Mitra Rakyat

Mitrarakyat.com (Padang)

Diduga, kecurangan terjadi di proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang. Tindakan culas kontraktor yang mengakibatkan kerugian oleh negara disinyalir terjadi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan sungai Bangek.

Karena, pada proyek yang bernomor kontrak 039/Kont-BM/DAK/DPUPR/2018 yang bernilai Rp 5.779.612.000, dikerjakan PT. Dhamor Utama selama 180 hari kalender, dalam pengawasan PT.Taru Nusantara dan Dinas PUPR Kota Padang itu kuat dugaan terjadi penilapan beberapa item pekerjaan.
Seperti, kontraktor tidak mengerjakan pembangunan draiase, pemasangan batu dengan mortar, dan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis juga tercium, ungkap Putra, pada Minggu(02/12) tadi dirumahnya.

Putra, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil disalah satu kampus ternama dikota padang ini menjelaskan bahwa," draiase pada jalan raya yang ada didaerah perbukitan sangat dibutuhkan, sebab, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan jalan tersebut" jelas Putra.

Sesuai dari ilmu yang dipelajarinya, Putra lebih rinci menerangkan," fungsi drainase sebenarnya banyak, tapi fungsi yang lebih vital untuk jalan raya diatas tebing seperti daerah sungai bangek adalah agar menghindari  kerusakan jalan secara dini dari erosi tanah atau longsor akibat dikikis air" terang Putra.
Begitu juga pada pasangan batu mortar pada pinggir jalan raya dimaksud, sejatinya sebagai penahan pinggir tanah atau badan jalan yang sudah dibangun, tambahnya lagi.

Saat ini terpantau, kondisi jalan sudah menuju kehancuran, salah satunya di dititik 4+450, kondisi dasar jalan sudah terkikis air, dan menurutnya, tinggal menunggu waktu saja untuk saksikan kerusakan atas jalan tersebut, tukasnya.

Terkadang, demi meraut keuntungan lebih dalam pelaksanaan, kontraktor Cs seolah tidak pedulikan mutu dan kualitas jalan, pungkasnya.

Sementara dalam dokumen lelang dan gambar rencana, ditulis untuk galian selokan drainase dan saluran air dengan volume 13.215 M3 dan pasangan batu dengan motar volume 949 M3.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Syafrudin yang akrab disapa "Dandep" menurut informasi bertindak selaku PPTK, via telpon 081374603xxx  sampai berita ini diterbitkan belum menjawab.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

(roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P memberikan arahan kepada peserta apel olah raga bersama di Lapangan Wirabraja Sport Center Terandam Jl. Proklamasi Kota Padang, Jum'at, 30 November 2018.

Pada kesempatan itu, Danrem Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P menyampaikan, "agar tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan,  menjaga dan memelihara toleransi yang sudah terbangun dengan baik saling menghormati dan saling menghargai sesama.

Danrem juga mengingatkan, agar memanfaatkan media sosial dengan sebaik baiknya, dan untuk menyampaikan hal-hal yang positif,  jangan sebaliknya, juga disampaikannya "bahwa tahun depan tahun 2019 adalah tahun politik kepada ibu-ibu persit yang mempunyai hak pilih manfaatkan hak pilihnya dengan baik.

Kepada prajurit se jajaran Korem 032/Wbr Danrem mengingatkan, "agar hindari pelanggaran sekecil apapun, serta tingkatkan kualitas kemampuan perorangan baik secara teknis maupun taktis, sehingga, setiap saat kemampuan meningkat dan semakin profesional. Pelihara moril prajurit agar tetap semangat dalam setiap melaksanakan tugas karena semangat adalah modal utama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tegas Danrem.

Olahraga bersama diawali dengan pemanasan dan dilanjutkan senam bersama secara terpimpin. Peserta senam dengan antusias mengikuti senam apalagi dengan masuknya musik Maumere yang beberapa waktu lalu menjadi viral di kalangan masyarakat peserta semakin semangat dalam berolahraga.

Selesai Olahraga bersama, Danrem didampingi Dan Denzibang dan Para Kasi dan Kabalak Aju melaksanakan peninjauan Kolam renang Wirabraja yang dalam waktu dekat direncanakan akan diresmikan dan selanjutnya pertengahan bulan Desember akan digunakan untuk Lomba Renang Piala Danrem 032/Wbr antar pelajar se Sumatera Barat.

Olahraga bersama ini diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS Makorem, Kodim 0312/Pdg, Yonif 133/YS dan Balak Aju Korem serta ibu ibu persit se Wilayah Padang.

Seluruh rangkaian olahraga bersama berlangsung dengan aman tertib dan lancar.


(Robbie)

Mitrarakyat.com (Padang)

Proyek pembangunan rumah susun (rusun) pekerja atau ASN  Kota Padang yang ditenggarai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT penyedia Perumahan Sumbar diduga langgar aturan.

Kegiatan bernomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III-2018, dengan nilai Rp 6.968.160.000,- dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama dan PT.Widya Graha Asa selaku konsultan MK, selama 240 hari kalender masa pekerjaan disinyalir langgar aturan secara administrasi oleh pihak terkait.

Karena, memasuki minggu ke 28 dengan progres kegiatan mencapai 80 persen, terpantau para pekerja saat melakukan aktivitas tanpa memakai alat pengaman kepala (helm), sepatu boot, sarung tangan, masker, yang sejatinya biasa disebut alat K3.

Saat,dikonfirmasi kepada Sirait bertindak sebagai pelaksana kegiatan mengatakan," kami dari pihak kontraktor sudah menyiapkan segala sesuatu menyangkut K3 ini, namun, "dasar" pekerja ini nakal tidak mau menggunakan alat K3 tersebut" kata Sirait, dikantornya pada Rabu(28/11/2018).

Akan tetapi,lanjut Sirait," kami telah mendaftarkan pekerja yang berjumlah 87 orang ini ke BPJS, sebagai peserta" ngaku Sirait.

Namun, saat disinggung terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh media, Sirait menjelaskan," kalau untuk itu, silahkan tanya langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), sebab, kami disini hanya sebatas tenaga teknik, kalau masalah IMB itu masuk ranah interen kejati", pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yulfis, bagian pengurusan IMB di DPUPR Kota Padang mengatakan," untuk bangunan rusun yang sedang dikerjakan itu, belum ada berkasnya sampai disini, jadi belum ada keluar IMB dalam pekerjaan tersebut", kata Yulfis pada hari yang sama.

Mestinya, PPK pada pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dimulai, harus menyelesaikan terlebih dahulu untuk IMB nya, selain sebagai aturan, itu juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita selaku pelaksana birokrasi dinegara ini", katanya lagi.

Jangan sampai masyarakat menilai, aturan hanya ditujukan kepada mereka saja, tutupnya.

Sementara, dinegara ini telah diatur untuk itu semua. Peraturan dan perundang-undangan yang memuat aturan untuk IMB adalah sebagai berikut, Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Tim)

Mitrarakyat.com (Padang)

Diduga, terjadi "kongkalingkong" antara kontraktor dengan pihak kampus sebagai owner dalam proyek  teridikasi tanpa identitas "bodong" pada pengaspalan jalan dan pembangunan draiase yang berlokasi dilingkungan kampus.

Kerja sama yang disiyalir rugikan negara tersebut terjadi di Universitas Negeri Padang (UNP).

Pasalnya, proyek yang diprakarsai oleh pihak kampus disinyalir tidak transparan, dan langgar speksifaksi teknis.

Seyogyanya, dana yang dianggarkan negara, mesti transparan dan efektif dalam penggunaannya, agar publik dapat mengetahui juga mengawasinya, kata Eli pada Senin(26/11)tadi dilingkungan kampus.
Foto: Drainase(selokan) yang baru selesai
Eli selaku warga yang juga seorang aktivis aktif dikota ini merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaaan proyek dikawasan UNP tersebut.

Karena, dari segi informasinya, kata Eli, "pihak terkait dalam proyek tersebut seakan sepakat tidak mengadakan papan nama proyek, agar tidak diketahui oleh publik dari mana sumber dana dan seberapa besar uang negara yang dihabiskan dalam pembangunan fasilitas umum yang ada dikampus tersebut", ungkap Eli.

Bahkan, dugaan kongkalingkong yang rugikan negara itu, semakin kentara tercium dinilai dari produk yang dihasilkan oleh kontraktor, menurut aktivis tersebut, jalan aspal dan drainase yang masih  dikerjakan itu, disangsikan untuk mutu dan kualitasnya, tutur Eli.

Karena, saat ini kondisi jalan aspal tidak sesuai yang semestinya, ada jalan aspal dengan butiran kerikilnya sudah mulai terkelupas, untuk drainase, lanjut Eli, " kondisi fisik diduganya tidak akan tahan dengan waktu yang seharusnya" kata Eli.

Namun, pihak kampus sepertinya merestui tindakan kontraktor culas yang terindikasi langgar spek dan aturan lainnya menyangkut proyek itu, cakapnya.

Apalagi kegiatan yang menurutnya sarat KKN tersebut, selalu disaksikan mahasiswa yang lalu lalang dijalan aspal yang baru itu, seperti anak teknik sipil yang menggali ilmu disini, pasti heran juga dengan hasil pekerjaan kontrator yang nyaris gagal ini, tukasnya.

Eli berharap agar lembaga atau institusi yang berwenang dalam mengawasi pekerjaan yang menggunakan uang negara, agar dapat berindak sesuai dengan tugasnya, agar tujuan negara untuk berantas korupsi setidaknya terlaksanakan, pungkas Eli.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait dalam proyek tersebut.

(Tim)

Mitra Rakyat (Padang)
Carut marut terkait masalah SMK3 dan K3 dalam suatu kegitan proyek yang menggunakan uang negara sepertinya terus bertambah. Kali ini kegiatan yang beraroma KKN dan menyepelekan Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) juga tercium di proyek Kawasa Batang Arau.

Itu diduga terjadi di proyek peningkatan kawasan kumuh daerah batang arau dengan nomor kontrak HK.02.03/07-KONST/PKP-SB/IV-2018 tanggal 23 April 2018, bernilai Rp 25.463.890.000,- dikerjakan PT. MARI BANGUN NUSANTARA jo PT. MARI BANGUN PERSADA, diawasi CV.Parades Karya Consultant dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari.
Foto: Pekerja saat bekerja tanpa pakai alat keamanan

Mungkin dari kacamata para kontraktor untuk masalah K3 adalah suatu hal yang sepele. Dan mayoritas saat ini, kepedulian sang kontraktor untuk perhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja bisa dibilang minim sekali, kata Diki salah satu aktivis aktif di Kota Padang ini pada Minggu (25/11)tadi dirumahnya.

Diki selaku warga tempat lokasi proyek menyebutkan," bahwa proyek yang bersumber dari APBN dinilainya sarat KKN", sebut Diki.

Kenapa demikian, lanjut Diki," karena menurutnya, dari awal pekerjaan ini dimulai, sangat jarang para pekerja menggunakan alat keselamatan dalam bekerja, bahkan bisa disebut tidak ada sama sekali" terang Diki.

Sementara, dengan nilai proyek yang sebesar itu, sangat tidak mungkin sekali kalau dalam dokumen kontrak tidak dituliskan untuk pengadaan SMK3 ataupun K3 nya, ungkap Diki.
Foto: Material Besi yang digunakan dalam proyek

Juga menurutnya, dugaan aroma KKN itu dikuatkan pada pengadaan material untuk struktur bangunan, seperti besi yang dipakai tidak sesuai dengan spek.
Diduganya, besi yang dipakai tidak SNI alias besi banci, cakap Diki.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yakub menurut informasi menjabat sebagai pelaksana kegiatan via WhatsApp dengan nomor 081266290xxx dihari yang sama.

Yakub yang saat itu menurut pengakuannya sedang berada di Malaka untuk operasi tubuhnya, mengatakan," Pak saya lagi dioperasi di malaka tolong bapak ke pak Is saja dilapangan,
Kalau untuk besi semua tau sudah SNI,dan terkait K3nya, kita pakai.

Tapi tiap sebentar dihilangkan sama tukangnya, pungkas Yakub.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.


(Man)