Mitra Rakyat

Karena menurutnya, Kepala sekolah merupakan figur penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Seorang Kepala Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, namun juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak didik.

"Kepala Sekolah harus menjadi suri teladan bagi para siswa dan juga guru-guru. Kepala Sekolah harus memiliki karakter yang baik dan bersemangat dalam mengembangkan lembaga pendidikan," tutur Muliadi pada Selasa (4/2/2025) via telepon. 

Selain itu kata Muliadi, Kepala Sekolah harus mampu memberikan arahan dan motivasi yang baik serta senantiasa meningkatkan kompetensinya dalam bidang pendidikan. 

Dengan menjadi suri teladan yang baik, Kepala Sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, kata Kepsek muda tersebut.

Sebagai menejer, Kepala sekolah Sri Muliadi terus berupaya dalam memaksimalkan mutu kegiatan proses pembelajaran untuk memenuhi tuntutan lingkungan pendidikan. 

Mengoptimalkan tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif sehingga mutu lulusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik tenaga kerja formal maupun casual lainya, ulasnya.

Faktanya, selama dibawah kepemimpinan Sri Muliadi, SD Negeri 15, sudah banyak menuai prestasi. Mulai dari prestasi dibidang olah raga, budaya dan pariwisata.

Selama dia menjabat Kepsek, Sri Muliadi menyebut untuk menuju kesuksesan sekolah dengan segudang prestasi, tidak berjalan mulus banyak tantangan yang dihadapi.

"Tantangan yang dihadapi kepala sekolah meliputi manajemen waktu, kompleksitas tugas, kesenjangan pemangku kepentingan, dan kepegawaian sehari-hari yang bervariasi," pungkasnya.

Dan tayang Senin (27/1/2025) berjudul "Dugaan Korupsi Dana BOS SD Negeri 15 Bungo Pasang Menjadi Perhatian Khusus REPRO DPW SUMBAR, Roni: Kita Investigasi dan Laporkan".

Sri Muliadi selaku Kepsek SD Negeri 15, Bungo Pasang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pessel telah memberikan hak jawab melalui selulernya menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor ( 0822-8421-9xxx) pada Sabtu (1/2/2025).

Berikut isi hak jawabnya:

Assallamualaikum Wr.Wb

Kepada Yth. Pimpinan Redaksi mitrarakyat.com di Padang.

Melalui pesan singkat ini, saya Sri Muliadi Kepala UPT SD Negeri 15 Kecamatan IV Jurai menyampaikan hak jawab sehubungan dengan pemberitaan yang berjudul “Mitra Rakyat:Oknum Kepsek SD di Kecamatan IV Jurai Pessel Diduga Donatur Paslon 01 Selewengkan Dana BOS” yang terbit pada media online mitrarakyat.com pada 25 Januari 2025.

Hak jawab media.

1. Terkait tuduhan penyelewengan dana bos, saya sudah tegaskan dan bantah melalui sejumlah media, bahwa hal tersebut tidaklah benar dan dipastikan adalah fitnah. Karena penyelenggaraaan dana BOS di Sekolah kami SDN 15 Bunga Pasang, sudah sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku.

2. Terkait tuduhan menjadi salah satu tim sukses dari Paslon Bupati 01, juga telah saya sampaikan, bahwa hal tersebut juga tidak benar. Karena saya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwajibkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pileg, Pilpres, Pilkada).

3. Terkait konfirmasi pemberitaan, Wartawan Mitrarakyat.com atas nama Chairur, tidak pernah menghubungi saya melalui sambungan telpon, dan hanya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik (Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik), sehingga keraguan bagi saya untuk menjawab pesan tersebut. 

4. Wartawan Mitrarakyat.com atas nama Chairur, juga tidak pernah melakukan liputan di lapangan (SD Negeri 15 Bunga Pasang) sebagai untuk pengujian informasi, dan tahapan dalam menerbitkan produk jurnalistik (Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik).

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada Mitrarakyat.com untuk dapat menerbitkan hak jawab ini, atas kekeliruan dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh oknum Wartawan, tersebut.

Wassallam.

Hormat Kami

Keluarga Besar UPT SD Negeri 15 Bunga Pasang

Kepala Sekolah

Tembusan:

1. PWI Pesisir Selatan

2. ⁠PWI Sumatera Barat

3. ⁠Serikat Media Siber Indonesia Pesisir Selatan

4. ⁠Dewan Pers

5. ⁠Arsip

Tanggapan Redaksi mitrarakyat.com terkait hak jawab

Pada intinya, Redaksi media online mitrarakyat.com selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesionalan dalam berkerja, dan selalu berpijak pada KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dalam menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol.

Dan untuk menghindari hal-hal yang bersifat merugikan terkait karya jurnalistik yang dihasilkan, wartawan di keredaksian Mitrarakyat.com selalu melakukan konfirmasi kepada pihak atau narasumber yang akan diberitakan terlebih dahulu.

Kemudian terkait pemberitaan yang menyangkut saudara Sri Muliadi pihak media online Mitrarakyat.com pun telah melakukan upaya konfirmasi, bahkan berkali-kali melalui seluler dengan aplikasi WhatsApp yang bersangkutan. Bahkan saat ini nomor WhatsApp ini dipakai untuk untuk mengirimkan hak jawabnya.

Kenapa media online Mitrarakyat.com melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp..?, 

Karena di era perkembangan digitalisasi ini, aplikasi WhatsApp lebih umum digunakan masyarakat luas, juga aplikasi ini banyak keunggulan, diantaranya:

Dari sisi Keamanan, Pesan WhatsApp dienkripsi secara end-to-end, sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan. Dan tentunya bisa sebagai bukti kalau media sudah melakukan konfirmasi. 

Dari Sisi Akses multi-platform,WhatsApp bisa digunakan di ponsel, desktop, dan web. Kemudian dari sisi Komunikasi global, WhatsApp bisa digunakan untuk menghubungi orang di mana saja, selama ada koneksi internet.  

Dapat dipastikan, setiap bahan atau permasalahan dari objek yang dikonfirmasikan oleh media online Mitrarakyat.com, telah melakukan survey lapangan dengan data-data yang kongkrit.

Saudara Sri Mulyadi telah memberikan hak jawab kepada media ini melalui selulernya menggunakan aplikasi plikasi WhatsApp, dan kami sangat menyayangkan kenapa konfirmasi yang sebelumnya dikirimkan oleh wartawan Mitrarakyat.com, Sri Muliadi tidak menjawab (diabaikan).

Terkait pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik yang saudara Sri Muliadi keluhkan, sesungguhnya wartawan kami telah berpedoman pada pasal ini, seperti memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan konfirmasi. Tujuan konfirmasi kami agar berita yang kami tayangkan berimbang dan hal itupun sudah disampaikan wartawan melalui konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Serta dalam narasi pemberitaan tidak ada unsur opini dan menuduh ataupun melakukan fitnah seperti apa yang disangka kan Sri Muliadi. Pemberitaan masih mengacu dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Berikut isi pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik

Pasal 2

Wartawan harus melakukan tugas jurnalistik dengan cara-cara profesional. Hal ini termasuk menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, dan tidak menyuap.

Pasal 3

Wartawan harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Wartawan juga harus menerapkan asas praduga tak bersalah.

Sekian tanggapan dari Redaksi mitrarakyat.com menyangkut hak jawab yang disampaikan Kepsek SD Negeri 15 Bungo Pasang, bernama Sri Mulyadi. (Redaksi)

MR.com, Padang| Sebagai mitra kerja dari Rumah Sakit Universitas Andalas (RS Unand) dalam pengelolaan limbah medis yang termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), apakah Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik PT. Artama Sentosa Indonesia sudah mengacu pada rujukan yang diatur dalam Permen LHK No.6 Tahun 2021, tentang teknis penyimpanan Limbah B3..?.

Alamat kantor tempat usaha atau kegiatan PT.Artama Sentosa Indonesia di Sinar Land Plaza Jl. Pemuda 60-70, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Kemudian di Sumatera Barat, PT.Artama Sentosa Indonesia memiliki TPS limbah B3 yang berlokasi di jalan Bypass KM 7, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kota Padang.

Surat Kelayakan Operasional (SLO) tempat usaha pun disinyalir sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Sumbar pada Agustus 2023.

Tentunya terkait pengoperasian TPS itu, publik berharap SLO yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup tetap berpedoman pada aturan dan kaedah yang seharusnya. Berdasarkan isi pada draf dokumen Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 yang diajukan oleh pemohon (PT.Artama Sentosa Indonesia.red).

Kondisi kontruksi bangunan di belakang gudang berpotensi tempat sarang binatang 

Diketahui, isi draf dokumen Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 meliputi plan gudang, tenaga ahli yang stanby di TPS, peralatan pengelolaan limbah yang ada dilokasi, peralatan kedaruratan yang ada dilokasi, ketentuan jarak aman dengan pemukiman penduduk serta persyaratan wajib atau standarisasi lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah.

Saat tim media bersama tim pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menelusuri lokasi TPS pada Jum'at (31/1/2025). Terlihat kondisi gudang terkunci, tidak ada kegiatan serta tidak ada satupun karyawan dari perusahaan tersebut yang ditemukan.

Selain itu, dilokasi kontruksi bangunan gudang atau TPS tidak ditemukan plang merk perusahaan pengelola limbah. Selanjutnya, kondisi bangunan pada bagian penutup gudang atau atap menggunakan seng yang terlihat usang berkarat terindikasi bocor. Begitupun dinding gudang menggunakan material seng juga terlihat usang dan karatan. 

Untuk fentilasi udara dibagian atas bangunan berpotensi masuknya air hujan karena disinyalir sedikit lebar, serta saluran drainase yang terlihat kurang baik. Dan bagian dalam bangunan gudang atau TPS terindikasi dijadikan garasi mobil dan motor.

Seterusnya menyangkut kelengkapan administrasi perusahaan, seperti Sertifikasi Tenaga Ahli, dan sarana prasarana (peralatan) pada TPS limbah B3 milik PT.Artama Sentosa Indonesia ini media belum dapat informasi, karena belum bertemu dengan pihak pengelola TPS.

Terkait ini, direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan ulang. "Sabtu kami masih ada kegiatan diluar, insyaallah Senin pak", balas Raden Jusuful Adha saat dimintai waktunya oleh salah satu tim media via telepon 08536323XXXX, dihari yang sama.

Berdasarkan penelusuran media ini, RS Unand merupakan salah satu pihak yang menggunakan jasa PT. Artama Sentosa Indonesia dalam pengelolaan limbah B3 (Infeksius). RS Unand tiap minggunya menghasilkan limbah medis Infeksius B3 nya sekitar 300 Kg sampai dengan 400 Kg.

Diketahui limbah Infeksius biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien.

Dan jika dalam pengelolaan limbah ini tidak tepat, maka akan berdampak pada lingkungan, serta beresiko terhadap penularan penyakit.

Sampai berita ini ditayangkan tim media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Surat dengan nomor 07/REPRO /DPW-SBR/XII/2024 itu ditujukan kepada Kepala BWS V Padang saat ini. Tujuannya, REPRO DPW SUMBAR meminta informasi serta tranparansi terhadap 378 kegiatan P3 TGAI Tahun Anggaran 2024 yang tersebar di wilayah Sumbar. Namun hingga saat ini belum ada balasan dari pihak BWSS V Padang. 

Ketua REPRO INDONESIA KUAT  DPW Sumbar, RONI ketika dikonfirmasi menyampaikan untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik dalam seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami relawan akan mengawal komitmen yang di canangkan. Demikian pesan yang kami terima dari Ketua Umum DPN REPRO, Hotman Siregar.

Terkait surat yang kami ditujukan kepada Kepala BWSS V Padang sebulan lalu itu, kata Roni, merupakan bentuk komitmen kami sebagai REPRO DPW SUMBAR serta untuk menindak lanjuti informasi yang kami himpun dari masyarakat.

Baca : Rakor Kementerian PU, Menteri Dody : Dorong Pencapaian Sasaran Utama PU608 dan Langkah Strategis Pelaksanaan TA 2025

Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Prabowo(DPN REPRO) untuk REPRO DPW Sumbar 

"Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat menyangkut ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terlibat didalam kegiatan P3 TGAI tersebut," ujar Roni pada Jum'at (24/1/2025) di Padang.

Untuk itu kami menyurati pihak BWS Sumatera V Padang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk daerah yang berada dibawah instruksi Kementerian PU, Dirjen SDA untuk menjalankan pelaksanaan teknisnya, tegas Roni.

Tapi sayangnya surat yang kami sampaikan itu belum dibalas oleh pihak terkait. Sudah sebulan sampai hari inipun belum juga ada tanggapan dari Kepala BWS Sumatera V Padang itu, cecarnya.

Dengan demikian, kata Roni, dugaan penyimpangan yang terjadi pada kegiatan P3 TGAI itu semakin menguat dengan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh Kepala BWSS V Padang ini, tandasnya.

"REPRO hadir untuk mendukung program-program 100 hari kerja Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini dan seterusnya," tegas Roni lagi.

Dia menuturkan, ini baru langkah awal REPRO dalam mengawasi seluruh kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh BWS Sumatera V Padang untuk Tahun Anggaran 2024.

Kami menduga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pengelolaan proyek negara ini, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh BWSS V Padang Tahun Anggaran 2024 lalu, ulasnya.

Kita akan kembali menyurati Naryo Widodo sebagai Kepala BWSS V Padang saat ini, untuk meminta tranparansi terkait seluruh kegiatan tahun anggaran 2024 yang ada dibawah pengelolaan instansi tersebut, pungkasnya.

Saat media mengkonfirmasi kepada Naryo Widodo selaku Kepala BWSS V Padang menyangkut hal tersebut via telepon. Hingga saat berita ini ditayangkan, Kepala BWSS V Padang itu belum bisa memberikan tanggapannya.

Apakah benar banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan proyek negara tahun anggaran 2024 di BWSS V Padang..?

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini disiarkan.(cr)