Mitra Rakyat

MR.com,Agam| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (KaKanwil Sumbar) DR.H.Mahyudin,M.H. mengirimkan foto papan informasi plang proyek proyek yang baru diperbaiki oleh rekan (CV.Parigi) kepada media dalam memberikan klarifikasinya, pada Rabu(19/6/2024) via telepon 0822-8957-2xxx.

Klarifikasi menyangkut konfirmasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan balai nikah Banuhampu, Agam, diduga tidak memakai jasa Konsultan Pengawas, karena tidak ada tertera nama perusahaan tersebut pada plang proyek yang ada dilokasi pekerjaan.

Berita terkait: Disinyalir Gunakan Jasa Konsultan Pengawas "Bodong", Proyek Gedung Balai Nikah Kanwil Kemenag Sumbar Terindikasi KKN

"Tidak mungkin lah tidak ada pengawas, ini sudah dipasang silahkan lihat kelapangan dan mohon kawal terus proyek tersebut" jawab Mahyudin.

Dengan tegas Kepala Kanwil Sumbar, Mahyudin mengatakan jika ada anggota kami yang menyimpang, laporkan sama kami, tapi jika ada Faktor X, kami akan lapor balik.

"Sesuai tupoksi LSM dan Media sebagai kontrol atau pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kalau ada anggota saya yang bermain-main dengan uang negara silahkan laporkan," tegas Mahyudin lagi.

Begitu juga sebaliknya, siapa yang bermain kita akan laporkan ke pimpinannya, tutup Mahyudin.

Sebelumnya, PPK kegiatan pembangunan Balai Nikah Banuhampu Agam Febrianto juga pernah mengatakan kalau jasa konsultan pengawas ada dipakai pada pelaksanaan proyek tersebut.

Namun sepertinya PPK tersebut tidak paham regulasi dalam pelaksanaan proyek negara. Karena Febrianto meminta regulasi yang mengatur kewajiban menulis nama perusahaan konsultan pengawas pada Plang Proyek.

"Terima kasih atensinya, Konsultan Pengawas CV. Intikarya Tiga Mitra. Nanti kami minta untuk memperbaikinya. Kalau ada tolong dishare regulasi yang mengatur format plank proyek ini," jawab Febrianto singkat.

Pembangunan kontruksi balai nikah mulai dikerjakan pada 03 Mai 2024 selama 150 hari kalender. Biaya yang dianggarkan negara sebesar Rp 1.071.105.800,- SBSN 2024. Dengan nomor SPMK: 24/Kw.03/PPK-03/BNMH.BH./5/2024. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV.Parigi dengan konsultan pengawas CV. Intikarya Tiga Mitra(Inkatim).

Bagaimanakah proses teknis pekerjaan dan Spesifikasi material yang digunakan?.

Hingga berita lanjutan ini disiarkan,media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pembangunan kontruksi balai nikah tersebut dikerjakan CV. Parigi disinyalir tanpa diawasi Konsultan Pengawas. Walaupun pengakuan PPK Febrianto bahwa konsultan pengawas pada proyek tersebut ada, tetapi faktanya tidak dituliskan di papan informasi proyek (plang proyek) dari awal pekerjaan dilakukan.

Pekerjaan kontruksi gedung balai nikah mulai dilakukan pada 03 Mai 2024 selama 150 hari kalender. Pembangunan gedung itu dibiayai uang negara sebesar Rp 1.071.105.800,- SBSN 2024, dicurigai tanpa diawasi oleh Konsultan Pengawas 

Dikhawatirkan, pekerjaan kontruksi bila tidak memakai jasa Konsultan Pengawas akan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan. Sejatinya, pelaksanaan pekerjaan kontruksi gedung dengan uang negara biasanya diwajibkan memakai jasa Konsultan Pengawas.

Tujuan pemerintah memakai jasa Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung, yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Agar pelaksanaan teknis pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya dan waktu serta sasaran kinerja yang telah disepakati.

Tetapi proyek dengan nomor kontrak kerja SPMK: 24/Kw.03/PPK-03/BNMH.BH./5/2024, apabila tidak memakai jasa Konsultan Pengawas dapat dicurigai proyek tersebut menjadi lahan subur bagi oknum-oknum nakal untuk mencari keuntungan atau terindikasi KKN.

Karena tidak menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas dipapan informasi proyek, disinyalir rekanan bersama pihak Kemenag Sumbar telah melabrak aturan menyangkut penggunaan jasa konsultan pengawas.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Febrianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan kontruksi Balai Nikah tersebut pada Selasa (18/6/2024) via telepon 0852-6300-2xxx.

Febrianto mengucapkan terimakasih kepada media karena telah mengingatkan. Kemudian dia melanjutkan, untuk Konsultan Pengawas CV. Inti Karya Tiga Mitra. 

"Nanti kami minta untuk memperbaikinya. Kalau ada tolong dishare regulasi yang mengatur format plank proyek ini," pungkasnya.

Dilain pihak , sorotan tajam pun diberikan seorang praktisi hukum dan Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat, Romi Yufendra, SH.  terkait hal itu pada hari yang sama.

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," ujar Romi.

Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, lanjut Romi.

Terkait dengan tujuan tersebut, kata Romi, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran dan seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

"Transparansi dalam memberikan informasi publik pada penyelenggaraan pembangunan sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya," tegasnya.

Disebutkannya, pemasangan dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," ulasnya.

Ketua LSM Bapermen itu memaparkan tentang keharusan menuliskan seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pada papan informasi (plang proyek).

Dijelaskan Romi, aturannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014)," imbuhnya.

Berarti, katanya,  jika di lapangan terdapat sebuah plang proyek yang tidak menyertakan nama konsultan pengawas pada plang proyek, seperti proyek gedung Balai Nikah milik Kanwil Kementerian Agama Sumbar ini, diduga pihak-pihak terkait sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal, tutup Romi.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam situasi mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Untuk melakukan penanganan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) M.Dian Alma'ruf beserta PPK OP SDA II dan personil OP gerak cepat lakukan penanganan, pada Sabtu (6/4) hari ini.

Satu alat excavator dikerahkan untuk melakukan pembersihan atau penanganan  terhadap tumpukan material yang dibawa arus lahar dingin Marapi tersebut. 

Dikutip dari akun resmi Instagram pupr_sda_sumatra5, dilokasi kejadian telah dilakukan pembukaan terhadap sumbatan air pada gorong-gorong Bukik Batabuah, sehingga kini aliran air gorong-gorong kembali normal.

Selanjutnya, excavator akan dikerahkan menuju embung lapangan di sungai katian ampang gadang kecamatan ampek angkek, kabupaten Agam yang merupakan muara aliran debris.

Dalam unggahan foto, terlihat Tim dari BWS Sumatera V Padang sedang berjibaku melakukan penanganan bersama tim tanggap bencana dari TNI, dan elemen masyarakat.(cr/**)

Menurut Defrianto, ada beberapa temuan yang diduga sangat berpotensi rugikan keuangan negara yang terjadi pada kegiatan BPBD Kabupaten Agam itu.

Yaitu pada pekerjaan rekonstruksi bendungan DI Bawan, Kecamatan IV Nagari(DI Pasar Bawan), di Kabupaten Agam, demikian Defrianto menjelaskan pada Jum'at (23/9/2022) di Padang.

"Terkait hal itu, kita dari LSM AWAK telah menyampaikan sejumlah dokumentasi kegiatan kepada Bupati Agam," ujarnya.

Selanjutnya, sambung Defrianto, kita sudah bertanya kepada Bupati Agam, apakah ada kemungkinan Bupati meninjau langsung kegiatan tersebut.

"Artinya kita dari LSM AWAK Sumbar sudah menyampaikan harapannya warga kepada Bupati Agam untuk meninjau kegiatan tersebut," tegas Ketua LSM Awak itu.

Intinya, jika memang terjadi pelanggaran dan atau penyelewengan pada kegiatan tersebut di kemudian hari, hal itu sudah menjadi tanggung jawab Bupati Agam, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan informasi. Dan upaya konfirmasi Kalaksa BPBD dan Bupati Agam serta pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dari keterangan masyarakat sekitar, pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir yang berada di Nagari Koto Tangah, Kec Tilatang Kamang, Kab Agam Sumatera Barat ini dilaksanakan pada tahun lalu, yakni 2021.

"Infrastruktur ini baru selesai dibangun" ucap Rusman (6/02/2022).

"Bagian infrastruktur yang ambruk cukup panjang, dan saat ini titik yang rusak tengah dilakukan perbaikan" tambahnya.

Dari hasil informasi yang dihimpun, kegiatan pembangunan infrastruktur ini dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V( BWSS V )Padang, melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS-IAKR Prov Sumbar

Pembangunan infrastruktur Pengendalian Banjir Batang Tambuo di Kabupaten Agam memakai APBN TA 2021sebesar Rp.12.965.043.000,00. Kemudian pelaksanaan teknis dikerjakan oleh PT.Daka Megaperkasa dibawah pengawasan PT.Alam Serambi Engineering selaku konsultan supervisi.

Sejauh ini, terkait penyebab pasti robohnya bangunan pengendalian banjir masih belum diketahui. Dari informasi yang dirangkum, arus sungai Batang Tambuo beberapa waktu lalu sempat deras karena intensitas curah hujan yang tinggi.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*dn/rl*