Mitra Rakyat

MR.com, Bukittinggi| Berawal dari laporan Owner yang juga Direktur Utama dari CV. Tiar Karya Jaya sebagai Kontraktor pelaksana pada pembangunan ruang kelas baru(RKB) di MTSN 2 Bukittinggi kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Fakta yang bernama Nanang beberapa waktu lalu.

Disinyalir ada keculasan atau konspirasi jahat yang terjadi antara pihak mantan penerima kuasa direktur bernama Dian Ardian bersama pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebagai penerima kuasa dari Nanang, Novrizal alias Jovi sebagai Ketua LPKSM Fakta membeberkan hal tersebut kepada media ini, pada Kamis (31/10/2024) saat berada ruang kerjanya, di Padang.

"Nanang sebagai Direktur utama CV.Tiar Karya Jaya diduga menjadi pihak yang dirugikan dari kerja sama mantan penerima kuasa direktur dengan pihak PPK," ujar Jovi.

Hal tersebut disampaikan Nanang kepada kami di kos-kosan yang berada dikawasan jalan karet kota padang beberapa waktu lalu, kata Jovi.

Dia menyebutkan, dugaan konspirasi tersebut muncul setelah diketahui dana masuk ke rekening perusahaan selang satu hari berpindah ke rekening orang lain.

Atas kejadian itu pun, kemudian Nanang melakukan penelusuran ke bank yang bersangkutan, dan ternyata dana tersebut berpindah ke rekening atas nama orang lain, terang Jovi.

Setelah mengetahui hal itu, selanjutnya Nanang mencoba mengkonfirmasikannya ke pihak bank dan akhirnya pihak bank pun melakukan pemblokiran.

Jovi menerima laporan dari Nanang bahwa, sementara pada proyek tersebut sudah dilakukan perubahan spesimen atau perubahan akta. Dari Dian Ardian yang sebelumnya penerima kuasa direktur atas CV.Tiar Karya.

"Yang kemudian dirubah kembali pada tanggal 14 Agustus, kuasa direktur ditarik oleh Nanang dan seharusnya Dian Ardian tidak lagi berhubungan dengan perusahaan pada pelaksanaan proyek tersebut," terang Jovi.

Tetapi faktanya, pekerjaan pembangunan RKB tetap dilakukan oleh Dian Ardian yang dengan rekening pencairan termyn atas nama pribadi.

Jovi menegaskan bahwa, segala sesuatu terkait pada pelaksanaan proyek atau kegiatan sejak akta perubahan terbit, seharusnya tidak ada lagi keterlibatan Dian pada proyek tersebut.

Tetapi sepertinya hukum atau aturan tersebut tidak berlaku pada pelaksanaan proyek RKB ini. Pasalnya, kata Jovi, meskipun bukan lagi penerima kuasa direktur, namun pekerjaan masih dapat dilakukan Dian, tentunya atas nama pribadi.

Jovi yang juga merupakan Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI) Padang itu menjelaskan, dengan begitu kliennya merasa dirugikan oleh dua pihak tersebut. 

Secara tanggung jawab dari pekerjaan masih dipikul oleh kliennya sebagai direktur, tetapi pencairan termyn nya masuk ke rekening yang bukan atas nama perusahaan dia, menurut Jovi tidak relevan.

"Tanggung jawab dari pekerjaan masih atas nama CV.Tiar Karya Jaya, tetapi pencairan termyn nya masuk ke rekening pribadi orang lain," ujar Jovi.

Jovi menyampaikan kekhawatiran kliennya, sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya dikemudian hari,,diantaranya jaminan pemeliharaan harus dibuat kembali serta, jaminan pekerjaan pabrikasi (sesuai kontrak). 

Kemudian, apabila nanti ada temuan dan permasalahan yang timbul dilapangan, hal ini tentu akan sangat berpotensi hukum serta bisa merugikan klein saya di kemudian hari, sebut Jovi.

Hal inilah yang tidak diinginkan kliennya. Pekerjaan atas nama perusahaan dia tetapi keuntungan diambil oleh pihak lain, cecarnya.

Sementara itu, saat ini kami mencoba menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan itu yang bernama Ahmad Negara Dalimunthe masih bungkam untuk mengkonfrontir dugaan tersebut, terang Jovi.

Ketua DPC MOI Padang itu menguatkan dugaannya, bahwa ada indikasi "kongkalikong" antara PPK dengan Dian Ardian.

Setelah upaya konfirmasinya beberapa kali tidak pernah ditanggapi. Artinya sebagai pejabat publik Munte diduga tidak "kooperatif", ada apa dibalik kebungkaman PPK tersebut?, tandas Jovi. 

Menurutnya, ada indikasi konspirasi jahat terjadi dalam pelaksanaan proyek negara yang berada dibawah pengelolaan Kanwil Kemenag Sumbar itu.

Jovi mengatakan, akan menyurati secara resmi Kejaksaan Tinggi Sumbar, apabila tidak ada upaya penyelesaian secara internal perusahaan oleh pihak terkait, pungkasnya.

Sebelum berita ini disiarkan, media juga telah melakukan konfirmasi kepada PPK Ahmad Negara Dalimunthe via telepon,, namun belum dibalas.

Media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita disiarkan.(cr)

"Pembelian BBM bersubsidi, seperti biosolar ke jerigen, itu sesuai surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai kegunaannya," demikian Kris mengatakan pada Senin(5/12/2022) via telepon.

Selanjutnya, jelas Kris, petugas SPBU mendaftarkan konsumen tersebut ke microsite Pertamina dengan input NIK dan kuota sesuai yang tertera di dalam surat rekomendasi untuk masa 30 hari. 

"Jika sesuai maka pendaftaran akan sukses. Seperti contoh, surat rekomendasi yang beredar, 90 liter perminggu, maka konsumen bisa membawa 3 jerigen untuk sekali isi dalam kurun waktu seminggu," katanya lagi.

Sebelum pengisian ke jerigen, operator SPBU melakukan input NIK yang sudah terdaftar ke aplikasi Mypertamina. "Jika data konsumen sesuai, maka BBM  akan keluar dari nozle dispenser sesuai dengan kuota yang didapat," ulas Kris.

Lebih jelas Kris mengatakan, bahwa SPBU sekarang sudah self-service. Artinya, penjualan BBM subsidi, dengan menggunakan barcode, input nopol, input NIK untuk surat rekomendasi dari instansi terkait.

Kemudian, lanjut manejer tersebut, setelah diinput baru BBM keluar dari pompa atau dispenser. Pengisian BBM subsidi ada maksimalnya,sesuai kuota yang didapat konsumen. 

"Kalau mengisi diluar ketentuan, akan terbaca ke system dan SPBU akan kena sanksi atau denda," ungkapnya.

Dikatakan Kris, hal yang sama sudah dijelaskan buk Ayu pengawas lapangan yang dinas saat itu. Buktinya, bapak bisa foto surat rekomendasi dan kirim ke saya,(salah satu tim media kirimkan foto surat rekomendasi ke Kris.red).

Berita saat itu, kekeh dengan produk biosolar. Sementara saat itu stok biosolar kami habis dan tidak ada transaksi atau jual beli, terang Kris.

Kami jelaskan foto yang dikirim ke kami pun jelas itu pertalite, bukan solar. Karena nozle warna putih. Foto pompa solar pun  kosong tidak ada antrian dan transaksi, sebut Kris.

"Jadi ada aturannya, tapi kalau kami temukan bukti anggota dilapangan melakukan pelanggaran akan kami berikan sangsi," kata Kris tegas.

Dilain pihak, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defriato Tanius menanggapi penjelasan Kris sang Manejer tersebut.

Ada beberapa yang menurutnya sangat berpotensi akan terjadinya kecurangan. "Diantaranya, terjadi pada penggunaan surat rekomendasi untuk pembelian BBM. Apakah surat rekomendasi sesuai dengan nama yang terdaftar," ungkap Defriato Tanius pada Selasa (7/12/2022) di Padang.

Sebab, surat rekomendasi menjadi sangat berharga bagi pengusaha BBM eceran. Artinya, surat rekomendasi ini bisa diperjual belikan dengan syarat mau bekerja sama dengan karyawan atau pihak SPBU, kata Defriato.

Karena, pembelian BBM menggunakan jiregen juga menguntungkan bagi karyawan. Bukan rahasia umum lagi, setiap jiregen yang diisi dikenakan biaya dengan istilah "uang jiregen" sebesar 10-15 ribu rupiah," ungkapnya.

"Kemudian, ditambah lagi dengan sistem pengisian secara online seperti sekarang. Dengan memasukkan nopol kendaraan. Nopol kendaraan yang membawa jirigen bisa dimanfaatkan agar aplikasi pembelian bisa membuka pompa minyak(dispenser)," ujarnya.

Ditambah lagi kecurigaan masyarakat terkait pelanggan dengan modus surat rekomendasi adalah, disaat konsumen mengisi jiregen dengan pertalite diduga kuat tidak serta merta diiringi dengan surat rekomendasi khusus pertalite.

" Tetapi yang dibuktikan kepada awak media saat itu surat rekomendasi untuk BBM jenis solar yang kemudian difoto dan dikirim kepada menejer tersebut,"kata Defriato.

Sementara, manejer SPBU itu sendiri mengakui kalau untuk solar saat itu tidak ada atau habis, tetapi yang ada pengisian pertalite. Dijelaskannya lagi, "artinya diduga saat pengisian pertalite tersebut tidak dilampirkan dengan surat rekomendasi jenis pertalite tetapi solar."

Selanjutnya, kata manejer itu lagi, dalam rekomendasinya pertalite pembeliannya hanya bisa 90 liter saja, atau sekitar 3 jiregen isi 35 liter.

Sementara, kata Ketua LSM Awak itu,  kawan -kawan media yang ada saat itu menegaskan kalau disalah satu pompa SPBU, terciduk banyak antrian masing-masing mobil yang diduga membawa jiregen didalamnya lebih dari tiga buah.

Kejadian ini harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum(APH), dan pihak pengawas Pertamina. Agar kegiatan-kegiatan curang yang dilakukan oleh pihak SPBU dapat ditertibkan dan BBM bersubsidi tepat sasaran, pungkasnya.

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr) 

Diduga kuat SPBU tersebut melayani pembeli(konsumen) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite menggunakan jiregen.

Setelah menerima informasi dari masyarakat, selanjutnya tim media melakukan investigasi. Dan benar, terciduk salah satu karyawan di SPBU itu sedang melakukan pengisian BBM kedalam jiregen yang ada di dalam kendaraan roda empat jenis Avanza dengan Nopol BA 1618 LH dan beberapa kendaraan dibelakangnya,  pada Rabu(30/11/2022) pukul 15.00 Wib.

Saat dikonfirmasi kepada konsumen itu menyangkut penggunaan BBM bersubsidi yang dibelinya menggunakan jerigen, dan izin rekomendasi yang dikantonginya. Konsumen itu tidak menjawab, bahkan terkesan menghindar dan tergesa-gesa pergi meninggalkan awak media yang ada lokasi SPBU.

Kemudian mediapun mengkonfirmasikan kepada Ayu yang mengaku sebagai pengawas di SPBU itu. Ayu pun tidak serta Merta membantah kalau SPBU telah lakukan kesalahan.

“Sebenarnya apa yang telah kami lakukan itu, memang tidak dibolehkan. Kecuali hanya dua atau tiga dan atau satu, itu baru dibolehkan," kata Ayu.

Namun, sebenarnya tetap juga tidak diperbolehkan, kecuali ada surat perizinan dari pihak dinas terkait,” ucap Ayu yang dinilai sedikit plin plan itu.

Selanjutnya awak media pun telah menghubungi Kris menurut informasi sebagai Manajer perusahaan di SPBU tersebut via seluler pribadinya, tetapi nomor tersebut tidak aktif, begitu juga melalui aplikasi WA pun diduga tidak aktif.

Sementara pihak Pertamina melarang pengisian BBM megunakan jerigen. Ini jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014," agar SPBU dilarang untuk menjual premium/pertalite dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen.

Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil).

Menurut informasi yang beredar dilingkungan masyarakat Bukittinggi, SPBU tersebut diduga sudah lama melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim/cr)

MR.com, Bukittinggi| Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara atau yang disingkat PERBANUSA kunjungi Lapas Kelas IIA Bukittinggi pada Minggu (06/11/2022). Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERBANUSA langsung turun meninjau area lokasi rencana pengolahan sampah di Lapas Bukittinggi.

Kehadiran PERBANUSA di Lapas Bukittinggi ini merupakan lanjutan dari kegiatan Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Sampah di Sumatera yang diadakan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera atau P3ES Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru sehari sebelumnya.

Dalam kegiatan ini direncanakan bahwa Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilibatkan menjadi salah satu stakeholder untuk terobosan baru dalam pengelolaan sampah. Sebelumnya, sampah yang ada di Lapas Bukittinggi ditumpuk beberapa hari sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini tentu tidaklah baik apabila dibiarkan terus menerus. Akhirnya Lapas Bukittinggi meminta bantuan Perbanusa untuk memberikan solusi atas kerisauan dan kekhawatiran akan kondisi lingkungan tersebut.

Ketua Umum DPP Perbanusa, Sodikin, berharap dengan adanya kerjasama dengan Lapas Bukittinggi ini dapat mengatasi masalah pengelolaan sampah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.  Ia berharap, nantinya dapat membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam koordinasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan terkhusus di Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Sodikin menjelaskan bahwa Perbanusa berfungsi sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi, pemersatu, representasi komunikasi dan pendampingan para pegiat dan praktisi pengelola sampah dan bank sampah.

"Tujuannya untuk terwujudnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang mandiri, kreatif, inovatif dan solutif menuju pengelolaan sampah yang maju dan berkelanjutan," ungkapnya.  

Sementara itu Kalapas Lapas Bukittinggi, Marten, memberikan apresiasinya atas pengelolaan sampah yang akan diselenggarakan di Lapas Bukittinggi sehingga tidak terjadi penumpukan lagi.

"Sampah membutuhkan penanganan  khusus dikarenakan apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan penumpukan, bau tidak sedap, memenuhi selokan dan akan menimbulkan berbagai penyakit yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan di Lapas Bukittinggi dan warga sekitar," pungkas Kalapas. (Rel/Ism)