Mitra Rakyat

Demikian Fitrahtul Hayat mengatakan saat dikofirmasi media disela-sela acara pada Sabtu(16/11/2024) di kawasan perumahan astratek, Ulak Karang , Padang.

Owner sekaligus Pimimpin redaksi (Pimred) dimedia Laksusnews.com, pria yang akrab disapa Bung Davit itu menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Dikesempatan itu dia juga tidak lupa mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh jajaran tim Media Laksus yang terus berkomitmen untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah atas perjalanan 12 tahun ini. Semua ini tidak lepas dari kerja keras tim, kepercayaan masyarakat, dan doa yang tiada henti,"kata Bung Davit.

Melalui momentum ini, kami ingin berbagi sedikit kebahagiaan dengan masyarakat, sebagai bentuk rasa syukur kami, imbuhnya.

Pembagian paket sembako, kata Davit, menjadi simbol kepedulian kami(Media LaksusNews.com.red) terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Dia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat, dan yang paling utama dapat mempererat hubungan baik antara awak media dengan masyarakat luas, serta pihak-pihak lainnya.

Dengan tema ulang tahun “Membangun Negeri dengan Informasi, Sebagai Momentum untuk Membangun Relasi dan Tebar Kebaikan ,” Media LaksusNews terus berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan edukatif bagi para pembacanya, pungkasnya.

Acara juga turut dihadiri Buya Muhammad Idris sebagai undangan. Pada kesempatan itu, Buya Idris menyampaikan bahwa dalam hidup ini kita terus bersyukur setiap waktu kepada Allah SWT. 

"Bersyukur atas nikmat- nikmat yang telah diberikan Nya kepada kita, kalau kita bersyukur maka Allah akan selalu menambah nikmat-Nya," kata Buya Idris.

Namun ketika ada rasa kufur maka azab Ku sangatlah pedih, sebagaimana firman Allah, tutup Buya Idris.(cr/**)

MR.com,Padang|Akhirnya teka-teki dan keraguan publik terhadap MK terjawab sudah. Kegalauan dan kegamangan para bakal calon anggota legislatif bisa berhati lega paska putusan MK dibacakan, Kamis (15/6/2023).

Dikatakan Hariyanto Bacaleg DPRD Kota Padang dari Partai Demokrat, Daerah pemilihan 5 (Padang Timur- Padang Selatan).

Secara sah dan terbuka Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan sistem yang dipakai pada Pemilu 2024 adalah Sistem Proporsional Terbuka. Artinya, rakyat berhak menentukan pilihannya secara independen.

" Menentukan siapa wakilnya di parlemen. Ini baik untuk demokrasi. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat," imbuhnya.

Ia melanjutkan, putusan MK adalah rambu untuk melaju bagi para calon legislatif (Caleg) dari partai atau nomor urut berapa pun.

" Mulailah turun ke masyarakat, mulai bawa gagasan, ide-ide dan kebersamaan. Jangan membangun janji, tapi mesti membangun harapan dan mimpi bersama," imbaunya.

Perang politik ini haruslah diisi dengan hal-hal bernas, pemikiran membangun dan kebersamaan. Jangan beradu otot, beradu ota atau beradu janji, masyarakat bukan semata objek politik, mereka adalah pemilik sah kedaulatan

" Uang bukan lagi cara-cara jitu untuk menaklukan hati masyarakat untuk memilih, ketokohan dan hubungan emosional kuncinya. Bersihkan negri ini dari money politik," tegas Ari yang juga pemerhati anak yatim dan dhuafa ini.

Berpijak dengan putusan MK yang kembali menegaskan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka patut diapresiasi. Putusan ini benar-benar merupakan living law, hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Benteng konstitusional di MK yang sempat diragukan itu ternyata masih kokoh, sekokoh pilar-pilar yang terdapat di bagian depan gedung MK.

Upaya rakyat Indonesia untuk mengawal laju pembangunan demokrasi atau proses demokratisasi sementara telah dapat dianggap selesai. Fa izaa faraghta fanshab. Lalu apa agenda rakyat berikutnya?

Menurut hemat saya selanjutnya sistem proporsional terbuka ini harus dieksekusi oleh rakyat dengan sangat baik. Bahwa dalam sistem ini, kualitas badan legislatif yang akan terbentuk pasca pemilu 2024 nanti sepenuhnya dipikulkan ke pundak rakyat pemilih. 

Maka pemilih harus berkemajuan dalam kualitas menentukan pilihannya. Progress kemajuan ini harus nyata dan terukur.

Lebih jauh dipaparkan Ari, agar pilihannya berkualitas, pemilih harus cerdas yang sedikitnya ditandai dengan tiga ciri yaitu rasional, mandiri, dan bertanggung jawab.

Rasional artinya dalam menenjatuhkan pilihan, pemilih harus mempertimbangkan betul pilihannya secara benar. Lalu apa yang harus dipertimbangkan? Yaitu kemampuan kandidat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam masa kerja nanti.

" Minimal kandidat pilihan kita memiliki tiga kompetensi yaitu legislating (menguasai ilmu perundang-undangan), budgeting (kemampuan mengatur pengelolaan anggaran) dan controling (mampu mengawasi eksekutif)," ulasnya.

Setelah rasional, pemilih harus mandiri. Karena pertimbangannya sudah matang atau rasional, pemilih mandiri artinya tidak dapat lagi digoyahkan oleh siapa pun dan dengan cara apa pun, termasuk dengan politik uang. Kecuali dengan pertimbangan yang lebih rasional lagi.

Terakhir bertanggung jawab. Sudah disebutkan tadi, kualitas DPR dan DPRD periode 2024-2029 nanti dipikulkan di pundak rakyat. Maka tidak boleh lagi ada keluhan ada dewan yang tidak mau tahu dengan keluhan hidup rakyat yang memilih dan mendudukkannya. 

Pilhan siapa itu kemarin? Kita bertanggung jawab sekarang agar yang begitu jangan sampai terpilih dan duduk lagi. Dengan penuh tanggung jawab, mari kita ganti dengan yang lebih baik.

Oleh karena itu, pastikan kita semua nanti hadir ke TPS untuk menghantarkan pilihan terbaik kita. Jangan serahkan pilihan kita kepada pilihan orang lain saja. Inilah kedaulatan rakyat, kedaulatan kita semua, mari ciptakan pemilu yang cerdas untuk menghasilkan dewan perwakilan rakyat yang care terhadap masyarakat. **

Bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membuka Latsitarda Nusantara tahun 2023 ini yakni, Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Panglima TNI Yudo Margono dalam amanatnya mengatakan, Latsitarda Nusantara merupakan realisasi kegiatan integratif Taruna akademi TNI dan akademi kepolisian yang diselenggarakan setiap akhir pendidikan.

Kegiatan ini mengikutsertakan praja IPDN dan beberapa peserta dari instansi pendidikan berbasis pemerintahan serta mahasiswa dari universitas setempat. 

"Latsitarda yang diadakan setiap tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum membangun sinergitas antara TNI-Polri dan masyarakat, melalui kerja nyata di lapangan Latsitarda menjadi sarana memupuk dan memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat," ucap Panglima TNI.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Latsitarda Nusantara bertujuan untuk menumbuhkan kembangan jiwa perjuangan, cinta tanah air dan semangat gotong royong bagi para Taruna dan Mahasiswa. 

Dalam kegiatan ini para peserta akan melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan sasaran fisik dan non fisik, seperti perbaikan fasilitas umum, bakti sosial, perbaikan rumah tidak layak huni dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, karena Kota Padang dipercaya menjadi salah satu dari lima daerah di Sumatera Barat untuk menjadi tuan rumah Latsitarda Nusantara yang akan dilaksanakan dari 19 Mei s.d 7 Juni 2023. 

"Kami Pemerintah Kota Padang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan Latsitarda Nusantara ini. Cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan diantaranya, pengaspalan jalan, pengecatan jembatan, penyuluhan bagi generasi muda dan lainnya. Semoga ini memberikan manfaat bagi Kota Padang," pungkas Wako Hendri Septa didampingi Sekdako Andree Algamar dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis.(Mul/Prokopim Pdg).

Pasalnya, asas manfaat dari program pemerintah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, sampai saat ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat penerima program.

Salah satu kampung penerima bantuan tersebut, masyarakat kampung kember RW 01 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Warga penerima bantuan dikampung itu "kecewa", lantaran air bersih yang diharapkan tidak bisa dimanfaatkan warga setempat.

Karena, instalasi jaringan pipa transmisi air bersih menuju kerumah-rumah warga penerima bantuan banyak yang bocor. Sehingga, air yang mengalir selalu menggenangi halam rumah warga.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang warga yang berjualan dikampung tersebut. Sebut saja namanya ibu Upik, wanita paruh baya itu seraya melayani pembeli menceritakan kalau air yang diuntukan masyarakat oleh pemerintah pusat itu sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan banyak warga.

"Karena, dua tangki penampungan air sejak lama sudah tidak berisi air(kosong). Apabila air ditengok itu penuh, air akan mengalir dan menggenangi halam rumah warga. Karena pipa transmisi air menuju rumah warga penerima bantuan banyak yang bocor," katanya Jum'at (3/3/2023) di warungnya.

Ibu Upik juga mengakui kalau pipa air miliknya pun juga sempat mengalami kebocoran. Tetapi karena kontraktor masih bekerja, dan kebetulan bekerja didepan rumahnya, jadi dia meminta langsung kepady kontraktor untuk memperbaikinya kembali.

Tetapi sekarang pun saya masih tidak bisa memanfaatkannya. Karena, galon pusat penampungan air masih kosong, pungkasnya.

Diketahui, pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut berada dibawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan(DPRKPP) Kota Padang.

Selama 120 hari kalender, pekerjaan instalasi jaringan distribusi air bersih DAK paket 2 itu dikerjakan CV.Bintang Kontruksi Utama sebagai Kontraktor Pelaksana dengan CV. Parama Engineering Consultants sebagai konsultan pengawas.

Proyek negara dengan nomor kontrak 02/Kont.KT/DAK-AM/APBD/KP DPERKIM/2022, dikerjakan senilai Rp860.742.413,751dari 14 Juli 2022 tahun lalu. Dan Disinyalir proyek tersebut sudah dilakukan serah terima(PHO).

Menurut informasi yang diperoleh media dilapangan, perusahaan kontraktor pelaksana CV.Bintang Kontruksi Utama diduga perusahaan pinjaman. 

Disinyalir pelaksana lapangan bukan pihak dari perusahaan sendiri, tetapi pihak ketiga (subkon) yang mengerjakan atas nama perusahaan tersebut. Pemilik atau owner bernama Arli, sedangkan subkon bernama Wandi yang berkantor di Alai Parak Kopi.

Terkait hal itu, media mengkonfirmasikan kepada Noviyanti selaku PPK kegiatan via telepon. Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Noviyanti kegiatan dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Bukan rahasia umum lagi, biasanya jabatan secara defenitif Sekda selalu jadi rebutan para pejabat, tetapi kenapa untuk seleksi calon Sekda Kota Padang kali ini seakan tidak ada yang berminat, kan aneh," demikian Ketua Pemuda Pancasila Kota Padang Roy Madea Oka, Sabtu (12/3) di Padang mengatakan.

"Ini sangat aneh, masa tidak ada satupun pejabat yang mendaftar untuk ikut seleksi calon Sekretaris Daerah Kota Padang," ujarnya.

Sebagai warga Kota Padang, Roy Madea Oka menduga ada permainan dibalik semua ini. Padahal menurut Roy secara aturan ada beberapa pejabat eselon ll Pemko Padang yang sudah pantas dan berpeluang untuk menjadi Sekda.

Roy memaparkan beberapa nama yang menurutnya sudah layak menduduki posisi tersebut. Seperti, Dr. Rudi Ronaldo (Kadis Kominfo), Hendrizal Ashar (Sekwan), Ir. hj. Corri Saidan, Msi (Kadis DMPTSP), Dr. Endrizal, SE, Msi (Asisten ll) dan Ir. Didi Haryadi (Asisten lll), jelas Roy.

"Mereka merupakan pejabat yang sudah memiliki pengalaman dan teruji di ruang lingkup Pemko Padang. Kita sebagai warga Kota Padang cukup bangga dengan track record mereka," kata Roy.

Dengan kekosongan jabatan Sekda yang menurut Roy sudah cukup lama ini akan menimbulkan kekisruhan dan kecurigaan dilingkungan masyarakat, khususnya warga Kota Padang, ungkapnya.

"Mengapa kursi yang selalu menjadi primadona para pejabat ini masih kosong. Ini patut menjadi pertanyaan besar warga Kota Padang, apakah ada aturan yang membatasi sehingga tidak bisa mendaftar..?," tanya Roy Madea Oka.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu seleksi pengisian jabatan tinggi pratama untuk jabatan Sekda Kota Padang telah dibuka berdasarkan surat nomor: 820.022/PANSEL-PDG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Padang. (tim)

MR.com,Pasbar-Merunut isu yang beredar dilingkungan BWSS V Padang, terkait penunjukan Ilham Frizen sebagai PPK oleh PA/KPA atas dasar kedekatan dengan Istilah "anak emas" dari pimpinan. Disinyalir penunjukan PPK tidak mengacu pada Perpres No 54. Tahun 2010 dan syaratnya

Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab proses pelaksanaan proyek Rehabilitasi DI Batang Tongar kerap dirundung masalah, demikian Adrianto Putra ST mengatakan , Jum'at (25/6/2021) di Padang.

Berita terkait : Menyorot Proyek DI Batang Tongar, Perusahan Yang Menggunakan Material Ilegal Bisa Terancam Pidana

Sebagai pengamat pembangunan, Adrianto menilai carut marut yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi DI Batang Tongar senilai Rp28.992.462.000 itu, salah satunya disinyalir pihak Kepala BWSS V Padang "blunder" dalam melakukan penunjukan PPK.

"Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud PPK adalah personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran ( PA/KPA) untuk menjalankan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek negara," terangnya.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,", jelasnya lagi 

Kemudian, PPK memiliki tanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, hanya orang-orang yang memenuhi syarat sebagai PPK yang akan mampu menjalankan kewajiban tersebut, katanya lagi.

" Ada syarat umum dan khusus yang harus dimiliki oleh yang  akan ditunjuk sebagai PPK. Syarat umumnya, memiliki integritas, memiliki kedisiplinan tinggi, bertanggung, mampu mengambil keputusan bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN, menandatangani Pakta Integritas, tidak menjabat sebagai pengelola keuangan dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa," ulasnya.

Dilanjutkannya, syarat khusus yang harus dipenuhinya, berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa,memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

"Karena sosok PPK yang berpotensi bisa menjadi penentu keberhasilan berbagai program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, pengadaan jasa konsultasi, dan lain sebagainya," ujar Adrianto.

Diduga PPK yang ditunjuk oleh Kepala BWSS V Padang selaku PA/KPA tidak memiliki Sertifikat Keahlian dibidangnya. Akibatnya, PPK tidak menguasai teknis dan berdampak terhadap hasil pekerjaan yang tidak bagus, ungkapnya lagi.

"Mestinya Kepala BWSS V Padang(Dian Kamila) dalam memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk menjadi PPK harus lebih selektif. PPK yang ditunjuk harus benar-benar mampu bekerja dengan baik dan benar, dan penuh rasa tanggung jawab" ujarnya.

Terakhir Adrianto mengatakan hal ini diduga menjadi penyebab pelaksanaan proyek rehabilitasi DI Batang Tongar yang selalu diselimuti masalah, pungkasnya.

Kepala Satker, Rainul Penuangan pimpinan dari Ilham Frizen sebagai PPK mengatakan, kalau penunjukan PPK terhadap Ilham Frizen sudah memenuhi syarat." Ilham Frizen ditunjuk sebagai PPK di proyek rehabilitasi DI Batang Tongar sudah sesuai aturan," tegasnya Rainul Senin(28/6/2021) di Padang.

" Namun inilah realita atau tantangan bagi kita saat bekerja di daerah yang penduduknya masih minim SDA nya. Mereka masih banyak tidak paham akan proses dan prosedur proyek negara yang harus diikuti," terang Rainul.

Hal ini jelas berpengaruh terhadap proses pelaksanaan proyek tersebut. Kebanyakan warga tidak memahami aturan yang mengikat menyangkut pelaksanaan proyek negara.

Seperti, aturan yang mengharuskan rekanan menggunakan material yang legal. Artinya sumber material yang memiliki izin. Namun warga setempat umumnya tidak memahami itu, mereka hanya tau dilokasi tempat mereka tinggal ada material yang dibutuhkan, dan mereka meminta mungkin dengan sedikit paksaan kepada kontraktor untuk membeli dari mereka, terang Kasatker itu.

" Dan tujuan negara dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya ya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan dengan ada proyek didaerah mereka," tandasnya.

Terlepas dari itu semua, yang pasti kita akan selesaikan proyek tersebut sesuai dengan target dan memiliki kualitas yang bagus, pungkasnya.

Informasi terakhir yang diperoleh, PPK Ilham Frizen tidak bisa dihubungi karena PPK tersebut positif terinfeksi virus covid19 dan sedang di isolasi.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi dari Kepala BWSS V Padang dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl/Derim*