Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)
Warga Perumahan Alam Indah Kelurahan Lubuk Minturun,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kecewa terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan(DPRKPP) Kota Padang. Pasalnya, janji tahun lalu akan membangun infrastruktur jalan (betonisasi) di komplek warga tersebut hingga saat ini belum terealisasikan, kata Weny, warga perumahan tersebut pada Jumat (19/07) dipadang.

Tahun lalu (2018) masyarakat setempat sempat merasa sangat bahagia dan bersyukur, karena masyarakat dijanjikan jalan dikawasan perumahan mereka akan segera di beton oleh dinas terkait, ungkap Weny lagi.

"Semula kami sangat senang dan berharap jalan ini akan di cor, karena beberapa orang petugas sudah turun mengukur jalan yang akan dibetonisasi" kata Weny dengan wajah kecewa.

Namun, lanjut Weny,  "harapan tinggal harapan, hingga detik ini alhamdulillah betonisasi yang dijanjikan tidak kunjung terlaksana, sementara, saat ini sedang giatnya pembangunan infrastruktur dikerjakan di pusat kota, tandasnya.

Wanita paruh baya ini melanjutkan, "lengkap sudah penderitaan warga, setelah jembatan yang dibangun dari swadaya masyarakat yang tercipta  dari pohon kelapa ini amblas, sehingga diyakininya, segala aktivitas warga setempat terganggu, bila pemerintah tidak cepat tanggap untuk segera perbaiki.

Terakhir Weny berharap pada Pemko Padang, lewat DPRKPP Kota Padang, untuk segera merealisasikan pembangunan jalan beton yang dijanjikan pada kawasan Perumahan Alam Indah supaya perekonomian masyarakat tumbuh dan segalan kegiatan warga berjalan lancar, pungkas Weny.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait. *roel/ikw*

Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Lakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Dalam Pemilihan Umum 2019 di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping,  jumat. (19/07/2019).

Berdasarkan Keputusan KPU Kabuaten Pasaman Nomor : 162/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten Pasaman Tahun 2019 yang menetapkan Kursi Partai Politik yaitu PKB 4 Kursi,  Gerindra 5 Kursi,  PDI Perjuangan. 1 Kursi,  Golkar 4 Kursi,  Nasdem 3 Kursi,  PKS 5 Kursi,  PPP 4 Kursi, PAN 4 Kursi,  Hanura 1 Kursi,  Demokrat 4 Kursi.

Dan Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 163/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten Pasaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
yang menetapkan 35 anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2024.

Dari Daerah Pemilihan Pasaman 1 yang terdiri 5 Kursi ditetapkan Welly Suhery, S.T (PKB),  Rahmi Wahidah, A. Md (Gerindra), Eka Hariani Sandra (Golkar),  Danny Ismaya, S.T dan Ristawadi, S.T.

Sedangkan Untuk Daerah Pemilihan Pasaman 2 terdiri 8 kursi ditetapkan Karman (Gerindra),  Mhd Maradongan nst (PDI Perjuangan), Sodikin (Golkar),  Yusrizal (Nasdem),  Aprial (PKS),  Yulius Erita, S.Ag (PPP),  Arivatana,S.Pd (PAN) dan Leon Fitra Irfan, S.T (Hanura).

Dan untuk Daerah Pemilihan Pasaman 3 sebanyak 6 Kursi ditetapkan Muhammad Ansyari Lubis (PKB),  Asraf (Gerindra), Nelfri Asfandi, S. Pt (PKS),  Bona Lubis,  S.P (PPP),  Yulisman, A. Md (PAN), Rudi Aspirasi, S.T (Demoktat).

Pada Daerah Pemilihan Pasaman 4   sebanyak 8 Kursi menetapkan Aminullah,S.H (PKB),  Bustomi, S.E (Gerindra),  Yasri (Golkar),  Salamat,  S. E, M.Si (Nasdem),  Syamri (PKS),  Erizal (PPP),  Haniful Khairi, S.Sos (PAN)  dan Mulyadi (Demokrat).

Untuk Daerah Pemilihan Pasaman 5 sebnyak 8 kursi ditetapkan Jusran (PKB), Martias (Gerindra),  Syofyan, S.Pd (Golkar),  Ahmad Kadafi,S.T (Nasdem),  Farizal,  M.Farm,Apt (PKS), Emitrapil,A.Md (PPP), Drs. H Hendri (PAN),  Nelo Primardi,S.T.(Demokrat).
(Mad)

Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman - Memiliki rumah layak huni merupakan impian semua orang, tak terkecuali bagi  warga kurang mampu di Kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman. Rumah idaman yang menjadi impiannya puluhun tahun akhirnya terwujud melalui  HUT Adyaksa yang ke 59 dan Ikatan Adyaksa Darma Karini ke 19.

Kejari Pasaman Adriyansah, SH, MH bersama Ketua Baznas Pasaman, lakukan bedah rumah warga kurang mampu yang  bernama Syawal benteng di Jorong rumah Nan XXX Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, jumat (19/7/2019).

Dalam rangka Hut Adyaksa yang ke 59, kepala kejaksaan yg didampingi istri beserta jajarannya rela berjalan kaki masuk perkebunan melalui jalan setapak lebih kurang 400 M,dari jalan aspal menuju lokasi, beliau sangat terharu melihat kondisi rumah yang lantai tanah dinding bambu yang dibelah dan terpal yang sudah robek.

Sampai istri beliau begitu tercengang, dan terharu,"Duh kok masih ada rumah seperti ini, sabar ya dek", dengan lembut beliau mengusap dan memeluk istri syawal Rama.

Adriyansah dalam sambutannya mengucapkan, terima kasih dan beri apresiasi kepada ketua Baznas Pasaman dan jajaran nya, yg telah melakukan kerjasama dlm rangka HUT Adiyaksa ke 59 ini, dan Ikatan Adiyaksa Darma Karini ke 19, melalui Program Unggulan nya "Pasaman Peduli".

Kami sangat terbantu, insyaallah ,kita komit untuk menyalurkannya melalui Baznas Pasaman, karna kita sudah lihat kerja nyata nya Baznas Pasaman yang di ketuai Ustad H. Syafrizal, ucapnya.
(Mad)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Sebagai praktisi hukum Edi Mujahidin SH, menegaskan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya, tegas Edi pada Jumat (19/07) dipadang.

Kedua peraturan dimaksud tertuang pada Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jelas pengacara itu.

Berita terkait : PPK 2.1 BPJN Wilayah III Sumbar Tidak Koperatif, Proyek Preservasi Jalan Solok-Sawahlunto Terindikasi Korupsi 

“(Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang,” tandas Edi.

Menurut anggota Ikadin itu, "plang informasi proyek  bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Sumatera Barat (Sumbar) yang dikerjakan oleh rekanan (PT.Trijaya Putra) yang menggunakan APBN ,  kembali menandaskan apa yang dilakukan pihak rekanan telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres,” tukas dia.

Seperti proyek preservasi jalan Solok-Sawahlunto yang baru-baru ini jadi pemberitaan di media ini, Edi menyebutkan," tindakan rekanan yang tidak profesional bekerja tanpa menggunakan papan nama proyek jelas langgar aturan", terang Edi.

Secara administrasi pada pekerjaan awal, pihak rekanan wajib mengadakan dan menyediakan plang dimaksud, agar tercipta transparasi yang baik dikalangan publik. Kemudian, untuk pengadaan plang tersebut negara sudah menganggarkannya, bukan masalah harganya, tapi fungsinya yang vital terhadap kualitas produk yang diharapkan, tukas Edi.

Apalagi pekerjaan preservasi jalan ini secara Long segament, yang merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen. (SE Dirjen Bina Marga No 09/SE/Db/2015)

Long segment, lanjut Edi," biasanya meliputi empat komponen jalan yaitu perkerasan, pekerjaan bahu jalan, dan pekerjaan drainase, kemudian masing-masing komponen memiliki indikator kinerja. Dengan tidak menampilkan plang proyek bisa jadi indikasi peluang kontraktor berbuat kecurangan terbuka lebar, karena banyak nya item pekerjaan yang tidak bisa diawasi ungkapnya.

Ditambah dengan tidak koperatifnya PPK 2.1 Ken saat dikonfirmasi media terkait hal itu menumbuhkan asumsi negatif dan nilai buruk dinas dimata masyarakat, hingga kecurigaan tipikor  secara bersama oleh stokholder makin kuat terhendus dikegiatan itu, cetusnya.

Begitu juga Kepala Satuan Kerja(Ka Satker PJN Wilayah II) BPJN Wilayah III Sumbar, Agung Setyawan ST, hingga berita ini diterbitkan, Agung belum mau menanggapi konfirmasi media.


Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lain. *Tim/ikw*

Mitra Rakya.com (Padang)
Kunjungan Walikota Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah ke Kota Vung Tau, Provinsi Ba Ria Vung Tau, Vietnam, pada Jumat (12/7/2019) bukti keseriusan Pemko Padang  gunan mengembalikan masa kejayaan Kota Padang sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Kinerja pemko patut diacungi jempol. Hal tersebut terlihat saat Wali Kota Padang Mahyeldi meresmikan Padang Trade Center di  Acara itu. Acara turut dihadiri langsung Wakil Ketua Komite Rakyat Ba Ria Vung Tau, Le Tuan Quoc, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Ho Chi Minh City, Hanif Salim, Direktur Departemen Perdagangan Dan Industri Ba Ria Vung Tau, Bui Thi Dong, Direktur Departemen Luar Negeri Ba Ria Vung Tau, Le Thi Tan Tien.


Pada kesempatan itu,Wako Mahyeldi mengatakan, Padang Trade Center berfungsi sebagai pusat layanan infomasi, promosi dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Dan juga sebagai pusat bisnis perdagangan yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan menyatukan agen bisnis yang terlibat dalam perdagangan. Dengan harapan dapat memicu perkembangan ekonomi di kedua daerah ataupun kedua negara.

“Trade Center ini merupakan starting point bagi terwujudnya hubungan bisnis (B to B) yang akan ditindaklanjuti oleh para pengusaha dari kedua wilayah. Dan sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagaimana hubungan G to G (Government to Government) ini secara bertahap bermetamorfosa menjadi hubungan B to B”, ungkap Mahyeldi.


Ia juga berharap, tindaklanjut kerjasama yang lebih konkrit dalam waktu dekat antara pengusaha di Kota Padang dan Provinsi Ba Ria Vung Tau bisa direalisakan, terutama di sektor perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan kuliner.

Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Ho Chi Minh City, Hanif Salim, mengucapkan terimakasih kepada Pemko Padang atas diresmikannya Padang Trade Center di Kota Ba Ria Vung Tau.

“Peresmian ini merupakan aksi nyata dari plan of actions kerjasama Sister City antara Kota Padang dan Ba Ria Vung Tau. Melalui aksi nyata ini, kami berharap dapat memberikan manfaat langsung baik dalam sektor ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata dan people to people contact antara Padang dan Ba Ria Vung Tau”, ungkap Komjen Hanif Salim.

Ditambahkannya, Padang Trade Center yang telah diresmikan Wali Kota Mahyeldi akan dijadikan “success story” untuk kerjasama sister city lainnya antara provinsi di Indonesia dengan di Vietnam.


“Melalui kegiatan hari ini, setidaknya 2 target utama telah terpenuhi.  Yaitu peningkatan nilai perdagangan dan peningkatan people to people contact. Target kami selanjutnya adalah konektifitas”, ungkapnya lagi.

“Kami sangat yakin bahwa konektifitas, baik barang dan jasa, maupun people to people adalah kunci utama untuk kemajuan bersama antara Indonesia dan Vietnam”, imbuhnya lagi.

Seperti diketahui, Ba Ria Vung Tau Trade Center telah hadir di Kota Padang Di Pasar Inpres Blok III Lantai 3 Pasar Raya Padang sekitar satu tahun yang lalu. Peresmiannya bertepatan dengan HUT Kota Padang ke-349 tahun 2018, yang juga dihadiri Komjen Hanif Salim.

Peresmian Padang Trade Center juga diikuti anggota DPRD Kota Padang; Yuhilda Darwis, Mailinda Rose, Dewi Susanti. Dengan agenda lainnya, penjajakan kerjasama University to University (U to U) yang ditawarkan BRVT University dengan UNP. Diikuti Kepala Kantor Urusan Kerjasama International UNP Ananda Putra dan Ketua Program Studi Fisika UNP Syafriani, Direktur Pendapatan Daerah Kemdagri Hendriwan, Kabag Kerjasama Pemko Padang Erwin, dan anggota DPRD Kota Padang.

Dikesempatan itu, Wali Kota Padang juga didampingi Kepala Dinas Perdagangan Endrizal,  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Sekretaris DPRD Kota Padang, serta pelaku UMKM Kota Padang. (*)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional(O2SN) SLB tingkat Provinsi Sumatera Barat hari ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (KaDisdik Sumbar) Adib Alfikri, pada Kamis( 18/07) di lapangan parkir gedung Disdik.

Pada kesempatan itu Kadis menyampaikan, " agar setiap peserta maupun wasit diharapkan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding", kata Adib.


Penyelenggaraan ini, lanjut Adib," bentuk upaya sistematis dalam membetuk fondasi agar menumbuhkan rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas  dikehidupan bersosial, kata Adib.

Terakhir Kadisdik berpesan kepada seluruh peserta maupun panitia harus dan agar menjunjung tinggi rasa sportivitas dalam bertanding, karena, itu merupakan cerminan dari diri kita, pungkasnya.* roel*