Mitra Rakyat

Proyek pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Tarbiyyah yang belokasi di kota Padang, diduga molor akibatkan kontraktor dikenakan denda. Sebelumnya, Boy selaku pelaksana lapangan dari PT.Bintang Milenium Perkasa (BMP), saat dikonfirmasi mitrarakyat.com terkait dugaan tersebut mengatakan," Untuk hal Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) nya terbit tanggal 29 Maret 2018, tapi karena perubahan pondasi,disebabkan wilayah Sumbar yang rawan gempa,maka kita baru dapat melaksanakan nya pada tanggal 17 Juli 2018, setelah kunjungan dan persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen Rumah susun, dan kontrak kita selama 240 hari", kata Boy, pada Kamis(17/01/2018) kemarin via whatshappnya 081264628xxx.

Baca juga 

Sementara dilain pihak, Alzari selaku konsultan management kontruksi(MK) dari PT.Widya Graha Asana (WGA) mengatakan bahwa kegiatan yang dikerjakan PT.BMP terlambat dan saat ini dalam masa denda. Dan semenjak dari tanggal 31 Desember 2018 kemarin PT.WGA tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK pada proyek pembangunan Ponpes Tarbiyaah tersebut, karena, kontraknya sudah habis.

"kontrak nya sebagai pengawas sudah habis sejak  tanggal 31 Desember 2018, dan sekarang kontraktor bekerja masuk masa denda" jelas Alzari via telponnya 08126721xxx, Jumat(18/01)tadi.

Mengacu pada keterangan Alzari selaku konsultan MK dari kegiatan tersebut bahwa," pekerjaan pembangunan ponpes terlambat, buktinya, PT.BMP saat ini membayar denda kepada negara, kata Afdal, Mahasiswa Teknik Sipil disalah satu universitas tersohor dikota ini, pada hari yang sama dikampusnya.

Proyek APBN milik Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat ber nomor kontrak 02/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III/2018 dengan nilai Rp 6.001.002.000,- yang dikerjakan PT.BMP selama 240 hari, menurutnya, dikerjakan tanpa pengawasan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang.

Sebab, terhitung dari tanggal SPMK dikeluarkan 29 Maret 2018, kontraktor terlambat selama 90 hari kalender.

Ironisnya lanjut Afdal, Boy saat dikonfirmasi terkait keterlambatan itu seolah tidak mau mengakui keterlambatan tersebut, malah berusaha mengelak dengan mengatakan," pekerjaan terhitung dimulai pada tanggal 17 Juli 2018, sebabnya, ada perubahan pondasi, karena daerah Sumbar rawan gempa, dan itupun atas persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen" tukuk Afadal seraya menirukannya.

Secara logika dan menurut ilmu sipil yang dituntutnya, lanjut Afdal,"setiap proyek biasanya dikerjakan setelah adanya perencanaan yang matang, baik dari kondisi daerah sekalipun, pasti sebelumnya sudah ada survei lapangan terlebih dahulu,oleh kontraktor ataupun konsultan perencana", tukasnya.

Jadi, apa yang dikatakan Boy tersebut tidak masuk akal sehatnya, kalau memang persetujuan dari Dirjen, kenapa kontraktor mesti bayar denda kepada negara, pungkas Afdal.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu tanggapan dari PPK dan Kasatker terkait hal tersebut.

(roel)

Dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, merupakan dukungan nyata dari pemerintah dalam peningkatan peran konsultan Indonesia.

Ini bentuk keistimewaan yang didapat dengan adanya proyek strategis nasional agar juga dirasakan oleh konsultan di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardjo pernah mengatakan, "dengan adanya peraturan menteri tersebut merupakan langkah efisiensi tenaga ahli konsultan tersertifikasi, dengan diarahkannya kontrak kerja proyek dengan sistem lump sum,kata Nugroho.

“Jadi dengan adanya peraturan menteri itu, satu tenaga ahli boleh menangani tiga proyek lump sum sekaligus. Jadi kalau bisa di lump sum kan saja semua proyek agar ada efisiensi disitu,” tutur Nugroho.(dikutip dari Bisnis.com).

Dari pernyataan Ketua  Inkido tersebut, diserap bahwa satu Konsultan MK dapat tangani tiga proyek Lump sum sekaligus, bagaiman kalau enam lamp sum, apakah tidak langgar aturan dan konsultan dapat laksanakan tugasnya secara efisien?.

Inilah yang terjadi di Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat, satu konsultan Management Kontruksi (MK) tangani enam proyek sekaligus dengan lokasi yang berbeda-beda.

PT. Widya Graha Asana (WGA) menghendel enam pembangunan rumah susun (Rusun) milik dinas terkait, dari enam yang dikerjakan tercatat dua proyek rusun diduga bermasalah secara administrasi dan aturan.

Misalnya, proyek pembangunan rusunawa untuk ASN dengan nilai Rp 6.968.160.000, yang dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama. Pada kegiatan itu diduga bangunan dikerjakan tanpa kantongi IMB sebagai legalitas bangunan, juga pekerja tidak dilengkapi alat pelindung saat bekerja.

Namun, meskipun begitu, konsultan MK salah satu tugasnya "Menyusun program keselamatan kerja, termasuk pengadaan fasilitas keselamatan dan keadaan darurat, merupakan kewajiban dari kontraktor. Dalam hal ini, konsultan MK mempunyai tugas me-review kelengkapan program dan penyediaan fasilitas keselamtan yang diperlukan. Konsultan MK juga memantau apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan sesungguhnya.

Akan tetapi, pada kegiatan ini PT.WGA disinyalir tidak laksanakan tugasnya dengan baik, sebab, terpantau beberapa waktu lalu pekerja saat bekerja tidak dilengkapi dengan alat pengaman tanpa ada tindakan tegas dari konsultan MK.

Hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan Ponpes Tarbiyyah yang dikerjakan PT.Bintang Milenium Perkasa, dari awal pekerjaan selain tidak adanya IMB, juga diduga para pekerja saat melakukan kegiatan tidak dibekali alat keamanan K3 nya.

Bahkan, pekerjaan tersebut menurut pengakuan Alzari selaku pelaksana lapangan dari PT.WGA, hanya ikut mengawasi sampai tanggal 31 Desember 2018, sementara pekerjaan sampai saat ini masih berjalan.

Saat dikonfirmasikan kepada Alzari, via whatshappnya 08126721xxxn, Jumat (18/01/2019) mengatakan, " untuk SMK3 ada, emang udah mendekati ujung tahun pada banyak yang tidak pakai alat K3nya, jelasnya terkait SMK3 dalam proyek tersebut.

Menyangkut keterlambatan pada proyek pembanguangan Ponpes Tarbiyyah itu, Alzari mengatakan," saya tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK disitu, kontrak pengawas sudah habis pada  tanggal 31 desember 2018 waktu lalu, saat ini kontraktor dimasa denda karena keterlambatannya", terang Alzari.


"Secara legalitas kita tidak ada melanggar dalam mengawasi enam proyek rusun tersebut dengan  satu kontrak dan kita tidak melanggar aturan yang berlaku dinegara ini" pungkasnya.

Bagaimana tanggapan pengamat dan ahli kontruksi terkait hal tersebut, sampai berita ini diterbitkan pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.

(roel)

Proyek Kementerian PUPR Dirjend Cipta Karya, kuat dugaan bermasalah yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Sebab, proyek yang menelan APBN senilai Rp7,5 miliyar, berlokasi Jorong Laban,  Nagari Padang Alai, Padang Pariaman, akhir tahun anggaran 2018, disinyalir progresnya masih  jauh dari yang semestinya.

Bukan hanya masalah pembebasan lahan yang jadi penyebab keterlambatan kegiatan. Disinyalir proyek yang dimenangkan  PT Arta kemudian disubkan kepada PT TAM, juga menjadi kendala utama. Parahnya, PT. TAM juga mensubkan lagi kepada warga pribumi, akibat pekerjaan banyak tangan itu sekarang proyek itu terkatung-katung dalam penyelesainya.

Dikutip dari media investigasi saat penulusurannya yang didampingi,  Bram Pratama, dari Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Gepak, beberapa hari lalu kelokasi pekerjaan proyek pipa dimaksud, banyak lahan yang belum terjangkau oleh pekerjaan pipa melalui pekerjaan bawah tangan.
Kemudian pembebasan  lahan disinyalir masih banyak yang belum  terselesaikan, kata Nov selaku Pemimpin Redaksi(Pempred) dari media Investigasi tersebut, Kamis (17/01/2018).

"Faktanya, dari  270 pipa yang akan dipasang, baru 100 batang terpasangkan" kata Bram. Selanjutnya Bram menambahkan,"tidak ada tanda-tanda keterlambatan pekerjaan, akan digenjot oleh warga supaya dapat mencapai progres pekerjaan yang diharapkan oleh warga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaannya", tukas Bram.

Menurut Bram,"meski Menteri Keuangan berikan tambahan waktu kerja 60 hari plus 40 dari, proyek ini mustahil akan selesai dalam jangka waktu tersebut. Ia yakin, bakal terjadi putus kontrak antara owner dengan kontraktor, dan berujung diblacklistnya perusahaan itu, tandasnya.

Apa yang dikatakan Bram Pratama, bukan tanpa alasan, sebab dalam kondisi waktu yang mepet atau singkat dan sengketa lahan masih berjalan.

"Wajar saja, proyek menghabisksn anggaran APBN senila Rp7.5 M, berakhir pemutusan kontrak dan blacklist," imbuhnya.

Mirisnya kata Bram Pratama, pekerjaan dilapangan yang dikerjakan warga setempat dan diyakininya kurang memahami teknis proyek pipa, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

Terbukti, untuk sambungan pipa saja menggunakan las, sehingga, ketahanan pipa yang tergantung tersebut diragukan kekuatannya. Dan menurutnya, kalau diinjak secara tidak sengaja atau diduduki sambungan yang hanya menggunakan las tersebut, dijaminnya pipa dikerjakan akan rusak.

"Pipa yang teknisnya digantung, seharusnya menggunakan sambungan atau Plane sehingga mempunyai kekuatan, bukan dilas begitu saja. Diduganya,bukan hanya mark up sambungan, las yang digunakan untuk menyambung pipa juga diragukan kualitas ketahanannya, diprediksinya tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama" tukuk Bram.

Problem lain dalam proyek pipa tersebut, lanjutnya," untuk pekerjaan pipa besi 200 mm atau 8 ini, tidak memakai ben dan plane. Sementara, tekanan air sangat tinggi menurut dugaanya sangat kuat.



"Resikonya pipa akan mudah patah, karena tidak kuat menahan beban air," kata Ega, lanjut mengatakan, pekerjaan juga melebihi masa kontrak.

Dilain pihak, Kepala Unit, Padang Alai, PDAM Padang Pariaman, Hendri, saat dikonfirmasikan, terkait keterlambatan pekerjaan dan terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis, mengaku tak mengetahui sama sekali. Alasannya, selama ini tak ada koordinasi dan tak ada hubungan kerja dengan proyek tersebut.

"Proyek tersebut, baru menjadi tanggungjawab kita setelah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selanjtnya, oleh Pemkab diserahkan ke PDAM Padang Pariaman, baru diserahkan ke Unit Padang Alai," kata Hendri via Hpnya, Kamis (17/01/2019) kepada Nov sebagai Pemred dan juga Wartwan Utama itu.

Diteruskan Nov," Senada  dikatakannya, Sulung Kepala Litbang, PDAM.Padang Pariaman, saat dikonfirmasikan.via hpnya, pada hari yang sama, mengatakan, "masalah teknis pekerjaan, itu tanggungjawab PAM Strategis Pusat. Sementara pihaknya, hanya menyediakan lahan. Selanjutnya "Namun, saat serahterima nanti, terbukti pekerjaan tak sesuai spesifikasi teknis, akan kita tolak," tegasnya.

Lain lagi apa yang disampaikan. Mukhlis, pelaksana lapangan PT PAM subkon PT. Arta. Sebagai pengawas lapangan, ia mengaku tidak serta merta dan tahu menahu terkait persoalan yang terjadi pada pekerjaan proyek pipa ini.

"Saya tidak tahu menahu masalah teknis maupun keterlambatan pekerjaan. Saya hanya bertugas mengawasi pekerjaan," katanya sembari menyebutkan, sekarang sedang sibuk dilokasi pekerjaan dan tak bisa diganggu.

Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.


(roel)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Si Merah Pinang. Begitulah sebutan bagi pasukan kebersihan Kota Padang. Dengan rasa haru dan bangga, mereka menyambut kedatangan Piala Adipura yang dibawa Wali Kota Padang Mahyeldi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan di pelataran parkir RTH Imam Bonjol, Selasa (15/01/2019).

Kedatangan Piala Adipura di Kota Padang juga disambut Dandim 0312 Padang, Kapolresta Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang beserta unsur Forkopimda lainnya, Sekretaris Daerah Kota Padang, Pimpinan SKPD dan ASN Pemko Padang. Piala Adipura diarak keliling Kota Padang sebagai bukti nyata partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.


“Prestasi yang kita raih ini berkat kerjasama seluruh pihak tanpa terkecuali. Termasuk tenaga kebersihan Kota Padang. Dan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mencintai lingkungan”, ujar Wali Kota Mahyeldi saat acara penyerahan Piala Adipura ke masyarakat Kota Padang di RTH Imam Bonjol.

Lebih lanjut dijelaskan, pengelolaan kebersihan lingkungan harus di mulai dari rumah tangga. Produksi sampah dari rumah tangga harus dikurangi, sehingga tumpukan sampah di TPS dan TPA juga berkurang.

“Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terimakasih, Pemko Padang akan memberikan bonus kepada seluruh tenaga kebersihan yang ada di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi.


Dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, mengatakan, Piala Adipura merupakan kebanggaan warga Kota Padang. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan dukungan terhadap tenaga kebersihan Kota Padang yang merupakan pejuang Adipura.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. DPRD Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada kita semua untuk Kota Padang yang lebih bersih lagi”, tambah Wahyu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, mengungkapkan, Piala Adipura yang diraih Kota Padang telah melalui penilaian yang cukup ketat dan variatif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang tahun 2018.

Komponen penilaian Adipura meliputi beberapa aspek, diantaranya; Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berhubungan dengan penimpbunan sampah dan pengelolaan limbah, kondisi pasar, terminal, jalan, sungai, taman, sekolah, rumah sakit, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta aspek sosial ekonomi lainnya.

“Kepedulian kita terhadap lingkungan juga telah didukung dengan Perwako Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik, dan Perwako Nomor 44 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”, ungkap Al Amin.



Ditambahkannya, dengan adanya Jakstrada (Kebjikan dan Strategi Daerah) ini, selain Piala Adipura, Kota Padang juga meraih Penghargaan atas Kinerja Pengurangan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Serta, mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari KLHK tersebut. (th)

Mitra Rakya.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan dukungannya atas upaya pengecekan buku-buku yang berbau ajaran komunis oleh aparat gabungan dari Kodim 0312 Padang, Polresta Padang, Kejaksaan Negeri Padang, Kesbangpol dan Satpol PP Kota Padang pada 8 Januari lalu di salah satu toko buku di kawasan Pondok, Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Padang.

“Apapun yang berbau ajaran komunis di Kota Padang harus kita waspadai. Mari kita kompak. Masyarakat, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan pemerintah untuk mengantisipasi ajaran komunis di Kota Padang”, ungkap Mahyeldi, Selasa (15/01/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, temuan buku-buku ajaran komunis tersebut harus diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dan diberikan sangsi sesuai hukum yang berlaku. “Temuan ini harus disikapi. Apakah peredaran dan perdagangan buku ini melanggar peraturan atau tidak”, ujar Mahyeldi.

Sebagaimana diketahui, pengecekan buku-buku berbau komunis di salah satu toko buku di Jalan Hos Cokroaminoto beberapa waktu lalu oleh aparat gabungan berdasarkan atas informasi dari masyarakat.

Dari hasil pengecekan, ditemukan enam judul buku berbau komunis, yaitu; Anak - Anak Revolusi, Gestapu 65 PKI, Jasmerah, Wiji Tukul, Mengincar Bung Besar (Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno), dan Kronik 65. Temuan buku ini telah diamankan, dan akan di selidiki lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.