Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com (Padang)
Fenomena yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat menyangkut pelayanan publik diberbagai OPD atau instansi adalah menjamurnya calo-calo yang manfaatkan ketidak pahaman dan ketiadak tahuan masyarakat terhadap prosedur yang harus dilalui. Itulah salah satu tujuan diadakan Lokakarya II Forum Konsultasi Pelayanan Publik Didukcapil, kata Sandra Imelda, pada hari ini Senin(09/09) di Gedung Abu Bakar Jaar,Balai Kota Padang.

Kabag organisasi setda Kota Padang, Sandra Imelda pada kesempatan itu menyampaikan," semoga dengan adanya konsultasi ini, masyarakat jadi lebih pintar dalam mencari dan menginput segala informasi terkait pelayanan publik di OPD yang dipemerintan Kota Padang", kata Sandra Imelda.


Forum konsultasi yang dimoderatori oleh Muharizal berjalan alot dan dipenuhi pertanyaan oleh peserta yang yang didominasi dari masyarakat.
Sebagai medorator kepeawaian Muharizal tidak diragukan lagi.

Terlihat pada forum tersebut, Muharizal mampu meredam dan gairah amarah terkait unek-unek yang selama ini terpendam di kalangan masyarakat.

Dari masyarakat diantara keluhan-keluhan yang mereka sampaikan antara lain, menjamurnya para calo-calo yang mengambil kesempatan terhadap ketidak tahuan mereka, kata salah seorang masyarakat diforum tersebut.

Juga, minimnya sosialisasi melalui publikasi ke tengah-tengah lingkungan masyarakat,  dan masyarakat berharap kegiatan konsultasi ini agar menjadi salah satu agenda tahun yang sampai ke pemukiman masyarakat langsung.

Sampai berita ini diterbitkan, acara konsultasi masih berlanjut dan masuk sesi tanya jawab.

Mitra Rakyat.com (Padang)
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Mariadi Utama ST.Msi secara resmi buka "Festival Danau Cimpago 2019" hari ini Jumat (06/09) di lingkungan kawasan Pantai Cimpago kota Padang. Acara turut dihadiri beberapa perwakilan Kelompok Pencinta  Sungai (KPS) yang ada dikota padang, Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu Kepala Balai BWSS V Mariadi, ST, M.Si mengatakan, mengajak kepada seluruh komunitas peduli sungai dapat bersama-sama menyusun program dan struktur kepengurusan sekretariat bersama, yang berorientasi terhadap kebersihan sungai.

Dalam rangka meningkatakan  peduli kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai, yang asri sebagai destinasi wisata, diharapkan Mardi, "agar setiap elemen masyarakat untuk militansi dalam menjaga kebersihan sungai yang ada dilokasi tempat tinggalnya", kata Mariadi.



Dan sesuai pembicaraan kami dengan Kapolda, lanjut Mariadi, diwacanakan bahwa tempat danau Cimpago ini, akan dijadikan destimasi wisata baru. Dimana harapan ini, akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama yang berada dekat lingkungan ini.

Dan kami siap mendukung dan mendorong dengan segala fasilitas yang kami miliki, agar komunitas peduli sungai ini, dapat bergerak sesuai dengan harapan.

Mudah-mudahan, tujuan dan harapan kita bersama ini dapat terwujud, dengan catatan bahwa diperlukan semangat dan kerjasama semua pihak.

Sampai berita ini diterbitkan, kegiatan acara masih berlanjut.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Acara lokakarya Forum Konsultasi Publik II yang diadakan digedung Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, pembukaan langsung dengan kata sambutan dari Didi Ariyadi, asisten III Pemko Padang.

Forum konsultasi yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat dengan notaben pengusaha, dan beberapa PNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pelayanan pengusaha barjalan seru. Tujuan dari kegiatan itu menyangkut kegundahan publik terkait pelayanannya dalam urusan yang berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dikota ini, kata Didi Riyadi pada Kamis (05/09) tadi.

Semoga dengan adanya konsultasi diforum ini segala macam permasalahan akan terselaikan, katanya.


Muharizal sebagai moderator pada acara itu menyebutkan," acara ini forum ini bertujuan untuk mencari solusi, bagaimana masyarakat untuk kedepannya tidak lagi merasa kesulitan dalam segala macam pengurusan yang menyangkut perizinan usaha mereka", kata Muharizal.

Pada kesempatan itu Rudi Rinaldi selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Padang menyampaikan apresiasi nya terkait kegiatan itu.

" dengan kegiatan ini segala keluhan kesulitan atau hambatan dikalangan masyarakat menyangkut pengurusan izin mereka bisa langsung terdengar dari masyarakat ", sebut kadis.

Dan berharap nantinya, masyarakat tidak lagi apalagi dengan notabene pengusaha merasa nyaman terhadap kinerja DPMPTSP kota Padang, tambahnya.

Selanjutnya, DPMPTSP akan terus berinovatif dalam mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang ada di dinas tersebut dengan terintergritas, pungkasnya.

Seterusnya, dipihak  masyarakat atau pengusaha saat dikonfrotir mengatakan," denngan adanya forum konsultasi ini, masyarakat jadi lebih mengerti apa yang akan harus dilakukan saat pengurusan izin", jawab masyarakat tersebut.*roel/ikw*

Mitra Rakyat.com  (Solok)
Kedatangan kepala advokasi hukum DPP Li BAPAN RI Bapak Fandra Arisandi Andika Putra, SH., SHEL adalah untuk silaturahmi sekaligus melihat perkembangan Lembaga BAPAN terkhusus  di DPC BAPAN Solok. Kepala Badan Advokasi Hukum DPP Li BAPAN RI Bapak Fandra SH. SHEL di dampingi Bapak Bahar dari DPD BAPAN sumbar, Ketua KPK Nusantara sumbar Bapak Romi Yufhendra yang beramat Dusun Lembang Jawo, Jorong Pangalai (Sawah Aro) Kenagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang dan langsung di sambut oleh Ketua DPC BAPAN Solok Bapak Fitra Jengkis beserta jajaran pengurus. 29/08/2019

Menurut Bapak Fandra kedatangannya adalah untuk memberikan pemahaman serta menjelaskan visi misi BAPAN kepada selauruh Jajaran Pengurus DPC Solok dan Bagi masyarakat yang terjerat masalah hukum silahkan datang ke rumah Pencari Keadilan BAPAN di Solok. badan advokasi konsultasi pendampingan hukum nasional yang langsung dibentuk oleh Bapak Ketua Umum  Drs  H. Nofrizal Muaz Piliang, SH untuk masyarakat pencari keadilan terkhusus masyarakat Solok. Ujar Pengacara muda ini.

sementara itu menurut ketua DPC BAPAN Solok Bapak Fitra mengucapkan terima kasih atas kedatangan kepala advokasi hukum DPP Bapak Fandra beserta rombongan juga kepada Ketua KPK Nusantara Bapak Romi Yufhendra beserta anggota KPK. Bahwa kita sesama Lembaga ini harus saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. Bukan utk menjelekkan apalagi menfitnah.

 Kami selaku pimpinan Li BAPAN Solok akan selalu mengingat Pancasona BAPAN, Bekerja bertindak berdasarkan kejujuran dan hati nurani dan Bergerak bagaikan Halilintar. RY

Mitra Rakyat.com  (Padang)
Diketahui saat ini sejumlah proyek pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 di Kota Padang telah dikerjakan. Sebut saja pendestrian kawasan Batang Arau, Pantai Padang, pengerjaan trotoar hingga pembangunan drainase dan proyek bangunan gedung atau perkantoran.

Demi menghindari dan mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh dinas terkait pada kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan secara eksklusif oleh seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang ada, kata Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay ini, pada Senin (02/09) di Gedung DPRD Kota Padang.

Selanjutnya da Ay mengatakan, "Tujuan pengawasan tersebut untuk serta merta menghindari kegagalan pekerjaan atau tidak mendapati kualitas produk infrastruktur yang diharapakan," kata da Ay lagi.

Apalagi OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) , dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan(DPRKPP ) Kota Padang yang terlibat aktif dalam pengelolaan uang negara (APBD dan APBN) di pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa itu, disebut demikian, karena disini sangat rentan terjadi penyimpangan. Kegitan KKN terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan, tutur Anggota  Dewan Kota Padang periode 2019-2024 itu.

"Jangan sampai uang negara yang digelontorkan menjadi sia-sia ulah rekanan dan insan pemerintahan  nakal dalam mengemban tugas mereka", sebutnya lagi.

Beliau berharap, agar seluruh pelaksanaan proyek yang ada di Kota Padang ini khusus TA 2019 bisa berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Sebagai anggota DPRD dikota ini, Helmi Moesim dan rekan-rekan lainnya siap mengawal proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor agar proyek tersebut selesai sempurna sesuai targetnya,” tegas politisi pentolan Partai Berkarya itu.

Sebab, menjadi anggota legislatif selain sebagai pembawa aspirasi masyarakat, juga salah satu tupoksinya adalah sebagai pengawasan pada kegiatan eksekutif atau pemerintah Kota Padang ini, ungkap Da ay.

Untuk itu kita mengingatkan kepada OPD yang ada dikota ini, agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terkait jangka waktu dan spesifikasi teknis pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur  yang diberikan kepada pihak ketiga (Kontraktor), agar mutu dan kualitas bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan ,” lanjutnya.

Khusus kepada DPUPR dan DPRKPP Kota Padang yang kerap menjadi sorotan publik terkait kinerjanya, mulai dari PPTK-PPK sampai KPA nya supaya berani bertindak tegas apabila ada temuan penyelewengan pada pelaksanaan oleh pihak ketiga, supaya hasil pekerjaan akan sesuai dengan perencanaan awalnya, selain itu, tambahnya, " juga tidak terkecuali untuk seluruh dinas, wajib memastikan seluruh pengerjaan berjalan semaksimal mungkin sehingga anggaran yang digunakan tidak terbuang sia-sia", tukasnya.

Anggota dewan itu juga mengingatkan, " khusus kepada rekanan atau pihak ketiga, agar bekerja secara profesional dan proposional,;jangan macam-macam, sebab, kami akan selalu mengawasi setiap tindak tanduk mereka dalam pelaksanaannya", tandasnya.

"Jangan sampai karena kejar target di akhir tahun, baru kontraktor kebut pengerjaannya, sehingga terkesan asal-asalan pada pelaksanaannya, sehingga berdampak pada kualitas produksi nya, jangan sampai  usia banguanan bisa bertahan selama 10 tahun hanya menjadi 3 tahun, pungkas Helmi Moesim. *roel/ikw*