Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)

Pelantikan pejabat Eselon II, Esolon III dan IV,  dilingkungan Pemerintah Kota Padang,  Sebanyak 2 orang Pejabat Esolon 2 pindah tugas  yaitu dari Dinas Pariwisata dan  Dinas lingkungan hidup.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP
Melantik dua Pejabat, Medi Iswanda Sebagai Kepala BAPPEDA dan Al Amin Sebagai Kasat Pol. PP Kota Padang.
Medi Iswandi dari Danas Pariwisata pindah tugas menjadi Kepala BAPPEDA Kota Padang Menggantikan Hervan Bahar, telah memasuki masa pensiun, sedangkan Al  Amin sebagai kepala Satpol.PP Kota Padang.

Pelantikan ini, sekaligus melantik pejabat, eselon III dan IV , yang masih memegang jabatan yang sama, yaitu dilantik kembali dalam  memegang jabatan yang sedang di emban.

Hal itu, disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP pada saat memberikan kata sambutan, pada acara pelantikan pejabat, Rabu sore (6/2).

Mahyeldi katakan  pelantikan ini mengisi beberapa jabatan kosong dan juga pindah tugas dari satu OPD ke OPD lainnya di lingkungan Pemko Padang.

Dengan jujur Walikota menyampaikan sebagian dari pejabatnya ada yang meminta sebagai kepala OPD itu, inilah, kenapa dia diletakan dijabatan tersebut, sebab dijabatan itu berat dan bahkan minta pindah lagi, sebut Walikota.

Solidaritas bahagian sangat penting bagi para calon pemimpin, sebab tidak ada orang yang hebat, maka itu harus ada pertimbangan  dan dipertimbangkan disetiap kebijakan dan pertimbangan untuk ambil keputusan.

Mahyeldi juga katakan sudah 10 tahun berada di Kota Padang, maka itu, saya tahu banyak sedikit dan paham sekali, bagaimana kita dapat satukan visi dan misi membangun kota ini kedepannya bersama masyarakat.

"Jadi, mari kita tingkatkan Solidaritas antara pucuk pimpinan dengan  staf, sebaik mungkin, kesuksesan dapat diraih disebabkan toleransi di suatu instansi berjalan sesuai harapan, diera sekarang tidak orang yang hebat,yang hebat  bagaiman membina dan menjalin solidaritas dengan sesamanya dalan satu tujuan.

Kita pemimpin itu harus memiliki  sipat antara kelembutan dan tegas, tidak bisa keras apalagi sesuka hati pemimpin, tak bisa diterapkab bagi rakyat di Kota Padang, Walikota juga mengakui bahwa rakyat Kota Padang baik-baik semua, hal ini sering diucapkan  Walikota, walaupun ada warga melaporkan Walikotanya ke Polisi, ujar.

Pelantikan ini dihadiri, Herman Feri  Staf Ahli, Corri Saidan Kepala Inspektorat, Hendri Yulika Kepala DPKA, Suadi kepala Kominfo Kota Padang dan,  Habibul serta para pejabat lainnya, Eselon II, III dan IV. (tf).

Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 540 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Padang menerima SK pengangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang.
SK CPNS tersebut diserahkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah pada suatu upacara di Halaman Parkir Kantor Balai Kota Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Senin (4/2/19).
Dikesempatan itu Mahyeldi mengatakan, rekrutmen CPNS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping rekrutmen ASN, peningkatan kapasitas ASN yang saat ini tengah dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat).
“Kita menginginkan Kota Padang menjadi salah satu kota yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Tentu kita harus sama-sama berupaya dalam penyelenggaraan pemerintahan berkualitas yang didukung oleh SDM yang profesional,” terang Mahyeldi.
Dijelaskannya, untuk menjadikan ASN yang berkelas dunia/kelas internasional ada 4 hal yang harus dipenuhi diantaranya pertama harus bekerja dengan ikhlas, semua ASN di Kota Padang harus bekerja dengan ikhlas, kedua bekerja keras, bagaimana mengerahkan potensinya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang berurusan di Kota Padang. Ketiga bekerja cerdas dan ke empat bekerja tuntas, ASN Kota Padang harus mampu melaksanakan pekerjaan secara tuntas.
“Ke empat hal tersebut harus dimiliki dan diamalkan oleh ASN Pemko Padang, sehingga ASN Pemko Padang menjadi profesional, mampu bersaing dan berkelas dunia,” pungkas Mahyeldi.
Ditambahkan Mahyeldi lagi, untuk mewujudkan profesionalitas pemerintah sudah berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN sehingga benar-benar memiliki pengetahuan, etika dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan.
Disamping itu diperlukan integritas berupa komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Para CPNS Pemko Padang yang baru bergabung, kami harapkan untuk mampu menjadi pelayan masyarakat dan menghapus stigma pelayanan birokrasi yang buruk dan berbelit-belit. Karena pelayanan kita tentunya harus memenuhi harapan masyarakat,” imbuh Mahyeldi.
Sementara itu Kepala BKPSDM Habibul Fuadi menyampaikan, bahwa Senin (4/2) ini telah hadir 540 CPNS yang akan bergabung dan terbagi di berbagai SKPD di lingkup Pemko Padang.
Sebagaimana terdiri dari formasi Guru sebanyak 330 orang, Kesehatan 97 orang, Tenaga Teknis Infrastruktur 87 0rang, Guru Katergori 2 sebanyak 2 orang, Teknis Disabilitas 6 orang dan Jalur Cumlaude 18 orang.
“Dari 540 yang lolos CPNS tersebut 2 orang mengundurkan diri dan akan diganti berdasarkan perengkingan oleh PANSELNAS,” tutur Habibul. (th).

Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 30 orang pejabat pengawas atau struktural eselon IV di lingkup Pemko Padang, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XXVI Tahun 2019 yang dimulai 4 Februari dan berakhir 21 Mei mendatang.
Diklatpim ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang Besi, Senin (4/2).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin serta Widyaiswara yang berwenang mendidik, mengajar dan melatih selama proses Diklatpim berlangsung.
Didi menyampaikan, atas nama Pemko Padang menyambut baik pelaksanaan Diklatpim tersebut dan berterima kasih kepada jajaran BPSDM Sumbar yang telah memfasilitasi sekaligus menyediakan tempat penyelenggaraan diklat.

Seperti diketahui, Diklatpim IV kali ini menggunakan pola baru yang mengacu kepada Peraturan Kepala LAN No.20 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Perka LAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV.
“Perbedaan mendasar dalam penerapan Diklatpim IV ini yaitu, peserta dituntut untuk lebih inovatif dan harus mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dengan dituntut menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Sehingga diharapkan memberikan hasil yang signifikan bagi perubahan dalam jabatan yang diembannya.

"Untuk itu diharapkan setelah mengikuti diklat kita tidak saja memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja sebagai pemimpin perubahan di SKPD dan unit kerja masing-masing,” tukasnya.

Mengingat pentingnya Diklatpim Asisten Administrasi itu pun mengimbau peserta diklat untuk serius mengikuti semua tahapan dalam Diklatpim. Sehingga pejabat bersangkutan bisa memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selanjutnya menunjukkan kinerja baik dan perubahan positif di instansi masing-masing.

“Diklatpim ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mari kita serius mengikutinya dari awal hingga akhir,” ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan, ia mengiformasikan bahwa Diklatpim ini juga berpengaruh terhadap jabatan yang diemban masing-masing peserta.

“Mengingat pentingnya Diklatpim ini, seperti biasa bagi yang tidak lulus Diklatpim mungkin terpaksa melepas jabatannya,” kata Didi Aryadi.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang melalui Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Elfi Herawati menyebutkan, maksud dan tujuan Diklatpim IV ini adalah untuk membentuk kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan bagi pejabat eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di lingkup SKPD dan unit kerja masing-masing.

“Saat ini hanya diikuti sebanyak 30 orang, dimana masih terdapat 318 orang lagi pejabat struktural eselon IV yang masih belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV,” sebutnya.
Dia menerangkan, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV tersebut dilaksanakan dengan metode fasilitasi antara BKPSDM Kota Padang dengan BPSPDM Sumbar.

Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur antara lain ada tenaga pengajar yang meliputi Widyaiswara, para pakar, praktisi dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan. Selanjutnya mentor sebagai atasan langsung bagi peserta dan ‘coach’ sebagai tenaga pembimbing dari Widyaiswara.

“Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap membangun kompetensi (breakthrough I) dan tahap laboratorium kepemimpinan (breakthrough II). Jadi lebih kurang 94 hari peserta Diklatpim IV ini akan ditempa, kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses,” cetusnya. (dv)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Semenjak tahun 2015 Pemerintah Kota Padang sudah memprogramkan, dan telah menganggarkan untuk menghadirkan Kota Padang menjadi Kota penghapal Al,Quraan. berdirinya rumah tahfiz di kota padang maka diharapakan kepada Baznas menjadi peran penting dengan adanya rumah tahfiz dalam rangka untuk pengutan kearah yang lebih tentang penghapal Al,Quran.

Sehingga dukungan untuk menghadirkan guru penghapal Al,Quran, melalui Kesra telah dianggarkan sebanyak Rp12 milyar untuk insentif kepada guru pengajar Al,Quran di Kota Padang.hal ini dkatakan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansarullah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Tahfiz Al,Quran Utsman Padang di Perumahan Villa Sentosa Tabiang Banda Gadang Kecamatan Nanggalo bersama kepala dinas Pariwisata dan Budaya Medi Iswandi kepala Dinas DPKPP Yenni Yuliza Kabag Kesra Jamalus dan Camat Nanggalo Tedi Antonius.minggu 3/2/2019.

Kehadiran yayasan Usmani Padang dapat meningkatkan kualitas guru penghapal Al,Quran. ini adalah bagian untuk kerjasma kedepan. semangkin banyak guru penghapal Al,Quran di kota Padang semakin menggairahkan masyarakat dan generasi muda kota Padang penghapal Al,Quran.tutur Mahyeldi.

Makanya harus dilakukan pengutan penguatan penghapal Al,Quran itu.
disamping itu dengan program padang menghapal Al,Quran menjadi bahagian memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan. makanya pemerintah kota Padang mengambil kebijakan pada tahun 2014 hapal 3 Jus Al,Quran tamat SD pilih SLTP Negeri dimana saja dikota Padang dan hapal 4 Jus SLTP pilih SLTA Negeri ujar Mahyeldi.

Makanya murid SD dikota Padang telah banyak hapiz Al,Quran 3 Juz dan 4 Jus karena kebijikan Pemrintah Kota Padang.dengan hapalan Quran bisa masuk perguruan tinggi di kota Padang ini jelas Mahyeldi lagi.

Sehingga kedepan para siswa sekolah di Kota Padang penghapal Al,Quran inilah yang menjadi harapan pemerintah Kota Padang.disamping itu pemerintah kota Padang membuat program sangat erat kaitannya. pilsapah Minangkabau adat basandi sarak, sarak basandi kita Bullah.artinya tidak ada satupun yang bisa melarang untuk program penghapal Al,Quran ini.karena keharipan lokal dan sudah menjadi budaya masyrakat Ranah Minang. dan sudah melekat keseharianya,sehingga Al,Quran itu menjadi bagian pokok utama dalam kehidupan umat Islam.

Mahyeldi mengatakan pendidikan Al,Quran beriontasi dan mengawinkan serta mensinergikan tiga komponen yaitu cerdas spiritual,cerda imusional,dan cerdas intelektual artinya tiga komponen ini adalah,alim ulama,Ninik mamak,Budaya. menjadi personal di Kota Padang makanya dihadirkan dalam prodak pendidikan bagi generasi muda yang seutuhnya. terang Mahyeldi.(th)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Edi Hasyimi mengatakan, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi semua pihak dalam kesiapsagaan menghadapi bencana. Termasuk meningkatkan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.

" Itulah poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia", ujar Edi saat mengikuti Rakornas Penanggulangan Kebencanaan BNPB dengan seluruh BPBD se-Indonesia untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia, di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, (02/02/ 2019).

Lebih lanjut Edi mengatakan, menurut Presiden Jokowi, hal yang harus dilakukan daerah terkait kebencanaan adalah membuat rancangan pembangunan dilandaskan aspek pengurangan risiko bencana, melibatkan ahli dan pakar kebencanaan dalam mengkaji potensi bencana, gerak cepat Gubernur sebagai komandan satuan tugas darurat penanganan bencana dengan batuan Pangdam dan Kapolda, membangun dan merawat sistem peringatan dini, edukasi mitigasi bencana dan simulasi kebencanaan.

"Apa yang diungkapkan Presiden tersebut telah kita tuangkan dalam program Padang Cerdas Bencana, tinggal bagaimana meningkatkan dan melaksanakannya secara terus menerus", tutur Edi.
Ditambahkannya, untuk mensukseskan program Padang Cerdas Bencana sebagai bentuk program mitigasi bencana, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi di tingkat kelurahan yang melibatkan Kelompok Siaga Bencana, Pusdalops, relawan kebencanaan dalam rangka edukasi masyarakat melalui kegiatan Keluarga Cerdas Bencana.

"Sasaran yang ingin kita raih adalah bagaimana setiap individu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan membantu orang terdekatnya saat terjadi bencana dimanapun ia berada", imbuhnya lagi. (th)

Rombongan tapal batas menuju lokasi

Pasaman, Mitra Rakyat.com

1. Tanah Padang Data tidak ada yang diperjualbelikan
2. Kalau ada masyarakat yang ingin berkebun/manggarap tanah harus memberi tahu atau izin dari Dt. Sinaro dan Dt. Basa
3. Mengenai Batas Ulayat tidak ada karena Nagari Jambak dan Nagari Tanjuang Beringin adalah berkeluarga yang ada cuma batas pemerintahan, batas cuma ditentukan untuk digarap sebelah barat jalan setapak adalah Nagari Tanjuang Beringin dan Sebelah Timur Jalan adalah Nagari Jambak.
4. Tanah yang tidak ada digarap atau sudah digarap kembali ke Niniak Mamak dan yang masih digarap dipersilahkan dilanjutkan.
5. Untuk tanah yang di dekat air atau ulu air tidak boleh diganggu atau digarap karena air merupakan keperluan bersama.
6. Seandainya ada warga masyarakat yang sudah menggarap tanah di wilayah ulayat nagari lain dipersilahkan digarap namun tidak boleh menambah tanah garapan tersebut seperti masyarakat Nagari Jambak a.n Joni di wilayah Nagari Tanjuang Beringin.
7. Disekitar lokasi yang akan dibuka jalan tersebut rencananya akan dibuat lokasi perkemahan.