Mitra Rakyat

Diduga Terjadi KKN Secara Bersama-sama di Proyek IPAL Program Sanimas IDB Tahun 2017 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam

Saturday, March 23, 2019 Padang

Bangunan IPAL sudah Hampir 2 Tahun Belum Juga Diserahkan Kepada Masyarakat, Ada apa Sebenarnya?

Mitra Rakyat.com (Padang)

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok oleh pemerintah.

"Namun sayangnya, tujuan mulia pemerintah itu dijadikan sebagai ladang meraut keuntungan oleh oknum tidak bertanggung jawab", kata Sutrisno, pada Jumat(15/03/2019) waktu lalu dirumahnya Kampung Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) program Sanimas IDB yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 425.000.000, berada di lingkungan tempat tinggalnya itu. Sudah masuk 2 tahun pasca selesai bangunan tersebut, hingga sekarang belum juga diserahkan secara resmi kepada masyarakat oleh pihak atau dinas terkait, kata Sutrisno.

Parahnya, lanjut Sutrisno, " yang merasakan manfaat dari bangunan IPAL itu hanya segelintir dari warga Parak Jambu, kurang lebih 10 Kepala Keluarga (KK) saja, sementara dalam perencanaannya, ada sekitar 50 (KK) yang berhak mendapatkannya" ungkap Sutrisno yang juga menjabat sebagai Ketua RW 009 dikampung tersebut.

Baca : Proyek IPAL Sanimas IDB 2017 diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Dalam Pelaksanaannya Oleh LKM Saiyo sakato

Selanjutnya menurut Ketua RW itu, dalam kegiatan itu kuat terhendus aroma korupsinya oleh pihak Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Saiyo Sakato yang pada masa itu bertindak sebagai pelaksana lapangan.

"Karena, mulai dari pengadaan material, alat, hingga pekerjaan langsung di markup oleh Ketua LKM Saiyo Sakato" jelasnya.

Sementara, dalam aturan tugas, pokok dan fungsinya(Tupoksi) disitu jelas disebutkan pada poin 6, "Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di wilayahnya"

Begitu juga pada poin 8 "Membangun transparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka dan lainnya", jelas Sutrisno lagi.

Namun, bertolak belakang apa yang ditunjukan oleh Ketua LKM tersebut, malah disitu terkesan Ketua LKM bertindak sesuka hatinya, mungkin karena dia seorang oknum TNI itu, katanya lagi.

Dugaan Ketua RW tersebut, telah terjadi praktek KKN secara kolektif oleh pihak-pihak yang terkait dalam program Sanimas IDB itu, dan mengakibatkan kerugian oleh negara dan gagalnya program pemerintah, sebab tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, tukas Sutrisno.

Mengapa demikian, kata Sutrisno lagi, " karena, sudah masuk 2 tahun bangunan itu dinyatakan selesai, hingga saat ini belum juga diresmikan oleh dinas terkait, dan parahnya, sudah banyak pipa yang pecah akibat terlindas kendaraan, disebabkan, pipa tersebut berada diatas permukaaan jalan warga, apakah memang begitu perencanaannya, tukuk Ketua RW itu.

Ini diakibatkan lemahnya pengawasan dari Faskel dan dinas terkait, atau mungkin memang ada main mata antara pihak-pihak tertentu, pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasikan perihal tersebut kepada Masri selaku Lurah dikelurahan dimaksud mengatakan," saya sudah beritahu kepada pihak DPRKPP, namun, hingga saat ini belum juga ditanggapi secara serius" singkatnya.

Sementara, saat dikonfirmasi media mitrarakyat.com kepada Rizki Kabid Cipta Karya (DPRKPP) Kota Padang selaku DPIU pada kegiatan itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan, via telpon 081363377xxx, Rabu (13/03/2019).

Begitu juga Ketua LKM Saiyo Sakato disebut bernama Armen, saat dikonfirmasi via telpon nya 085278721xxx, pada Selasa(13/03/2019), belum juga beri tanggapan meskipun sudah dibaca.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (Roel)

Pasbar Sukses Helat Festival Titik Kulminasi Pertama di Muaro Sasak

Friday, March 22, 2019 Pasbar

MITRA RAKYAT.COM (PASBAR)

Festival titik Kulminasi di Sasak Ranah Pasisie resmi dimulai pada Kamis (21/3). Pembukaan festival di buka langsung oleh Bupati Syahiran sekaligus penanaman pohon.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan di hadiri oleh Forkopimda Pasbar, Ketua TP. PKK Hj. Yunisra Syahiran, Kepala OPD dan Masyarakat sekitar.

Rangkaian kegiatan titik kulminasi dimulai dengan penanaman pohon oleh Bupati Syahiran dan membagikan 2.200 batang bibit kepada masyarakat, kemudian di lanjutkan Kesenian layang-layang di Pantai Muaro,melihat titik kulminasi matahari pada siang hari, lomba Gandang Tasa, turnamen volli pantai tingkat Sumbar, Konservasi penyu, dan penanaman mangrove.

Bupati Pasbar Syahiran mengatakan bahwa festival titik kulminasi merupakan kegiatan yang sangat bagus dan perdana di helat serta perlu dijadikan even tahunan. Pasalnya, kegiatan tersebut bisa mempromosikan objek wisata yang ada di titik nol kilometer Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

"Kegiatan ini perlu kita dukung bersama. Ini objek wisata kita yang perlu kita promosikan kepada masyarakat luas. Melalui Asati dan para penggiat wisata kami berharap sampaikanlah bahwa objek wisata Sasak Rancak Tacelak yang berada di Sasak Ranah Pasisie ini sudah bagus,"papar Syahiran.

Selain itu, Syahiran meminta kepada masyarakat untuk terbiasa menerima wisatawan dari luar. Karena pelayanan di objek wisata merupakan tolak ukur dalam kualitas objek wisata.

"Seperti pelayanan parkir, pelayanan rumah makan. Jangan sampai tukang parkir memalak, rumah makan memasang tarif tinggi. Kita biasakan berprilaku sopan,"ujarnya Syahiran.

Syahiran juga mengapresiasi camat Sasak Ranah Pasisie dan Forkopimca wilayah tersebut atas kerja kerasnya. Selain itu, semangat masyarakat dalam menggerakkan objek wisata perlu terus dipupuk dan dibina.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 21 s/d 23 Maret tersebut didasari karena melihat titik kulminasi tepat pada 21 Maret pukul 12.48 menit. Pada saat itu, titik kulminasi melewati Pantai Muaro Sasak. Pada kesempatan itu, BMKG Padang Panjang ambil bagian dalam kegiatan festival kulminasi tersebut.

Camat Sasak Ranah Pasisie Nur Fauziah Zein menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak. Tanpa dukungan pihak yang peduli dengan Sasak Ranah Pasisie kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

"Terimakasih kepada pihak yang peduli dengan kegiatan ini. Kami ingin, festival ini bisa berjalan dengan baik selama rangkaian kegiatan berjalan. Tentunya, kami juga butuh dukungan semua pihak, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"harap Nur Fauziah Zein.

(ulum/dd)

Pengacara Lembaga KPK Nusantara Provinsi Sumatera Barat Resmi Pimpin LBH PHH di Sumbar

Sunday, March 17, 2019 Padang

Mitra Rakyat.com
Pengacara muda kpk nusantara Sumbar bapak Fandra Arisandi Andika Putra, SH., SHEL resmi menjadi Ketua/Direktur Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum & Ham (LBH-PHH) wilayah Sumatera Barat.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum ini masyarakat atau para pencari keadilan yang kurang mampu tidak perlu cemas lagi atau pun khawatir. Bagi masyarakat yang terjerat persoalan hukum bisa langsung konsultasi dengan para advokat dan Paralegal LBH PHH Sumbar

Menurut ketua Lembaga KPK Nusantara Sumbar, Romi Yufhendra mengatakan, "Kami senang, akhir nya pengacara kami menjadi Direktur LBH PHH Sumbar, Lembaga bantuan hukum ini di peruntukan bagi masyarakat yang tidak mampu", sebut Romi.

Pada masa sekarang, tidak mudah untuk menyewa seorang pengacara, untuk dapatkan jasanya klien atau masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Semoga saja dengan Adanya LBH PHH ini bisa membantu masyarakat miskin yang terzolimi dan terjerat masalah hukum, yang sebentar lagi juga akan dilantik menjadi ketua PARI (Persatuan Advokat Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Barat, tuturnya pada Sabtu,16-03-2019, waktu lalu.

Sementara itu Ketua Umum LBH PHH Bapak Subhan Adi Handoko, SH., MH Juga selaku Advokat mengatakan, "Lembaga ini untuk masyarakat kurang mampu dan Semoga LBH PHH Sumbar di bawah naungan ketua Fandra Arisandi Andika Putra, SH., SHEL bisa menjadi Lembaga penegak hukum yang adil", kata Handoko.

Dilain pihak, saat di hubungi awak media via phone 085364116xxx Bapak Fandra Arisandi Andika Putra, SH., SHEL yang sekarang berada di Jakarta Pusat, menyebutkan, "Alhamdulillah terimakasih banyak kepada Rekan-rekan LBH PHH Sumbar yang memberikan kepercayaan memimpin Lembaga Bantuan Hukum ini. Diteruskannya, "Saya akan bekarja keras terlebih bagi masyarakat kurang mampu yang terjerat masalah hukum", ungkapnya.

"Terima kasih juga kepada mentor dan guru saya Bapak Subhan Adi Handoko, SH., MH. yang memberikan masukan dan arahannya", tukuknya.

Terakhir disebutkan Fandra, "Saya juga selalu bersama Ketua DPD Lembaga KPK Nusantara Provinsi Sumbar untuk selalu mengawal dan memantau Pemerintah, kita semua ingin Pemerintah ini bersih dari semua kegiatan Korupsi, Pungli serta KKN, karena saya juga mengkagumi sosok Bapak Romi Yufhendra yang tegas dan disiplin dalam memimpin Lembaga KPK Nusantara di Sumbar ujar Advokat Kantor Hukum Chiba S Gueci Law Firm Jakarta ini", pungkasnya.

(Eno)

Islam Bukan Sekedar Spirit

Saturday, March 16, 2019 Opini

Sriyanti

Opini

Mitra Rakyat.com(Bandung)
Dikutip dari (Merdeka.com), pendakwah Yusuf Mansur (YM) menilai Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok yang memberikan harapan, sebagai kepala negara maupun pemimpin keluarga yang sukses.
Ustaz YM, sapaannya, bercerita kisah Nabi Musa bagaimana dalam Islam pemimpin harus menghadirkan harapan. Musa, saat terpojok dikejar tentara Firaun, tampil tegar dan memberikan harapan. Ustazd YM menilai Jokowi memiliki spirit kenabian yang layak ditiru. Dia juga mengajak masyarakat meneladani kebaikan pemimpin, tanpa terkecuali Jokowi.

Begitu juga di (Wartakota.Tribunnews.Com) Ustazd Yusuf Mansyur menceritakan hasil penelitian pribadinya bahwa ke-Islaman Presiden Joko Widodo yang selama ini diketahuinya adalah murni dari pribadi yang taat beragama, bukan pencitraan di ruang publik. Beliau juga menyampaikan bagaimana Pak Jokowi tetep menjaga shalat dan puasa senin-kamis di tengah kesibukannya.

Hal itu disampaikannya ketika berceramah dalam diskusi publik dan pembekalan relawan pemenangan 01 se-Jawa Barat di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu, 02 Maret 2019, waktu lalu.

Dalam pandangan Islam, ketika setiap manusia melakukan seluruh amal perbuatan termasuk didalamnya adalah beribadah tidak berdasarkan atas spirit saja.

Akan tetapi harus disertai dengan adanya Ruh, yang merupakan kesadaran manusia akan keterkaitan hubungannya dengan Allah SWT. Dengan kesadaran inilah manusia akan menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah SWT.

Jika saja para penguasa melakukan seluruh amal perbuatannya dengan diiringi kesadaran diatas, maka kejadian yang menyakitkan bagi umat Islam tidak akan terjadi seperti kriminalisasi al Liwa-ar Rayya yang merupakan panji Rasulullah SAW, persekusi terhadap pengemban dakwah yang menyerukan Syariat dan Khilafah dan tidak mengakui bahwa Khilafah Ajaran Islam.

Harus kita pahami, Islam bukanlah agama yang hanya mengatur perkara ibadah mahdoh saja, tetapi Islam adalah Ideologi yang berasal dari langit (Allah SWT) didalamnya terpancar seperangkat aturan yang sempurna dan menyeluruh yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

Termasuk pula didalamnya adalah aturan yang mengatur ranah Pemimpin dan Kepemimpinan, dalam ranah ini Islam telah menjadikan Rasulullah SAW dan para Sahabat setelahnya sebagai tauladan.

Faktanya, saat ini adakah gambaran dari tauladan tersebut? seperti halnya Rasulullah SAW dan para Sahabat ketika mengemban amanah sebagai pemimpin dengan menjalankan seluruh Hukum-hukum Allah SWT dengan penuh tanggung jawab.

Adalah sebuah kebatilan ketika Islam hanya diambil sekedar spirit, akhlak dan simbol saja.

Maka dari itu, agar mendapati pemimpin yang menauladani Rasulullah SAW, yang akan bisa menerapkan seluruh aturan Islam secara Kaffah maka sistem yang digunakan pun haruslah sistem yang diwariskan Rasulullah SAW pula yaitu Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah yang akan menjadi Rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a'lam bi ash shawwab

Penulis : Sriyanti

Ibu rumah tangga, pengemban dakwah tinggal di Bandung

Politisasi Istilah Kafir Dalam Agama

Saturday, March 16, 2019 Opini

Ine Wulansari

Opini

Mitra rakyat.com (Bandung)

Ini ungkapan yang menggambarkan betapa saat ini banyak upaya-upaya kaum Sepilis (Sekulerisme, Pluralisme, Liberakisme) untuk merusak Islam, "Orang-orang yang turut menyebarkan paham dalam masyarakat yang akan menegakkan kendornya rasa perjuangan, rasa jihad menegakkan cita Islam, bukan saja menjadi pelopor membawa ke jalan kafir, bahkan itulah pengkhianat-pengkhianat yang membawa nama Islam untuk menghancurkan kekuatan Islam".("Dari Hati Ke Hati", Hamka Pustaka Panjimas Jakarta. 2002. Jakarta).

Dan mengingatkan umat Islam khususnya para pemuda untuk menentang segala macam isme-isme (paham) baru yang diimpor dari Barat, dengan tujuan untuk menyebarkan rasa keragu-raguan atau melemahkan iman dalam Islam.

Kemudian seperti yang dilansir dalam Kompas.com beberapa waktu lalu, mengenai Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar padar Rabu-Jumat (27-01 Maret 2019).

Salah satunya mengangkat masalah status non muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata 'kafir' bagi non muslim di Indonesia. Kata 'kafir' menyakiti sebagian kelompok yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,ungkap wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar NU, KH Abdul Moqsith Ghazali. Jumat, 27 Februari 2019.

Tidak sejalan dengan hasil keputusan Munas NU, Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al-Khathtat yang mengatakan kecurigaannya akan keputusan untuk tidak menyebutkan WNI non muslim sebagai kafir sarat dengan motif politik. Khathtat berasumsi keputusan NU ini dilakukan untuk menarik simpati kaum non muslim menjelang pemilihan presiden 17 April 2019 yang akan datang. CNN.Nasional,Jakarta, Sabtu, 02 Maret 2019.

Sebutan kafir kepada non muslim disebut berkali-kali dalam Al-qur'an. Istilah ini murni digunakan Allah dalam firmanNya untuk membedakan kaum yang beriman dan kaum yang Ingkar.

"Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam" (TQS Al-Maidah ayat 17).

Selama berabad-abad penggunaan istilah kafir untuk orang-orang di luar Islam tidak pernah menimbulkan problem. Baik internal umat Islam sendiri maupun dikalangan eksternal di luar Islam.

Karena itu melarang penggunaan kata kafir untuk menyebut non muslim karena mengandung kekerasan teologis sangatlah tidak relevan, sangat tidak berdasar dan ahistoris. Kalaupun saat ini banyak tindakan kekerasan di dunia, bukan hanya kekerasan teologis, tetapi kekerasan psikis bahkan fisik.

Justru hal ini banyak dirasakan dan dialami kaum muslim sendiri. Kaum muslim dipojokkan dengan label radikal, intoleran, mengancam NKRI dan lain-lain hanya karena menolak pemimpin kafir. Dalam konteks global, yang banyak menjadi korban baik secara teologis, psikis maupun fisik adalah umat Islam yang diperlakukan semena-mena oleh kaum kafir.

Betapa hal ini membuat umat Islam khususnya merasakan keanehan yang luar biasa, semestinya istilah kafir yang sudah Allah sebutkan dalam Al-qur'an berabad-abad lalu diotak-atik sedemikian rupa oleh sekelompok orang yang merasa diri paling benar. Yang menyebut sebagai wakil umat dengan mudah menyebarkan isu dengan tujuan memecah belah umat.

Namun apa hendak dikata, memang tidak mudah hidup di masa rezim yang berkuasa saat ini. Yang memegang erat sistem kufur begitu sarat dengan semangat liberal sekularisme telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dan sudah tentu upaya-upaya kaum sepilis dalam merusak Islam serta memberikan kontaminasi melalui virus sekularisme yang menganggap bahwa agama hanya mengekang kecerdasan akal dan kebebasan berfikir manusia. Dan menolak sistem Islam dalam urusan dunia dan seluruh aspek kehidupan.

Begitu jelas sistem kufur yang dianut saat ini, demikian buruk dan hancur berkuasa ditengah umat, sudah saatnya beralih pada sistem Islam yang berasal dari Dzat Yang Maha Benar, yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan.

Sepanjang sejarah Islam, orang-orang kafir menikmati rasa aman yang luar biasa dalam hidup dimasa Daulah Khilafah Islam. Mereka tidak pernah sedikitpun mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan teologis sebagaimana yang diklaim oleh kalangan muslim liberal. Bahkan pada era kemunduran Islam, keagungan perlakuan khilafah terhadap kaum kafir tetap mengagumkan.

Dengan berkaca pada sejarah, bahwa pemerintah Islam yang dinamakan Daulah Khilafah Islamiyah sangat mengatur tatanan kehidupan, memberi rasa aman dan melindungi hak setiap warga negara baik muslim maupun kafir. Serta membebaskan masyarakat dari kekangan sistem kufur.

Tanpa khilafah umat Islam dijauhkan dari syariat dan menghilangkan nilai agama dari tubuh umat Islam. Oleh karena itu, hal ini tidak akan terjadi jika syariat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan secara sempurna dalam bingkai sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah yang mengikuti manhaj kenabian.

Penulis:

Ine Wulansari

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Tinggal di Bandung

Walikota Pada Hadiri Gebyar 5 Tahun d`Besto

Friday, March 15, 2019 Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)

Meningkatnya persaingan para pencari kerja saat ini perlu disikapi dengan membuka peluang lapangan pekerjaan melalui dunia usaha, seperti usaha ayam goreng d'Besto.

Wali Kota Padang Mahyeldi pada acara Gebyar 5 Tahun d'Besto Sumatera Barat di Axana Hotel, Kamis (14/03/2019), mengatakan, kehadiran d' Besto di Kota Padang dapat menambah nilai investasi ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Kota Padang.

"Hari ini kita sedang melaksanakan Padang Economic Conference 2019. Semua itu kita lakukan untuk meningkatkan investasi dan ekonomi kreatif", ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga berharap, kedepannya d' Besto bisa membuka cabang di seluruh kecamatan di Kota Padang. Sehingga angka pengangguran di Kota Padang juga berkurang.

Sementara itu, Komisaris Owner d' Besto, Evalinda Amir mengatakan, saat ini usaha yang dirintis sejak tahun 1994 telah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia dengan 2000 orang karyawan.

"Kami bertekad kedepan, agar d'Basto bisa membuka cabang lebih banyak lagi", jelasnya.

Ia mengaku, hingga saat ini d' Besto telah diterima oleh masyarakat sebagai ayam gireng siap saji yang emiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mampu bersaing dengan kuliner sejenis yang ada di Indonesia.

"Di Sumatera Barat kita memiliki 27 cabang dengan 200 orang karyawan. Kami berharap Pemerintah Kota Padang terus memberikan dukungan agar usaha ini lebih maju lagi", imbuhnya lagi.

Gebyar 5 Tahun d'Besto juga dihadiri Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi dan Kepala BPKA Andri Yulika. (th)

Mitra Rakyat

Label

Layout

Post Style

Technology

Latest Post