Mitra Rakyat

Mitra Rakyat (Padang)
Pekerjaan pembangunan fisik pasar raya blok c bagonjong yang masih dalam masa pengerjaan disinyalir langgar aturan dalam kontrak.

Sebab, proyek dengan nomor kontrak 644.II.328.IX/Blok-B/SAR-DG/2018, bernilai Rp 5.009.244.000,-  dilaksanakan PT.Devano Davitha Satria(DDS) dalam pengawasan CV.Lazirde Engineering Consultant dengan 100 hari masa pekerjaan itu terindaksi sarat KKN.

Karena,kegiatan yang dimulai 14 September 2018, menggunakan uang negara tersebut, terkesan dikerjakan tanpa pedulikan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para buruh kasar (K3) oleh pelaksana.
Foto: Para pekerja saat bekerja tanpa gunakan alat keselamatan

Terpantau, para pekerja saat melakakukan kegiatan umumnya tidak menggunakan alat keselamatan kerja seperti, body harnest untuk ketinggian, helm untuk keamanan kepala, sepatu boot untuk kaki, masker, sarung tangan pada Senin (19/11/2018) waktu lalu dilokasi pekerjaan.

Sementara dalam peraturannya, setiap pekerjaan kontruksi, untuk K3 nya merupakan suatu hal yang skral atau wajib diadakan oleh pelaksana. Dan merupakan hak oleh pekerjanya.

Namun saat dikonfirmasi kepada Buk Ani yang kebetulan bagian logistik diperusahaan tersebut, menurut pengakuannya sudah menyediakan alat K3 itu semua pada hari yang sama.

Ani mengatakan," kami dari perusahaan sudah menyediakan untuk alat keamanan dan keselamatan bagi para karyawan yang bekerja disini" kata Ani.

"Tapi para pekerja banyak tidak mau memakainya dengan alasan menghambat pekerjaan mereka" jelas Ani.

Dan juga , terusnya," sudah sering diingatkan, tapi mereka tetap ngeyel tidak mau memakainya, bahkan pimpinan dari para buruh sendiri juga tidak mereka dengarkan" tutur Ani.

Dilain pihak, Andi salah seorang pengamat pembangunan dikota ini mengatakan, " bagaimanapun dan apapun alasannya, untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja harus diutamakan oleh pelaksana, apabila mereka tidak mau menggunakan  alat K3 tersebut dengan berbagai alasan, pelaksana berikut pengawas harus bertindak tegas" kata Andi.

Andi yang juga aktivis itu menyebutkan" sebab ini selain menyangkut nyawa, juga merimbas pada kehidupan keluarga mereka, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap para pekerja tersebut" sebut Andi.

Jadi apabila para buruh tersebut tidak peduli akan keselamatan mereka, baiknya, kontraktor dan pengawaslah yang harus peduli, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Tim)

Mitra Rakyat (Padang)

Kepala Dinas PUPR Sumbar Ir. H. Fhatol Bari, MSc, Eng mengatakan, Mudah-mudahan realisasi pembangunan fisik maupun serapan anggaran pada tahun ini melampaui capaian tahun sebelumnya,kepada rekan media  (17/9) di ruang kerjanya.

Dinas PUPR Sumbar akan tetap komitmen, lanjut Kadis, "mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar rasakan manfaat pembangunan ini, tutur Fathol.


"Meski dengan keterbatasan, Dinas PUPR Sumbar akan terus berupaya sekuat tenaga melaksanakan semua pekerjaan yang sudah di amanahkan,  mengabaikan fungsi dan tanggungjawab,bagi kami, itu merupakan suatu penkhianatan" lanjut Fathol.

Lebih jelas Fathol mengatakan, keseluruhan Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp356 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa gedung pemerintah yang belum tertuntaskan pada tahun sebelumnya. Termasuk gedung yang terdampak gempa pada 2009, seperti gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan gedung Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah selesai di tahun 2017.


"Untuk tahun ini dikerjakan beberapa gedung yaitu gedung pemberdayaan perempuan, stadion utama, lanjutan gedung kebudayaan dan gedung convention hall,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Dinas PUPR Sumbar pada tahun 2018 ini fokus pada program pembangunan gedung, perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi. Gelontoran anggaran sebesar Rp400 miliar telah dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin melalui serangkaian pekerjaan pembangunan fisik. Baik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, maupun pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Diuraikan Fathol, fokus pekerjaan pembangunan jalan tahun 2018 meliputi ruas Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera (Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan sekitar Pelambayan, Matur (Agam) Padang Aro (Solok Selatan) dan Jalan ke Teluk Tapang (Pasbar).


"Alhamdulillah pada tahun ini kegiatan pemeliharaan dan pembangunan hampir merata untuk jalan provinsi, yang tersebar di kabupaten/kota. Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, pekerjaan dilakukan secara bertahap. Volume pekerjaan juga variatif, ada yang hanya satu kilometer, tergantung kecukupan dana pokoknya,” ungkap mantan Kadis PU Kabupaten Solok tersebut.

Peralihan status jalan dari kabupaten dan kota menjadi jalan provinsi, menurut pria berkacamata ini, juga berakibat melambatnya penanganan jalan. Kualitas jalan provinsi yang tadinya mencapai 90 persen, turun menjadi 60 persen. Padahal untuk mencapai angka 1 persen kualitas jalan membutuhkan dana lebih dari Rp200 miliar.

Alhasil, sekitar 400 kilometer jalan menjadi tanggungjawab provinsi, sehingga panjang jalan provinsi bertambah dari 1.150 km menjadi 1.520 km.

"Segala keterbatasan yang ada tidak menjadikan kami mengabaikan fungsi dan tanggungjawab. Kami tetap kommit mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan berkelanjutan," pungkas Fhatol.
*SrP*

Ngalau Talago Diantara Destinasi Wisata Sumbar
Mitrarakyat.com (Sijunjung)
Dengan penuh semangat, puluhan anggota IKW berjalan menuju lokasi Ngalau Talago yang terdapat di Kabupaten Sijunjung. Jalur menuju ngalau talago tidak mudah, penuh tantangan, ini cocok untuk wisatawan yang suka tantangan, kata Nal Koto salah seorang anggota IKW didampingi 2 orang lainnya, Sabtu(06/10) dikawasan wisata itu.

Setiap tetesan keringat yang dikeluarkan tubuh, seakan terbayarkan, setelah kita sampai kepuncak, kemudian menghirup udara dikawasan Ngalau Talago itu, tutur Nal Koto dengan semangatnya.




Sesampainya dilokasi kita akan disuguhkan pemandangan dalam goa nan cantik dan suasana yang adem, telinga kita akan mendengar tetesan air kedalam telaga.Dinding goa dihiasi ukiran alam dengan batu yang bewarna hijau, tutur Nal Koto dengan sumringahnya.

Lokasi Ngalau Talago ini, lanjut Nal," berada salah satu puncak gunung yang ada dikabupaten sijunjung, dengan ketinggian sekitar 1000m dari permukaan tanah, dengan jalur yang sedikit ekstrim menuju kelokasi wisata" terang Nal Koto.

Dengan wajah berseri, Nal Koto menceritakan pengalamannya dalam menuju Ngalau Talago," ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi saya.Karena, untuk menuju ke kawasan itu, butuh energi dan fisik uang kuat, bagi yang merasa tidak kuat, sebaiknya jangan coba-coba, hehehe.., katanya sambil bercanda.

Sebab, butuh kekuatan fisik yang extra menuju kesana, tambah Nal," badan besar tidak jaminan, apabila fisiknya tidak kuat.

Faktanya, tidak semua tim dari IKW yang sanggup berjalan menuju kelokasi nan idah menawan itu, setengah perjalanan, separuh dari anggota IKW angkat bendera putih alias mundur, karena merasa tidak sanggup, tukasnya.

Mewakili IKW, Nal Koto mengajak kepada pecandu petualang Ekstrim lokal dan asing untuk mencoba tantangan dan menikmati keindahan cipataan tuhan yang ada diKabupaten Sijunjung ini, pungkas Nal Koto.

*roer*

Bupati,Sekdakab, dan Anggota IKW foto Bersama dikediaman Bupati Sijunjung


MitraRakyat.com (Sijunjung)
Pada kesempatan itu Bupati Yuswir Arifin terlihat tidak kuasa menutupi rasa senangnya,"terima kasih atas kedatangan teman-teman pers ke ranah lansek manih ini(kota sijunjung). Semoga kedatangan sobat pers  dapat menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan menyebar pengaruh positif untuk Kabupaten sijunjung" kata Bupati dengan ramahnya.
Secara geografis,lanjut Bupati,  bumi Sijunjung Sumber Daya Alam (SDA) nya sangat menjajikan bagi masyarakat dan Pemkab . Sebab,  selain perkebunan, tanah sijunjung dari segi Pariwisata dan hasil buminya juga dapat jadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kab. Sijunjung, tuturnya.

Banyak lokasi wisata diKab. Sijujung belum banyak diketahui  wisatawan lokal ataupun asing, untuk itu, kepada rekan wartawan khususnya yang anggota IKW dapat ikut berperan dalam upaya mempromosikan tempat wisata yang ada dibumi sijunjung ini kepada wisatawan lokal dan asing, tukasnya. 
Dari hasil buminya, tambah Yuswir,  tanah lansek manih ini memiliki tambang minyak dan gas, bahkan salah satu daerah dikabupaten sijunjung memiliki bahan baku untuk industri semen, sekarang,  untuk mengembangkan itu semua pekerjaan rumah untuk mencari investor yang mau bekerja sama dengan Pemkab, tukas Yuswir Arif. 

Jadi sekali lagi, bupati tersebut mengatakan, " sebagai mitra, mewakili masyarakat Sijunjung, beliau berharap kepada rombongan IKW untuk dapat bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung,pungkasnya.
Dilain pihak,  Taf Chaniago mewakili IKW selaku pembina mengucapkan banyak terimakasih kepada bupati beserta jajaran atas sambutan hangat dari kedatangan kami IKW,kata Taf. 



Puluhan insan pers yang tergabung dalam organisasi sosial Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW)  Sumatera Barat(Sumbar) sambangi kediaman Bupati Kabupaten Sijunjing pada Jumat(05/10) kemaren. 
Menempuh perjalanan selama 3jam, akhirnya sampai juga ke kediaman Bupati.Puluhan seniman pena itu langsung disambut hangat oleh Bupati didampingi Sekda dan Kadispora Kabupaten Sijunjung.

Mitra Rakyat (Padang)

Hilangnya bocah umur 10 tahun, bernama Reksa Ardiansyah membuat duka keluarga yang mendalam. Bocah malang ini terakhir diketahui kebaradaannya sedang bermain dipinggir sungai dekat rumahnya bukit gado-gado.

Sampai saat ini Sabtu (29/09) puluhan anggota Pemuda Pancasila (PP) Kota Padang yang dikomandoi Roy Madya Oka yang akrab disapa Boni, masih berjibaku dengan alam, guna menyisir lokasi-lokasi yang dilalui aliran sungai kecil itu.



Boni melalui sekretarisnya Deni mengatakan, "ini bentuk empati dan bentuk solidaritas kecintaan dari kami(PP), dan kami akan berusaha sekuat tenaga, dan tidak akan menyerah sebelum ditemukannya tubuh bocah ini" lanjut Sekretaris itu.

Kami lanngsung turun setelah mendapat informasi dari masyarakat setempat sebanyak 120  personil pada Rabu tanggal 26 September dihari kejadian, terang Deni.

Lebih lanjut Sekretaris PP itu mengatakan, meski dengan logistik seadanya, anggota tetap semangat dalam pencarian, dengan medan yang sedikit ekstrim, dari sudut kesudut tidak luput dari pencarian kami, tukas Deni.

Namun, dengan semangat yang menggebu kami PP, akan terus berusaha dan berdoa, agar tubuh anak kita ini segera ditemukan, pungkas Deni seraya mengucapkan "Pemuda/i Pancasila Abdi".

Dilain pihak, Osmon paman dari korban mengatakan, kami sekeluarga hanya bisa berusaha dan berdoa, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pencarian, kata Osmon.


Sampai berita ini diturunkan, pencarian masih berlanjut dilakukan oleh PP dan Basarnas.
*rl*

Mitra Rakyat (Padang)


Pekerjaan pengadaan rehab gedung Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar yang beralamat dijalan Khatib Sulaiman Padang teridikasi sarat KKN.

Sebab, dalam perjalanannya, proyek APBD Provinsi tersebut dilaksanakan kuat dugaan tanpa menggunakan Sistem Manejemen Kesehatan dan  Keselamatan Kerja(SMK3). Juga untuk pengadaan papan nama proyek, direksikeet, dan pengadaan buku tamu sebagai persiapan pekerjaan disinyalir langgar KAK teknis kegiatan.

Terlihat dilapang, para pekerja melakukan pekerjaan diketinggian sekitar 20m dari permukaan tanah tanpa menggunakan tali pengaman, helm, sepatu boot, sarung tangan, juga masker, Rabu (20/09) tadi dilokasi.

Proyek dengan nomor kontrak 4789/ku-804/j.1/2018,Tgl 14 Mei 2018, bernilai Rp 3.969.000.000,-  dikerjakan PT.Delapan Pilar Perkas(DPP), dan CV.Arterindo Pratama selaku konsultan supervisi, dalam masa pengerjaan 180 hari kalender, terkesan pembiaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Karena, sudah memasuki minggu ke -19 dengan realisasi progres 55%, selama itu juga Kontraktor tidak menggunakan SMK3.

Sementara, dalam dokumen kontrak biasanya untuk pengadaan SMK3, wajib hukumnya dipenuhi oleh kontraktor. Sebab, ini merupakan hak para pekerja apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan dalam bekerja.

Saat dikonfrotir kepada Indra selaku PPK kegiatan mengatakan," sudah pernah saya peringati secara lisan dan tertulis kepada kontraktor tersebut, namun, tidak pernah diindahkan, terlihat sampai saat ini, pekerja itu berkerja tanpa menggunakan K3" kata Indra pada hari yang sama diruangannya.

Selanjutnya Indra menambahkan, karena kita sudah pernah memperingati kontraktor, jadi terserah mereka mau apa tidak untuk mendengarkan, sebab, tanggung jawab tidak pada kita lagi" pungkasnya.

Sementara itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2012 menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05 Tahun 1996 tentang SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, maka sepatutnyalah semua Kementrian WAJIB patuh terhadap regulasi ini.

Seyogyanya, seorang PPK dalam satu kegiatan memiliki kuasa mutlak terhadap proyek yang dikomadoinya.Jadi, apabila kontraktor tidak mengindahkan intruksi PPK, sang PPK wajib untuk memberi sangsi rekanan nakal tersebut, jangan sampai menjadi PPK yang terkesan lemah  untuk menghadapinya.

Pihak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini diturunkan. Tunggu berita selanjutnya.
*tim*