Mitra Rakyat

Pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 3 yang dikerjakan CV.Belton Sejati kuat dugaan dikerjakan tanpa pengawasan. Sebab, mengacu pada tanggal dimulainya kegiatan, proyek sudah berjalan selama 6 minggu lebih, namun terindikasi tanpa pengawasan.

Proyek milik DPUPR Kota Padang itu menghabiskan uang negara sebesar Rp 4.155.307.877.16, disebut dikerjakan tanpa pengawasan karena tidak ada nama perusahan selaku konsultan pengawasan tertera di papan nama proyek.

Dengan begitu, pertanyaanpun mucul dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan wilman, " sebagai seorang warga indonesia, wajarkan kita pertanyakan terkait teknis dan aturan pada kegiatan ini" kata Wilman seraya menunjuk kegiatan, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan jalan sisingamangaraja.

Wilman menuturkan, mengapa dipapan nama proyeknya tidak ada dituliskan siapa consultan pengawasnya, atau mungkin pekerjaan itu dilaksanakan tanpa pengawasan. Menurut hematnya, negara biasanya juga menganggarkan untuk jasa pengawasan, agar pekerjaan dapat terlaksana secara benar, ungkapnya lagi.


Bahkan kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, terlihat para pekerja bekerja tidak memakai alat K3, tambahnya.

Sementara, penerapan SMK3 konstruksi salah satunya adalah PP No 50 tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 di perusahaan konstruksi, khususnya Kontraktor Jasa Konstruksi adalah masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia kontraktor masih sering mengabaikan, kata Wilman lagi.

Nah, kalau untuk pekerjaan ini terlihat aneh, tidak ada dituliskan, ada apa sebenarnya..?, lanjutnya lagi.

Pekerjaan yang menggunakan APBD kalau tanpa pengawasan dekat dengan kecurangan, sebab, rekanan bisa bekerja sesuka hati jadinya hasil pekerjaan untuk kualitas sangat disangsikan, tandas Wilman.

Terakhir Wilman mengatakan, sangat berharap kepada Dinas DPUR Kota Padang sebagai pengelola anggaran agar jeli dan tegas terhadap rekanan nakal yang hanya mementingkan keuntungan saja, tanpa pedulikan mutu bangunan, pungkas Wilman.


Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait lainnya.(Roel)

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Diduga, ada kongkalingkong diproyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang milik Kemenag Sumbar. Disinyalir, yang terlibat pada proyek tersebut  sepakat jadikan alasan masa pemeliharaan untuk selesaikan pekerjaan yang rusak dan belum selesai pasca PHO selama 6 bulan kedepan.

Proyek yang  berlokasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman itu hingga saat ini masih saja dalam pengerjaan. Anehnya, menurut informasi, pembayaran dilakukan oleh pihak Kemenag Sumbar kepada kontrakror telah capai 100%, apakah sudah sesuai dengan aturan ada..?. Terpantau, waktu beberapa media online meninjau kelapangan, masih banyak kegiatan dilakukan para pekerja, pada Kamis (13/06) tadi.

Proyek yang bernilai Rp 43.523.094.000, dengan sumber dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)  dan dikerjakan PT.Rimbo Paraduan(RP) itu kondisinya sekarang sangat memilukan dan terindikasi rugikan negara.

Diantaranya, banyak ubin dinding luar bangunan yang terkelupas, lantai luar yang retak hingga ditumbuhi rumput, pekerjaan plasteran terlihat kasar dan menggelembung saat dilakukan pengecatan, Cat bagian dinding sudah memudar. Keramik bagian bawah dinding tangga, masih terlihat merengkah dan belum menyatu dengan keramik tangga.

Pekerjaan kuat dugaan dilaksanakan asal jadi, terutama  pada pekerjaan aksesoris keramik dinding bangunan yang banyak pecah, namun tetap dilakukan PHO yang dijadikan alasan agar bisa memperbaiki  item yang rusak maupun belum selesai di masa pemeliharaan itu.

Saat dikonfrontir kepada Wira yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan dari Kemenag Sumbar itu mengatakan" proyek ini telah di Profesional Hand Over (PHO) pada bulan Januari dan masuk masa perbaikan pada Februari silam, dan sekarang ini masuk masa perawatan" kata Wira.

Parahnya, Wira juga menuturkan untuk pekerjaan lift yang masih terlihat kosong dan belum ada tanda-tanda telah digunakan juga dimasukan masa perawatan selama enam bulan oleh kontraktor.

"Untuk pekerjaan lift yang belum terpasang, karena masuk masa perawatan. Setelah masa pemeliharaan selama enam bulan habis, lift ini akan dipasang," katanya.

Selanjutnya, Wira mengatakan, PHO dilakukan pada bulan Januari dan perbaikan yang rusak dalam masa pemeliharaan dilakukan pada Pebruari 2019.
Artinya, dalam rentang waktu sebulan, pekerjaan sudah banyak yang rusak.

Wira tergagap saat ditanyakan, beda finishing dan pemeliharaan. Soalnya, dilihat dari fisik pekerjaan, masih tahap finishing, bukan masa pemeliharaan. Terbukti, masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai, tapi dipaksakan PHO dan melanjutkan dengan alasan masa pemeliharaan.

"Proyek ini di PHO akhir bulan Januari 2019, sebab ada keterlambatan pekerjaan sebulan. Bulan Pebruari 2019 dilakukan perbaikan menggunakan masa pemeliharaan selama enam bulan," katanya seraya mengatakan, ini bukan finishing tapi masa pemeliharan, tegas Wira.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Ridwan yang disebut sebagai Humas dari PT.Rimbo Paraduan pada hari yang sama via WA 0822851469xx, perihal tersebut belum memberi jawaban.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi pihak- pihak terkait lainnya.*Roel*

Oleh : Novri Investigasi
Pemerhati Jasa Konstruksi

Mitra rakyat.com(Padang)
Dipenghujung bulan Juni 2019, pasca lebaran beberapa paket lelang belum juga ada kepastian di ULP Sumbar. Beberapa SKPD pusing tujuh keliling, disebabkan waktu sudah berjalan 6 bulan, pekerjaan fisik belum ada yang dikerjakan.

Parahnya lagi dengan waktu yang mepet, diperkirakan proses lelang selesai akhir bulan ini dan kontrak awal bulan Juli, pekerjaan tak selesai tepat waktu. Belum kendala cuaca, lahan dan sanggahan menyertai pekerjaan dan lelang.

Dinas PSDA, Dinas PUPR dan dinas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan proyek, merasa gamang. Sebab, pasca lelang mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan fisik. Dengan sisa waktu yang ada ditambah kendala dilapangan diprediksi proyek APBD 2019 ini akan  bermasalah dikemudian hari.

Kegamangan semakin bertambah, saat proyek dikerjakan beberapa bulan, mereka disambut lagi dengan.proyek menggunakan anggaran perubahan yang dikenal dengan APBD P. Berpacu dengan waktu, menjaga mutu kualitas pekerjaan, berhadapan dengan kondisi lapangan, termasuk bencana alam menhadi momok yang menakutkan.

Kenapa ini terjadi? Proses lelang satu pintu perlu dipertanyakan. ULP dan panitia yang bertanggungjawab terhadap paket di SKPD merasa kewalahan. Tak seimbang panitia bersertifikat, SDM dan paket yang dilelangkan menjadi persoalan.

Wajar saja, berbagai kalangan menilai, proyek tahun 2019 ini akan menghadapi persoalan. Terutama, pekerjaan tak selesai tepat waktu, berujung denda permil dan paling parahnya putus kontrak, rekanan di blaclist. Minyak habis samba tak lamak. Pepatah ini menyertai fisik pekerjaan di Sumbar tahun 2019 ini.

Profesionalitas rekanan juga bakal menjadi persoalan. Diakui, rata rata rekanan di Sumbar hanya berharap dari uang muka. Dan, mengurus termin per termin akan jadi kendala. Apalagi, rekanan kehabisan dana dan terkendala mengejar target untuk kucuran termyn kedua.

Kedepan ini, perlu jadi perhatian Pemrov Sumbar untuk menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Lelang dipercepat, proses dipersingkat agar rekanan bisa bekerja dengan baik. Pihak SKPD juga bisa menjalankan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan proyek yang menjadi tanggungjawabnya


Kita bergarap, diakhir pekerjaan jangan ada denda yang merugikan rekanan. Jangan ada putus kontrak dan blacklist yang menodai rekanan. Jangan sampai berpeluang ke proses hukum, akibat kelalaian. Semoga.

Mitra Rakyat (Pasaman)

PASAMAN -- Meski dalam suasana libur, Pemda Kabupaten Pasaman melaksanakan Peringati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman kantor Bupati Pasaman, Sabtu (01/06/2019).

Bertindak selaku Inspektur Upacara pada kegiatan tersebut Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis dan turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama, Sekretaris Daerah Mara Ondak, unsur Forkopinda, Kepala OPD dan Seluruh ASN.

Dalam sambutan Hari lahir Pancasila, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) yang di bacakan oleh Inspektur Upacara mengatakan Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga dapat melaksanakan upacara Bendera untuk memperingati hari kelahiran Pancasila.

Ia lanjut menyampaikan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa merupakan suatau anugerah yang tiada tara.

Meski belum bisa merealisasikan secara maksimal nilai Pancasila, namun diakui eksistensi sebagai bangsa maupun negara, masih dapat bertahan hingga saat ini berkat Pancsila.

Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi pinta Yusuf Lubis, harus terus diperjuangkan.

Pada Upacara tersebut juga hadir salah seorang ASN Pegawai BMKG Stasiun Meteologi Aek Godang Kabupaten Padang Lawas Mimi Aprianda Pulungan, SP, meski tanggal 1 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu atau libur namun mengikuti upacara merupakan sebuah kewajiban bagi ASN.
(Mad)