Mitra Rakyat

Mitra rakyat.com (Pasaman)


(Rahmad).

Mitra Rakyat.com (Pasaman) 

Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama mengatakan bahwa 10 program pokok PKK berhasil mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kelompok PKK, termasuk Dasawisma didalamnya dicap menjadi mitra terbaik pemerintah.

"Betul, 10 Program pokok PKK ini sudah terbukti mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera. Khususnya di Pasaman," katanya saat menghadiri penilaian Dasawisma Pelangi V, di Jorong Lungguk Batu, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol oleh tim penilai Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/2).

Penilaian dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Nevi Zuarina. Ketua TP PKK Kabupaten Pasaman, Mira Atos Pratama, sejumlah Kepala OPD terkait, Camat Bonjol Mayonis dan Walinagari Koto Kaciak, Zul Fahmi.

Atos mengatakan, bahwa PKK sudah terbukti menjadi mitra yang baik bagi pemerintah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya di daerah itu.

Ia berharap, Dasawisma Pelangi V di Jorong Lungguk Batu ini dapat menjadi yang terbaik dan membawa harum nama Kabupaten Pasaman ditingkat Sumatera Barat.

"Kalau tidak dapat nomor tiga atau dua, Dasawisma Pelangi ini harus menjadi nomor satu dalam penilaian Dasawisma tingkat Sumbar nanti," kata Atos Pratama disambut gelak tawa masyarakat yang hadir.

Ketua TP PKK Sumatera Barat, Nevi Zuairina, mengatakan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombaknya PKK. Para kader, kata dia, bekerja ikhlas. Mereka rela meski tanpa digaji.

"Jika tampil sebagai pemenang, kelompok Dasawisma ini akan mendapatkan reward dari pemerintah Provinsi Sumbar, berupa paket KRPL dari Dinas Pangan," katanya.

Ia mengatakan, bagi keluarga PKH di Jorong Lungguk Batu akan mendapatkan bantuan ayam petelor dari pemerintah. Untuk jumlah detilnya, kata dia, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

"Akan ada bantuan, jenis ayam arab dari pemerintah. Jumlahnya bisa 5 ekor sampai 10 ekor tiap rumah tangga," ujarnya.

Diakhir sambutanya, Nevi yang juga Caleg DPR RI dari PKS ini mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilu pada 17 April 2019 besok. Masyarakat, kata dia, harus aktif memberikan hak suaranya.

"Masyarakat harus ikut memilih. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu nantinya. Silahkan dipilih calon Presiden dan wapres, caleg DPR RI, DPD maupun caleg DPRD provinsi dan kabupaten yang menjadi pilihan bapak/ibu. Jangan golput," ajak Nevi. (Mad)

Bupati Pasaman H Yusuf Lubis Memberikan sambutan

Mitra Rakyat.com (Pasaman)






"Ada peningkatankan dalam hal tindak pidana narkotika dan judi. Jadi, semua elemen masyarakat harus bersatu untuk melawan narkoba dan judi di daerah ini," tukasnya.

Berbagai upaya, kata dia, terus dilakukan oleh pihak kejaksaan setempat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, baik narkotika maupun penyakit masyarakat. Termasuk menggelar penerangan hukum ke sekolah dan masyarakat.

"Kegiatan itu tidak akan ada artinya jika semua elemen masyarakat tidak mendukung upaya pemberantasan tersebut. Untuk yang mendukung, kami ucapkan terima kasih, sehingga penyalahgunaan narkoba dan judi bisa hilang dari bumi Pasaman," tukasnya.

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, mengapresiasi upaya penegak hukum dalam memberangus tindak pidana narkotika maupun judi di daerah itu.

"Saya Bupati Pasaman berasa terharu, bangga terhadap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kita, terhadap tindak pidana narkotika dan judi," katanya.

Dikatakan Bupati, kebanyakkan pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap di daerah itu merupakan orang luar. Mereka, kata dia, memasok narkotika jenis ganja dari wilayah Madina, Sumut.

"Pasaman, hanya menjadi wilayah perlintasan saja. Meskipun ada yang beredar, tapi jumlahnya sedikit. Dan, itu pun harus tetap kita berantas," imbuhnya. (Mad)

Mitra rakyat.com

1. Mensosialisasikan APBD Kabupaten Pasaman Tahun  2019  kepada masyarakat, 
2. Mendorong partisipasi aktif agar aspirasi masyarakat dapat teserap, 
3. Sebagai bentuk pertangungjawaban Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Fraksi Partai Demokrat yang telah diamanahkan menwakili wakil rakyat  di DPRD kab. Pasaman, 
4. Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD akan menyerap aspirasi masyarakat, yang dari aspirasi itulah dibuat pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan berbagai program dan kegiatan yang akan ditempatkan di masing-masing OPD Kabupaten Pasaman,
5. Melalui Reses Anggota DPRD kepada masyarakat, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diserap secara langsung, dan dapat dicarikan solusinya di dalam penganggaran daerah tahun berikutnya serta 
6. Dengan Reses, maka tugas pokok dan fungsi pelayanan Anggota DPRD kepada konstituennya (masyarakatnya) di setiap wilayah pemilihannya dapat terwujud dan diakomodir untuk program-program pembangunan, guna penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD tahun berikutnya. 

Mitra Rakyat.com (Padang)

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (11/2/2019).

Tujuan diadakan Bimtek tersebut adalah untuk menambah pengetahuan/pengayaan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Padang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Demikian disampaikan Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Setda Kota Padang, Malvi Hendri.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kepala BPBJ Setda Kota Padang, Yoga Nathasa Amin menjelaskan latar belakang pelaksanaan Bimtek tersebut, yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari segi jumlah maupun pemahaman aturan PBJ itu sendiri,  yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu Wali Kota Padang, Mahyeldi dalam arahannya mengatakan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menekankan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia.

"Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,  jumlah,  waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah", tuturnya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan adanya suatu peningkatan kualitas,  pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,  sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana komitmen kita bersama", tegasnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut (11-13 Februari 2019) menghadirkan narasumber dari Konsultan Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Padang.

Sedangkan peserta kegiatan berjumlah 60 orang  terdiri dari pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Padang.  (th)

Mitra Rakyat.com (Padang)