Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com (Padang)


Peningkatan kompetensi individual dengan menanamkan keimanan sejak dini adalah untuk mewujudkan manusia yang menjauhi kemungkaran. Sedangkan kemungkaran merupakan sifat syaitan yang tidak pantas dimiliki manusia.

Hal itu isi kutipan khutbah Mahyeldi Ansharullah saat menjadi khatib salat jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (4/1/2019).

"Jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena akan mendekatkan kita pada kemungkaran. Syaitan bertujuan menggiring orang beriman dari cahaya pada kegelapan," kata Mahyeldi.

Walikota Padang itu sangat menekankan umat muslim memiliki monoloyalitas, tidak bersikap mendua terhadap selain Allah. Sebab, sikap mendua adalah kemusyrikan yang tidak diampuni.

"Kita harus memiliki monoloyalitas, jangan mendua terhadap selain Allah. Itu kemusyrikan. Dosa yang tidak diampunkan," tegas Mahyeldi.

Dai yang juga pemimpin Kota Padang ini mengingatkan jamaah, hanya iblis dan teman-temannya yang menolak ketika diperintahkan sujud. Penolakan iblis itu berlaku sepanjang zaman karena Allah menangguhkan hukumannya.

"Selama itu pula iblis dan teman-temannya akan terus menggoda orang beriman untuk menjadi pengikutnya berbuat mungkar kepada Allah," ulasnya.

Kesempatan khutbah kali ini, bertepatan dengan sehari sebelum Mahyeldi akan melaksanakan ibadah umrah. Besok (Sabtu, 5/1/2019) Mahyeldi akan berangkat ke tanah suci bersama keluarga.


Politisi PKS itu memohon doa dan restu dari masyarakat yang dipimpinnya agar pelaksanaan ibadahnya lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangun Kota Padang yang on the track, terutama di tahun politik, memerlukan sinergitas, harmonisasi dan komunikasi intens seluruh pihak. Termasuk keterlibatan aktif seluruh masyarakat.

“Tidak ada yang susah untuk dilakukan. Semua rintangan bisa diselesaikan, asalkan kita mau untuk saling menguatkan. Dengan satu niat, menghadirkan suasana kondusif di tahun politik”, ujar Mahyeldi saat acara Coffee Morning bersama anggota DPRD Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, KPU dan Panwaslu Kota Padang, Kepala SKPD Kota Padang, BUMD, Ormas dan OKP di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan, Kamis (03/01/2019). 


Lebih lanjut dijelaskan, suksesi pelaksanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar serentak pada 17 April mendatang harus mengedepankan jaminan partisipasi masyarakat. Serta, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Potensi-potensi yang bisa memecah belah persatuan harus diamankan sedini mungkin. Seperti penggunaan isu SARA, Hoax, Money Politics, Teror, dan sebagainya. Untuk itu, Panwaslu harus maksimal dalam menegakkan aturan”, ujar Mahyeldi.

“Dan bagi ASN Pemko Padang, agar tetap professional, menjaga integritas, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, mengatakan, coffee morning yang diadakan DPRD Kota Padang sebagai ajang silaturrahmi dengan Pemko Padang, Forkopimda dan perwakilan masyarakat dari Ormas dan OKP untuk melahirkan gagasan dan ide yang cemerlang dalam memecahkan segala persoalan untuk memacu pertumbuhan pembangunan Kota Padang di tahun 2019.

“Tidak hanya di forum resmi dan rapat-rapat formal, melalui coffe morning ini kita juga membicarakan kesuksesan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kota Padang. Termasuk merancang perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi”, imbuh Elly.   


Ditambahkannya, mensukseskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres merupakan tanggungjawab bersama, termasuk kontribusi DPRD Kota Padang untuk menghadirkan Pileg dan Pilpres yang aman, tertib dan badunsanak. “Untuk itu, mari kita bersama-sama menghadirkan Kota Padang yang lebih baik lagi”, ujar Elly.

Mitra Rakyat.com (Padang)

Pada hari pertama masuk kerja di awal 2009, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan wejangan bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di Balaikota Lama, Jalan M. Yamin, Rabu (2/1/2019). Wejangan tersebut terkait peningkatan kinerja dan kehati-hatian pegawai dalam pengelolaan keuangan negara serta pentingnya karyawan memperhatikan kesehatan.

"Di awal 2019 ini, kita memulai lembaran baru untuk melaksanakan tugas-tugas. Agar kinerja ke depan bisa lebih maksimal maka kesehatan diri juga perlu diperhatikan," kata Mahyeldi saat memimpin apel pagi di Balaikota Lama yang ditempati Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Inspektorat.


Walikota Padang yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asnel menekankan, peningkatan kinerja sangat perlu, namun kesehatan pegawai juga sangat penting. Untuk itu semua pegawai harus pandai-pandai menjaga kesehatan di sela beban kerja yang berat. Sebab, tiga OPD yang berkantor di Balaikota Lama memiliki beban kerja yang sangat berat menjelang tutup buku akhir tahun.

"Saya tahu betul beban kerja tiga OPD berkantor disini punya beban tugas yang berat, terlebih menjelang akhir tahun. Tidak jarang pegawainya lembur dan pulang menjelang tengah malam. Untuk itu kesehatan harus diperhatikan juga. Harus pandai menyiasati waktu-waktu istirahat," ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi juga mengingatkan tiga OPD yang semuanya saling berkaitan dalam pendapatan, pengelolaan dan pengawasan tersebut untuk selalu berhati-hati dan melaksanakan tugas sesuai aturan. Jangan sampai kelalaian dalam masalah keuangan menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum.


"Kita semua perlu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena bisa berujung ke ranah hukum," tukas Mahyeldi.

Selanjutnya, Walikota Padang yang kembali terpilih dalam pilkada serentak 2018 lalu itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal pula. Hal itu mengantarkan Kota Padang mendapatkan penghargaan, baik nasional maupun tingkat provinsi.

"Tahun 2018 Kota Padang mendapatkan 22 penghargaan, baik nasional maupun provinsi. ini merupakan buah kerja maksimal semua OPD,"tukasnya.

Usai apel, Walikota didampingi pimpinan OPD melakukan inspeksi ke beberapa ruangan karyawan. Kali ini tidak ditemukan, pegawai yang tidak masuk kerja pasca libur akhir tahun. Terdapat empat orang pegawai yang tidak masuk dari tiga SKPD tersebut dengan keterangan sakit dan diketahui pimpinan OPD.

dalam kesempatan itu, seorang staf Inspektorat mendapat apresiasi karena menunjukkan kinerja yang bagus. Pegawai bernama Mona Wahyuni tersebut tidak pernah mengambil cuti, bahkan selalu menyelesaikan tugas-tugasnya sekalipun di hari libur. Mona diberi piagam penghargaan atas dedikasinya tersebut.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Padang Corri Saidan mengatakan, dalam apel pagi bersama Walikota Padang tersebut juga dilaksanakan penyampaian ikrar budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Ikrar budaya kerja tersebut berkaitan dengan kemitraan, empati, profesional, integritas dan inovasi.

"Berikrar budaya kerja ini diharapkan dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja inspektorat sendiri sebagai pembina dan pengawas maupun bagi OPD di lingkungan Pemko Padang," ujar Corri.

Corri menambahkan, ikrar budaya kerja diharapkan mampu memacu kinerja pada 2019 sehingga bisa sukses mewujudkan visi misi kepala derah sesuai yang diamanatkan RPJMD.

Selain Kepala Inspektorat, pimpinan OPD yang hadir yaitu Kepala Bapenda Alfiadi dan Kepala BPKA Andri Yulika.

Pemerintah Kota Padang berkomitmen mewujudkan pergantian tahun baru 2019 tanpa perayaan, tanpa pesta dan hura-hura serta menekan maksiat.

Masyarakat diminta mengevaluasi diri dengan melakukan muhasabah di masjid dan mendekatkan diri kepada Allah.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan hal itu saat memberikan arahan dalam apel Satuan Polisis Pamong Praja di Jalan Tan Malaka, Senin (31/12/2018).

Menurut Mahyeldi, pergantian tahun baru mestinya jadi momen mengevaluasi diri dan mendekatkan diri kepada Allah untuk menyongsong hari-hari ke depannya. Merayakan pergantian tahun bukanlah tradisi dari masyarakat Minangkabau umumnya. Sebab, perayaan-perayaan tersebut hanya akan membawa dampak negatif, terlebih di kalangan generasi muda yang seharusnya diberi penguatan karakter.

“Perayaan tahun baru bukanlah budaya kita. Semua itu hanya akan menimbulkan dampak negatif. Sebaiknya, kita mengevaluasi diri dan melakukan pendekatan keagaamaan menyikapi pergantian tahun,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, selain mengimbau masyarakat agar tidak merayakan tahun baru, Pemerintah Kota Padang juga menggelar kegiatan zikir bersama dan muhasabah yang dipusatkan di Masjid Agung Nurul Iman pada malam 31 Desember 2018.

“Malam nanti diadakan zikir bersama di Masjid Agung Nurul Iman. Untuk masyarakat diharapkan hadir dan melaksanakan muhasabah bersama,” tukas Mahyeldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Kota Padang Yadrizon menyebut, sebanyak 350 personil akan dikerahkan untuk menjaga suasana tetap kondusif pada saat menjelang pergantian tahun. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memantau dan mengendalikan titik – titik macet, terutama di sekitar objek wisata.

“Sebanyak 350 personil diturunkan guna menjaga kondisi malam tahun baru. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, Satpol PP Padang juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah staf terbaik dalam kinerja. Apresiasi berupa piagam tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Padang di sela kegiatan apel.( Realise Humas)

Diduga, proyek IPAL program Sanimas IDB di kelurahan Dadok Tunggul Hitam.Proyek senilai Rp 425.000.000, dijadikan sebagai lahan praktek korupsi bersama-sama antara tenaga tekinis dengan kontraktor pelaksana(LKM Saiyo Sakato) dan KSM Sepakat. Sebab, ada kontrak dalam kontrak. Juga dugaan tersebut semakin kentara,karena, sampai diujung masa kontrak,  LKM ataupun KSM tidak pernah ada laporan kepada masyarakat luas sesuai Tugas pokok dan Fungsi(Tupoksi) nya.

Dalam pantauan mitrarakyat.com, pada saat pengecoran bangunan IPAL yang semestinya menggunakan reademix K-225, namun, dikerjakan secara manual oleh pekerja, Senin( 31/12) tadi dilokasi pekerjaan.

Tiga sak semen langsung diaduk dalam tumpukan pasir, kemudian langsung dicampur batu krikil dan air dalam wadah yang sengaja dibuat untuk pengadukan, kuat dugaan reademix yang dihasilkan tidak sesuai speknya(K-225).

Begitu juga saat pengecoran dilakukan dengan kondisi debit air separuh dari galian sedalam 3m.

Berikut dalam penggunaan material besi yang diduga tidak sesuai spek. Sebab, besi diameter 12mm yang digunakan sebagai tulang struktur bangunan non SNI.

Dalam RAB nya, harga satuan besi SNI 117 ribu perbatang, kemudian saat belanja harganya naik 121 ribu perbatang merk KSTY. Naik dari harga satuan plafon 4 ribu rupiah perbatang.

Prilaku penggelembungan harga satuan besi itu juga pernah dilakukan ketua KSM Sepakat Fahmi. Sebelumnya, Fahmi pernah mengakui kalau harga satuan besi saat dibelinya 130 ribu perbatang merk KS atau yang SNI nya. Juga pernah dilakukannya kwitansi fiktif saat belanja material pasir.

Sementara itu, saat media lakukan pengecekan harga untuk besi tersebut di beberapa toko besi besar yang ada dikota padang ini, harga satuan perbatang besi 12mm paling tinggi 105 ribu.

Hebatnya, saat dikonfirmasi kepada Armen selaku Ketua LKM sekaligus pelaksana kegiatan pada hari yang sama membenarkan perihal dalam kegiatan yang diduga tidak sesuai speks dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang semestinya.

Armen memaparkan," benar untuk dinding bangunan mestinya kita gunakan reademix K 225, karena ada sesuatu dan sesuai arahan teknis dari dinas, kita lakukan secara manual saja", paparnya.

Juga, besi yang dipakai memang tidak SNI yakni KSTY, itu juga sudah persetujuan dari TML atau tenaga teknis dari Dinas, karena, untuk besi yang SNI seperti yang sebelumnya sukar untuk didapat, jelas Armen lagi.

Jadi kalaupun ada temuan dari lembaga berwenang, kita bekerja sesuai dari arahan tenaga teknis, pungkasnya.

Hal senada juga disampai Dion selaku Tenaga teknis dari Kementrian PU PeRa bidang Sanimas.

Secara lugas dan tegas Dion menyampaikan," sebenarnya untuk pengecoran struktur bangunan tersebut, tidak mesti reademix pabrikan, manual juga boleh, yang penting mecapai K 225, terangnya.

Menyangkut material besi yang dibeli dan dipakai tidak SNI itu memang benar adanya, karena tidak ingin ketinggalan progres kegiatan, jadi kami inisiatif gunakan besi merk KSTY saja, karena tidak ditemukan dipasaran untuk besi KS yang SNI, dan itu juga sesuai arahan pak Pera sebagai PPKnya,  terang Dion.

Namun semua itu di addendum, meskipun belum dilakukan secara tertulis karena kesibukan, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Roel)

Pekerjaan jalan aspal di Desa Parak Aneh, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai speks dan KAK yang ada. Sebab, jalan aspal yang masih seumur jagung itu, saat ini kondisinya rusak parah.

Pantauan mitrarakyat.com, tampak beberapa titik jalan sudah mulai berlubang dan bergelombang. Selain itu, material batu split sudah mulai timbul ke permukaan, Rabu (26/12) tadi.


Berdasarkan informasi warga sekitar, pekerjaan tersebut dikerjakan dengan dana APBD Kota Padang Tahun 2018, yang ditenggarai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)Kota Padang.

Warga yang akrab disapa Zulfadli, menuturkan," dari awal pekerjaan ini dimulai, tidak pernah melihat adanya papan nama proyek, yang sejatinya sebagai informasi untuk publik khususnya warga sekitar" kata Fadli.

Dengan begitu, siapa kontraktor dan berapa nilainya, warga tersebut tidak mengetahui sama sekali, jelasnya.

Zulfadli mengetahui pekerjaan jalan ini milik DPUPR Kota Padang dari keterangan salah satu pekerja saat masih tahap pelaksanaannya. Namun, lanjut Zulfadli," saat diminta keterangan siapa pelaksana dan berapa nilainya, pekerja itu sendiri tidak mengetahui", terang Zulfadli.

Parahnya, jalan yang baru selesai ini kondisinya jauh dari harapan warga, dikarenakan sudah banyak yang retak, berlobang dan terkelupas, pungkasnya.

Sementara itu,sampai berita ini diterbitkan, mitrarakyat.com masih menunggu balasan konfirmasi pihak Dinas PUPR Kota Padang. Dalam hal ini Kepala Dinas Fatriarman Nur merangkap Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), belum berikan keterangan, saat dikonfirmasi via whatsapp 08126612xxx, pada hari yang sama.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Roel)