PHO pada Kamis (12/09/2019) waktu lalu, ditemukan masih ada saluran drainase yang belum dikerjakan oleh rekanan. Kuat dugaan pekerjaan rehabilatasi saluran drainase paket 4 dengan nomor kontrak 10/Konst-SDA/APBD/PUPR /2019, dikerjakan CV.Nan Tujuah dalam pengawasan CV. NANDRA CONS, bermasalah karena tidak terciptanya hubungan baik antara DPUPR Kota Padang dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kuranji.

Sehingga proyek yang bernilai Rp 1.374.495.068,23 TA 2019 tersebut dirundung masalah sampai di PHO, secara keseluruhan  panjang saluran drainase sekitar 15 meter saluran yang belum dikerjakan, alasan kontraktor karena tiang-tiang listrik tersebut.

Meski demikian Dinas PUPR Kota Padang tetap lakukan Provisional Hand Over (PHO) artinya, teridikasi pihak dinas (tim PHO) telah meloloskan hasil pekerjaan dan membayarkan uang kontraktor mungkin mencapai 95 persen dari jumlah uang jasa yang harus diterima rekanan.

Saat dikonfirmasi kepada Wandi selaku kontraktor terkait hal itu mengatakan," saluran tidak bisa di kerjakan karena terhambat tiang listrik", kata Wandi.

"Karana dikuatirkan akan roboh dan volumenya telah dikurangi setiap titik tiang yang menghambat saluran drainase yang dikerjakan ", terang Wandi.

Sebetulnya, Dinas PUPR Kota Padang telah menyurati pihak PLN, jauh sebelum pekerjaan dimulai, namun pihak PLN Cabang Kuranji  hingga pekerjaan di PHO belum juga menjawab surat dinas terkait, kata Wandi.

Hal senada juga diucapkan Desta, pengawas lapangan dari CV.Nadra Cons pada Selasa(17/09/2019) via WhatsApp 0821-6999-9xxx. Desta menyebutkan" sebelum pekerjaan dimulai, pihak lurah dan DPUPR sudah mengirim surat ke PLN untuk pemindahan tiang tersebut, sudah dua kali surat perihal pemindahan tiang tersebut disampaikan", sebut Desta.

"Jawaban PLN Kuranji  masih menunggu approval dari pusat" jelasnya lagi.

Terkait volumenya waktu diPHO, Desta menyebutkan," final quantity saat di PHO sesuai dengan volume actual di lapangan, dan setelah pihak PLN memindahkan tiang tersebut, maka pihak DPUPR Kota Padang akan melanjutkan pekerjaan tersebut", pungkas nya.

Hingga berita ini diterbikan, Kasmaizal selaku PPTK kegiatan dan Fadel Kepala Bidang (Kabid) PSDA Kota Padang merangkap PPK  belum berikan tanggapan meski sudah dikonfrotir sebelumnya.

Apakah benar pihak PLN sudah disurati DPUPR Kota Padang, namun tidak melakukan pemindahan tiang-tiang tesebut.

Sampai berita ditayangkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak PLN Cabang Kuranji dan pihak terkait lainnya.*roel/ikw*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga, terjadi kegiatan pungutan liar (Pungli) dengan modus uang sosialisasi di Panukahan, Kelurahan Balai Gadang. Praktek yang melanggar hukum tersebut dilakukan oleh oknum Ketua RW 09 didaerah itu yang bernama Arman alias Man.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga kelurahan  setempat yang tidak senang dengan ulah Ketua RW 09 itu. Warga yang tidak ingin diketahui namanya mengatakan," inilah bukti kelakuan Ketua RW yang tidak baik itu, kata warga tersebut seraya melihatkan beberapa foto Kwitansi yang ditandatangani oleh sang ketua Rw kepada media, pada Senin (09/09) dikediamannya.

Mulai dari kwitansi tanda terima mengatas namakan uang keamanan, bongkar barang, Honor 7 Orang, Tambah daya, Beli material bata, Pasir, semen sampai yang namanya uang sosialisasi kepada LPM, Polsek, P.Panukahan dan Media, kalau ditotal semua, uang yang telah digelontorkan PT.Lepen Kencana Utama atas nama ketua Rw sebesar Rp 85.500.000, kata warga itu.

Fokus pada kwitansi yang mengatas namakan sosialisasi sebesar Rp 11.500.000, tertanggal 14 Agustus 2019, hingga saat ini sebagai warga belum mengetahui dilakukannya sosialisasi seperti yang ada pada kwitansi oleh sang ketua Rw, terang warga itu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Jumadi SH. Saat dihubungi via telepon 08126787xxx pada Jumat (13/09) tadi mengatakan," tidak pernah mengetahui terkait dana  yang ada dikwitansi dengan tujuan sosialisasi tersebut, selanjutnya mengatakan, " mantap juga kelakuan Ketua RW ini", kata ketua LPM Kelurahan Balai Gadang itu.

Dilain pihak, Jek salah sorang pekerja di proyek pembangunan SPAM IKK Palukahan Gadang yang sedang berjalan itu saat dikonfrotir mengatakan," awal pekerjaan dimulai pihak rekanan (PT.Lepen Kencana Utama) telah sepakat  dengan Pak Man (Ketua Rw 09) untuk mengadakan sosialisasi kepada beberapa elemen masyarakat,  agar pekerjaan berjalan lancar tanpa ada satu hambatan pun", kata Jek.

Benar pada Tanggal 14 agustus 2019, telah membayarkan kepada Man uang sebesar Rp 11.500.000, dengan bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh Man, tapi dia bukan berurusan dengan saya, kata Jek.

Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 16.00Wib didakan silahturahmi antara LPM,RT ,RW tempat kantor lurah Balai Gadang, jalan sungai bangek jalur pipa yg di lalui oleh PT.Lepen, kata Jek.

Terkait perealisasian dana sebesar 11.500.000 untuk sosialisasi terhadap LPM, Polsek, Pemuda Panukahan, dan Media yang diambil oleh pak man, Jek mengatakan tidak tahu, silahkan tanyakan kepada Ketua LPM, pungkas Jek.

Anehnya, saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Ketua Rw 09) via telpon nya 0813-7432-2xxx menyangkut hal tersebut pada Senin (09/09) waktu lalu, malah marah-marah kepada awak media ini

Man dengan nada tinggi malah mencaci maki media dengan mengatakan," apa hak anda menanya saya,, saya tidak pernah menanyakan siapa anda, jadi jangan coba- coba memfitnah saya", kata Ketua Man dengan nada penuh amarah.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga pekerajan rehabilitasi saluran drainase paket 4 milik Bidang PSDA (DPUPR) Kota Padang menuai masalah. Disinyalir, proyek negara dikerjakan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Tiang listrik menjadi alasan kontraktor sebagai penghabat pekerjaan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sempurna.

Apakah pemindahan tiang listrik tidak termasuk pada kajian di perencanaan awal oleh DPUPR  Kota Padang ..?

Pekerjaan rehabilatasi saluran drainase paket 4 dengan nomor kontrak 10/Konst-SDA/APBD/PUPR /2019, dikerjakan CV.Nan Tujuah dalam pengawasan CV. NANDRA CONS, diduga pada pelaksanaan tidak memiliki perancanaan yang matang oleh dinas terkait.

Sehingga proyek yang bernilai Rp 1.374.495.068,23 TA 2019 tersebut bermasalah, kalau digabung secara keseluruhan ada sekitar 15 meter jarak saluran belum dikerjakan, alasan kontraktor karena tiang-tiang listrik tersebut.

Namun nekatnya Dinas PUPR Kota Padang , pekerjaan itu tetap di Provisonal Hand Over (PHO) artinya, teridikasi pihak dinas (tim PHO) telah meloloskan hasil pekerjaan dan membayarkan uang kontraktor mungkin mencapai 95 persen dari jumlah uang jasa yang harus diterima rekanan.

Sementara, saat media telusur kelokasi lapangan pada Kamis (12/09) kemarin, ditemukan masih ada saluran drainase yang belum dikerjakan.

Saat dikonfirmasi kepada Wandi selaku kontraktor terkait hal itu mengatakan," saluran tidak bisa di kerjakan karena terhambat tiang listrik", kata Wandi.

"Karena dikuatirkan titik tiang akan roboh kalau tetap dilakukan penggalian dan terkait volumenya telah dikurangi setiap titik tiang yang menghambat saluran", alasan Wandi.

Idealnya sebelum pelaksanaan kegiatan, dikajian perencanaanlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi penghabat kegiatan proyek dibahas untuk mengatasinya, agar pekerjaan tidak terganggu dan mendapatkan hasil yang diharapkan, kata salah seorang warga yang enggan namanya dituliskan media, pada hari yang sama.

Selanjutnya warga yang mengaku  juga memahami pekerjaan infrastruktur itu mengatakan, "Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu proyek, apalagi itu menyangkut penggunaan uang negara. Diantaranya, perencanaan yang matang, ketepatan memilih bentuk organisasi proyek, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisir" pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban pihak Consultan pengawasa, PPTK , PPK dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Lagi, pekerjaan drainase milik Bidang PSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang jadi sorotan masyarakat. Diduga kuat dalam perjalanannya proyek yang menggunakan APBD TA 2019 sudah bermasalah.

Sebab, kegiatan dimulai tanpa menggunakan papan proyek, juga rekanan disinyalir tidak membuat direksikeet sebagai kantor kecil dilapangan, kata warga sekitar yang tidak ingin namanya dituliskan.

Warga juga menyampaikan," saat pekerjaan pembongkaran dilakukan, ada beberapa besi bekas bongkaran platduker sengaja diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, sementara besi tulangan tersebut merupakan aset negara" ungkap Warga itu, dikediamannya pada Rabu (11/09) tadi di Kelurahan Gunung Pangilun.

Bahkan kepedulian kontraktor akan keselamatan para pekerjanya juga patut dipertanyakan. Karena, para  pekerja saat melakukan kewajibannya tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD waktu bekerja, tambah warga itu lagi.

Sementara, pada pelaksanaan proyek negara tertera jelas diKerangka Acuan Kerja  (KAK) yang ada didokumen, bahwa," untuk pekerjaan awal rekanan harus menyiapkan papan nama proyek, direksikeet, dan alat dan kelengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja  (K3).

Namun, saat dikonfirmasi kepada Rio menurut informasi sebagai kontraktor pelaksana lapangan pada hari yang sama mengatakan," sebenarnya, untuk pekerjaan pembongakar, rekanan mensubkan kepada pihak ketiga, dan dia (Rio) tidak mengetahui kalau besi bekas platduiker itu diambil oleh mereka", jelas Rio.

Namun, saat ditanya keberadaan plang proyek dan direksikeet, Rio mengatakan," ada diujung sana, seraya menunjuk kearah pinggir jalan raya, anehnya, Rio tidak bisa menjelaskan berapa nilai pekerjaan yang dikerjakannya, hanya mengatakan 1 milyar lebih, katanya singkat.

Selanjutnya media telusuri ketempat papan nama proyek berada sesuai arahan Rio , dan tidak menemukan adanya plang proyek tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan,  pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/ikw*