Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 30 orang pejabat pengawas atau struktural eselon IV di lingkup Pemko Padang, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XXVI Tahun 2019 yang dimulai 4 Februari dan berakhir 21 Mei mendatang.
Diklatpim ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang Besi, Senin (4/2).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin serta Widyaiswara yang berwenang mendidik, mengajar dan melatih selama proses Diklatpim berlangsung.
Didi menyampaikan, atas nama Pemko Padang menyambut baik pelaksanaan Diklatpim tersebut dan berterima kasih kepada jajaran BPSDM Sumbar yang telah memfasilitasi sekaligus menyediakan tempat penyelenggaraan diklat.

Seperti diketahui, Diklatpim IV kali ini menggunakan pola baru yang mengacu kepada Peraturan Kepala LAN No.20 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Perka LAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV.
“Perbedaan mendasar dalam penerapan Diklatpim IV ini yaitu, peserta dituntut untuk lebih inovatif dan harus mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dengan dituntut menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Sehingga diharapkan memberikan hasil yang signifikan bagi perubahan dalam jabatan yang diembannya.

"Untuk itu diharapkan setelah mengikuti diklat kita tidak saja memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja sebagai pemimpin perubahan di SKPD dan unit kerja masing-masing,” tukasnya.

Mengingat pentingnya Diklatpim Asisten Administrasi itu pun mengimbau peserta diklat untuk serius mengikuti semua tahapan dalam Diklatpim. Sehingga pejabat bersangkutan bisa memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selanjutnya menunjukkan kinerja baik dan perubahan positif di instansi masing-masing.

“Diklatpim ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mari kita serius mengikutinya dari awal hingga akhir,” ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan, ia mengiformasikan bahwa Diklatpim ini juga berpengaruh terhadap jabatan yang diemban masing-masing peserta.

“Mengingat pentingnya Diklatpim ini, seperti biasa bagi yang tidak lulus Diklatpim mungkin terpaksa melepas jabatannya,” kata Didi Aryadi.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang melalui Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Elfi Herawati menyebutkan, maksud dan tujuan Diklatpim IV ini adalah untuk membentuk kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan bagi pejabat eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di lingkup SKPD dan unit kerja masing-masing.

“Saat ini hanya diikuti sebanyak 30 orang, dimana masih terdapat 318 orang lagi pejabat struktural eselon IV yang masih belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV,” sebutnya.
Dia menerangkan, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV tersebut dilaksanakan dengan metode fasilitasi antara BKPSDM Kota Padang dengan BPSPDM Sumbar.

Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur antara lain ada tenaga pengajar yang meliputi Widyaiswara, para pakar, praktisi dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan. Selanjutnya mentor sebagai atasan langsung bagi peserta dan ‘coach’ sebagai tenaga pembimbing dari Widyaiswara.

“Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap membangun kompetensi (breakthrough I) dan tahap laboratorium kepemimpinan (breakthrough II). Jadi lebih kurang 94 hari peserta Diklatpim IV ini akan ditempa, kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses,” cetusnya. (dv)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Semenjak tahun 2015 Pemerintah Kota Padang sudah memprogramkan, dan telah menganggarkan untuk menghadirkan Kota Padang menjadi Kota penghapal Al,Quraan. berdirinya rumah tahfiz di kota padang maka diharapakan kepada Baznas menjadi peran penting dengan adanya rumah tahfiz dalam rangka untuk pengutan kearah yang lebih tentang penghapal Al,Quran.

Sehingga dukungan untuk menghadirkan guru penghapal Al,Quran, melalui Kesra telah dianggarkan sebanyak Rp12 milyar untuk insentif kepada guru pengajar Al,Quran di Kota Padang.hal ini dkatakan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansarullah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Tahfiz Al,Quran Utsman Padang di Perumahan Villa Sentosa Tabiang Banda Gadang Kecamatan Nanggalo bersama kepala dinas Pariwisata dan Budaya Medi Iswandi kepala Dinas DPKPP Yenni Yuliza Kabag Kesra Jamalus dan Camat Nanggalo Tedi Antonius.minggu 3/2/2019.

Kehadiran yayasan Usmani Padang dapat meningkatkan kualitas guru penghapal Al,Quran. ini adalah bagian untuk kerjasma kedepan. semangkin banyak guru penghapal Al,Quran di kota Padang semakin menggairahkan masyarakat dan generasi muda kota Padang penghapal Al,Quran.tutur Mahyeldi.

Makanya harus dilakukan pengutan penguatan penghapal Al,Quran itu.
disamping itu dengan program padang menghapal Al,Quran menjadi bahagian memiliki hubungan yang kuat dengan pendidikan. makanya pemerintah kota Padang mengambil kebijakan pada tahun 2014 hapal 3 Jus Al,Quran tamat SD pilih SLTP Negeri dimana saja dikota Padang dan hapal 4 Jus SLTP pilih SLTA Negeri ujar Mahyeldi.

Makanya murid SD dikota Padang telah banyak hapiz Al,Quran 3 Juz dan 4 Jus karena kebijikan Pemrintah Kota Padang.dengan hapalan Quran bisa masuk perguruan tinggi di kota Padang ini jelas Mahyeldi lagi.

Sehingga kedepan para siswa sekolah di Kota Padang penghapal Al,Quran inilah yang menjadi harapan pemerintah Kota Padang.disamping itu pemerintah kota Padang membuat program sangat erat kaitannya. pilsapah Minangkabau adat basandi sarak, sarak basandi kita Bullah.artinya tidak ada satupun yang bisa melarang untuk program penghapal Al,Quran ini.karena keharipan lokal dan sudah menjadi budaya masyrakat Ranah Minang. dan sudah melekat keseharianya,sehingga Al,Quran itu menjadi bagian pokok utama dalam kehidupan umat Islam.

Mahyeldi mengatakan pendidikan Al,Quran beriontasi dan mengawinkan serta mensinergikan tiga komponen yaitu cerdas spiritual,cerda imusional,dan cerdas intelektual artinya tiga komponen ini adalah,alim ulama,Ninik mamak,Budaya. menjadi personal di Kota Padang makanya dihadirkan dalam prodak pendidikan bagi generasi muda yang seutuhnya. terang Mahyeldi.(th)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Edi Hasyimi mengatakan, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi semua pihak dalam kesiapsagaan menghadapi bencana. Termasuk meningkatkan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.

" Itulah poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia", ujar Edi saat mengikuti Rakornas Penanggulangan Kebencanaan BNPB dengan seluruh BPBD se-Indonesia untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia, di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, (02/02/ 2019).

Lebih lanjut Edi mengatakan, menurut Presiden Jokowi, hal yang harus dilakukan daerah terkait kebencanaan adalah membuat rancangan pembangunan dilandaskan aspek pengurangan risiko bencana, melibatkan ahli dan pakar kebencanaan dalam mengkaji potensi bencana, gerak cepat Gubernur sebagai komandan satuan tugas darurat penanganan bencana dengan batuan Pangdam dan Kapolda, membangun dan merawat sistem peringatan dini, edukasi mitigasi bencana dan simulasi kebencanaan.

"Apa yang diungkapkan Presiden tersebut telah kita tuangkan dalam program Padang Cerdas Bencana, tinggal bagaimana meningkatkan dan melaksanakannya secara terus menerus", tutur Edi.
Ditambahkannya, untuk mensukseskan program Padang Cerdas Bencana sebagai bentuk program mitigasi bencana, diperlukan penguatan koordinasi dan konsolidasi di tingkat kelurahan yang melibatkan Kelompok Siaga Bencana, Pusdalops, relawan kebencanaan dalam rangka edukasi masyarakat melalui kegiatan Keluarga Cerdas Bencana.

"Sasaran yang ingin kita raih adalah bagaimana setiap individu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan membantu orang terdekatnya saat terjadi bencana dimanapun ia berada", imbuhnya lagi. (th)

Rombongan tapal batas menuju lokasi

Pasaman, Mitra Rakyat.com

1. Tanah Padang Data tidak ada yang diperjualbelikan
2. Kalau ada masyarakat yang ingin berkebun/manggarap tanah harus memberi tahu atau izin dari Dt. Sinaro dan Dt. Basa
3. Mengenai Batas Ulayat tidak ada karena Nagari Jambak dan Nagari Tanjuang Beringin adalah berkeluarga yang ada cuma batas pemerintahan, batas cuma ditentukan untuk digarap sebelah barat jalan setapak adalah Nagari Tanjuang Beringin dan Sebelah Timur Jalan adalah Nagari Jambak.
4. Tanah yang tidak ada digarap atau sudah digarap kembali ke Niniak Mamak dan yang masih digarap dipersilahkan dilanjutkan.
5. Untuk tanah yang di dekat air atau ulu air tidak boleh diganggu atau digarap karena air merupakan keperluan bersama.
6. Seandainya ada warga masyarakat yang sudah menggarap tanah di wilayah ulayat nagari lain dipersilahkan digarap namun tidak boleh menambah tanah garapan tersebut seperti masyarakat Nagari Jambak a.n Joni di wilayah Nagari Tanjuang Beringin.
7. Disekitar lokasi yang akan dibuka jalan tersebut rencananya akan dibuat lokasi perkemahan.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah melepas rombongan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Jalan A.Yani No.11 Padang, Sabtu (2/2/19).
Dilepasnya rombongan BKMT Kota Padang tersebut dalam rangka memenuhi undangan BKMT pusat untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta.

“Semoga program-program dan kegiatan-kegiatan Rakernas dapat menyentuh program untuk memberikan perhatian kepada generasi muda dan perhatian kepada keluarga,” ujar Mahyeldi.
Dikatakan Mahyeldi, saat ini generasi muda kita berada dalam ancaman yang sangat serius, kita lihat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) 70% isinya adalah generasi muda yang disebabkan oleh kejahatan Narkoba disamping kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu perhatian terhadap generasi muda dan keluarga harus lebih serius lagi dilakukan.

“Orang hanya konsen kepada bencana alam tapi mereka lupa dengan bencana sosial seperti LGBT yang jumlahnya begitu banyak, memang sangat susah untuk mengidentifikasi keberadaan mereka,”terang Mahyeldi.

Selanjutnya Mahyeldi berharap kepada Ibuk-Ibuk BKMT Kota Padang untuk memberikan perhatian yang lebih serius dengan mengawasi dan mendidik anak-anak dan cucu kita karena hal itu merupakan kesalahan dalam mendidik dan memberikan perhatian.
“Itu makanya saya berharap kepada Ibuk-Ibuk BKMT Kota Padang supaya berikan perhatian kepada anak-anak generasi muda kita yang perlu bimbingan, kalau keluarga sudah rusak berarti hancurlah bangsa ini,” pungkas Mahyeldi.

Kemudian Mahyeldi mengucapkan selamat jalan kepada rombongan BKMT untuk mengikuti kegiatan Rakernas dan Wisata Dakwah, mudah-mudahan perjalanan Ibuk-Ibuk aman dan lancar.
“Mohon maaf sekiranya di tempat ini penerimaannnya kurang berkenan di hati Ibuk-Ibuk rombongan BKMT Kota Padang,” imbuh Mahyeldi.

Di akhir kesempatan Mahyeldi memberikan bantuan berupa uang tunai yang langsung diterima oleh pimpinan rombongan perjalanan Amidah Irfanda Khaidir.
Sementara itu Koordinator BKMT Kota Padang Hj. Amidah Irfanda Khaidir menyampaikan, tujuan rombongan BKMT ini ke Jakarta dalam rangka HUT BKMT pusat Ke-38 yang jatuh pada tanggal 5 Februari dan sekaligus Rakernas.

Rombongan yang berangkat lebih kurang 25 orang yang terdiri dari perwakilan Majelis Taklim Kecamatan yang ada di Kota Padang,
Kami bersama rombongan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang yang telah bersedia menerima kami di Palanta Rumah Dinas ini dan sekaligus melepas keberangkatan rombongan kami dengan melakukan perjalanan darat.

“Semoga rombongan kami selamat dalam perjalanan dan BKMT Kota Padang akan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang,” tutur Amidah.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang berupaya mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (Anak Aia). Rencananya sampah yang sudah menumpuk di lahan seluas 16 hektar itu akan difilter sesuai kandungannya untuk dimanfaatkan lagi sebagai kompos dan bahan daur ulang lainnya.
Hal itu, disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat pertemuan dengan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Edward Abdurrahman.

Dalam pertemuan ini juga hadir Herman Feri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Al Amin serta beberapa pejabat satker Kementerian PUPR. Pertemuan berlangsung di ruang rapat DLH Kota Padang, Balai Baru, Jumat (1/2/2019).
Menurut Mahyeldi, sampah Kota Padang yang setiap harinya mencapai 641 ton, nantinya bisa dimanfaatkan kembali sehingga timbulan sampah di TPA tidak terus membesar. Untuk itu Pemko Padang membutuhkan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah yang memadai.
"Kita butuh sarana prasarana yang memadai untuk pengolahan sampah. Sampah perlu difilter lebih dulu, dan diteliti kandungan kimianya supaya bisa dimanfaatkan," kata Mahyeldi.
Dikatakan, bukti serius Pemko Padang dalam pengelolaam sampah, di samping bukti lingkungan bersih ditunjukkan dengan prestasi meraih piala Adipura. Prestasi itu telah diraih dua tahun berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018.

"Di tahun ini kita berturut - turut meraih Adipura. Penghargaan ini diharapkan selaras dengan kesadaran masyarakat untuk kepedulian lingkungan dan berdampak terhadap kualitas kebersihan dan kesehatan masyarakat," kata Mahyeldi.
Adapun permasalahan pengelolaan sampah Kota Padang yang dihadapi saat ini yaitu kekurangan sarana prasarana. Diantaranya kebutuhan dump truk sebanyak 50 unit, baru ada 35 unit. Kebutuhan truk armroll 54 unit baru ada 38 unit. Kebutuhan kontainer sampah 213 unit, baru ada 132. Kendaraan roda empat (pick up triper) baru da 10 unit sedangkan kebutuhan 18 unit. Kebutuhan becak motor (betor) 39 unit yang ada baru 33. Kebutuhan bank sampah 104 yang dimiliki saat ini 17 unit. Bulldozer dan excavator dibutuhkan masing-masing 8 unit, baru ada masing-maaing 1 unit serta beberapa sarana prasarana lainnya.

"Kekurangan dari kebutuhan sarana pengelolaan sampah ini kita berupaya memenuhinya. Saat ini kita meminta melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR," ujar Mahyeldi.
Sementara itu Kepala DLH, Al Amin mengatakan, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah sambil terus menumbuhkan kesadaran masyarakat mewujudkan kota bersih diluncurkan pula beberapa inovasi. Inovasi tersebut berupa pengendalian penggunan kantong plastik, raun asyik bayar pakai sampah plastik, sedekah sampah plastik dan peluncuran kapal pengumpul sampah.
"Beberapa inovasi kita luncurkan untuk pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkn kota yang bersih," bebernya.

Di samping itu, Al Amin menyebut, kebutuhan SDM pengelolaan sampah saat ini juga masih kurang. Dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa dan sampah yang dihasilkan 641 ton perhari, DLH membutuhkan 300 orang petugas angkutan sedangkan saat ini baru 225 orang. Penyapu jalan dibutuhkan 375 orang baru ada saat ini 228 orang, petugas operasional TPA dibutuhkan 50 orang uang ada naru 25, dan petugas kebersihan kelurahan dan kecamatan ssbanyak 500 orang, saat ini baru ada 300 orang. "Hal ini yang akan terus dibenahi agar pengelolaan sampah lebih maksimal," tukasnya.