Mitra Rakyat

Penghargaan tersebut diumumkan dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M. Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao. Acara digelar di Halaman Istana Perdana Menteri Timor-Leste, Dili, dengan penuh penghormatan dan nuansa persahabatan antarbangsa.

Kapolri diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., yang hadir dalam dua kegiatan resmi, termasuk pada peringatan ulang tahun PNTL. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menganugerahkan penghargaan Ordo Timor-Leste kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral, khususnya kerja sama kepolisian antarnegara.

Medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, oleh Kepala Kepolisian Nasional Timor-Leste yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan PNTL.

"Ini adalah bentuk kehormatan yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional. Kapolri dinilai berhasil membangun fondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu," jelas Brigjen Trunoyudo, Kamis (27/3).

Penghargaan ini juga menegaskan bahwa sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara.

"Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL. Kami berharap kerja sama ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kedua negara," tambahnya.

Ordo Timor-Leste sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara Timor-Leste, baik dari dalam maupun luar negeri.**

Menhub Dudy tiba di Rest Area KM 13.5A Tol Jakarta-Merak pada Minggu (23/3) malam. Dari situ, dia bersama Kakorlantas, Dirut Jasa Raharja, dan Dirut ASDP berangkat memantau arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak.

Pelabuhan Merak diketahui menjadi titik krusial yang setiap tahunnya dipadati pemudik yang akan menyebrang dari Jawa menuju Sumatera. Kakorlantas mengatakan, peninjauan bersama ini dilakukan untuk memastikan arus mudik aman, tertib, lancar dan berkeselamatan.

"Kami ingin memastikan di hari pertama Operasi Ketupat 2025 ini, semuanya lancar sehingga para pemudik bisa aman, nyaman, tertib dan perjalanannya lancar," terang Kakorlantas, Senin (24/3/2025).

Kakorlantas, Menhub, Dirut Jasa Raharja dan Dirut ASDP tidak hanya melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Merak, namun juga hingga ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang, Banten.

Kakorlantas mengatakan, pemantauan arus mudik dilakukan hingga Senin (24/3) subuh. Mereka baru kembali setelah memastikan pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik.

"Hingga jam 03.00 WIB tadi kami masih meninjau Pelabuan BBJ di Banten," ungkap Kakorlantas.

Dari hasil pemantauan, jumlah kendaraan pemudik yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni mengalami kenaikan. Pada H-10 2025 ada 9.167 kendaraan atau naik 14.7 persen (1.181 kendaraan) dibanding 2024 sebanyak 7.986 kendaraan.

Lalu lintas Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) (Dok Istimewa)

Sementara di H-9 tahun 2025 ada sebanyak 12.347 kendaraan, atau mengalami kenaikan 82 persen (5.565 kendaraan) dari tahun 2024 yang sebanyak 6.782 kendaraan.

Situasi di Pelabuhan BBJ juga terpantau lancar terkendali. Pengoperasional kapal per hari yang semula 6 kapal ditambah menjadi 10 kapal per hari dari Dermaga BBJ-BBJ Muara Pilu.**

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

"Menghadapi Lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman," kata Kakorlantas. 

Untuk arus mudik, contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai dengan Km 70. Contraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Sedangkan periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

Kemudian skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang. Skema One Way di dua jalur ini diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

"Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idul Fitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan. Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik," ucap Irjen Pol Agus.

Lalu skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai dengan Km 98 Tol Tanggerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

 Kemudian ada juga penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

Terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.**

Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolri menyalami pasukan dan mengecek peralatan petugas yang bakal turun ke lapangan untuk pengamanan mudik 2025.

Ia menyampaikan apel gelar pasukan hari ini dilakukan untuk menyambut arus mudik 2025. Apel gelar pasukan hari ini untuk 8 Polda prioritas dan 1.976 personel yang mengikuti apel gelar pasukan sore ini di Surabaya.

"Untuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan operasi terpusat di mana kita bagi menjadi dua kegiatan yang dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas, sementara 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda," ujar Kapolri, Kamis (20/3/2025).

Apel gelar pasukan digelar setelah sebelumnya Kapolri melakukan peninjauan di sejumlah titik jelang arus mudik. Operasi ketupat di 8 Polda akan berlangsung 17 hari.

"Hari ini kita gelar apel gelar pasukan di Jawa Timur, untuk kegiatan pelaksanaan operasi ketupat ini sendiri berlangsung antara 14 sampai 17 hari, untuk prioritas 17 hari," tutur Kapolri.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi ketupat 2025 yakni Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamenhub Suntana, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan yang mewakili Menko Polkam, Dirjen Sarana Kemenhub Amirullah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Kakanwil kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Sementara pejabat Mabes Polri yang hadir di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Astamaops Kapolri Komjen Imam Sugianto, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, hingga Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana.**

Kakorlantas mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

"Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan," jelas Kakorlantas, Kamis (20/3/2025).

Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai," lanjut Kakorlantas.

Contraflow dan One Way

Kemudian, Kakorlantas menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Ia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

"Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi," jelas Kakorlantas.

"Ini ada rumusnya, ketika di Km 50, ini ada radar di sana dari Jasamarga, sudah terlintas kendaraan 5.500 itu harus dilakukan contraflow arah mudik 1 lajur, karena jika tidak dilakukan contraflow, visi rasio daripada panjang jalan tol, lebar dan jumlah kendaraan itu tidak mampu. Setelah contraflow satu lajur, bangkitan arus naik lagi jadi 6.400, ini sudah harus dilakukan contraflow lajur 2. Termasuk kami lakukan contraflow di rest area, ini akan padat. 2 rest area kami lakukan contraflow, ini situasi masih lancar," lanjut Kakorlantas.

Ia mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

"Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras," imbuh Kakorlantas.

Meski demikian, Kakorlantas mengungkap one way arus mudik dan arus balik kali ini akan dimodifikasi. Modifikasi, lanjut dia, berkaitan dengan pembukaan beberapa ruas tol, termasuk di Cisandau dan Ciperna.

"Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang," jelas Kakorlantas.

Ia mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

"Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70," jelas Kakorlantas.

"Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way," sambung Kakorlantas.

Tol Fungsional

Kemudian, Kakorlantas juga membeberkan strategi tol fungsional. Ia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Kakorlantas menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

"Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif," ungkap Kakorlantas.

Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

"Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan," tutur Kakorlantas.**

MR.com, Jakarta|  Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan Safari Ramadan di wilayah Jawa Tengah. Kapolri memanfaatkan momen ini untuk menjalin silaturahmi dengan tokoh ulama di Jateng.

Agenda Safari Ramadan ini digelar di Mapolda Jateng, Rabu (19/3/2025). Kapolri tiba pukul 17.30 WIB dan disambut tokoh ulama.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, hingga Rois Aam PBNU KH Muhammad Anwar Iskandar, serta pejabat Forkopimda lainnya.

Adapun tokoh ormas yang hadir di antaranya Ketua MUI/Baznas Jateng KH Dr Ahmad Darodji, Ketua PWNU Jateng KH Abdul Ghafar Rozin, Ketua PW Muhammadiyah Jateng Dr Tafsir, dan Ketua LDII Jateng, Dr Singgih Tri Sulistiyono.

Kemudian tokoh ulama yang hadir selain KH Anwar Iskandar yakni KH Dzikron Abdullah, KH Muhyidin, KH Rosehan, KH Ubaidilah Shodaqoh, FKUB-NU KH Multazam Achmad, Ketua Ansor Dr Sidqon Prabowo dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Abdul Ghofar Ismail.

Safari Ramadan ini juga mengundang 100 anak yatim. Kapolri juga secara simbolik memberikan santunan kepada anak yatim.

Kapolri berharap Safari Ramadan jadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara TNI-Polri serta masyarakat. Termasuk meningkatkan keimanan menjalan ibadah di bulan Ramadan.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk terus mempererat tali silaturahmi antara Polri, TNI dengan masyarakat serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 H," ujar Kapolri.**

“Satgas Humas sudah mendahului untuk kesiapan personel maupun perlengkapan dalam rangka pengamanan bulan Ramadan dan Idul Fitri, termasuk arus mudik dan arus balik. Peran Humas sangat penting, mulai dari mengawali hingga menyertai setiap kegiatan masyarakat,” ujar BJP Trunoyudo dalam doorstop usai apel kesiapsiagaan, Rabu (19/3).

Dalam upaya mendukung kelancaran Operasi Ketupat, Divhumas Polri telah menyiapkan berbagai perlengkapan, termasuk kendaraan operasional dan alat utama. Sementara itu, dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan mencapai 146,47 juta orang, Polri juga telah menyiapkan 164.298 personel gabungan yang tersebar di 2.835 posko pengamanan di seluruh Indonesia.

BJP Trunoyudo menambahkan bahwa, “Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga terkait untuk mengatur kebijakan yang dapat memitigasi kepadatan, seperti diskon tiket angkutan umum, rekayasa lalu lintas, dan tarif tol."

Dalam menghadapi puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27-28 Maret dan arus balik pada 5-6 April 2025, Polri menghimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari penumpukan. Selain itu, untuk meningkatkan rasa aman, Polri juga menyediakan fasilitas penitipan kendaraan dan barang berharga di kantor kepolisian setempat, serta mengingatkan masyarakat untuk melaporkan jika akan meninggalkan rumah dalam waktu lama.

Tema yang diusung dalam Operasi Ketupat 2025 adalah "Mudik Aman, Keluarga Nyaman", yang tidak hanya menekankan pada kelancaran lalu lintas tetapi juga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan pemudik.

Sebagai penutup, BJP Trunoyudo berharap hasil pelaksanaan Operasi Ketupat tahun ini lebih baik dari tahun lalu, dengan dukungan penuh dari masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.

"Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 23 Maret hingga 8 April. Harapannya, bersama-sama kita dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri," tutupnya**

Karopenmas menyampaikan amanat Kadivhumas di mana seluruh personel harus menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditentukan dan memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi pemudik. Dalam Satgas Humas sendiri, turut dilibatkan 43 personel.

“Hari ini telah digelar personel dan kemudian juga dipersiapkan dan diperlihatkan tadi beberapa perlengkapannya, baik itu kendaraan, perlengkapan alat utama dalam melaksanakan tugas, serta operatornya siapa dan bagaimana nanti sistem skema landscape dalam kinerja menghadapi Operasi Ketupat,” ujar Karopenmas, Rabu (19/3/25).

Menurut Karopenmas, jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan.

Ditegaskan Karopenmas, arus mudik akan diperkirakan mengalami puncaknya pada 27 dan 28 Maret 2025. Sedangkan arus balik mengalami puncak pada 5 dan 6 April 2025.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar bisa membagi, memanage waktu mana tempat dan waktu yang bisa ditempuh sehingga tidak terjadi penumpukan,” jelas Karopenmas.

Ditambahkan Karopenmas, Operasi Ketupat 2025 sendiri akan digelar besok (20/3/25) dengan dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo di Surabaya, Jawa Timur. Total 164.295 gabungan akan dilibatkan dan 2.835 posko disiapkan.

“Peran Humas diawali atau mengawali, kemudian nanti menyertai pada kegiatan-kegiatan masyarakat sampai dengan pengakhiran bersama-sama dengan teman-teman media di lapangan,” ungkap Karopenmas.**

Menurut Kapolri, keberadaan Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Sebelumnya, Polri juga telah merekrut Bakomsus di bidang peternakan dan perikanan.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Polri merekrut Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi serta akuntansi. Selain itu, kami juga telah merekrut Bakomsus di bidang peternakan dan perikanan. Harapannya, keahlian mereka dapat mendukung ekosistem program ini secara menyeluruh," ujar Kapolri di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, Polri juga membangun SPPG guna memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG. Sigit menegaskan bahwa fasilitas yang baru diresmikan di Pejaten telah memenuhi standar food security yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dari sisi standar pemenuhan makanan bergizi, SPPG telah melaporkan bahwa mereka menerapkan sistem keamanan pangan. Ini untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan," jelasnya.

Kapolri juga menekankan bahwa Polri akan terus meningkatkan kualitas layanan di SPPG agar makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar pemerintah.

"Kami akan terus melakukan perbaikan agar distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan program pemerintah," tambah Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri berharap keberadaan SPPG Polri di Pejaten dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satu upayanya adalah pengembangan kebun sayur hidroponik di area SPPG yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, kami berharap ekosistem ini juga dapat menghidupkan perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara lebih luas," pungkas Kapolri.**

SPPG ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun peresmian operasional SPPG ditandai dengan pengguntingan pita.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimbob Komjen Imam Widodo, dan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga ikut dalam peresmian tersebut.

Setelah mengecek kondisi dapur, Kapolri memimpin pemberangkatan kendaraan distribusi makan bergizi gratis. Pengiriman makanan dilakukan dengan mobil operasional SPPG Polri.**

Peristiwa itu terjadi saat Panit Lantas Polsek Ciputat Timur Ipda Dedi Wijaya dan Brigadir Yudha Adiprastyo mengecek kondisi pul bus di kawasan Ciputat pada Sabtu (15/3/2025) pukul 17.15 WIB. 

Keduanya mendapati seorang ibu-ibu yang terlihat kebingungan. "Seorang ibu dan anak yang sedang kebingungan di pul bus Ciputat," ujar Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, Minggu (16/3/2025).

Saat itu, anak Siti juga dalam kondisi menangis. Ipda Dedi dan Brigadir Yudha lalu bertanya soal keadaan Siti.

Siti mengaku ingin pulang ke kampungnya tetapi kehabisan tiket untuk berangkat pada Sabtu (15/3). Ia lalu membeli tiket untuk pemberangkatan Minggu (16/3).

Namun, Siti tak punya tempat tinggal di sekitar Ciputat. Ia berencana menumpang di rumah temannya untuk kemudian berangkat naik bus besok harinya.

"Dikarenakan kebingungan, anggota berinisiatif untuk mengantarkan Ibu Siti dan anaknya ke rumah temannya," ucapnya. 

Di tengah perjalanan, kedua anggota Polsek Ciputat Timur mengajak Siti dan anaknya berbuka puasa bersama.

Setelah itu, mereka diajak ke minimarket untuk membeli cemilan sebagai bekal pulang ke Ungaran besok. Siti dan anaknya lalu diantar ke rumah kerabatnya di Pamulang.

"Setelah itu anggota mengantarkan sampai kerumah temannya di Pamulang dan memastikan ada tempat buat istirahat hingga besok," ujarnya.**

MR.com, Jakarta| Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak sungkan melapor kepada hotline Polri yang telah disediakan. Hal itu disampaikannya mengingat dalam waktu dekat akan terjadi arus mudik dan balik Lebaran 2025.

“Untuk pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga mensosialisasikan layanan hotline 110,” ujar Jenderal Sigit usai rakor persiapan mudik Lebaran 2025, Senin (10/3/25).

Jenderal Sigit menjelaskan, dalam mempersiapkan mudik yang lancar, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai antisipasi mencegah kemacetan. Salah satunya adalah diskon tarif tol 20% di sejumlah titik.

Kemudian, sejumlah rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan, salah satunya oneway yang akan disesuaikan dengan situasi. Selain itu, ada juga pembatasan kendaraan sumbu 3, kecuali pengangkut bahan baku, BBM, dan yang dikecualikan lainnya.

“Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar,” ungkap Kapolri.

Diketahui, Kapolri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2025 akan digelar berdasarkan dua wilayah operasi.

Untuk wilayah Lampung sampai Bali, ujar Kapolri, akan diselenggarakan selama 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda lainnya akan diselenggarakan selama 14 hari.

“Akan dilaksanakan 14 hari dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menyebut, arus mudik diprediksi terjadi antara tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik di tanggal 5-7 April 2025.

Dijelaskan Kapolri, dalam operasi ini terdapat 2.835 posko yang akan didirikan. Jika dirinci, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu.

“Dan mengamankan 126.736 obyek pengamanan,” jelas Kapolri.**

Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih, yang turut melakukan patroli udara bersama Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa beberapa titik lain yang juga masih rawan banjir meliputi Kampung Melayu, Pondok Gede, Jati Asi, serta beberapa perumahan di Bekasi Timur.

“Dari semua lokasi yang kami pantau, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah di Babelan. Ketinggian air di sana sekitar 4 meter, beberapa rumah hanya terlihat atapnya saja,” ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih, Kamis (6/3).

Dalam operasi ini, Polri mengerahkan 200 personel dari Polair Baharkam serta Polairut Polda Metro Jaya. Selain itu, berbagai peralatan SAR seperti perahu karet (rubber boat), life jacket, dan perlengkapan penyelamatan lainnya juga telah dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak.

“Kita mengirimkan tim SAR yang dilengkapi dengan rubber boat dan peralatan lainnya untuk membantu proses evakuasi warga yang masih terjebak banjir,” tambahnya.

Menurut Irjen Pol. Yassin Kosasih, salah satu kendala utama dalam operasi ini adalah akses menuju lokasi yang masih terputus akibat genangan banjir.

“Kendala pertama yang kita hadapi adalah lokasi yang jauh dan aksesnya tertutup, sehingga menyulitkan upaya pertolongan,” jelasnya.

Meski demikian, tim SAR terus berupaya menembus daerah terdampak untuk memastikan seluruh warga mendapatkan bantuan.

Selain fokus pada evakuasi, Polri juga tetap hadir dalam membantu masyarakat yang wilayahnya sudah mulai surut. Beberapa daerah yang terpantau sudah mengalami penurunan air, antara lain Pondok Gede Permai, Jati Asi, Jati Rasa, serta Duren Jaya, Bekasi Timur.

“Anggota kami juga dikerahkan untuk membantu pasca banjir, seperti pembersihan rumah dan perabotan yang rusak akibat banjir,” kata Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Ia menegaskan bahwa operasi ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan akan terus dilakukan hingga masyarakat benar-benar merasa aman serta dapat kembali ke rumah mereka.

“Operasi ini tidak dibatasi waktunya. Kita akan terus berada di lapangan sampai warga merasa nyaman dan rumah mereka sudah bisa dihuni kembali,” tutupnya.

Saat ini, Polri terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir dan dampaknya berjalan optimal. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna menghindari risiko lebih lanjut.**

Polri melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi terkini di berbagai titik banjir, termasuk di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Rabu (5/3/2025).

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih mengatakan, bahwa pihaknya telah menurunkan sekitar 200 personel yang tersebar di delapan titik, termasuk Perumahan Jatirasa, Jatiasih, Pondok Gede Permai, dan Kebon Pala, Bekasi. 

Dari hasil pemantauan udara, wilayah Babelan terpantau mengalami dampak banjir yang cukup parah, dengan masih banyak rumah yang terendam air.

"Kami turut berempati atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Saat ini, Babelan menjadi salah satu fokus utama kami karena di sana terlihat personel masih kurang, sementara banyak rumah yang masih terendam. Kami akan mengerahkan lebih banyak personel dan peralatan ke sana," ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Polri juga menyiagakan perlengkapan SAR seperti perahu karet, pelampung, dan alat evakuasi lainnya. Selain itu, personel dari berbagai satuan, termasuk Korps Brimob, Korps Sabhara, dan Korps Lalu Lintas, telah diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang turut melakukan pemantauan udara bersama Kakorpolairud, menegaskan bahwa Polri telah mengambil langkah-langkah mitigasi sejak awal bencana.

"Kami berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Sejak kemarin, Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk turun langsung ke lapangan," jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain evakuasi warga, kami juga memastikan keamanan lingkungan dengan patroli malam oleh Sabhara, serta melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah yang terdampak banjir, tuturnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial dan berbagai stakeholder lainnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang masih tergenang, seperti Babelan. Polri memastikan akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat hingga kondisi kembali normal.**

“Kita hidup di tengah masyarakat yang tingkat stabilitas keamanan dan persatuan sampai hari ini masih dalam koridor yang menggembirakan,” ujar Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Senin (3/3/25).

Ia mengakui bahwa sering terjadi konflik sosial, kerusuhan, unjuk rasa, tawuran, bahkan geng motor yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal itu bisa diatasi Polri hingga situasi kamtibmas kembali kondusif.

“Alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Polisi di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sekarang terjadi,” jelasnya. 

Jika tidak ada Polri, Ketua MUI menilai akan banyak hal-hal tak terkendali di masyarakat. Sebab, tak di pungkiri masih banyaknya keterbatasan di masyarakat yang kemudian diisi oleh Polri.

Kehadiran Polri sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi aman benar-benar dirasakan seluruh masyarakat hingga hari ini berkat kerja keras Polri, ulasnya.

“Pengetahuan masyarakat tentang keamanan masih terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang konflik di tengah-tengah masyarakat masih terbatas," tutur Anwar Iskandar.

Tapi dengan hadirnya polisi, maka masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa aman, kehadiran mereka ini membuat hati masyarakat ini menjadi tenang karena merasa ada yang melindungi,” ungkapnya .

Menurut Ketua MUI, Polri memiliki tugas penegakan hukum, sebagaimana Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan berbagai aturan yang ada, hal itu memberikan keadilan di masyarakat. 

Diharapkan, Polri akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memberikan keadilan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi komitmen bagi Polri.

“Masyarakat butuh rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan dan polisi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan baik dalam rangka penegakan hukum itu dan di dalam memelihara rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hidup polisi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat bekerja,” pungkas Ketua MUI tersebut.**

Pembagian Bansos disebar  dibeberapa titik wilayah provinsi, seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan beberapa wilayah lainnya.

Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara Achmad Baha'ur Rifqi mengatakan bahwa bansos tersebut adalah bentuk kehadiran mahasiswa dan Polri ditengah-tengah masyarakat.

" Kegiatan sosial yang dilaksanakan  BEM PTNU se-Nusantara bersama Polri ini sebagai bentuk hadirnya kami di dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini juga bentuk implementasi Tri Dharma perguruan tinggi," kata Presidium Nasional BEM PTNU itu pada Minggu (2/3/2025). 

Achmad Baha'ur Rifqi berharap kegiatan bansos bisa bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya bisa meringankan beban ekonomi mereka.

Semoga dengan bantuan berbentuk sembako tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Setidaknya bisa meringankan beban mereka dalam menjalani puasa di bulan yang penuh berkah ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, Polri menggelar kegiatan bansos dengan aliansi BEM PTNU se-Nusantara, Aliansi BEM dan OKP lain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa.

Simbolis pemberian bantuan digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam gelaran baksos tersebut.**

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran.

Kementerian PU telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kepadatan dan potensi kendala di jalur mudik utama, ujar Menteri Dody, di Jakarta.

"Kami memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol dalam kondisi optimal," tegasnya.

Menteri PU Dody menjelaskan, berbagai perbaikan telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Termasuk peningkatan fasilitas di rest area, serta optimalisasi jalur alternatif  untuk mengurangi beban dijalur utama, kata Menteri PU tersebut.

Dikesempatan itu, Menko Infrastruktur, Agus  Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur harus didukung oleh optimalisasi moda transportasi dan sistem pemantauan berbasis data.

Selain kesiapan infrastruktur  dan moda transportasi, kata AHY, pemerintah akan menerapkan sistem work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.

Serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang kerap menjadi kecelakaan, tegas AHY.

Sejumlah insentif yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat antara lain, diskon tarig tol sebesar 20% di beberapa ruas dan pengurangan PPN 6% untuk tiket pesawat domestik, sehingga harga tiket turun diperkirakan 13-14%.

Pemerintah juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis untuk 100 ribu orang dengan berbagai moda transportasi.(cr)

Sumber(Instagram KemPU)

Rakor diselenggarakan pada Rabu, (22/01/2025), di Auditorium Kementerian PU, dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU, para Pejabat Administrator terkait, hingga Kepala Balai Besar atau Balai di seluruh Indonesia secara daring.

Dalam Rakor ini, Menteri PU Dody Hanggodo ingin menekankan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait fokus pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan yang selaras dengan Asta Cita.

“Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian PU mengusung visi Renstra 2025-2029 yakni "Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Pondasi Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan” dengan sasaran utama “PU608”, kata Menteri Dody.

Sasaran Utama PU608 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, efisiensi investasi dengan target nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, kemudian pengentasan kemiskinan menuju persentase 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8% per tahun. 

Dalam mendukung PU608, Menteri Dody juga berpesan kepada seluruh insan PU untuk terus bekerja bersama dalam mencapai target-target sektor utama tahun 2029. 

Mulai dari pengelolaan sumber daya air dengan target kapasitas tampung sebesar 63,54 m3 per kapita dan efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,45 USD per m3, terang Menteri PU tersebut.

Kemudian, masih kata Menteri Dody, pembangunan jaringan jalan dan jembatan dengan target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,7 jam per 100 km.

"Dan peningkatan pelayanan dasar keciptakaryaan dengan target 30% rumah tangga dengan akses sanitasi aman, 38% timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan 51,36% rumah tangga perkotaan dengan akses air siap minum perpipaan,” papar Menteri Dody.

Menteri Dody juga berpesan kepada seluruh insan PU agar terus mengawal bersama program-program prioritas pada tahun 2025. 

Diantaranya, kata Dody, program Ketahanan Pangan yang dapat didukung melalui pembangunan bendungan dan revitalisasi danau, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, operasi dan pemeliharaan infrastruktur terkait ketahanan pangan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah.

“Kita juga kawal bersama Program Revitalisasi Madrasah yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, serta program Giant Sea Wall yang mencakup pembangunan pengaman pantai di Pesisir Teluk Jakarta. Program tersebut terintegrasi dengan penanganan sanitasi melalui Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) dan penyediaan air bersih melalui SPAM Regional Karian-Serpong dan SPAM Regional Jatiluhur I,” pesan Menteri Dody.

Terakhir, Dukungan Kementerian PU untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pemenuhan infrastruktur ketahanan pangan bersinergi dengan Kementerian Pertanian, dan menjamin konektivitas logistik serta penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi layak,” kata Menteri Dody lagi menjelaskan.

Menteri PU itu menjelaskan, Kementerian PU juga telah merencanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan TA 2025, diantaranya melaksanakan kegiatan TA 2025 dengan percepatan buka blokir. 

Kedua, kolaborasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Ketiga, mempercepat program kerakyatan, keempat dengan mendorong pembiayaan kreatif infrastruktur. 

Selanjutnya, memperkuat infrastruktur berketahanan iklim, dan terakhir menghilangkan segala bentuk kebocoran, penggelembungan anggaran, memberantas korupsi, dan melakukan efisiensi pelaksanaan anggaran, ulasnya.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan komitmen kita semua sebagai penyelenggara infrastruktur untuk menyediakan infrastruktur

secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, dan tepat biaya. Marilah kita menjalankan amanah membangun infrastruktur

dengan mendepankan kreatif, efektif, efisien dan bebas KKN dalam penggunaan anggaran,” pungkas Menteri Dody. (*)

Sumber (Biro Komunikasi Publik Kementerian PU)

Pelantikan dilakukan dalam rangka reorganisasi kementerian Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024. 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Eselon IA yang dilantik yakni Ir. Mohammad Zainal Fatah sebagai Sekretaris Jenderal, Dr. Dadang Rukmana, S.H., CES., DEA sebagai Inspektur Jenderal, Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, M.A sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Ir. Abdul Muis sebagai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ir. Rachman Arief Dienaputra sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, S.T., M.Si, sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Dra. Canka A.S. Putri, M.A. sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Eselon IB yang dilantik yakni, Ir. Edy Juharsyah sebagai Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Abram Elsajaya Barus sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir. K.M. Arsyad sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Dr. Triono Junoasmono, S.T., M.T. sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg. sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo

Dikesempatan itu, Menteri Dody juga melantik jajaran Staf Khusus Menteri, diantaranya Jansen Sitindaon, S.H., M.H. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik, Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional, Jemmy Setiawan S.H., M.H. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Mukhamad Oki Isnaini, B.Sc., M.Sc., M.A. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan, serta Dipl.-Ing. Syamsul Bachri Yusuf, M.Si. (Han) sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern. 

Di awal sambutannya, Menteri Dody menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa baktinya. 

“Kontribusi, kinerja, dan dedikasi Anda sangat berarti dalam mewujudkan tujuan-tujuan besar Kementerian PU,” kata Menteri Dody.

Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, tuturnya.

Masih dalam arahannya, Menteri PU itu menyampaikan serta mengingatkan pesan Presiden Prabowo, bahwa kita harus menjaga integritas dan selalu mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap langkah yang kita ambil, ulasnya.

Menteri Dody menambahkan, sebagai pejabat publik juga harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran Kementerian PU dan masyarakat. Dan juga menunjukkan sikap profesionalisme, serta etika kerja yang tinggi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Tugas kita ke depan adalah menjalankan Rencana Kerja Kementerian PU telah disusun berdasarkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang dijabarkan ke dalam 8 Misi Asta Cita sebagai Prioritas Nasional, yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Quick Wins , dan 320 program kerja,” tambah Menteri Dody. 

Masih terkait arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PU itu mengatakan, bahwa Program Utama Kementerian PU Tahun 2025-2029 memiliki fokus transformatif yang lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur menjadi enabler pertumbuhan ekonomi dengan target ICOR < 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan 8%/ tahun. 

“Strategi pencapaiannya dibangun melalui delapan pilar utama yaitu optimalisasi biaya dan aset, investasi infrastruktur, percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar, penyerapan tenaga kerja, penguatan dukungan kawasan prioritas dan konektivitas, serta swasembada pangan,” tandas Menteri Dody.

Turut hadir mendampingi Menteri Dody, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU. (*)

Sumber (Biro Komunikasi Publik Kementerian PU)

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Drs H.Muhidi,MM disaat menyerahkan berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wagub Terpilih 2024, di Kemendagri, Kamis (16/1/2025).

Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menambahkan sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

Dinyatakan bahwasanya DPRD Provinsi mengumumkan Usul Pengangkatan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih setelah menerima Surat penyampaian dari KPU sebelum disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri RI.

" DPRD Sumatera Barat menerima berkas dari KPU pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 hasil penetapan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera  Barat terpilih hasil pilkada tahun 2024 , tentu sesuai edaran menteri dalam negeri DPRD wajib menidaklanjuti dalam 5 hari kerja dan Alhmdulillah DPRD Sumbar telah menyelenggarakan pelaksanaan rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2015 kemaren," ungkap Muhidi. 

Muhidi juga katakan salah satu tugas DPRD adalah mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk proses sesuai ketentuan Undang-Undang no 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

" Kedatangan kami kesini menyakinkan tanggungjawab tugas untuk menyerahkan secara langsung kepada kementerian dalam negeri usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ," ungkanya.

Ketua DPRD Sumbar itu berharap dengan telah dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024 kedepan kita bersama berangkulan dan berkerjasama dengan baik mewujudkan membangun Indonesia untuk lebih baik dan khususnya di Sumatera Barat. 

"Setelah selesainya tahapan pilkada 2024, kita menunggu tahapan proses pelantikan mengikuti ketentuan pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Untuk kita bersama menjaga kenyamanan, keamanan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumbar" tutur Muhidi.

Sementara itu, Plh Direktur FKDH Kementerian Dalam Negeri, Herny Ika Hutauruk mengatakan, masih mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024, penentuan jadwal pelantikan dijelaskan pada Pasal 2A. 

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi suara, jelasnya.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur 7 Februari 2025,  dan pelantikan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota: 10 Februari 2025, belum ada perubahan, namun tentu kita menunggu juga dari Pimpinan", ungkap Heny.

Heny juga menegaskan bagi daerah yang tidak terjadi sengketa pilkada percepatan penyerahan berkas usulan Pengangkatan kepada daerah dimasing-masing daerah tentu akan lebih baik. 

"Kami senang dan mengapresiasi Ketua DPRD Sumbar menyempatkan diri menyerahkan secara langsung berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ke kemendagri ini, lebih cepat lebih baik," ulasnya.

Heny katakan provinsi Sumatera Barat adalah provinsi ke 4 yang mengantarkan berkas usul  pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dimana sebelumnya yang sudah menyampaikan beberapa Provinsi seperti Jawa Barat,  Sumatera Selatan, Jambi, Sumbar dan Nanggro Aceh Darussalam juga sudah menunggu menunggu setelah Sumbar. 

Dalam kunjungan ini ketua DPRD Sumbar juga didampingi oleh wakil ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris DPRD  Drs.Maifrizon, MM, Plt.Kepala Biro Pemerintahan Ferdinal,S.STP, kabag persidangan per UU Zardi Syahrir dan hadir juga Kasubdit Wilayah I R. Hendy Nur Kusuma, S. STP, MA. 

(Humas DPRD Sumbar)