MR.com, Sijunjung| Diduga ada proyek "siluman" di ruas jalan nasional Sijunjung - Dharmasraya sedang berjalan. Saat tim media melewati jalur tersebut pada Selasa (18/3/2025) waktu lalu, terlihat pekerjaan pada dua titik lokasi berbeda di Kabupaten Sijunjung.
Saat media mengkonfirmasikan kepada salah satu pekerja yang sedang melakukan penghamparan aspal di Kecamatan Lubuk Tarok, Sijunjung menyangkut keberadaan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan hal lain terkait kegiatan.
Pekerja yang tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) lengkap saat melakukan pekerjaannya itu mengatakan tidak tahu.
Disepanjang ruas jalan nasional tersebut tidak ada ditemukan keberadaan papan informasi atau plang proyek yang sejatinya sebagai identitas pada proyek negara.
Plang proyek merupakan suatu bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur.
Biasanya pada plang proyek ditulis, nama proyek yang sedang dilaksanakan, lokasi proyek yang sedang dilaksanakan, besar anggaran yang dialokasikan, waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
Plang proyek sebagai bentuk transparansi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran.
Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam konteks ini, plang proyek dapat dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran.
Apabila ada proyek negara yang dikerjakan tidak disertai dengan keterbukaan informasi publik seperti tidak menyediakan plang proyek, bisa dikatakan itu proyek "siluman".
Proyek siluman dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti:
1. *Korupsi*: Proyek siluman dapat menjadi sarana untuk melakukan korupsi.
2. *Pemborosan anggaran*: Proyek siluman dapat menyebabkan pemborosan anggaran.
3. *Ketidakpercayaan masyarakat*: Proyek siluman dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ruas jalan nasional yang dikerjakan dan terindikasi "siluman" itu berada dalam wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2, Satker PJN Wil II, BPJN Sumbar.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (tim)
