Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga pekerajan rehabilitasi saluran drainase paket 4 milik Bidang PSDA (DPUPR) Kota Padang menuai masalah. Disinyalir, proyek negara dikerjakan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Tiang listrik menjadi alasan kontraktor sebagai penghabat pekerjaan, yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sempurna.

Apakah pemindahan tiang listrik tidak termasuk pada kajian di perencanaan awal oleh DPUPR  Kota Padang ..?

Pekerjaan rehabilatasi saluran drainase paket 4 dengan nomor kontrak 10/Konst-SDA/APBD/PUPR /2019, dikerjakan CV.Nan Tujuah dalam pengawasan CV. NANDRA CONS, diduga pada pelaksanaan tidak memiliki perancanaan yang matang oleh dinas terkait.

Sehingga proyek yang bernilai Rp 1.374.495.068,23 TA 2019 tersebut bermasalah, kalau digabung secara keseluruhan ada sekitar 15 meter jarak saluran belum dikerjakan, alasan kontraktor karena tiang-tiang listrik tersebut.

Namun nekatnya Dinas PUPR Kota Padang , pekerjaan itu tetap di Provisonal Hand Over (PHO) artinya, teridikasi pihak dinas (tim PHO) telah meloloskan hasil pekerjaan dan membayarkan uang kontraktor mungkin mencapai 95 persen dari jumlah uang jasa yang harus diterima rekanan.

Sementara, saat media telusur kelokasi lapangan pada Kamis (12/09) kemarin, ditemukan masih ada saluran drainase yang belum dikerjakan.

Saat dikonfirmasi kepada Wandi selaku kontraktor terkait hal itu mengatakan," saluran tidak bisa di kerjakan karena terhambat tiang listrik", kata Wandi.

"Karena dikuatirkan titik tiang akan roboh kalau tetap dilakukan penggalian dan terkait volumenya telah dikurangi setiap titik tiang yang menghambat saluran", alasan Wandi.

Idealnya sebelum pelaksanaan kegiatan, dikajian perencanaanlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi penghabat kegiatan proyek dibahas untuk mengatasinya, agar pekerjaan tidak terganggu dan mendapatkan hasil yang diharapkan, kata salah seorang warga yang enggan namanya dituliskan media, pada hari yang sama.

Selanjutnya warga yang mengaku  juga memahami pekerjaan infrastruktur itu mengatakan, "Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu proyek, apalagi itu menyangkut penggunaan uang negara. Diantaranya, perencanaan yang matang, ketepatan memilih bentuk organisasi proyek, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisir" pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban pihak Consultan pengawasa, PPTK , PPK dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/ikw*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Lagi, pekerjaan drainase milik Bidang PSDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang jadi sorotan masyarakat. Diduga kuat dalam perjalanannya proyek yang menggunakan APBD TA 2019 sudah bermasalah.

Sebab, kegiatan dimulai tanpa menggunakan papan proyek, juga rekanan disinyalir tidak membuat direksikeet sebagai kantor kecil dilapangan, kata warga sekitar yang tidak ingin namanya dituliskan.

Warga juga menyampaikan," saat pekerjaan pembongkaran dilakukan, ada beberapa besi bekas bongkaran platduker sengaja diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, sementara besi tulangan tersebut merupakan aset negara" ungkap Warga itu, dikediamannya pada Rabu (11/09) tadi di Kelurahan Gunung Pangilun.

Bahkan kepedulian kontraktor akan keselamatan para pekerjanya juga patut dipertanyakan. Karena, para  pekerja saat melakukan kewajibannya tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD waktu bekerja, tambah warga itu lagi.

Sementara, pada pelaksanaan proyek negara tertera jelas diKerangka Acuan Kerja  (KAK) yang ada didokumen, bahwa," untuk pekerjaan awal rekanan harus menyiapkan papan nama proyek, direksikeet, dan alat dan kelengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja  (K3).

Namun, saat dikonfirmasi kepada Rio menurut informasi sebagai kontraktor pelaksana lapangan pada hari yang sama mengatakan," sebenarnya, untuk pekerjaan pembongakar, rekanan mensubkan kepada pihak ketiga, dan dia (Rio) tidak mengetahui kalau besi bekas platduiker itu diambil oleh mereka", jelas Rio.

Namun, saat ditanya keberadaan plang proyek dan direksikeet, Rio mengatakan," ada diujung sana, seraya menunjuk kearah pinggir jalan raya, anehnya, Rio tidak bisa menjelaskan berapa nilai pekerjaan yang dikerjakannya, hanya mengatakan 1 milyar lebih, katanya singkat.

Selanjutnya media telusuri ketempat papan nama proyek berada sesuai arahan Rio , dan tidak menemukan adanya plang proyek tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan,  pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/ikw*

Mitra Rakyat.com (Padang)
Fenomena yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat menyangkut pelayanan publik diberbagai OPD atau instansi adalah menjamurnya calo-calo yang manfaatkan ketidak pahaman dan ketiadak tahuan masyarakat terhadap prosedur yang harus dilalui. Itulah salah satu tujuan diadakan Lokakarya II Forum Konsultasi Pelayanan Publik Didukcapil, kata Sandra Imelda, pada hari ini Senin(09/09) di Gedung Abu Bakar Jaar,Balai Kota Padang.

Kabag organisasi setda Kota Padang, Sandra Imelda pada kesempatan itu menyampaikan," semoga dengan adanya konsultasi ini, masyarakat jadi lebih pintar dalam mencari dan menginput segala informasi terkait pelayanan publik di OPD yang dipemerintan Kota Padang", kata Sandra Imelda.


Forum konsultasi yang dimoderatori oleh Muharizal berjalan alot dan dipenuhi pertanyaan oleh peserta yang yang didominasi dari masyarakat.
Sebagai medorator kepeawaian Muharizal tidak diragukan lagi.

Terlihat pada forum tersebut, Muharizal mampu meredam dan gairah amarah terkait unek-unek yang selama ini terpendam di kalangan masyarakat.

Dari masyarakat diantara keluhan-keluhan yang mereka sampaikan antara lain, menjamurnya para calo-calo yang mengambil kesempatan terhadap ketidak tahuan mereka, kata salah seorang masyarakat diforum tersebut.

Juga, minimnya sosialisasi melalui publikasi ke tengah-tengah lingkungan masyarakat,  dan masyarakat berharap kegiatan konsultasi ini agar menjadi salah satu agenda tahun yang sampai ke pemukiman masyarakat langsung.

Sampai berita ini diterbitkan, acara konsultasi masih berlanjut dan masuk sesi tanya jawab.

Mitra Rakyat.com (Padang)
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Mariadi Utama ST.Msi secara resmi buka "Festival Danau Cimpago 2019" hari ini Jumat (06/09) di lingkungan kawasan Pantai Cimpago kota Padang. Acara turut dihadiri beberapa perwakilan Kelompok Pencinta  Sungai (KPS) yang ada dikota padang, Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu Kepala Balai BWSS V Mariadi, ST, M.Si mengatakan, mengajak kepada seluruh komunitas peduli sungai dapat bersama-sama menyusun program dan struktur kepengurusan sekretariat bersama, yang berorientasi terhadap kebersihan sungai.

Dalam rangka meningkatakan  peduli kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai, yang asri sebagai destinasi wisata, diharapkan Mardi, "agar setiap elemen masyarakat untuk militansi dalam menjaga kebersihan sungai yang ada dilokasi tempat tinggalnya", kata Mariadi.



Dan sesuai pembicaraan kami dengan Kapolda, lanjut Mariadi, diwacanakan bahwa tempat danau Cimpago ini, akan dijadikan destimasi wisata baru. Dimana harapan ini, akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama yang berada dekat lingkungan ini.

Dan kami siap mendukung dan mendorong dengan segala fasilitas yang kami miliki, agar komunitas peduli sungai ini, dapat bergerak sesuai dengan harapan.

Mudah-mudahan, tujuan dan harapan kita bersama ini dapat terwujud, dengan catatan bahwa diperlukan semangat dan kerjasama semua pihak.

Sampai berita ini diterbitkan, kegiatan acara masih berlanjut.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Acara lokakarya Forum Konsultasi Publik II yang diadakan digedung Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, pembukaan langsung dengan kata sambutan dari Didi Ariyadi, asisten III Pemko Padang.

Forum konsultasi yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat dengan notaben pengusaha, dan beberapa PNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pelayanan pengusaha barjalan seru. Tujuan dari kegiatan itu menyangkut kegundahan publik terkait pelayanannya dalam urusan yang berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dikota ini, kata Didi Riyadi pada Kamis (05/09) tadi.

Semoga dengan adanya konsultasi diforum ini segala macam permasalahan akan terselaikan, katanya.


Muharizal sebagai moderator pada acara itu menyebutkan," acara ini forum ini bertujuan untuk mencari solusi, bagaimana masyarakat untuk kedepannya tidak lagi merasa kesulitan dalam segala macam pengurusan yang menyangkut perizinan usaha mereka", kata Muharizal.

Pada kesempatan itu Rudi Rinaldi selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Padang menyampaikan apresiasi nya terkait kegiatan itu.

" dengan kegiatan ini segala keluhan kesulitan atau hambatan dikalangan masyarakat menyangkut pengurusan izin mereka bisa langsung terdengar dari masyarakat ", sebut kadis.

Dan berharap nantinya, masyarakat tidak lagi apalagi dengan notabene pengusaha merasa nyaman terhadap kinerja DPMPTSP kota Padang, tambahnya.

Selanjutnya, DPMPTSP akan terus berinovatif dalam mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang ada di dinas tersebut dengan terintergritas, pungkasnya.

Seterusnya, dipihak  masyarakat atau pengusaha saat dikonfrotir mengatakan," denngan adanya forum konsultasi ini, masyarakat jadi lebih mengerti apa yang akan harus dilakukan saat pengurusan izin", jawab masyarakat tersebut.*roel/ikw*