Mitra Rakyat

Mitra rakyat.com

1. Mensosialisasikan APBD Kabupaten Pasaman Tahun  2019  kepada masyarakat, 
2. Mendorong partisipasi aktif agar aspirasi masyarakat dapat teserap, 
3. Sebagai bentuk pertangungjawaban Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Fraksi Partai Demokrat yang telah diamanahkan menwakili wakil rakyat  di DPRD kab. Pasaman, 
4. Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD akan menyerap aspirasi masyarakat, yang dari aspirasi itulah dibuat pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan berbagai program dan kegiatan yang akan ditempatkan di masing-masing OPD Kabupaten Pasaman,
5. Melalui Reses Anggota DPRD kepada masyarakat, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diserap secara langsung, dan dapat dicarikan solusinya di dalam penganggaran daerah tahun berikutnya serta 
6. Dengan Reses, maka tugas pokok dan fungsi pelayanan Anggota DPRD kepada konstituennya (masyarakatnya) di setiap wilayah pemilihannya dapat terwujud dan diakomodir untuk program-program pembangunan, guna penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD tahun berikutnya. 

Mitra Rakyat.com (Padang)

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (11/2/2019).

Tujuan diadakan Bimtek tersebut adalah untuk menambah pengetahuan/pengayaan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemko Padang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Demikian disampaikan Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Setda Kota Padang, Malvi Hendri.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kepala BPBJ Setda Kota Padang, Yoga Nathasa Amin menjelaskan latar belakang pelaksanaan Bimtek tersebut, yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari segi jumlah maupun pemahaman aturan PBJ itu sendiri,  yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu Wali Kota Padang, Mahyeldi dalam arahannya mengatakan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menekankan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia.

"Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,  jumlah,  waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah", tuturnya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan adanya suatu peningkatan kualitas,  pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,  sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana komitmen kita bersama", tegasnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut (11-13 Februari 2019) menghadirkan narasumber dari Konsultan Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Padang.

Sedangkan peserta kegiatan berjumlah 60 orang  terdiri dari pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Padang.  (th)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota Padang bersama Denpomal II Teluk Bayur serta dinas perdagangan Kota Padang kembali merazia tempat hiburan malam pada Sabtu (9/2) 2018.

Tim gabungan Pemko Padang tersebut menyisir kawasan Pondok Kecamatan Padang Selatan,  Tim mulai bergerak sekira pukul 23.00 WIB. Dalam penyisiran tersebut Puluhan kafe serta tempat penjual minunam ber alkohol yang tidak mengantongi izin di periksa petugas.

Alhasil 12 Laki-laki serta 10 wanita yang tidak memiliki tanda pengenal ( KTP) berhasil di amankan. Tidak hanya itu pasukan penegak Perda Pemko Padang ini juga  menyita ribuan botol minuman ber Alkohol yang di jual tidak sesuai ketentuan.

Kasat Pol PP Kota Padang,   Al Amin yang baru saja dilantik mengatakan Bahwa Pemko Padang Komit untuk penegakan Perda  dalam rangka  amar makruf Nahi mungkar.

Setiap Kafe yang tidak memiliki izin akan kita tutup serta terkait penjual minuman ber Alkohol  yang tidak sesuai ketentuan tersebut akan kita tipiringkan, untuk selanjutnya ribuan botol minuman ber Al Kohol tersebut akan dimusnahkan.

Selanjutnya Kepada 22 orang yang berhasil kita amankan tersebut akan kota proses di Mako Satpol PP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ungkap Al Amin.
Sementara itu  kepada pemilik tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dihimbau agar segera mengurus izinya,  karena jika tidak mengantongi izin kafe-kafe tersebut akan kita tutup tegas Al Amin. (tb/vn)

Mitra Rakyat.com (padang)

Wali Kota Padang, Mahyeldi memberikan tausiyah usai shalat Subuh berjamaah di Mesjid Nurul Iman Aur Duri Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sabtu (9/2/2019).

Dalam tausiyahnya, Mahyeldi mengingatkan kepada jemaah untuk selalu meramaikan mesjid dan memelihara tatanan keluarga serta masyarakat.

"Jadikan mesjid sebagai sarana komunikasi sesama jemaah dan awasi generasi muda dari perbuatan yang akan merusak dirinya", tutur Mahyeldi.

"Ciptakan benteng yang kuat di setiap keluarga untuk menjauhkan ancaman yang merusak keluarga itu sendiri. Orang tua yang lengah, dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat itu sendiri", tuturnya lagi.


"Untuk itu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan, perbanyak membaca Al-Quran, jauhi larangan yang merusak tatanan dalam berkeluarga, serta teladani sifat Rasulullah", tegasnya.

"Dalam hal penguatan keluarga, Pemerintah kota Padang juga telah memiliki program 18-21, sebagai upaya menjauhkan ancaman yang akan merusak generasi muda itu sendiri dan menjauhkan mereka dari perbuatan tercela",  pungkasnya. (yz)

Mitra rakyat.com (Padang)
Akhirnya drg.Afridawari menjabat Kepala  BLUD Puskesmas(Kapus) Kelurahan Dadok Tunggul Hitam mengkonfrotir berita miring menyangkut dirinya tersandung dugaan telah lakukan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di puskesmas yang dipimpinnya.

Kapus membatah keras telah lakukan kegiatan yang melanggar hukum tersebut. Dikatakannya,"semua berita itu tidak benar, dan dia menduga itu adalah ulah oknum yang tidak senang atas ketegasan dalam kinerjanya", kata Afrida, Jumat(08/02/2019) kemarin diruangannya.

" dari tahun 2016 dia menjabat sebagai kepala, jangankan untuk lakukan tipikor, untuk biaya operasioan kegiatan(BKO) di puskesmas itu sang pimpinan selalu mecari cara agar terpenuhi, supaya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan sebagaimana seharusnya", katanya lagi.

Didampingi beberapa Staff, Afridawati menguraikan," mula dia menjabat kepala puskesmas hanya menempati gedung bekas kantor DKK yang bisa dikatakan minim perabotan, mulai dari perabot sampai dengan perlengkapan medis dengan seadanya,tutur afrida.

Bahkan, untuk mengisi perabotan seperti meja, kursi, dan yang lainnya, beberapa pegawai yang ada dipuskesmas rela sumbangkan perabot milik pribadi mereka, lanjutnya.

Menyangkut dana JKN yang konon katanya dipotong tanpa kejelasan itu, Afrida tidak menapiknya, sebab, itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama, demi kelancaran pelayanan untuk masyarakat, dan bukan tanpa kejelasan, ini sudah diketahui oleh dinas terkait, ungkapnya.

Saat tim dari Dinas Kesehatan(DKK) Kota Padang mendatangi puskesmas guna menyelidiki guna mengklarifikasi terkait berita tersebut, Afrida sempat berang, karena merasa telah difitnah tanpa ada bukti.

Terakhir dikatakannya," ini mungkin cobaan yang diberikan tuhan menuju kedewasaan sebagai seorang pimpinan, dan drg.Afridawati berharap kepada masyarakat agar tidak terpedaya dengan isu yang tidak ada dasarnya", pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas DKK Kota Padang terkait hal itu, Kadis via selulernya 081363474xxx mengatakan, "setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim DKK, apa yg diberitakan itu tidaklah benar, karena tim tidak menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan kepala puskesmas", kata Kadis terkait singkat pada Sabtu(09/02) tadi.


Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(Roel)