Mitra Rakyat

Kronologis kejadian masih belum diketahui. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar korban diketahui awalnya sedang berenang di sungai. 

Pantauan terakhir media hingga pukul 19.00 WIB, jasad korban belum ditemukan. Tim gabungan pencarian terdiri dari TNI, Kepolisian dan Basarnas saat ini menghentikan proses pencarian sementara waktu, karena kondisi lokasi saat ini sedang hujan dan mulai gelap.

Sementara disisi lain, media tidak menemukan rambu-rambu peringatan atau larangan beraktivitas di lokasi pekerjaan proyek tempat tenggelamnya bocah tersebut.

Proyek negara yang melibatkan pekerjaan sungai sebaiknya ada rambu-rambu peringatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Karena pekerjaan di aliran sungai juga memiliki potensi bahaya terhadap para pekerja dan masyarakat.

Pekerjaan gali dan timbun dapat menyebabkan longsor yang membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Kemudian  Pekerjaan dengan peralatan berat dan material dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan dapat membantu mengingatkan pekerja dan masyarakat sekitar tentang potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.

Seperti rambu peringatan bahaya longsor, rambu peringatan area berbahaya, rambu peringatan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan sebagainya.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan, proyek dapat berjalan lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sebagaimana diketahui lokasi tenggelamnya bocah tersebut merupakan tempat pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Arafah Alam Sejahtera dibawah pengawasan BWSS V Padang yang didukung dari anggaran Loan JICA (pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jepang melalui "Japan International Cooperation Agency"), dengan nilai pelaksanaan terkontrak sebesar Rp.110.801.815.000.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Bahkan menurut keterangan AZ kepada salah satu wartawan lainnya melaui chat via WhatsApp dengan nomor +62 812-6158-3xxx wartawan tersebut meminta paket lebaran kepadanya sampai dua kali.

Hal itu terungkap setelah chatingan antara AZ dengan wartawan itu tersebar ke publik yang kemudian diketahui oleh wartawan JJ. Dengan demikian JJ merasa difitnah oleh oknum AZ atas apa yang disampaikannya kepada wartawan lainnya itu.

Saat dikonfirmasi JJ mengungkapkan kekecewaannya, bahkan dia berniat untuk melaporkan oknum AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar.

"Apa yang disampaikan oleh AZ itu merupakan sebuah fitnah yang harus dipertanggungjawabkannya nanti. Tidak pernah saya datang ke kantor perumda meminta paket lebaran apa lagi sampai dua kali," ujar JJ pada Senin(14/2/2025) di Padang.

Saya datang ke kantor perumda waktu itu dengan tujuan menjalankan kegiatan jurnalistik, ingin bertemu Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum guna konfirmasi menyangkutkegiatan yang ada di perusahaan Air Minum itu, tuturnya.

"Nyo minta paket rayo, lah wak agiah, 2x malah. Kan manyabuik2 awak jadinyo bg, ndak masuak gaya uda tu doh bg" itu sepenggal chat percakapan AZ dengan wartawan lain tersebut, terang JJ.

Dengan tersebarnya chatingan itu, JJ merasa difitnah dan telah dilecehkan profesi sebagai wartawan oleh AZ. Karena itu dia berniat untuk melaporkan AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar, karena dia merupakan salah satu anggota di PWI Sumbar.

Dilain pihak, saat media menginformasikan dugaan pelecehan tersebut kepada oknum AZ via telepon pada hari yang sama.

AZ mengatakan kalau kejadian itu hanya mis komunikasi antara dia dengan wartawan yang bernama JJ tersebut. Kemudian AZ mengatakan dia sedang rapat dan menutup panggilan telepon media.

Bagaimanakah tanggapan Ketua PWI Sumbar menyangkut dugaan pelecehan yang di lakukan oknum karyawan tersebut..?

Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Pariaman | Masih bergeriliya nya mafia BBM di kota dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Sumbar menuai sorotan dari penggiat hukum Romi Yufendra, SH, . Seperti kejadian tadi malam di SPBU jalan Bypass Jati, Kota Pariaman. Diduga SPBU Jati menjadi penyokong bbm bersubsidi untuk para mafia bbm.

Dilansir dari pemberitaan media online Berita Editorial yang tayang pada Senin, 14 April 2025 dengan judul "SPBU Jati Disorot! Diduga Truk Isi Bio Solar 1 Ton, Polisi Turun Tangan".

Malam itu di SPBU Bypass Jati kota Pariaman terciduk satu unit kendaraan cold diesel jenis box berwarna merah dengan nopol BA 9337 Y terindikasi sedang melakukan pengisian bbm bersubsidi jenis Solar.

Didalam box tersebut diduga terdapat wadah penampung bbm berkapasitas satu (1) ton sebagai fasilitas pelansir bbm bersubsidi dari SPBU menuju tempat atau gudang penimbunan.

Baca juga : KJI Instruksikan Wartawan Awasi SPBU di Sumbar Demi Kepentingan Masyarakat

Informasi miris yang membawa nama SPBU Bypass Jati Kota Pariaman ini sudah lama terdengar ditelinga masyarakat. Bahkan disebut-sebut SPBU dimaksud diduga merupakan salah satu sumber penyokong bbm bersubsidi untuk dijual kepada mafia.

Selain para pelaku penimbunan, oknum operator SPBU yang melayani mafia BBM mestinya ikut dijerat. Sebab, mereka menjual solar bersubsidi melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Ketua Lembaga Perindungan Konsumen (LPKSM) Bapermen meminta aparat penegak hukum untuk menindak pelaku praktek ilegal itu.

"Masyarakat berharap pemerintah dan pertamina dapat melakukan penindakan tegas terhadap siapa saja pihak yang terlibat dalam praktek ilegal seperti ini," ketus Romi pada Selasa (15/4/2025) di Padang.

Menurutnya, aksi penimbunan bbm bersubsidi yang dilakukan para mafia jelas merupakan pelanggaran hukum dengan sanksi ancaman pidana bagi pelaku. Untuk melancarkan praktek ilegal seperti ini biasanya ada campur tangan oknum aparat, ujarnya.

Padahal Pertamina sendiri telah melarang konsumen untuk membeli bahan bakar minyak (bbm) di SPBU dengan maksud dijual kembali. Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (Migas), terang Romi.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang tersebut secara jelas disampaikan siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM melanggar aturan Niaga BBM, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp 30 miliar.

“Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, Polda Sumbar maupun Polres jajaran, Pertamina dan Pemerintah harus mengambil langkah. Yang kedapatan melakukan penimbunan, penjualan dan penampung solar bersubsidi di atas harga yang ditetapkan pemerintah langsung ditindaklanjuti , karena Ini BBM bersubsidi,” tegasnya

Selain dijual ke perusahaan penampung di Sumbar, solar subsidi yang ditimbun mafia BBM ini juga diduga dipasok ke tambang emas ilegal yang ada di kabupaten masih dalan wilayah Sumbar.

Ketua LSM Bapermen itu juga menduga BBM subsidi ini digunakan di tambang emas ilegal. Di sini kami meminta lagi kepada Pemerintah, Pertamina dan Polisi untuk menelusuri serta melakukan penindakan,” pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan media masih menunggu jawaban dari Agus yang menurut informasi dilapangan merupakan manajer di SPBU Bypass Jati Kota Pariaman itu sejak media melakukan konfirmasi via telepon +62 822-8722-4xxx di hari yang sama.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya. (cr)

Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran organisasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dalam institusi polri. 

“Mutasi adalah kebijakan pimpinan dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir di lingkungan personel Polri,” sebut Kabidhumas.

Adapun Pejabat utama yang melaksanakan sertijab tersebut antara lain:

1.  Kombes Pol Ngurah Trihadi S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol. Deni Yuhasdi S.H., S.Ik.

2.  Kombes Pol Dwi Nur Setiawan S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Sumbar digantikan oleh AKBP H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq S.H., S.Ik. M.H.

3.  Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan S.H., S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol Marsdianto S.H., S.Ik.

Sedangkan untuk Kapolres yang melaksanakan sertijab antara lain: 

1.  Kombes Pol Dr. Ferry Harahap S.Ik., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolresta Padang Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Apri Wibowo S.Ik.

2.  AKBP Bagus Ikhwan Christian S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos.

3.  AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos. yang sebelumnya menjabat Kapolres Sawhlunto digantikan oleh AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H.

4.  AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanah Datar Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Nur Ichsan Dwi Septianto, S.H., S.Ik., M.Ik.

5.  AKBP Yudho Huntoro S.Ik., M.Ik. yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Polda Sumbar digantikan oleh AKBP M. Agus Hidayat S.Ik.

6.  AKBP M. Agus Hidayat S.H., S.Ik., yang sebelumnya menjabat Kapolres Agam Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Muari S.Ik., M.M.

7.  AKBP Muari S.Ik., M.M yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Agung Prananjaya S.Ik.

Upacara sertijab ini, ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara dan pakta integritas jabatan kepada pejabat yang baru dilantik tersebut.

Upacara sertijab berlangsung dengan khidmat dan dan dilanjutkan dengan acara pisah sambut Pejabat lama dan pejabat baru.**

Rekaman cctv di rumah dinas Gubernur Sumbar saat acar open house 

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan open house Gubernur berlangsung selama dua hari. Hari pertama untuk masyarakat umum, dan hari kedua diperuntukkan bagi Bupati/Walikota se-Sumatera Barat," kata Mursalim saat menyampaikan klarifikasinya pada Kamis (10/4/2025) via telepon +62 813-6334-7xxx.

Berita terkait : Open House Gubernur Sumbar Tuai Sorotan Tajam Mantan Ketua PWI Sumbar

Terkait adanya dugaan pelarangan masuk bagi masyarakat dan wartawan oleh personil Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan open house hari kedua tersebut, katanya, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh personil. 

Dia menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar. Petugas hanya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dengan cara menanyakan maksud kedatangan kepada setiap tamu yang datang dan menyampaikan bahwa Gubernur sedang ada kegiatan dengan Bupati/Walikota, ujar Mursalim.

Dengan demikian, kata Mursalim, dugaan adanya perintah khusus pimpinan untuk melarang wartawan dan masyarakat masuk untuk bertemu Gubernur menjadi terbantahkan. 

Sebab mereka tidak dilarang tapi hanya diberi tahu bahwa Gubernur sedang ada kegiatan, tuturnya dengan mengirimkan rekaman cctv kegiatan waktu itu.

Kendati demikian, kami tentu sangat menghargai setiap masukan dari semua pihak dan akan terus melakukan evaluasi untuk menjaga komunikasi dan kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan ke depannya, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Mitrarakyat.com, Pasaman --Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 memasuki babak penentuan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman resmi merilis daftar tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam pemungutan suara ulang, Sabtu 19 April 2025, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga pasangan calon membawa visi dan misi masing-masing, lengkap dengan program-program prioritas yang ditawarkan kepada masyarakat demi membawa perubahan lima tahun ke depan.

Pasangan Nomor Urut 1: Welly Suhery, S.T – Parulian
Dengan slogan #PasamanBangkit, pasangan ini mengusung visi “Pasaman yang berkarakter, maju dan berkelanjutan”. Mereka menawarkan 10 program unggulan, mulai dari layanan gratis berobat dan ambulan, pendidikan dan seragam sekolah gratis, hingga internet gratis di daerah 3T. Mereka juga berkomitmen menciptakan 1.000 lapangan kerja setiap tahun, bajai gratis, dan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasangan Nomor Urut 2: Mara Ondak – Desrizal
Mengusung slogan Pasaman Juara, pasangan ini berkomitmen membangun Pasaman yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Mereka fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program seperti pengobatan gratis, pendidikan gratis, bantuan rumah tidak layak huni, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Program-program berbasis budaya, keagamaan, dan ekonomi kreatif juga menjadi sorotan dalam misi mereka.

Pasangan Nomor Urut 3: Sabar AS, S.Ag., M.Si – Sukardi, S.Pd., MM
Dengan tagline Koalisi Rakyat Lanjutkan!, pasangan ini mengangkat program bertema Pro Rakyat yang mencakup pendidikan gratis, pengobatan gratis, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Visi mereka adalah “Terwujudnya Kabupaten Pasaman yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”.

Masing-masing pasangan mengklaim membawa solusi atas persoalan mendasar masyarakat Pasaman, seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. KPU Pasaman pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025, dan pemilih wajib membawa identitas diri resmi seperti KTP atau SIM.

Pilkada Pasaman kali ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan daerah. Dengan program-program yang ditawarkan, masyarakat kini dihadapkan pada pilihan besar: siapa yang benar-benar mampu membawa Pasaman ke arah yang lebih baik? (Tio)

MR com,Padang | Suasana hangat Hari Raya Idul Fitri dengan gelaran "open house" yang dilakukan Gubernur Sumbar dirumah dinasnya tidak serta merta dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan awak media pun diduga dilarang untuk menghadiri acara tersebut.

Hal itu disampaikan Falsanar bersama Dodi Indra sebagai jurnalis saat ingin meliput acara yang digelar dilingkungan rumah dinas Gubernur Sumbar pada Senin, 1 April 2025 waktu lalu.

Kedua awak media itu mengaku kecewa, karena mereka terindikasi dilarang oleh anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Sumbar saat ingin masuk gerbang rumah dinas gubernur dijalan Sudirman.

Masih dari keterangan yang disampaikan dua jurnalis itu bahwa, kuat dugaan tidak seluruh kalangan masyarakat dapat mengikuti acara open house tersebut.

"Kita pers dilarang masuk oleh anggota satpol PP yang saat itu melakukan penjagaan di gerbang rumah dinas gubernur tanpa alasan yang jelas," ujar Falsanar.

Disaat itu kita juga melihat ada seorang ibu yang menggendong bayinya ingin masuk, tapi juga dilarang oleh anggota satpol PP Sumbar itu, ketus Falsanar yang turut di iyakan oleh Dodi Indra.

Sementara kami saat itu dalam tugas jurnalistik untuk meliput acara open house. Tujuan kami, selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus untuk wawancara bapak Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, tutur Falsanar.

Dia menyayangkan sikap arogansi anggota satpol PP tersebut yang terindikasi sengaja menghalang-halangi wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Mirisnya lagi, kata Falsanar, saat kami mendengar keterangan dari ibu yang ikut dilarang masuk oleh anggota satpol PP.

Dengan nada sedih menahan perasaan kecewa, ibu itu mengatakan dia bukan pengemis, kata Falsanar.

"Saya datang ke istana gubernuran ini, karena setiap tahun biasanya ada open house "rumah terbuka" untuk masyarakat umum, kata ibu tersebut," jelas Falsanar yang turut diamini Dodi Indra.

Falsanar masih melanjutkan penjelasannya, kata ibu itu dia bukan pengemis dan bukan minta-minta. Ibu itu hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur, kata Dodi menambahkan.

Kejadian yang dialami kedua awak media dan ibu tersebut menuai sorotan tajam dari Dr. Ir. H. Basril Basyar, MM. Dia geram dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota satpol PP tersebut.

"Tindakan yang dilakukan oknum satpol PP tersebut tidak manusiawi dan terancam pidana, karena terkesan menghalangi-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ujar Basril Basyar.

Wartawan senior penerima penghargaan Pers Card Number One terus mengumpat tak mampu menyembunyikan kegeramannya atas insiden yang dapat mencoreng citra seorang gubernur ini.

Katanya, pimpinan yang memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan pelarangan terhadap jurnalis maupun masyarakat yang hendak berkunjung dan bersilaturahmi dengan Gubernur di hari Fitri ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Baginya insiden ini bukan sekadar persoalan diperbolehkan atau tidak masuk ke rumah dinas. Lebih dari itu, kejadian ini adalah cerminan yang menyedihkan tentang bagaimana posisi pers dan masyarakat diperlakukan oleh seorang pemimpin, ketusnya.

"Tindakan ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Gubernur Sumbar tidak menganggap jurnalis sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik," ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.

Ia sangat menyayangkan hal ini terjadi. Suasana Idul Fitri yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pers, justru ternodai tindakan yang sikap arogansi oknum satpol PP.

Basril Basyar mengingatkan betapa fundamentalnya peranan pers dalam sebuah negara hukum dan demokratis ini.

"Pers adalah pilar penting yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengawas jalannya pemerintahan," terang Basril Basyar.

Mereka bukanlah tamu tak diundang yang kehadirannya bisa dibatasi sesuka hati, terlebih dalam acara yang bersifat publik seperti open house seorang kepala daerah, ujarnya.

Peristiwa penghalangan seperti ini tidak boleh terulang kembali, baik terhadap jurnalis maupun oleh siapa pun, karena ini adalah hak masyarakat untuk bersilaturahmi dengan pemimpinnya," pungkas.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pada arus balik libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dengan dengan fokus utama pada keamanan tempat wisata dan kelancaran arus balik. 

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Susmelawati Rosya S. S. M. Tr.A.P., menyatakan bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang masih menikmati liburan dan yang akan kembali ke daerah masing-masing.

"Kami memastikan pengamanan di tempat-tempat wisata tetap optimal. Karena masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur," tegas Kabid Humas Polda Sumbar itu pada Kamis (3/4/2025) di Padang.

Selain itu, kata Rosya, kesiapan arus balik menjadi prioritas agar perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Dia menuturkan bahwa Polda Sumbar telah menempatkan sejumlah personel di berbagai titik strategis, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi dan sepanjang jalur utama arus balik.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik, jelas Rosya.

Kombes Pol tersebut menjelaskan, selain fokus pada pengamanan wisata dan arus balik, Polda Sumbar juga tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. 

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi hujan lebat serta longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat. Kabid Humas itu mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.

"Kami juga menyiagakan personel untuk penanganan potensi bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar jika terjadi situasi darurat, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif," jelasnya lagi.

Kembali Polda Sumbar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas, baik saat berwisata maupun dalam perjalanan arus balik. 

Kemudian masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan posko-posko pengamanan dan pelayanan yang telah disediakan di sepanjang jalur utama jika membutuhkan bantuan atau informasi, tandasnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi ini, Polda Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati sisa masa libur dengan aman dan nyaman, serta perjalanan arus balik dapat berjalan lancar dan kondusif, pungkasnya. (cr/And)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatra Barat ( Polda Sumbar) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang memasuki wilayah provinsi tersebut selama periode mudik Lebaran 2025. 

Sebanyak 21.261 kendaraan tercatat melintasi perbatasan Sumbar, menunjukkan penurunan dibandingkan angka 31.954 kendaraan pada momen mudik Lebaran tahun sebelumnya (2024).

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, menyampaikan informasi ini di Padang, Rabu (2/4/2025). Ia menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari pencatatan di berbagai titik perbatasan provinsi yang dijaga ketat oleh jajaran kepolisian.

"Berdasarkan pencatatan di perbatasan provinsi Sumbar, jumlah kendaraan yang masuk mencapai 21.261 kendaraan," ujar Kapolda Gatot.

Lebih lanjut, Kapolda merinci bahwa Polda Sumbar memiliki lima Kepolisian Resor (Polres) yang menjadi garda terdepan dalam memantau arus kendaraan yang masuk dari provinsi tetangga. 

Polres Pesisir Selatan menjadi gerbang utama bagi pemudik yang datang dari arah Bengkulu. Sementara itu, Polres Pasaman menyambut kendaraan dari Sumatra Utara dan sekitarnya. Bagi para pemudik yang bergerak dari arah Riau dan provinsi lainnya, pintu masuk utama adalah wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. 

Dua Polres lainnya, Dharmasraya dan Solok Selatan, turut memantau dan mencatat kendaraan yang masuk dari arah Jambi dan sebagian Riau.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kendaraan roda empat masih mendominasi arus mudik yang memasuki Sumatra Barat. Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan secara keseluruhan, kepadatan di beberapa titik masih menjadi perhatian pihak kepolisian.

"Memang ada beberapa titik yang menjadi perhatian karena masih sering terjadi kemacetan seperti di jalur Padang Pariaman ke Bukittinggi," ungkap Kapolda. 

Jalur ini memang dikenal sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan dua kota besar di Sumbar dan kerap mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama saat musim libur panjang seperti Lebaran.

Menyikapi kondisi tersebut, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. 

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri untuk terus berkendara jika sudah merasa lelah.

"Kami mengimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan tidak perlu memaksakan diri jika kondisi tubuh sudah lelah. Manfaatkan pos-pos polisi yang tersedia untuk beristirahat sejenak," pesan Kapolda Sumbar.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman. 

Penurunan jumlah kendaraan yang masuk diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, namun kewaspadaan dan kedisiplinan para pengendara tetap menjadi kunci utama keselamatan di jalan raya.

Di tengah arus mudik yang terpantau lancar, sejumlah pemudik menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian di Sumatra Barat. Ririn (34), seorang pemudik asal Surabaya, berbagi pengalamannya.

"Sumbar memang keren, meskipun ada sedikit kemacetan, petugas polisi sangat sigap mengatur lalu lintas. Alhamdulillah, kemacetan bisa segera teratasi," ungkapnya.

Senada dengan Ririn, Raju (24), pemuda asal Bukittinggi yang merantau ke Jakarta, juga memberikan pujian. Ia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan posko pengamanan Lebaran.

"Saat saya lelah mengemudi dan memutuskan untuk beristirahat di posko polisi, saya disambut dengan ramah. Pokoknya, jajaran Polda Sumbar dalam mengatasi arus mudik Lebaran ini mantap!" ujarnya dengan antusias.

Testimoni dari Ririn dan Raju ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti potensi kemacetan di beberapa titik, kesiapsiagaan dan keramahan petugas kepolisian di Sumatra Barat memberikan pengalaman positif bagi para pemudik yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian sendiri terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik hingga berakhirnya masa libur Lebaran.**

"Penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masih saja berjalan lancar di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini," ujar Andarizal selaku tetua di Organisasi Pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Senin(31/3/2025) di Padang.

Dia menyebut, bahkan di Kota Padang sendiri, kegiatan ilegal ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Sayangnya, aparat penegak hukum dan pihak Pertamina terindikasi belum sepenuhnya melakukan penindakan terhadap para mafia BBM yang telah merugikan negara dan masyarakat banyak ini, ketusnya.

Mereka memborong pasokan solar bersubsidi di banyak SPBU yang tersebar di daerah Sumbar. Diduga banyak SPBU telah bekerjasama dengan para mafia BBM tersebut, ujarnya lagi.

"Padahal, selain dianggap merugikan masyarakat, kehadiran mafia BBM ini juga kerap menimbulkan kemacetan," kata Andarizal 

Menurutnya, itu karena kendaraan pengangkut BBM milik para mafia dibiarkan antri mengular di sepanjang jalur SPBU. Bahkan, beberapa diantaranya sengaja diparkiran di depan SPBU tersebut.

Dalam menjalankan aksinya, kata Andarizal, para mafia BBM ini menggunakan beberapa mobil tangki standar maupun yang sudah dimodifikasi. Solar bersubsidi yang dihisap  kemudian ditampung dan dijual lagi ke pihak perusahaan dengan harga industri, paparnya.

Banyak dari mereka yang disebut mafia kelas kakap belum terjamah tangan hukum, karena ada dugaan kuat para mafia tersebut telah membangun koordinasi yang bagus dengan para oknum aparat penegak hukum, tandasnya.

Dia kembali menjelaskan, untuk melancarkan usaha mereka, para mafia BBM ini berlindung pada salah satu agen yang bekerja sama dengan badan usaha yang mengantongi Izin Usaha Niaga(INU) Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Demi kepentingan masyarakat luas, KJI dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ada di Sumbar ini.

"Langkah ini KJI ambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan laporan mengenai praktik kotor yang merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujarnya

KJI akan instruksikan kepada anggota yang tergabung lebih dari 200 insan pers, untuk mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Sumbar untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang valid mengenai penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. 

"Kami (KJI) tidak bisa lagi tinggal diam melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Andarizal, dari perwakilan KJI tersebut.

Investigasi ini kami lakukan dipicu oleh banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat Sumbar yang seringkali mendapati antrean panjang BBM bersubsidi berakhir sia-sia karena stok yang tiba-tiba habis, terang Andarizal.

Katanya, KJI akan mendesak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dan membuktikan penegakan hukum di Ranah Minang.

Sebab, masyarakat Sumatera Barat kini menaruh harapan besar kepada Forkopimda untuk segera menghentikan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.

Mereka berharap subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, dan kepercayaan publik yang mulai terkikis dapat segera dipulihkan melalui tindakan nyata dari para pemimpin daerah.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com,Padang| Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Padang turun kejalan menggelar aksi sosial dan solidaritas secara serentak, berbagi takjil pabukoan kepada masyarakat, berpusat di jalan  Bagindo Azis Chan (Depan gedung Youth Center Padang), pada Sabtu (29/3/2025).

Aksi bersama ini melibatkan berbagai Ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih (LMP), FKPPI, HIPAKAD, PPM, RATU PRABU, GRIB JAYA dan Karang Taruna, serta tokoh agama dan masyarakat, turun kejalan untuk membagikan sebanyak 2.000 takjil kepada masyarakat kota Padang.

Aksi itu bukan hanya sekadar berbagi takjil, melainkan sebagai simbol perekat dan pemersatu NKRI. 

Dikesempatan, Ketua Ormas PPM Yudha yang ikut serta di aksi tersebut mengatakan, mari kita jadikan bulan ramadhan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dalam memperkuat persatuan demi NKRI.

"Intinya, aksi ini sebagai bentuk dukungan kami dari Ormas terhadap TNI, karena selama ini TNI telah menjaga kedaulatan, keamanan dan pertahanan bangsa," ulasnya lagi.

Kemudian kegiatan ini kami lakukan demi mendorong terwujudnya TNI yang kuat, supaya kekokohan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga, sebagaimana amanat pejuang dan UU, kata Yudha.

Terlihat, beberapa ormas juga membawa spanduk dukungan kepada TNI, diantaranya berbunyi TNI Basamo Manjago Nagari, penjaga kedaulatan, keamanan, dan kemajuan bangsa.

Selain itu, ormas dari Pemuda Pancasila(PP) juga menambahkan, kami di sini bukan hanya untuk berbagi takjil, tapi juga menyampaikan pesan bahwa rakyat Padang siap mendukung TNI dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pesan Kuat untuk TNI: 

"Kami Ada untukmu!" Melalui spanduk bertuliskan" Tetap Semangat TNI, Kami di Sini Mendukungmu" dan "Rakyat dan TNI Bersatu untuk Negeri", masyarakat Padang menyuarakan apresiasi dan komitmen.

#TNIKuatKarenaRakyat dan #PadangDukungTNI, menunjukkan bahwa dukungan terhadap TNI adalah suara hati masyarakat Sumatera Barat.  

Kolaborasi yang Menginspirasi

Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana TNI dan rakyat bisa bersinergi tidak hanya di medan tugas, tetapi juga dalam membangun kehangatan sosial. Kota Padang sekali lagi membuktikan bahwa dukungan kepada TNI adalah dukungan untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.

#TNIKuatKarenaRakyat #PadangDukungTNI

#BersamaTNI

#sahabattni

#lawanpenghasut

Penghargaan tersebut diumumkan dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M. Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao. Acara digelar di Halaman Istana Perdana Menteri Timor-Leste, Dili, dengan penuh penghormatan dan nuansa persahabatan antarbangsa.

Kapolri diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., yang hadir dalam dua kegiatan resmi, termasuk pada peringatan ulang tahun PNTL. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menganugerahkan penghargaan Ordo Timor-Leste kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral, khususnya kerja sama kepolisian antarnegara.

Medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, oleh Kepala Kepolisian Nasional Timor-Leste yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan PNTL.

"Ini adalah bentuk kehormatan yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional. Kapolri dinilai berhasil membangun fondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu," jelas Brigjen Trunoyudo, Kamis (27/3).

Penghargaan ini juga menegaskan bahwa sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara.

"Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL. Kami berharap kerja sama ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kedua negara," tambahnya.

Ordo Timor-Leste sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara Timor-Leste, baik dari dalam maupun luar negeri.**

MR com,Padang| Ketua DPRD Kota Padang, H.Muharlion, S.Pd tampil sebagai pengisi tausiah dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Rabu (26/3/2025) di Palanta lingkungan rumah dinas Wako Padang.

Kemauan Ketua DRPD Kota Padang Muharlion sebagai penceramah menambah warna suasana acara buka bersama yang dihadiri oleh para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi pers.

Bahkan dikesempatan itu, Walikota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Ketua DPRD tersebut untuk memberikan tausiah kepada para tamu undangan.

"Buka puasa bersama kali ini spesial, karena yang mengisi ceramahnya langsung oleh Pak Ketua DPRD, kita" ujar Fadly Amran sambil tersenyum.

Dalam tausiahnya, Muharlion menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya mempererat silaturahmi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. 

Ia juga mengajak seluruh tamu undangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadhan yang suci ini.

Acara buka puasa bersama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat sinergi dengan DPRD Kota Padang dalam membangun dan memajukan Kota Padang. 

Kehadiran Muharlion sebagai pengisi tausiah diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh hadirin untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang selanjutnya.

Selain tausiah dari Muharlion, acara buka puasa bersama ini juga diisi dengan doa bersama dan santap malam bersama. 

Suasana keakraban dan kebersamaan mewarnai acara tersebut, mencerminkan semangat kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. (cr/and)

Hadir dalam acara tersebut, para tokoh masyarakat yang dihormati, akademisi yang berpengetahuan luas, perwakilan media yang kritis dan informatif, organisasi masyarakat yang bergerak aktif, serta paguyuban yang memperkaya keberagaman kota. Tak ketinggalan, ninik mamak dan cadie pandai, penjaga kearifan lokal, alim ulama turut hadir menambah khidmat suasana.

Walikota Padang, Fadly Amran, menyambut hangat para tamu undangan. Dalam sambutannya, beliau memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Padang yang telah diimplementasikan. Program-program inovatif seperti seragam sekolah gratis, BPJS gratis, dan Semar Surau, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan roda pemerintahan, demi mewujudkan Kota Padang yang lebih baik.

Peter Prayuda, Ketua organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia) Sumbar dan Kota Padang, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, buka bersama ini menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara berbagai elemen masyarakat. "Melalui acara ini, kita dapat saling bertukar pikiran, memperkuat sinergi, dan bersama-sama membangun Kota Padang yang lebih maju," ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh seorang ustadz. Dalam tausiyahnya, beliau mengajak para hadirin untuk merenungkan makna kehidupan yang bermanfaat. "Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya," tutur sang ustadz. Tausiyah ini menyentuh hati para hadirin, membangkitkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama.

Acara buka bersama ini tidak hanya menjadi ajang untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Padang. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kota. *real*

Kapolri tiba di lokasi disambut oleh keluarga korban. Kapolri yang didampingi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menyalami istri dan anak AKP Lusiyanto. 

Kapolri kemudian duduk dan menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga korban. Kapolri juga meminta maaf lantaran baru bisa datang ke rumah duka pada hari ini. 

"Saya mewakili institusi menyampaikan dukacita yang mendalam, mohon maaf saya baru bisa datang hari ini. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat memutuskan, mudah-mudahan bertemu," kata Kapolri, Kamis (27/3/2025).

Selain itu, Kapolri menyampaikan salam dan dukacita mendalam dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menurut Kapolri, Panglima TNI siap menindak tegas oknum TNI yang menembak korban.  

"Beliau menyampaikan pesan terkait dengan kejadian yang ada beliau berjanji memproses secara tegas, yang jelas bagi kami apapun yang terjadi Bu Lusiyanto putri tetap menjadi keluarga besar kita," kata Kapolri. 

Setelah itu, istri AKP Lusiyanto menyampaikan harapannya kepada Kapolri. Dia ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. 

Turut hadir dalam pertemuan Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Djajadi hingga As SDM Kapolri Irjen Anwar.**

Kombes Pol. Susmelawati Rosya

MR.com, Sumbar| Harmonisnya hubungan kemitraan Polda Sumbar dengan insan pers tercipta tidak terlepas dari peran penting seorang Kepala bidang hubungan masyarakat (Kabid Humas) yang ada di struktural Polda Sumbar.

Ditahun ini jabatan Kabid Humas  Polda Sumbar diduduki seorang perwira polisi wanita (Polwan), Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Wanita ayu yang akrab disapa Rosya itu juga merupakan Kabid Humas Polda Sumbar perempuan pertama. Rosya sendiri pernah bertugas lama di Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kapolres Solok Kota saat masih berpangkat AKBP.

Dia merupakan srikandi kebanggaan ranah minang yang berasal dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Saat acara silaturrahmi berbuka bersama TNI, Polri dan insan pers, yang di inisiatori oleh DPW Ratu Prabu Sumbar waktu lalu, tidak disangka dia datang menyambangi meja makan yang diisi oleh para kuli tinta.

"Tanpa sungkan polwan berparas ayu, berpangkat Kombes itu datang kemeja makan kami, seraya menyapa dia terus duduk ditengah-tengah kami dengan membawa gelas plastik berisi kopi," ujar Peter Prayuda, Ketua DPW KJI Sumbar yang ada saat itu.

Tidak lupa dia menanyakan kabar para awak media yang ada disana sambil memperkenalkan diri kalau dia sekarang ini sebagai Kabid Humas di Mapolda Sumbar, terang Peter.

Kata Peter Prayuda, sebenarnya kami dari awak media sudah mendapatkan informasi tersebut, tetapi dengan sikap rendah hati yang ditunjukan seorang Kombes membuktikan kepribadiannya sangat sederhana.

"Jabatan Kabid Humas Polda memang sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara Polda dan media," ujar Ketua KJI Sumbar.

Dia memaparkan peran penting Kabid Humas sebagai penghubung komunikasi Polda dengan media untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, program dan prestasi Polda.

Kemudian untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan Polda kepada media dan masyarakat, imbuhnya.

Selain itu, kata Peter, peranan Humas juga sebagai pembangun dan pengembang hubungan baik dengan media untuk meningkatkan citra Polda Sumbar.

Peter menuturkan, pentingnya fungsi Humas di Polda Sumbar untuk mengatasi krisis komunikasi yang terjadi antara Polda dengan media.

Juga untuk meningkatkan transparansi polda dengan menyampaikan informasi akurat dan terkini kepada media dan masyarakat 

Kita berharap, jabatan Kabid Humas Polda Sumbar yang saat ini dipegang Kombes Pol. Susmelawati Rosya dapat memainkan peran pentingnya dalam meningkatkan citra Polda dan membangun hubungan yang baik dengan media dan masyarakat, tutup Peter Prayuda.(cr)

Kehadiran Kakorlantas dalam rangka mewakili Kapolri yang berhalangan hadir. Total sebanyak 37 bus diberangkatkan yang tentunya mengundang antusiasme masyarakat Indonesia khususnya bagi warga Jabodetabek. 

"Saat ini kami berada di PBNU mewakili Bapak Kapolri dalam rangka memberangkatkan mudik bareng seru dengan NU ini luar biasa," kata Kakorlantas kepada awak media. 

"Moga-moga dengan program ini rekan-rekan kami duta-duta pemudik kami bisa selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat karena Operasi Ketupat adalah Operasi Kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan," sambungnya. 

Kakorlantas mengapresiasi kehadiran PBNU dalam menyelenggarakan program mudik seru tahun ini. Ia berharap pesan Kapolri tentang aturan mudik yang berkeselamatan betul-betul terwujud. 

"Yang jelas kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa dengan keluarga besar PBNU, pesan bapak kapolri mudik tahun ini dengan tagline mudik aman keluarga nyaman semoga dalam perjalanan semuanya selamat aman tertib dan lancar," ungkap Kakorlantas. 

Selain itu, Kakorlantas menyebut bahwa peran penting Polri dalam memastikan keselamatan di jalan adalah mendukung setiap lembaga menyelenggarakan mudik bersama seperti yang dilakukan PBNU. 

Para pemudik disarankan untuk menggunakan moda transportasi yang baik, serta dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua karena rentan kecelakaan apabila bepergian dalam jalan yang jauh. 

"Dalam rangka mengamankan arus mudik dan arus balik yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu program mudik bareng seru NU ini sangat mendukung sekali ketik mudik menggunakan roda dua Ini sangat rentan sekali peristiwa peristiwa yang tidak kita inginkan di jalan," pungkasnya.**

MR.com, Padang| Menyikapi perihal informasi yang beredar menyangkut dugaan pemblokiran anggaran proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Ilyas Firman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu menjelaskan bahwa anggaran yang dimaksud tidak ada pemblokiran.

"Apa yang disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni sebagai narasumber menyangkut informasi pemblokiran perlu saya luruskan agar tidak ada salah paham," ujar Ilyas Firman pada Senin(24/3/2025) via telepon.

Berita terkait : Anggaran Mega Proyek Urban Flood Control BWS V Padang di Blokir, Apakah Penyebabnya?

Sebagaimana saya sampaikan ke Roni, sumber dana pinjaman luar negeri (PLN) memang tidak mengalami pemblokiran, jelas Ilyas.

Namun untuk pemanfaatannya saya tetap menunggu arahan dari pembina. Demikian saya sampaikan semoga bisa menjelaskan kondisinya, sehingga informasi yang disampaikan tidak lagi simpang siur, tutup Ilyas Firman.

Sebelumnya, informasi pemblokiran anggaran pada Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang sempat menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat.

"Pasalnya, dana mega proyek sebesar 110 miliar yang dikerjakan dari tahun 2024- 2025 merupakan pinjaman luar negeri (PLN)," ujar Ketua DPW SUMBAR REPRO Roni yang kembali menanggapi pernyataan dari PPK tersebut.

Menurutnya, kata pemblokiran anggaran dengan ungkapan menunggu arahan dari pembina, hanya berbeda dari ucapannya saja. Sementara tujuannya satu, sama-sama belum merealisasikan anggaran.

Kemudian informasi pemblokiran anggaran ini beredar setelah penggrebekan tambang galian C di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman, pada Kamis (13/3/2025) waktu lalu, ungkapnya lagi.

Dalam penggrebekan, kata Roni, tersiar kabar informasi dari masyarakat bahwa material batu jeti yang keluar dari lokasi tambang yang terindikasi ilegal itu, dipasok untuk kebutuhan proyek yang sedang ditangani Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat melalui PPK nya Ilyas Firman.

Pada penggrebekan yang dilakukan, Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman mengamankan tiga(3) (alat Excavator dan lima (5) unit truk. Informasinya batu jeti yang dikeluarkan dari lokasi tambang ilegal dipesan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera sebagai kontraktor pelaksana nya, ketus Roni.

Dicurigainya alasan menunggu arahan dari pembina atau apa pun sebutannya dari PPK itu ada keterkaitannya dengan kejadian penggrebekan.

Bagaimanakah tanggapan aktivis dan penggiat hukum terkait hal tersebut..?

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

" Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi saya.Karena, sebagai inisiator acara silaturrahmi dengan buka bersama, kita bisa bersatu dalam ruangan ini, ada TNI, Polri dan Awak media," tuturnya.

Ini bukan sekadar acara buka puasa biasa, momen ini menjadi jalinan erat antara TNI-POLRI, insan pers, organisasi masyarakat, dan anak-anak yatim, ulasnya.

Acara tersebut  dihadiri DanLantamal II Teluk Bayur Padang, Korem 032, Komandan Lanud Sutan Syahrir Padang, serta pejabat tinggi lainnya yang ada jajaran Polda Sumbar. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta, dalam sambutannya mengatakan mari kita rajut rasa kebersamaan yang lebih erat lagi.

"Agar setiap program yang dicanangkan pemerintah berjalan sesuai rencana tanpa hambatan," ungkap Kapolda Gatot.

Tak lupa, ia mengajak awak media untuk menjadi mitra kepolisian dalam menyajikan informasi yang akurat dan menyejukkan.

Suara keprihatinan terdengar dari Ketua PWI Sumbar, Widya Navies. Maraknya aksi tawuran remaja belakangan ini menjadi momok yang meresahkan bagi kita semua, kata Widya Nevies.

"Kita harus bergandengan tangan, menyukseskan program zero tawuran dan balapan liar. Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat," tuturnya, mengajak semua pihak untuk berperan aktif.

Perwakilan KJI yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah. 

"Kami akan terus mengedepankan pemberitaan yang konstruktif, yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan inspiratif," ujar Peter Prayuda Ketua KJI Sumbar.

Kami percaya bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab dapat menjadi jembatan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Acara semakin syahdu saat santunan diberikan kepada anak-anak yatim, senyum mereka menjadi pelita di tengah Ramadan. Bingkisan lebaran pun dibagikan kepada awak media, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyampaikan informasi. Organisasi pers seperti KJI, IWO, AJI, dan PFI turut hadir, menambah warna kebersamaan.

Tausyiah dari seorang ustaz membawa suasana menjadi khusyuk. Kata-kata bijaknya mengingatkan tentang hakikat hidup dan bekal yang akan dibawa pulang. Doa bersama pun dipanjatkan, memohon keberkahan di bulan suci ini.

Lebih dari sekadar acara, momen ini menjadi pengingat bahwa Ramadan adalah tentang berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Sinergi antara TNI-POLRI, media, dan masyarakat menjadi pilar penting dalam menjaga kondusivitas daerah dan mendukung program pemerintah.

Di tengah harmoni Ramadhan, terukir harapan akan masa depan yang lebih baik.(And/cr)

Menhub Dudy tiba di Rest Area KM 13.5A Tol Jakarta-Merak pada Minggu (23/3) malam. Dari situ, dia bersama Kakorlantas, Dirut Jasa Raharja, dan Dirut ASDP berangkat memantau arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak.

Pelabuhan Merak diketahui menjadi titik krusial yang setiap tahunnya dipadati pemudik yang akan menyebrang dari Jawa menuju Sumatera. Kakorlantas mengatakan, peninjauan bersama ini dilakukan untuk memastikan arus mudik aman, tertib, lancar dan berkeselamatan.

"Kami ingin memastikan di hari pertama Operasi Ketupat 2025 ini, semuanya lancar sehingga para pemudik bisa aman, nyaman, tertib dan perjalanannya lancar," terang Kakorlantas, Senin (24/3/2025).

Kakorlantas, Menhub, Dirut Jasa Raharja dan Dirut ASDP tidak hanya melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Merak, namun juga hingga ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang, Banten.

Kakorlantas mengatakan, pemantauan arus mudik dilakukan hingga Senin (24/3) subuh. Mereka baru kembali setelah memastikan pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik.

"Hingga jam 03.00 WIB tadi kami masih meninjau Pelabuan BBJ di Banten," ungkap Kakorlantas.

Dari hasil pemantauan, jumlah kendaraan pemudik yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni mengalami kenaikan. Pada H-10 2025 ada 9.167 kendaraan atau naik 14.7 persen (1.181 kendaraan) dibanding 2024 sebanyak 7.986 kendaraan.

Lalu lintas Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) (Dok Istimewa)

Sementara di H-9 tahun 2025 ada sebanyak 12.347 kendaraan, atau mengalami kenaikan 82 persen (5.565 kendaraan) dari tahun 2024 yang sebanyak 6.782 kendaraan.

Situasi di Pelabuhan BBJ juga terpantau lancar terkendali. Pengoperasional kapal per hari yang semula 6 kapal ditambah menjadi 10 kapal per hari dari Dermaga BBJ-BBJ Muara Pilu.**

MR.com, Padang| Efesiensi anggaran diberbagai sektor oleh pemerintah seperti yang disampaikan Presiden RI  Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Sepertinya ikut mempengaruhi kegiatan proyek negara yang sedang dikelola Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) melalui Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat.

Pasalnya, pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang, senilai Rp.110.801.815.000, untuk anggaran lanjutannya diduga diblokir pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni pada Ahad (23/3/2025) di Padang. Informasi pemblokiran anggaran pada proyek tersebut, kata Roni, didapatkannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung yang bernama Ilyas Firman.

Baca berita: Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman Amankan 3 Excavator dan 5 Truck Saat Penggrebekan Tambang Ilegal

"Informasi tersebut saya dapat langsung dari Ilyas Firman, selaku PPK - BWSS V Padang yang menggawangi kegiatan tersebut melalui pesan singkat aplikasi WA ," terang Roni sembari memperlihatkan bukti chatting WhatsApp di selulernya.

Sumber dana untuk proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project, Sungai Batang Kandis Kota Padang ini diketahui dari pinjaman luar negeri pemerintah Jepang, loan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Bisakah anggaran proyek negara dari sumber pinjaman luar negeri diblokir?

Ada sumber menyebutkan bahwa, anggaran proyek yang dikelola negara dengan sumber pinjaman luar negeri dapat diblokir oleh negara dalam beberapa kasus, seperti:

1. Pelanggaran ketentuan pinjaman: Jika pemerintah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pinjaman, seperti tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman tepat waktu.

2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan: Jika proyek tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan lingkungan hidup atau peraturan keselamatan kerja.

3. Korupsi atau penyelewengan: Jika terdapat indikasi korupsi atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran proyek.

4. Perubahan kebijakan pemerintah: Jika pemerintah mengubah kebijakan atau prioritas, sehingga proyek tidak lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Namun, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta harus diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Dalam kasus pinjaman luar negeri, pemblokiran anggaran proyek juga harus mempertimbangkan:

1. Ketentuan perjanjian pinjaman: Ketentuan perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

2. Konsekuensi pemblokiran: Konsekuensi pemblokiran anggaran proyek terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara pemberi pinjaman.

Oleh karena itu, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

Apakah penyebab pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh negara terhadap mega proyek tersebut, adakah aturan yang dilanggar?

Menyangkut hal itu, media kemudian melakukan konfirmasi kepada PPK Ilyas Firman via telepon pada hari yang sama. Sampai berita ini ditayangkan PPK tersebut belum memberikan tanggapannya.

Saat berita ini disiarkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)