Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com (Padang)

Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kerjasama yang diberikan AKBP Kobul Syahrin Ritonga selaku Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Padang dalam memberantas segala bentuk pungli di Kota Padang selama ini.

"Atas nama Pemko Padang khususnya yang tergabung dalam Tim Satgas Saber Pungli, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pak Kobul yang begitu banyak selama ini memberikan motivasi berkaitan program dan kegiatan dalam menggerakkan organisasi Satgas Saber Pungli pada tahun  2018. Kemudian termasuk juga menyiapkan program dan rencana kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Padang untuk tahun 2019,” ungkap Inspektur Kota Padang Corri Saidan yang juga selaku Wakil Ketua I Satgas Saber Pungli Kota Padang dalam acara perpisahan Wakapolresta Padang AKBP Kobul Syahrin Ritonga yang promosi jabatan sebagai Wadirpolairud Polda Jawa Timur di Aula Tuah Sakato, Polresta Padang, Senin (7/1/2019).


Corri pun mengungkapkan, atas kerja keras jajaran Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang sejauh ini memberikan hasil dan dampak yang signifikan. Salah satunya dengan diraihnya penghargaan sebagai Satgas Saber Pungli terbaik di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat dari Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat.

"Penghargaan ini dikarenakan Satgas Saber Pungli Kota Padang cukup banyak melakukan penindakan terhadap pelaku pungli baik di sekolah, tempat wisata dan tempat sasaran lainnya. Kemudian juga berkat sosialisasi yang masiv kepada berbagai kelompok masyarakat di Kota Padang".

‘'Semua ini berkat koordinasi yang baik, dan terutama sekali motivasi dan arahan yang selalu diberikan pak Kobul selaku Ketua Tim Satgas Saber Pungli kepada tim sejauh ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Corri pun menyampaikan bahwa Inspektorat Kota Padang ke depan akan terus berupaya menyiapkan program-program kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat terkait keberadaan Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang.

“Kami berharap, pasca ditinggal pak Kobul keberlanjutan program kegiatan saber pungli di Padang tetap berjalan dengan baik dan kalau bisa lebih meningkat lagi tentunya,” tukas dia.

Sementara itu AKBP Kobul Syahrin Ritonga menyampaikan harapan agar kekompakan dan sinergi yang terjalin begitu baik di Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang dapat dipertahankan tentunya. Dimana di tim ini terdiri dari berbagai unsur dan lembaga antara lain TNI, Polri, Pemko, Kejari serta lainnya.

“Alhamdulillah, beberapa kegiatan mulai dari sosialisasi, pencegahan dan penindakan terkait saber pungli sudah kita laksanakan secara maksimal dan juga memiliki tren positif sejauh ini. Semoga siapa yang menggantikan saya dapat melanjutkannya dengan baik,” tukuknya mengakhiri.

Dalam acara perpisahan tersebut, dihadiri Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan beserta seluruh jajaran, jajaran Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang serta lainnya.

Mitra Rakyat.com (Padang)


Wajah kawasan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang semakin menawan setelah dibenahi dengan menghabiskan Rp25 milyar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, pedistrian drainase, taman serta sarana pendukung lainnya. Hasil pembenahan yang dilakukan sejak pertengahan 2018 lalu itu diserahterimakan secara resmi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR  kepada Pemerintah Kota Padang, Sabtu (5/1/2019) di kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani.

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, pembenahan kawasan Batang Arau yang didanai APBN murni melalui Ditjen Cipta Karya merupakan bukti kepercayaan pusat terhadap keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan pariwisata serta mitigasi bencana. Hal ini agar terus ditindaklanjuti dengan menjaga kawasan ini supaya tetap tertata dan terpelihara semua sarananya.

"Pembenahan kawasan Batang Arau masih akan dilanjutkan pada 2019 nanti. Pemko Padang kembali mendapat support APBN sebesar Rp18 milyar guna penuntasan pedistrian dan drainase Batang Arau di Kelurahan Seberang Palinggam," jelas Mahyeldi.


Wali Kota Mahyeldi berharap, OPD terkait bisa bersinergi dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di Batang Arau tersebut. Peran camat dan lurah juga sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga mendorong terbentuknya komunitas-komunitas peduli lingkungan dan peduli pariwisata serta memberdayakan masyarakat untuk pengembangan ekonomi.

"Diharapkan semua OPD terlibat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan ini, termasuk camat dan lurah agar mendorong masyarakat bersama komunitas-komunitas yang ada untuk pengembangan ekonomi warga," ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Padang Yenni Yuliza menyebutkan, disamping telah dialokasikan sebesar Rp 18 milyar dari APBN untuk tahap lanjutan pada 2019 ini, pihaknya kembali mengajukan sebesar Rp50 milyar berupa Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dana ini direncanakan untuk pembangunan vertical housing (rumah susun) untuk warga dan melengkapi sarana dan prasarana lainnya yang masih sangat diperlukan di kawasan itu.

"Untuk penanganan kawasan kumuh Batang Arau yang juga destinasi wisata sekaligus kawasan rawan bencana, maka kami mengusung tema mitigasi dan destinasi dalam pengembangannya. Disamping Rp18 milyar  yang sudah masuk APBN, kami mengajukan Rp50 milyar lagi untuk membangun vertikal housing dan jalur evakuasi guna mitgasi bencana," tukasnya.


Pada kesempatan ini, hadir dari Satker Kementerian PUPR wilayah Sumbar yaitu Kepala Satker Randal Cipta Karya, Syafrianti dan Kepala Satker Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Zulherman, para Assiten Daerah Kota Padang, Direksi PDAM Padang serta sejumlah pimpinan OPD tdi lingkungan Pemko Padang.

Proyek pembangunan IPAL program Sanimas IDB, senilai Rp 425.000.000,- yang berlokasi diKelurahan Dadok Tunggul Hitam,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang menuai masalah dan lewati batas waktu pekerjaan.

Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Saiyo Sakato, kuat dugaan berkolaborasi dengan pihak dinas dalam selewengan dana bantuan Loan Islamic Divelopmen Bank (IDB) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Baca berita sebelumnya

Disinyalir, keterlambatan pekerjaan gara-gara sikap otoriter Ketua LKM yang bekerja diluar fungsinya. Secara fungsional, LKM tidak memiliki wewenang dalam mengelola dana proyek, LKM hanya sebatas mengkoordinir KSM dalam pelaksanaannya, kata Fahmi, Minggu (30/12/2018) waktu lalu dirumahnya.

Namun, hal itu tidak jadi acuan Armen selaku Ketua dari LKM Saiyo Sakato, malah Armen yang notabenenya seorang oknum TNI aktif bertindak seenaknya dalam proyek tersebut, tambahnya.

Fahmi saat ini merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh Armen dalam mencari keuntungan pribadi, disebutkannya," sesaat dalam pencairaan dana, Fahmi hanya secara simbolis menerimanya diBank disaksikan Bendahara KSM (Dewi), kemudian selanjutnya diminta kembali oleh Armen dengan alasan biar dia(Armen) yang mengelolanya", jelasnya.

Parahnya, setiap pencairan Armen selalu lakukan pemotongan paling rendah 10 juta, dengan dalih sebagai pegangan, apabila dibutuhkan hubungi dia (Armen) lagi, tuturnya.

Hingga saat ini, dana yang sudah dipegang Armen sekitar Rp 43 juta, anehnya, Armen ikut membelanjakan uang bantuan ini dengan ikut mengirim laporan uang keluar kepada Bendahara KSM yang menurutnya banyak laporan fiktif, tukasnya.

Terlepas dari itu, Armen juga ikut berperan aktif dalam pengadaan material besi dan pipa, mirisnya, besi yang diadakan Armen tidak SNI, jelas ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan untuk harga nya jauh dari harga plafon yang ada di Rencana anggaran Belanja(RAB), tambahnya.

Menurut pengakuan Fahmi, anggaran yang sudah dihabiskan dalam proyek ini sekitar Rp 320.037.000,dengan rincian sebagai berikut,
Tahap I  Rp 30.014.000, dipotong LKM 10.014.000, Tahap II Rp Rp 30.023.000, dipotong LKM 10.023.000, Tahap III Rp 23.000.000, tidak diserahkan kepada KSM, Tahap IV Rp 57 juta lebih, dipotong 10.000.000, Tahap V Rp 65.000.000, tidak diserahkan kepada KSM dengan alasan untuk pembayaran pipa, Tahap VI 40.000.000, setor ke KSM 15.000.000, Tahap VII Rp 40.000.000, dipotong LKM 10.000.000, terkahir Tahap VIII 35.000.000, diserahkan ke KSM 10.000.000, rincinya.

Dibanding dengan progres pekerjaan, uang yang dihabiskan tidak sesuai kondisi bangunan saat ini, yang disinyalir belum mencapai 75 persen.

Dalam proyek milik negara, penggunaan material khususnya besi diharuskan memakai yang SNI. Sebab ini menyangkut ketahanan struktur bangunan, cakap Fahmi.

Pantauan mitrarakyat.com terkait pekerjaan IPAL tersebut, pada hari yang sama, dari 190 batang besi yang digunakan, 100 batang tidak SNI,sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Fahmi selaku ketua KSM.

Saat dikonfirmasi kepada Armen, dia mengakui uang yang dipotong itu diserahkannya kembali kepada Dewi selaku Bendahara KSM Sepakat, pada Senin (31/12/2018)waktu lalu disalah satu rumah warga.

" uang itu tidak saya potong, tapi saya simpan, apabila ada kebutuhan untuk pembelian material, kan bisa diminta kepada saya, dan sisa uang itupun sudah saya serahkan kepada bendahara", jelas Armen.

Dilain pihak, Dewi selaku Bendahara KSM, sampai berita ini diterbitkan belum memberi jawaban konfirmasi media meskipun sudah dibacanya, via whatshaap 081254087xxx.


Sampai berita ini diturunkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Roel)

Mitra Rakyat.com (Padang)


Peningkatan kompetensi individual dengan menanamkan keimanan sejak dini adalah untuk mewujudkan manusia yang menjauhi kemungkaran. Sedangkan kemungkaran merupakan sifat syaitan yang tidak pantas dimiliki manusia.

Hal itu isi kutipan khutbah Mahyeldi Ansharullah saat menjadi khatib salat jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (4/1/2019).

"Jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena akan mendekatkan kita pada kemungkaran. Syaitan bertujuan menggiring orang beriman dari cahaya pada kegelapan," kata Mahyeldi.

Walikota Padang itu sangat menekankan umat muslim memiliki monoloyalitas, tidak bersikap mendua terhadap selain Allah. Sebab, sikap mendua adalah kemusyrikan yang tidak diampuni.

"Kita harus memiliki monoloyalitas, jangan mendua terhadap selain Allah. Itu kemusyrikan. Dosa yang tidak diampunkan," tegas Mahyeldi.

Dai yang juga pemimpin Kota Padang ini mengingatkan jamaah, hanya iblis dan teman-temannya yang menolak ketika diperintahkan sujud. Penolakan iblis itu berlaku sepanjang zaman karena Allah menangguhkan hukumannya.

"Selama itu pula iblis dan teman-temannya akan terus menggoda orang beriman untuk menjadi pengikutnya berbuat mungkar kepada Allah," ulasnya.

Kesempatan khutbah kali ini, bertepatan dengan sehari sebelum Mahyeldi akan melaksanakan ibadah umrah. Besok (Sabtu, 5/1/2019) Mahyeldi akan berangkat ke tanah suci bersama keluarga.


Politisi PKS itu memohon doa dan restu dari masyarakat yang dipimpinnya agar pelaksanaan ibadahnya lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangun Kota Padang yang on the track, terutama di tahun politik, memerlukan sinergitas, harmonisasi dan komunikasi intens seluruh pihak. Termasuk keterlibatan aktif seluruh masyarakat.

“Tidak ada yang susah untuk dilakukan. Semua rintangan bisa diselesaikan, asalkan kita mau untuk saling menguatkan. Dengan satu niat, menghadirkan suasana kondusif di tahun politik”, ujar Mahyeldi saat acara Coffee Morning bersama anggota DPRD Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, KPU dan Panwaslu Kota Padang, Kepala SKPD Kota Padang, BUMD, Ormas dan OKP di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan, Kamis (03/01/2019). 


Lebih lanjut dijelaskan, suksesi pelaksanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar serentak pada 17 April mendatang harus mengedepankan jaminan partisipasi masyarakat. Serta, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Potensi-potensi yang bisa memecah belah persatuan harus diamankan sedini mungkin. Seperti penggunaan isu SARA, Hoax, Money Politics, Teror, dan sebagainya. Untuk itu, Panwaslu harus maksimal dalam menegakkan aturan”, ujar Mahyeldi.

“Dan bagi ASN Pemko Padang, agar tetap professional, menjaga integritas, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, mengatakan, coffee morning yang diadakan DPRD Kota Padang sebagai ajang silaturrahmi dengan Pemko Padang, Forkopimda dan perwakilan masyarakat dari Ormas dan OKP untuk melahirkan gagasan dan ide yang cemerlang dalam memecahkan segala persoalan untuk memacu pertumbuhan pembangunan Kota Padang di tahun 2019.

“Tidak hanya di forum resmi dan rapat-rapat formal, melalui coffe morning ini kita juga membicarakan kesuksesan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kota Padang. Termasuk merancang perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi”, imbuh Elly.   


Ditambahkannya, mensukseskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres merupakan tanggungjawab bersama, termasuk kontribusi DPRD Kota Padang untuk menghadirkan Pileg dan Pilpres yang aman, tertib dan badunsanak. “Untuk itu, mari kita bersama-sama menghadirkan Kota Padang yang lebih baik lagi”, ujar Elly.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Pada hari pertama masuk kerja di awal 2009, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan wejangan bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di Balaikota Lama, Jalan M. Yamin, Rabu (2/1/2019). Wejangan tersebut terkait peningkatan kinerja dan kehati-hatian pegawai dalam pengelolaan keuangan negara serta pentingnya karyawan memperhatikan kesehatan.

"Di awal 2019 ini, kita memulai lembaran baru untuk melaksanakan tugas-tugas. Agar kinerja ke depan bisa lebih maksimal maka kesehatan diri juga perlu diperhatikan," kata Mahyeldi saat memimpin apel pagi di Balaikota Lama yang ditempati Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Inspektorat.


Walikota Padang yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asnel menekankan, peningkatan kinerja sangat perlu, namun kesehatan pegawai juga sangat penting. Untuk itu semua pegawai harus pandai-pandai menjaga kesehatan di sela beban kerja yang berat. Sebab, tiga OPD yang berkantor di Balaikota Lama memiliki beban kerja yang sangat berat menjelang tutup buku akhir tahun.

"Saya tahu betul beban kerja tiga OPD berkantor disini punya beban tugas yang berat, terlebih menjelang akhir tahun. Tidak jarang pegawainya lembur dan pulang menjelang tengah malam. Untuk itu kesehatan harus diperhatikan juga. Harus pandai menyiasati waktu-waktu istirahat," ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi juga mengingatkan tiga OPD yang semuanya saling berkaitan dalam pendapatan, pengelolaan dan pengawasan tersebut untuk selalu berhati-hati dan melaksanakan tugas sesuai aturan. Jangan sampai kelalaian dalam masalah keuangan menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum.


"Kita semua perlu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena bisa berujung ke ranah hukum," tukas Mahyeldi.

Selanjutnya, Walikota Padang yang kembali terpilih dalam pilkada serentak 2018 lalu itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal pula. Hal itu mengantarkan Kota Padang mendapatkan penghargaan, baik nasional maupun tingkat provinsi.

"Tahun 2018 Kota Padang mendapatkan 22 penghargaan, baik nasional maupun provinsi. ini merupakan buah kerja maksimal semua OPD,"tukasnya.

Usai apel, Walikota didampingi pimpinan OPD melakukan inspeksi ke beberapa ruangan karyawan. Kali ini tidak ditemukan, pegawai yang tidak masuk kerja pasca libur akhir tahun. Terdapat empat orang pegawai yang tidak masuk dari tiga SKPD tersebut dengan keterangan sakit dan diketahui pimpinan OPD.

dalam kesempatan itu, seorang staf Inspektorat mendapat apresiasi karena menunjukkan kinerja yang bagus. Pegawai bernama Mona Wahyuni tersebut tidak pernah mengambil cuti, bahkan selalu menyelesaikan tugas-tugasnya sekalipun di hari libur. Mona diberi piagam penghargaan atas dedikasinya tersebut.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan mengatakan, dalam apel pagi bersama Walikota Padang tersebut juga dilaksanakan penyampaian ikrar budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Ikrar budaya kerja tersebut berkaitan dengan kemitraan, empati, profesional, integritas dan inovasi.

"Berikrar budaya kerja ini diharapkan dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja inspektorat sendiri sebagai pembina dan pengawas maupun bagi OPD di lingkungan Pemko Padang," ujar Corri.

Corri menambahkan, ikrar budaya kerja diharapkan mampu memacu kinerja pada 2019 sehingga bisa sukses mewujudkan visi misi kepala derah sesuai yang diamanatkan RPJMD.

Selain Kepala Inspektorat, pimpinan OPD yang hadir yaitu Kepala Bapenda Alfiadi dan Kepala BPKA Andri Yulika.