Mitra Rakyat

Sementara itu praktisi hukum Sumbar Miko Kamal, SH, LL,M, PhD mengatakan jika memang Surat Edaran dari BKN itu satu-satunya aturan mengenai aturan penunjukan Plt maka itu merupakan salah satu kerja administrasi pemerintahan.

Hal itu diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan juga ditegaskan dalam tujuan umumnya bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan itu harus tertib, harus sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

"Karena itu tujuannya maka semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum aturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik," katanya.

Artinya semua pejabat pemerintah harus memahami dan mematuhi aturan itu. Jika tidak dipatuhi maka terjadi pelanggaran hukum.  Jika sudah pelanggaran tentu ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pejabat yang mengambil kebijakan itu.

Ia menjelaskan dalam azas umum pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah azas kecermatan. Maksudnya semua aparat pemerintah harus cermat mengeluarkan kebijakan.

"Jika memang aturannya pengangkatan Plt itu tiga bulan dan bisa diperpanjang paling lama tiga bulan atau dua kali tiga bulan maka harus diikuti," tegasnya.

Dalam azas umum pemerintahan yang baik itu selain azas kecermatan juga ada azas kepastian hukum, kemanfaatan, tidak keberpihakan, tidak menyalahgunakan wenenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Ia menyebutkan jika kebijakan itu melanggar aturan yang ada maka dari perspektif UU administrasi pemerintahan hal itu tidak boleh.

Maka jika memang ada pelanggaran maka menurut UU itu ada sanksi yang dijatuhkan mulai dari sanksi ringan sedang dan berat melihat apa yang dilanggar.

Kemudian jika menyangkut keuangan negara yang bersangkutan harus mengembalikan kenegara. Jika tidak tertib administrasi maka tentu uang yang diterima itu harus dikembalikan kenegara.

"Kebijakan pengangkatan yang bersangkutan merupakan bagian atau termasuk kepada putusan tata usaha negara," katanya. (Dedi/Rudy)

Keberadaan Thermo Gun tersebut mulai terkuak setelah dibukanya 18 buah rekaman CCTV yang berada di Kanto BPBD Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar.

Kehilangan Alat ukur Suhu Tubuh (Thermo Gun) milik BPBD pada masa Pandemi Covid-19 tersebut berujung dengan pengaduan ke Polres Pasaman Barat.

Salah seorang Staff PUSDALOPS Meri Chandra yang bertugas piket pada saat kehilangan tersebut mengatakan bahwa dirinya mengetahui Thermo Gun itu hilang sekitar jam 09.00 Wib., pada hari itu.

"Hari itu adalah giliran Saya piket, setelah Aplusan bersama teman saya yang piket malam. Sekitar pukul 09.00 Wib, seperti biasa, Siapapun sebelum masuk kantor kami wajib ukur suhu tubuh, saat saya mau ukur suhu tubuh itu saya tidak menemukan Thermo Gun tersebut, biasa nya Thermo Gun itu selalu berada di Meja Piket TRC", Ujar Meri.

"Setelah Saya cari-cari di ruangan tersebut bahkan Saya sudah tanyakan kepada teman-teman staff BPBD serta Petugas piket sebelum Saya, Thermo Gun tersebut tetap tidak Saya temukan", tambah Meri.

"Karena Sudah saya cari-cari namun tidak juga ditemukan. Karena Thermo Gun tersebut merupakan Aset Kantor maka Saya melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan", jelas Meri.

Setelah melaporkan hal kehilangan Aset Kantor tersebut, Akhirnya karena beban tanggung jawab, Meri didampingi beberapa Staff BPBD melaporkan atas kehilangan tersebut ke Polres Pasbar, Sabtu (11/04).

Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di BPBD Pasbar, maka yang berawal dari pengaduan tersebut diduga akan menjadi Pencurian Aset.

Terkait Pengaduan Kehilangan Aset BPBD berupa Thermo Gun tersebut, Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariyadi melalui Kasubag Humas Polres Pasaman Barat AKP. Defrizal saat dihubungi wartawan membenarkan ada nya pengaduan tersebut.

"Benar, Pengaduan Kehilangan Thermo Gun tersebut memang ada dan saat ini sedang dalam penyelidikan", Ujar AKP Defrizal, Sabtu (11/07). (RUDY/RD)