Mitra Rakyat

Hal tersebut diduga terjadi pada kegiatan penanganan drainase Baso-Batas Payakumbuh dibawah kewenangan PPK 1.2, Satker PJN Wil I, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar).

Terjadi pada pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBN bernomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Rekanan bersama Konsultan Pengawas terindikasi kangkangi UU Nomor 2 Tahun 2017, yang membahas mengenai Jasa Konstruksi. 

Juga terhadap Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pasalnya, terpantau tim awak media beberapa hari lalu. Saat tim melakukan penelusuran kelokasi pekerjaan Rabu(15/3/2023) di ruas jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso, disinyalir karyawan bekerja dengan telanjang kaki dan tanpa gunakan pengaman tangan.

Salah seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana sebagai kontraktor pelaksana. Karyawan tersebut sedang melakukan pekerjaan tanpa difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD) yang lengkap.

Diduga karyawan CV.Indawa Perdana bekerja tidak dilengkapi dengan fasilitas APK/APK yang lengkap 

Dia sedang bekerja melakukan pembersihan atau pengerukan pada saluran drainase. Tetapi tanpa menggunakan sarung tangan, pelindung kepala, sepatu bot pelindung kaki, rompi dan lainnya.

Saat dikonfirmasi kepada pekerja tersebut kenapa tidak menggunakan APK lengkap, dia tidak menjawab. Dan terkait keberadaan konsultan pengawas dan pelaksana lapangan dari CV. Indawa Perdana, pekerja itu mengatakan tidak ada dilokasi.

Bahkan, untuk nama konsultan pengawas dan pelaksana lapangan pada pekerjaan tersebut, pekerja itu tidak mengetahuinya.

Ironis, sementara negara telah membayarkan untuk jasa konsultan pengawas. Tidak tanggung-tanggung, negara memakai dua jasa konsultan pengawas untuk pekerjaan yang terbilang kecil senilai Rp 574.754.000 dibandingkan dengan proyek lain yang ada di Satker PJN Wil I Sumbar tersebut.

Negara memakai dua jasa konsultan pengawas sekaligus itu dengan tujuan agar pekerjaan berjalan optimal, efektif dan sesuai kaedah yang telah ditentukan.

Untuk itu negara melalui PPK 1.2 Satker PJN I Sumbar menyewa jasa dua konsultan pengawas, yaitu CV Aldiguna Pratama Konsultan dan CV.Arci Consultants Engineering.

Namun, ada dugaan uang negara akan terbuang sia-sia. Sebab, kinerja dua Konsultan Pengawas tersebut terindikasi tidak profesional. Karena diduga sering tidak ada dilokasi disaat rekanan melakukan kegiatan.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Rio Andika selaku PPK 1.2 dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi terkait hal tersebut. Hingga berita ditayangkan dua pihak berkewenangan tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Berhasilnya pembangunan prasarana tidak hanya dilihat dari bagaimana kinerja para karyawan yang terlibat. 

Tetapi juga dilihat dari seberapa tahan bangunan tersebut dan bagaimana manfaatnya untuk orang banyak. 

Namun, tidak kalah pentingnya bagaimana jaminan keselamatan para pekerja selama proses pekerjaan berlanjut.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr/tim)

MR.com, Payakumbuh-Menyoal proyek penanganan longsor Payakumbuh batas Riau yang diduga Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumbar (Kasatker PJN Wil I Sumbar) restui PT. Pasagan Tenaga Perkasa untuk tidak menulis nilai anggaran pada plang proyek.Terpantau oleh media pada minggu, (16/05/2021) waktu lalu.

Berita terkait : Proyek Penangan Longsor Milik PJN Wilayah I Sumbar Diduga "Kangkangi" Perpres dan UU KIP

Namun saat dikonfirmasi kepada Thaibur ST.MT selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar pada Selasa (8/6/2021) via telpon mengatakan, "sudah tidak perlu saya tanggapi".

Tentunya hal ini akan menambah kecurigaan dilingkungan masyarakat Sumatera Barat. Rekanan diduga kuat sudah melanggar aturan, karena tidak menuliskan nilai anggaran pada plang proyek. Kemudian waktu ditanya menyangkut hal tersebut, Thaibur sebagai pimpinan di Satker PJN I seolah tidak mau menanggapinya saat dikonfirmasi awak media.

" Wajar kecurigaan masyarakat semakin mengental. Karena pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek seolah tutup mata, sehingga menimbulkan lagi dugaan kalau proyek tersebut beraroma KKN. " ujar Yatun SH, menanggapi hal tersebut, Kamis(10/6/2021) di Padang.

Tentunya dalam hal ini dapat dikatakan pihak kontraktor dan Satker PJN Wil I Sumbar telah melakukan ”pembohongan publik” dan mungkin akan berdampak terhadap hasil pekerjaan, tambahnya.

Menurutnya, penulisan nilai anggaran pada papan informasi sangat penting bahwa papan nama tidak hanya sebagai komponen pelengkap ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. 

"Namun lebih dari itu, plang proyek sebagai salah satu bentuk agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan presiden," ujarnya lagi.

Yatun menduga telah terjadi persekongkolan secara terang-terangan antara kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keuntungan, ucapnya.

" Agar tidak terjadi kegiatan KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut, kepada pihak Polri dan Kejaksaan juga masyarakat untuk dapat mengawasi secara intens proyek tersebut. Dan kepada pihak Kementerian PUPR RI untuk dapat mengontrol kinerja jajaran bawahannya dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu tanggapan konfirmasi dari Dirjen Bina Marga, dan konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*

Kapolres Kota Payakumbuh, AKBP Alex Prawira berikan penghargaan kepada 28  anggotanya. Penghargaan yang diterima atas prestasi sebagai tim dalam menjadikan kawasan Polres sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ditahun 2020.

“Saya berharap kedepannya seluruh anggota Polres dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi. Agar semangat menjadikan kawasan Polres yang berintegritas sebagai WBK dapat dipertahankan. Dan terus berusaha Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)", sebut Kapolres Alek Prawira, Senin(1/3/2021) di Mapolres.

Polres Payakumbuh berkomitmen meraih predikat institusi yang memiliki integritas, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021 ini.

Penghargaan yang diserakan Kapolres Payakumbuh berdasarkan penilaian atas dedikasi dan peran aktif sebagai tim membangunan zona Integritas ditubuh polres. Sehingga Polres Payakumbuh dapat meraih predikat WBK pada akhir bulan Desember tahun 2020 lalu dari Kemenpan RB RI. Semoga hal ini dapat menjadi contoh teladan bagi anggota Polri lainnya, kata AKBP Alex Prawira.

Dalam  menciptakan budaya lingkungan kerja yang lebih baik dengan pelayanan prima, reward dan punishment yang berkesinambungan akan tetap berjalan, demi mencapai kinerja yang lebih baik dan solid lagi kedepannya, tutup Kapolres tersebut.

Personel Polres Payakumbuh berprestasi yang menerima penghargaan yakni :

1. Kompol Jerry Syahrim

2. Kompol Khairil Meidians

3. Kompol Russirwan

4. Kompol Zulman Efendi

5. AKP Luhur Fachri Utomo

6. AKP Alwisis

7. Iptu Franuddin

8. Ipda Kevin Fahri Ramadhan

9. Briptu Anjar Mahaiyan

10. Briptu Qori Delfina

11. Bripda Selvina

12. Brigadir Randi Juanda

13. Aipda Denny Minang Bahari

14. Briptu Putri Kinanti

15. Briptu Syukrina Wirdatika

16. Briptu Dedi Pratama Shiddiq

17. Briptu Indri Muresva

18. Bripka Trio Okta Joni

19. Aiptu Doni Sandra

20. Briptu Keke Amaliyah

21. Bripka Remon

22. Briptu Ade Indiri Nikitha

23. Bripka Romi Andra Yusa

24. Aiptu Zoel Emigren

25. Briptu Wahyu Hidayat

26. Brigadir Aidil Rivaldo

27. Bripka Dina Meiri Lestari

28. Bripka Ario Harisman

Kegembiraan terpancar dari wajah personil penerima penghargaan. Dengan  bangga telah menerima Piagam sebagai penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira.

Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira berharap semoga ini dapat  memotivasi seluruh personil Polres untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.*rl*