Mitra Rakyat

Mitra Rakyat ( Pasaman)

Pasaman--Ratusan peserta jalan santai dan Fun Bike  di acara HUT Bhayangkara yang ke 73 di Polres Pasaman, Sabtu (29/06/2019) pagi.

Jalan santai yang dilepas langsung Bupati Pasaman H Yusuf Lubis, ini menempuh jarak kurang lebih 1 kilo meter, dengan memulai dan menyelesaikan di Halaman Polres Pasaman.

Rangkaian Hut Bhayangkara ke-73 Polres Pasaman ini juga diikuti Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, Kasdim 0305 / Pasaman, Ketua PN, Ketua PA, Ketua OPD, BUMN, BUMD, Ketua PKK Pasaman, Ketua Bhayangkari, Ketua GOW juga semuanya.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, S.Ag mengatakan jalan santai dan sepeda santai TNI-Polri yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-73.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke 73 Bhayangkara yang akan dirayakan pada 1 Juli mendatang," katanya.

Polres Pasaman, merupakan bentuk nyata dari Polri kepada masyarakat, harapnya kedepan sesuai dengan Tema HUT BHAYANGKARA ke 73 yaitu “Dengan Penghibur Semangat Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara” dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan ”, ujar Kapolres.

"Ini juga sebagai bentuk menjalin hubungan kemitraan untuk kondusif dan komunikasi antar lembaga, termasuk masyarakat Kabupaten Pasaman," tuturnya.

Selain gerak jalan santai Polres Pasaman juga gelar lomba lomba santai sepeda, bazar, perahu, Mako Polsek terindah, Bhabinkamtibmas dan kegiatan lainnya.

Kegiatan ditutup dengan pengundian doorprize berhadiah total sekitar 400 buah dan sesuai dengan nomor undian yang dibagikan panitia.
(Mad)

Mitra Rakyat (Pasaman)

PASAMAN--Anggota DPD RI, Emma Yohanna gelar sosialisasi empat pilar MPR RI bersama tokoh masyarakat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Jum'at (28/6/2019).

Acara yang dipusatkan di Hotel Emir Lubuk Sikaping dihadiri langsung, Camat Lubuk Sikaping, Afrizal, Wali Nagari se Kecamatan Lubuk Sikaping, perwakilan siswa SLTA, serta undangan lainnya.

Emma Yohanna yang turun langsung sebagai narasumber mengatakan sosialisasi empat pilar MPR RI ini sangat penting dilaksanakan, untuk mengetahui makna dan arti dari nilai-nilai pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Landasan empat pilar tersebut harus kita ketahui apa makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya Pancasila sebagai Dasar Negara Kita, UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita," ungkapnya.

Dia mengatakan, saat ini pemahaman esensi wawasan kebangsaan terutama dalam implementasi kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Disamping itu, pendidikan pancasila dan UUD 1945 juga harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat indonesia.

"Seperti halnya generasi muda penerus bangsa indonesia ini. Mereka harus tahu apa itu Pancasila, UUD 1945, NKRI daj Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Dengan telah dilaksanakannya sosialisasi tersebut, Emma Yohanna berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. (Mad)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini segenap anggota Ikatan Keluarga  Wartawan (IKW RI) beserta dewan pembina Helmi Moesim, Taf chaniago adakan halal bihalal dirumah Zalamadi yang juga merupakan dewan pembina di IKW RI, Kamis (27/06) dirimbo tarok.

Pada kesempatan itu, Helmi Moesim atau lebih akrab dipanggil da Ay berharap agar melalui acara halalbihal ini dapat menguatkan rada solidaritas antar sesama anggota IKW RI khususnya.

"mudah-mudahan pertemuan kita  ini dirahmati Allah SWT, dan semoga dengan pertemuan ini kita sama menyatukan tujuan dalam membina rasa kekeluargaan di IKW RI ini", harap da Ay.

Selanjutnya da Ay menyuarakan kebagaannya terhadap organisasi sosial kumpulan kuli tinta( pers) ini.

"saya merasa bangga menjadi salah satu anggota keluarga di IKW RI ini, karena organisasi ini lebih mengutamakan sosial,walaupun dengan segala keterbatasan kita masih sanggup membesarkan organisasi ini" tuturnya.

Kemudian seterusnya da Ay berjanji dan yakin melalui eksistensinya akan selalu membantu dan menyokong segala kegiatan IKW RI ini dan siap kapan saja untuk dibutuhkan, ucap Caleg DPRD Kota Padang jebolan partai Berkaya itu.

Terakhir, da Ay dipenghujung sambutannya,  da Ay menyarankan agar berusaha sebisa mungkin untuk mengihilangkan imeg negatif dimata dipublik tentang profesi sebagai penyaji berita yang baik dan profesional, pungkasnya.

Begitu juga Zalmadi yang juga sebagai dewan pembina di IKW RI merasa bersyukur dan bahagia atas kedatangan kawan - kawan insan pers yang ada organisasi ini dalam acara halal bihalal sesema anggota IKW RI ini, kata Zalmadi.

Caleg muda (Zalmadi) dari partai Berkarya ini juga berharap hal yang sama seperti yang disampaikan dewan pembina sebelumnya, agar melalui organisasi ini kita dapat berbuat sosial dengan eksis yang lebih lagi, tuturnya.

Singkat Taf Chaniago menyampaikan selaku dewan pembina untuk saling menjaga tali silaturrahmi antara anggota IKW RI, jangan ada rasa ketidak senangannya yang terpendam, kata Taf Chaniago.

Berikutnya, Fitratul Hayat atau dafit panggilan akrabnya, mewakili anggota IKW RI mengucapakan banyak terima kasih kepada dewan pembina di IKW RI, yang mau ikut serta dalam memajukan organisasi sosial ini, ucap Wakil Ketua IKW RI itu.


Semoga IKW RI dirahmati Allah SWT dan eksis selalu. Aaammiinn.*Roel*

Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Dinas Perhubungan Kabuaten Pasaman yang dikomandoi oleh Kepala Bidang Prasarana Em Hasril melakukan pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Se Kabupaten Pasaman.

Bahwa  Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman membentuk 8 Tim untuk untuk melakukan pendataan LPJU se Kabupaten Pasaman ungkap Em Hasril saat ditemui awak media di perbatasan Kota Lubuk Sikaping, Rabu Malam (26/06/2019).

Semenjak Januari  tahun 2019  LPJU dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman yang sebelumnya dikelola di Dinas Lingkungan Hidup Pemungkiman Rakyat Kabupaten Pasaman,ungkap Em

Dalam pendataan LPJU ini Em Hasril selaku Tim 1 langsung turun kelapangan dengan menyisir ruas jalan Prof Dr Hamka - jalan Jenderal Sudirman - jalan H Adam Malik - jalan H Syachroeddin.

Hasil pendataan yang dilakukan Tim 1 ditemukan 54 titik LPJU yang tidak berfungsi dengan kondisi 65 lampu yang tidak menyala,  ungkap Em.

Dengan dilakukannya pendataan LPJU ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman akan berupaya untuk dapat melakukan pemeliharaan LPJU dengan optimal demi kenyaman Warga Pasaman untuk beraktifitas diluar rumah pada mlam hari, tegas Em

Em Hasril selaku Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kabuaten Pasaman berharap adanya peningkatan dana pemeliharaan yang dianggarkan Pemerintah untuk kedepannya. Karena semenjak Tahun 2019 sampai saat ini sudah hampir 300 unit LPJU yang sudah diperbaiki.
(Mad)

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Dugaan kongkalingkong yang terjadi diproyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang milik Kemenag Sumbar sepertinya akan berlanjut kemeja hijau. Disinyalir, banyak pihak yang akan terjerat pada dugaan korupsi dimega proyek umat islam itu, kata salah seorang kontraktor yang juga sebagai peserta lelang  tender masa itu, pada Rabu(26/06) dirumahnya.

Baca berita terkait : Joben "Tuding" Media Beritakan "Fitnah" Terkait Dugaan KKN Yang Terjadi di Proyek Lanjutan Asrama Haji Embarkasi Padang  

Kontraktor yang tidak mau namanya disebutkan itu menduga, ada persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi antara peserta pada pelaksanaan tender.

"Pada proses tender, ada sekitar 9 perusahaan yang ikut sebagai peserta, dan sebenarnya ada perusahaan yang lebih berhak secara administrasi mengerjakan proyek asrama haji tersebut, yakni peserta nomor urut 4, sementara PT.Rimbo Paraduan berada pada nomor urut 5", katanya.

Akan tetapi, lanjut kontraktor itu," hasil pemenang kembali dikoreksi dan dikonsultasikan kepada Kakanwil, kemudian Kakanwil mengkoordinasikan kepada salah seorang oknum petinggi partai di Sumbar ini" ucap kontraktor tersebut.

"Kemudian oknum petinggi partai itu menolak hasil pemenang tender yang real, sebab, diduga pemenang tender bukan jagoannya (PT.Rimbo Paraduan), dan selanjutnya perintahkan panitia lelalng untuk mengulang lelang kembali dan menangkan jagoannya, karena disinyinalir ada komitmen fee dari awal antara oknum petinggi partai dengan PT.Rimbo Paraduan" ungkapnya lagi.

Sementar pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa,” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan konsekuensinya adalah pidana", sebut kontraktor itu.

Kontraktor juga menyebutkan," untuk pemasangan kaca jendela yang seharusnya dipakai kaca setebal 5mm secara keseluruhan sesuai dengan dokumen kontrak, namun, diduga PT.Rimbo Paraduan hanya memakai kaca setebal 3mm, berarti sudah tidak sesuai spesifikasi lagi", tandas lagi.

Proyek yang bernilai Rp 43.523.094.000, dengan sumber dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)  dan dikerjakan PT.Rimbo Paraduan(RP) itu kondisinya sekarang sangat memilukan dan terindikasi rugikan negara.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi pihak terkait lainnya. *Roel*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyikapi hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah atau dikenal Bank Nagari tahun 2019 bulan April.

Terkait persoalan kinerja Bank Nagari tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank( RBB) tahun 2017 dan 2018.

“Tampaknya progres kinerja Bank Nagari tidak sesuai dengan RBB 2017 dan 2018, artinya rapor merah atau asset dan kredit tidak tumbuh dan laba tergerus,”ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi di Padang, Selasa,25 Juni 2019.

Menurut Supardi,sebahagian Pemerintah Daerah (Pemda ) sebanyak 13 daerah tidak melakukan tambahan penyertaan modal, ini menandai indikasi krisis kepercayaan pemegang saham.

“berdasarkan hasil RUPS Bank Nagari tersebut solusi tidak sesuai dengan penyakit Bank Nagari bahkan melahirkan kebijakan baru,”ujar Supardi yang merupakan politisi Partai Gerindra Sumbar ini.

Lanjut Supardi, hal yang memiriskan lagi pihak Bank Nagari memberikan gaji naik disertai tanjim full.

“Memiriskan lagi dengan mengkebiri kembali kewenangan direksi kredit hanya sebatas menfasilitasi kredit syariah, sementara kredit lain ditangani oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama sendiri. Ini tidak lazim dan tidak beretika dan belum pernah dibuat oleh dunia perbankan dimanapun,”ujar Supardi.

Dikatakan Supardi, adanya indikasi data yang disuguhkan oleh komisaris dalam RUPS fiktif atau tidak berdasarkan target RBB tapi hanya berdasarkan perbandingan tahun lampau.

“Adanya persaingan yang tidak sehat antar direksi menjelang suksesi manajemen direksi yg dimulai pada bulan September ini (RUPS LB),”ujar Supardi.

Supardi menambahkan, terkait dengan masalah IT tahun 2015, DPRD Sumatera barat melalui komisi III menyepakati dengan direksi lama (syuryadi dkk) untuk meninjau kembali kontrak kerjasama dengan vendor IT BN yakni PT.Collega Inti Pratama,karena beberapa pertimbangan dengan menghasilkan kesepakatan tersebut oleh pihak direksi lama Bank Nagari diadakan kajian komprehensif dengan melibatkan pihak ketiga atau konsultan PT.Searing Fashion, dengan merekomendasikan untuk diadakan tender terbuka terhadap IT BN sesuai dengan pertumbuhan tekhnologi.

Proses tender pengadaan CORE BANKING SYSTEM (CBS) dimulai dan ada beberapa perusahaan yang siap ikut lelang sesuai dengan dokumen lelang, namun sayangnya masa tugas direksi habis. Oleh direksi baru, kebijakan ini ditinjau kembali dengan menyewa konsultan baru PT. Pantarhai Technology dan membatalkan tender tadi dan atas rekomendasi Komite pengarah tekhnologi informasi menunjuk kembali Vendor lama PT.Collega Inti Pratama untuk menangani IT Bank Nagari.

“Indikasi kuat permainan antara Bank Nagari dengan vendor CIP dan indikasi kuat mark up terhadap Perjanjian KerjaSama (PKS) antara Bank Nagari dan PT.CIP serta indikasi kuat menyalahi aturan yg berlaku, baik Perpres 16 tahun 2018 maupun Peraturan internal BN tentang Pengadaan Barang dan Jasa,”ujar Supardi yang dikenal vokal ini.

Supardi mengatakan,menjelang pemilihan direksi baru nanti DPRD Sumatera Barat akan menyurati OJK Pusat untuk kembali membuka file-file rekam jejak para calon direksi (termasuk incumbent) terhadap kasus-kasus dimasa mereka menjabat, baik sewaktu kepala cabang maupun kepala divisi dan akan mengawal setiap proses atau tahapan seleksi termasuk fit and profite test yg diadakan oleh OJK.

“Dan apabila dalam penelusuran dan kajian DPRD Sumbar ditemukan unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan Bank Nagari DPRD akan membawa masalah ini ke ranah hukum selaku tugas fungsi dan pengawasan DPRD,”ujar Supardi mengakhiri.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Sumber (Sumaterapost)