Mitra Rakyat

Lagi, dugaan langgar aturan dilakukan oleh PT. MARI BANGUN NUSANTARA jo PT. MARI BANGUN PERSADA, diawasi CV.Parades Karya Consultant dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan Batang Arau.

Kali ini, Proyek peningkatan kawasan kumuh daerah batang arau dengan nomor kontrak HK.02.03/07-KONST/PKP-SB/IV-2018 tanggal 23 April 2018, bernilai Rp 25.463.890.000,- dengan 240 hari kalender masa pekerjaan,menurut masyarakat sekitar menggunakan material tidak sesuia spek.

Amran warga sekitar dengan notebene sebagai kontraktor mengatakan," pihak kontraktor disinyalir langgar KAK dan Spek dalam pelaksanaannya, sebab, material kanstin yang dipakai tidak produk pabrikasi, jadi mutunya diragukan", kata Amran, Jumat (08/12) kemarin dirumahnya.

Baca juga berita sebelumnya

Dalam pantauannya, para pekerja mencetak kanstin dilokasi pekerjaan, dengan adukan mereka sendiri, terang Amran.

Seyogyanya, kontraktor mesti pakai kanstin produk pabrikan, sesuai dengan dukungan pabrik yang diajukan kontraktor saat penawaran diujukan sebagai salah satu saratnya, tukuk Amran.

Jadi, dugaan ada kongkalingkong pada proyek kawasan batang arau ini makin ketara dimata publik, kalau tindak tanduk kontraktor nakal ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak berwenang, pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yakub via telpon 081266290xxx pada hari yang sama mengakui bahwa pembuatan atua pencetakan kanstin dilokasi itu memang benar.

"Benar, itu ada dilokasi kanstin bekas, karena kanstin bekasnya sudah habis, jadi terpaksa dicetak baru lagi" ngaku Yakub selaku kontraktor pelaksanannya.

Namun, apakah semua itu atas persetujuan konsultan pengawas selaku perpanjangan tangan dinas terkait.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih upaya konfirmasi pada pihak-pihak terkait lainnya.


(Roel)

Banyak dugaan proyek yang ditenggarai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)Kota Padang bermasalah. Namun, umumnya tidak ditindak lanjuti oleh dinas terkait. Bahkan, PPTK dan PPK terkesan ciut tak bernyali menghadapi kontraktor yang diduga berbuat kesalahan itu, kata Dede Darman ST, pada Kamis (05-11-2018)di rumahnya.

Dede Darman ST, yang akrab disapa Dede, sebagai tokoh pemuda yang tergabung dalam GNPI Sumbar itu melanjutkan," meskipun kuat dugaan kontraktor melanggar aturan dalam pelaksanaannya, namun, pihak dinas terkesan tutup mata", tutur Dede.

Sebab, untuk mendapatkan proyek APBD yang ada didinas basah itu, kontraktor siap berikan "Fee" sebagai pelancar agar dapat menjadi pemenang, ungkapnya lagi.

Tidak tanggung-tanggung, ada kontraktor yang berani bayar dimuka sebesar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek tersebut, ini pernah terlontar dari mulut satu kontraktor yang ada dikota ini, cakapnya lagi.

Jadi jangan kaget, kalau kontraktor bekerja sesuka hati, yang akibatnya negara tanggung kerugian, jelas Dede.

Seperti, proyek drainase paket 1 yang berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, dikerjakan CV. INDO BERLIAN UTAMA (IBU), dan CV. Bimigide selaku consultan pengawasnya.

Infrastruktur yang masih seumur jagung itu, lanjutnya, "kondisinya saat ini sudah rusak, lantai kerjanya sudah banyak ditumbuhi rumput liar, dindingnya sudah retak, juga plat duikernya kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai spek, celoteh Dede.

Mirisnya, meskipun begitu PPTK dan PPK kegiatan hanya diam, tidak menindak tegas kontraktor nakal tersebut. Jadi dugaan publik menjadi  kental telah terjadi konspirasi ditubuh DPUPR kota padang tersebut, tukasnya.

Jadi upaya pemerintah kota untuk basmi Tindak Pidana Korupsi (tipikor)sepertinya hanya retorika semata, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Pekerjaan  pembangunan rumah susun (rusun) untuk ASN  Kota Padang , semakin ketara indikasi sengaja langgar aturan dalam pelaksanaannya.

Sebab, proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT penyedia Perumahan Sumbar, saat dikonfirmasi kepada konsultan pengawasnya dari PT. Widya Graha Asa (WGA) yang katanya bernama Alzari terkesan bungkam via selulernya 08126721xxx pada Kamis, 29 November 2018 waktu lalu.
Meski sudah dibacanya, diduga Alzari lebih memilih diam sampai saat berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, kegiatan bernomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III-2018, dengan nilai Rp 6.968.160.000,- dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama dan PT.Widya Graha Asa selaku konsultan MK, selama 240 hari kalender masa pekerjaan diduga langgar aturan secara administrasi oleh pihak terkait.

Baca berita sebelumnya

Dengan diamnya konsultan pengawas tersebut, membuat dugaan publik terkait pelanggaran itu semakin kental.

Mereka lebih memilih diam, mungkin karena takut atau memang ada intruksi dari dinas terkait untuk diam, kata Andi pada Selasa (04/12) di kantornya.

Andi yang notabenenya seorang aktivis itu melanjutkan, "miris memang, apabila pembangunan rusun tersebut tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Harusnya mereka berikan contoh kepada masyarakat, untuk mematuhi aturan yang ada dinegeri ini" tutur Andi.

Jangan sampai masyarakat merasa aturan hanya untuk mereka saja, sementara yang mengetahui aturan tersebut melanggarnya, pungkas Andi.

Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainya.


(Tim)

Proyek rehabilitasi Trotoar Paket 1,  milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, diduga pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sebab, PT.Asri Fariz Jaya (AFJ) dan PT. Mitra Multi Serasi(MMS) selaku konsultan pengawas, dalam menggunakan material Kerb (Kanstin) dan Manhole Cover pada kegiatan tersebut seakan sepakat langgar ketentuan yang ada didokumen kontrak.
Terpantau, pada Senin (03/12) waktu lalu, Kerb dan Manhole cover yang dipakai kontraktor adalah hasil buatan sendiri. Dengan begitu, mutu kualitas material tersebut patut dipertanyakan, karena, dalam dokumen lelang biasanya, meterial yang dimaksud mestinya produk pabrikan atau menyampai kualitas K- 300, kata Ardi.

Selanjutnya, kata Ardi," manhole cover yang diduga sulapan kontraktor itu, disorot dari harga yang dibutuhkan sesuai penawaran ditaksirnya sekitar 150 ribu persatu manhole cover", terang Ardi.

"Jadi kalau dikalkulasikan untuk kebutuhan manhol cover dengan lahan yang dikerjakan sepanjang 600m, dengan jarak per 2m untuk sepasang manhole itu sekitar Rp 300.000,× 300, jadi ditaksir negara menanggung kerugian sektar Rp 90.000.000," rincinya.

Ardi yang notabene nya sebagai kontraktor tersebut melanjutkan,"Itu baru untuk material manhole, belum lagi kerb (Kanstin) yang menurutnya juga rugikan negara", pungkas Ardi.

Ironisnya, saat dikonfirmasikan kepada Hen disebut-sebut pengawas lapangan dari PT. MMS via selulernya 085375164xxz pada hari yang sama mengatakan," silahkan tanyakan ke PU" kata singkat.

Kazmaizal selaku PPTK kegiatan pada proyek tersebut sampai saat berita ini diterbitkan belum beri jawaban.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi PPTK, PPK dan pihak terkait lainnya.

(Roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Diduga, kecurangan terjadi di proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang. Tindakan culas kontraktor yang mengakibatkan kerugian oleh negara disinyalir terjadi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan sungai Bangek.

Karena, pada proyek yang bernomor kontrak 039/Kont-BM/DAK/DPUPR/2018 yang bernilai Rp 5.779.612.000, dikerjakan PT. Dhamor Utama selama 180 hari kalender, dalam pengawasan PT.Taru Nusantara dan Dinas PUPR Kota Padang itu kuat dugaan terjadi penilapan beberapa item pekerjaan.
Seperti, kontraktor tidak mengerjakan pembangunan draiase, pemasangan batu dengan mortar, dan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis juga tercium, ungkap Putra, pada Minggu(02/12) tadi dirumahnya.

Putra, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil disalah satu kampus ternama dikota padang ini menjelaskan bahwa," draiase pada jalan raya yang ada didaerah perbukitan sangat dibutuhkan, sebab, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan jalan tersebut" jelas Putra.

Sesuai dari ilmu yang dipelajarinya, Putra lebih rinci menerangkan," fungsi drainase sebenarnya banyak, tapi fungsi yang lebih vital untuk jalan raya diatas tebing seperti daerah sungai bangek adalah agar menghindari  kerusakan jalan secara dini dari erosi tanah atau longsor akibat dikikis air" terang Putra.
Begitu juga pada pasangan batu mortar pada pinggir jalan raya dimaksud, sejatinya sebagai penahan pinggir tanah atau badan jalan yang sudah dibangun, tambahnya lagi.

Saat ini terpantau, kondisi jalan sudah menuju kehancuran, salah satunya di dititik 4+450, kondisi dasar jalan sudah terkikis air, dan menurutnya, tinggal menunggu waktu saja untuk saksikan kerusakan atas jalan tersebut, tukasnya.

Terkadang, demi meraut keuntungan lebih dalam pelaksanaan, kontraktor Cs seolah tidak pedulikan mutu dan kualitas jalan, pungkasnya.

Sementara dalam dokumen lelang dan gambar rencana, ditulis untuk galian selokan drainase dan saluran air dengan volume 13.215 M3 dan pasangan batu dengan motar volume 949 M3.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Syafrudin yang akrab disapa "Dandep" menurut informasi bertindak selaku PPTK, via telpon 081374603xxx  sampai berita ini diterbitkan belum menjawab.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

(roel)