POLITIK UANG SEBAGAI BUDAYA POPULER DI NEGARA PERTIWI
Indonesia merupakan negara yang kaya. Terlepas dari itu semua, dapat kita saksikan dalam perjalanan demokrasi, indonesia masih miskin dalam integritas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang masih cenderung rendah.
Tetapi akhir ini masyarakat indonesia sudah mulai ber partisipasi aktif dalam dunia perpolitikan di indonesia. Hal itu di dorong oleh Money Politik. Kita tidak bisa menutup kedua mata dan telinga kita bahwa politik uang ini telah menjadi budaya negara kita, budaya politik uang ini disebuah sistem pemerintahan demokrasi sangat dapat merusak integritas pada masa proses pemilihan umum, yang dimana pemilu sebagai salah satu langkah yang penting dalam pemilihan aktor politik yang akan menjabat sekaligus merupakan pintu gerbang masa depan bangsa kita, pemilu merupakan hal yang sangat krusial, jika partisipasi masyarakat yang aktif akibat dari budaya politik uang, maka proses pemilihan aktor politik yang akan duduk di pemerintahan hanyala sebatas siapa yang memiliki modal besar, bukan siapa yang memiliki visi dan misi yang bagus untuk keberlangsungan rakyat indonesia. Hal tersebut seharus nya dapat kita sadari dan menolak mentah mentah budaya politik uang yang telah berkembang di negara kita indonesia.
Lingkaran setan yang terus berulang ketika seorang calon yang telah mengeluarkan modal dengan tujuan membeli suara kita, besar kemungkinan untuk terlibat dalam praktik korupsi demi mengembalikan modal yang besar dalam tahap proses pemilihan, yang seharusnya aktor politik yang terpilih berfokus pada pelayanan publik tetapi itu semua berubah menjadi fokus terhadap pemulihan modal dan keuntungan pribadi calon akibat dari praktik politik uang.
Menolak uang dalam pemilu merupakan salah satu langkah awal dalam menyelamatkan masa depan bangsa. Jika kita bertanya mengapa politik uang tersebut dapat terjadi salah satu penyebab nya akibat dari banyak nya masyarakat indonesia yang masih di bawah kemiskinan atau masih banyak masyarakat yang kurang sejahtera, kemudian kurang nya tingkat pendidikan masyarakat indonesia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Semester I 2023 di Gedung KPK, mengatakan penyebab politik uang masih terus terjadi karena 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera dan lebih dari 50 persen dengan tingkat pendidikannya belum baik. Dari pernyataan tesebut, Untuk mengatasi politik uang terus berkembang di negara kita langkah yang tepat ialah mensejahterakan rakyat kemudian dari pada itu edukasi politik yang harus secara berkala di berikan kepada rakyat sedini mungkin. Dengan hal hal tersebut ketika rakyat sudah sejahtera dan memiliki edukasi yang baik, kemungkinan pada tahap proses pemilihan aktor politik di kemudian hari akan berlandaskan pada visi dan misi calon bukan hanya sebatas modal.
Ditulis Oleh : Rivaldi Fadhillah (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas)
