Mitra Rakyat

"Penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masih saja berjalan lancar di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini," ujar Andarizal selaku tetua di Organisasi Pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Senin(31/3/2025) di Padang.

Dia menyebut, bahkan di Kota Padang sendiri, kegiatan ilegal ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Sayangnya, aparat penegak hukum dan pihak Pertamina terindikasi belum sepenuhnya melakukan penindakan terhadap para mafia BBM yang telah merugikan negara dan masyarakat banyak ini, ketusnya.

Mereka memborong pasokan solar bersubsidi di banyak SPBU yang tersebar di daerah Sumbar. Diduga banyak SPBU telah bekerjasama dengan para mafia BBM tersebut, ujarnya lagi.

"Padahal, selain dianggap merugikan masyarakat, kehadiran mafia BBM ini juga kerap menimbulkan kemacetan," kata Andarizal 

Menurutnya, itu karena kendaraan pengangkut BBM milik para mafia dibiarkan antri mengular di sepanjang jalur SPBU. Bahkan, beberapa diantaranya sengaja diparkiran di depan SPBU tersebut.

Dalam menjalankan aksinya, kata Andarizal, para mafia BBM ini menggunakan beberapa mobil tangki standar maupun yang sudah dimodifikasi. Solar bersubsidi yang dihisap  kemudian ditampung dan dijual lagi ke pihak perusahaan dengan harga industri, paparnya.

Banyak dari mereka yang disebut mafia kelas kakap belum terjamah tangan hukum, karena ada dugaan kuat para mafia tersebut telah membangun koordinasi yang bagus dengan para oknum aparat penegak hukum, tandasnya.

Dia kembali menjelaskan, untuk melancarkan usaha mereka, para mafia BBM ini berlindung pada salah satu agen yang bekerja sama dengan badan usaha yang mengantongi Izin Usaha Niaga(INU) Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Demi kepentingan masyarakat luas, KJI dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ada di Sumbar ini.

"Langkah ini KJI ambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan laporan mengenai praktik kotor yang merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujarnya

KJI akan instruksikan kepada anggota yang tergabung lebih dari 200 insan pers, untuk mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Sumbar untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang valid mengenai penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. 

"Kami (KJI) tidak bisa lagi tinggal diam melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Andarizal, dari perwakilan KJI tersebut.

Investigasi ini kami lakukan dipicu oleh banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat Sumbar yang seringkali mendapati antrean panjang BBM bersubsidi berakhir sia-sia karena stok yang tiba-tiba habis, terang Andarizal.

Katanya, KJI akan mendesak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dan membuktikan penegakan hukum di Ranah Minang.

Sebab, masyarakat Sumatera Barat kini menaruh harapan besar kepada Forkopimda untuk segera menghentikan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.

Mereka berharap subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, dan kepercayaan publik yang mulai terkikis dapat segera dipulihkan melalui tindakan nyata dari para pemimpin daerah.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com,Padang| Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Padang turun kejalan menggelar aksi sosial dan solidaritas secara serentak, berbagi takjil pabukoan kepada masyarakat, berpusat di jalan  Bagindo Azis Chan (Depan gedung Youth Center Padang), pada Sabtu (29/3/2025).

Aksi bersama ini melibatkan berbagai Ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih (LMP), FKPPI, HIPAKAD, PPM, RATU PRABU, GRIB JAYA dan Karang Taruna, serta tokoh agama dan masyarakat, turun kejalan untuk membagikan sebanyak 2.000 takjil kepada masyarakat kota Padang.

Aksi itu bukan hanya sekadar berbagi takjil, melainkan sebagai simbol perekat dan pemersatu NKRI. 

Dikesempatan, Ketua Ormas PPM Yudha yang ikut serta di aksi tersebut mengatakan, mari kita jadikan bulan ramadhan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dalam memperkuat persatuan demi NKRI.

"Intinya, aksi ini sebagai bentuk dukungan kami dari Ormas terhadap TNI, karena selama ini TNI telah menjaga kedaulatan, keamanan dan pertahanan bangsa," ulasnya lagi.

Kemudian kegiatan ini kami lakukan demi mendorong terwujudnya TNI yang kuat, supaya kekokohan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga, sebagaimana amanat pejuang dan UU, kata Yudha.

Terlihat, beberapa ormas juga membawa spanduk dukungan kepada TNI, diantaranya berbunyi TNI Basamo Manjago Nagari, penjaga kedaulatan, keamanan, dan kemajuan bangsa.

Selain itu, ormas dari Pemuda Pancasila(PP) juga menambahkan, kami di sini bukan hanya untuk berbagi takjil, tapi juga menyampaikan pesan bahwa rakyat Padang siap mendukung TNI dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pesan Kuat untuk TNI: 

"Kami Ada untukmu!" Melalui spanduk bertuliskan" Tetap Semangat TNI, Kami di Sini Mendukungmu" dan "Rakyat dan TNI Bersatu untuk Negeri", masyarakat Padang menyuarakan apresiasi dan komitmen.

#TNIKuatKarenaRakyat dan #PadangDukungTNI, menunjukkan bahwa dukungan terhadap TNI adalah suara hati masyarakat Sumatera Barat.  

Kolaborasi yang Menginspirasi

Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana TNI dan rakyat bisa bersinergi tidak hanya di medan tugas, tetapi juga dalam membangun kehangatan sosial. Kota Padang sekali lagi membuktikan bahwa dukungan kepada TNI adalah dukungan untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.

#TNIKuatKarenaRakyat #PadangDukungTNI

#BersamaTNI

#sahabattni

#lawanpenghasut

Penghargaan tersebut diumumkan dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M. Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao. Acara digelar di Halaman Istana Perdana Menteri Timor-Leste, Dili, dengan penuh penghormatan dan nuansa persahabatan antarbangsa.

Kapolri diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., yang hadir dalam dua kegiatan resmi, termasuk pada peringatan ulang tahun PNTL. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menganugerahkan penghargaan Ordo Timor-Leste kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral, khususnya kerja sama kepolisian antarnegara.

Medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, oleh Kepala Kepolisian Nasional Timor-Leste yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan PNTL.

"Ini adalah bentuk kehormatan yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional. Kapolri dinilai berhasil membangun fondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu," jelas Brigjen Trunoyudo, Kamis (27/3).

Penghargaan ini juga menegaskan bahwa sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara.

"Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL. Kami berharap kerja sama ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kedua negara," tambahnya.

Ordo Timor-Leste sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara Timor-Leste, baik dari dalam maupun luar negeri.**

MR com,Padang| Ketua DPRD Kota Padang, H.Muharlion, S.Pd tampil sebagai pengisi tausiah dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Rabu (26/3/2025) di Palanta lingkungan rumah dinas Wako Padang.

Kemauan Ketua DRPD Kota Padang Muharlion sebagai penceramah menambah warna suasana acara buka bersama yang dihadiri oleh para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi pers.

Bahkan dikesempatan itu, Walikota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Ketua DPRD tersebut untuk memberikan tausiah kepada para tamu undangan.

"Buka puasa bersama kali ini spesial, karena yang mengisi ceramahnya langsung oleh Pak Ketua DPRD, kita" ujar Fadly Amran sambil tersenyum.

Dalam tausiahnya, Muharlion menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya mempererat silaturahmi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. 

Ia juga mengajak seluruh tamu undangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadhan yang suci ini.

Acara buka puasa bersama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat sinergi dengan DPRD Kota Padang dalam membangun dan memajukan Kota Padang. 

Kehadiran Muharlion sebagai pengisi tausiah diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh hadirin untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang selanjutnya.

Selain tausiah dari Muharlion, acara buka puasa bersama ini juga diisi dengan doa bersama dan santap malam bersama. 

Suasana keakraban dan kebersamaan mewarnai acara tersebut, mencerminkan semangat kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang. (cr/and)

Hadir dalam acara tersebut, para tokoh masyarakat yang dihormati, akademisi yang berpengetahuan luas, perwakilan media yang kritis dan informatif, organisasi masyarakat yang bergerak aktif, serta paguyuban yang memperkaya keberagaman kota. Tak ketinggalan, ninik mamak dan cadie pandai, penjaga kearifan lokal, alim ulama turut hadir menambah khidmat suasana.

Walikota Padang, Fadly Amran, menyambut hangat para tamu undangan. Dalam sambutannya, beliau memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Padang yang telah diimplementasikan. Program-program inovatif seperti seragam sekolah gratis, BPJS gratis, dan Semar Surau, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan roda pemerintahan, demi mewujudkan Kota Padang yang lebih baik.

Peter Prayuda, Ketua organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia) Sumbar dan Kota Padang, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, buka bersama ini menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara berbagai elemen masyarakat. "Melalui acara ini, kita dapat saling bertukar pikiran, memperkuat sinergi, dan bersama-sama membangun Kota Padang yang lebih maju," ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh seorang ustadz. Dalam tausiyahnya, beliau mengajak para hadirin untuk merenungkan makna kehidupan yang bermanfaat. "Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya," tutur sang ustadz. Tausiyah ini menyentuh hati para hadirin, membangkitkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama.

Acara buka bersama ini tidak hanya menjadi ajang untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Padang. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kota. *real*

Kapolri tiba di lokasi disambut oleh keluarga korban. Kapolri yang didampingi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menyalami istri dan anak AKP Lusiyanto. 

Kapolri kemudian duduk dan menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga korban. Kapolri juga meminta maaf lantaran baru bisa datang ke rumah duka pada hari ini. 

"Saya mewakili institusi menyampaikan dukacita yang mendalam, mohon maaf saya baru bisa datang hari ini. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat memutuskan, mudah-mudahan bertemu," kata Kapolri, Kamis (27/3/2025).

Selain itu, Kapolri menyampaikan salam dan dukacita mendalam dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menurut Kapolri, Panglima TNI siap menindak tegas oknum TNI yang menembak korban.  

"Beliau menyampaikan pesan terkait dengan kejadian yang ada beliau berjanji memproses secara tegas, yang jelas bagi kami apapun yang terjadi Bu Lusiyanto putri tetap menjadi keluarga besar kita," kata Kapolri. 

Setelah itu, istri AKP Lusiyanto menyampaikan harapannya kepada Kapolri. Dia ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. 

Turut hadir dalam pertemuan Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Djajadi hingga As SDM Kapolri Irjen Anwar.**

Kombes Pol. Susmelawati Rosya

MR.com, Sumbar| Harmonisnya hubungan kemitraan Polda Sumbar dengan insan pers tercipta tidak terlepas dari peran penting seorang Kepala bidang hubungan masyarakat (Kabid Humas) yang ada di struktural Polda Sumbar.

Ditahun ini jabatan Kabid Humas  Polda Sumbar diduduki seorang perwira polisi wanita (Polwan), Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Wanita ayu yang akrab disapa Rosya itu juga merupakan Kabid Humas Polda Sumbar perempuan pertama. Rosya sendiri pernah bertugas lama di Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kapolres Solok Kota saat masih berpangkat AKBP.

Dia merupakan srikandi kebanggaan ranah minang yang berasal dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Saat acara silaturrahmi berbuka bersama TNI, Polri dan insan pers, yang di inisiatori oleh DPW Ratu Prabu Sumbar waktu lalu, tidak disangka dia datang menyambangi meja makan yang diisi oleh para kuli tinta.

"Tanpa sungkan polwan berparas ayu, berpangkat Kombes itu datang kemeja makan kami, seraya menyapa dia terus duduk ditengah-tengah kami dengan membawa gelas plastik berisi kopi," ujar Peter Prayuda, Ketua DPW KJI Sumbar yang ada saat itu.

Tidak lupa dia menanyakan kabar para awak media yang ada disana sambil memperkenalkan diri kalau dia sekarang ini sebagai Kabid Humas di Mapolda Sumbar, terang Peter.

Kata Peter Prayuda, sebenarnya kami dari awak media sudah mendapatkan informasi tersebut, tetapi dengan sikap rendah hati yang ditunjukan seorang Kombes membuktikan kepribadiannya sangat sederhana.

"Jabatan Kabid Humas Polda memang sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara Polda dan media," ujar Ketua KJI Sumbar.

Dia memaparkan peran penting Kabid Humas sebagai penghubung komunikasi Polda dengan media untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, program dan prestasi Polda.

Kemudian untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan Polda kepada media dan masyarakat, imbuhnya.

Selain itu, kata Peter, peranan Humas juga sebagai pembangun dan pengembang hubungan baik dengan media untuk meningkatkan citra Polda Sumbar.

Peter menuturkan, pentingnya fungsi Humas di Polda Sumbar untuk mengatasi krisis komunikasi yang terjadi antara Polda dengan media.

Juga untuk meningkatkan transparansi polda dengan menyampaikan informasi akurat dan terkini kepada media dan masyarakat 

Kita berharap, jabatan Kabid Humas Polda Sumbar yang saat ini dipegang Kombes Pol. Susmelawati Rosya dapat memainkan peran pentingnya dalam meningkatkan citra Polda dan membangun hubungan yang baik dengan media dan masyarakat, tutup Peter Prayuda.(cr)

Kehadiran Kakorlantas dalam rangka mewakili Kapolri yang berhalangan hadir. Total sebanyak 37 bus diberangkatkan yang tentunya mengundang antusiasme masyarakat Indonesia khususnya bagi warga Jabodetabek. 

"Saat ini kami berada di PBNU mewakili Bapak Kapolri dalam rangka memberangkatkan mudik bareng seru dengan NU ini luar biasa," kata Kakorlantas kepada awak media. 

"Moga-moga dengan program ini rekan-rekan kami duta-duta pemudik kami bisa selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat karena Operasi Ketupat adalah Operasi Kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan," sambungnya. 

Kakorlantas mengapresiasi kehadiran PBNU dalam menyelenggarakan program mudik seru tahun ini. Ia berharap pesan Kapolri tentang aturan mudik yang berkeselamatan betul-betul terwujud. 

"Yang jelas kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa dengan keluarga besar PBNU, pesan bapak kapolri mudik tahun ini dengan tagline mudik aman keluarga nyaman semoga dalam perjalanan semuanya selamat aman tertib dan lancar," ungkap Kakorlantas. 

Selain itu, Kakorlantas menyebut bahwa peran penting Polri dalam memastikan keselamatan di jalan adalah mendukung setiap lembaga menyelenggarakan mudik bersama seperti yang dilakukan PBNU. 

Para pemudik disarankan untuk menggunakan moda transportasi yang baik, serta dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua karena rentan kecelakaan apabila bepergian dalam jalan yang jauh. 

"Dalam rangka mengamankan arus mudik dan arus balik yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu program mudik bareng seru NU ini sangat mendukung sekali ketik mudik menggunakan roda dua Ini sangat rentan sekali peristiwa peristiwa yang tidak kita inginkan di jalan," pungkasnya.**

MR.com, Padang| Menyikapi perihal informasi yang beredar menyangkut dugaan pemblokiran anggaran proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Ilyas Firman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu menjelaskan bahwa anggaran yang dimaksud tidak ada pemblokiran.

"Apa yang disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni sebagai narasumber menyangkut informasi pemblokiran perlu saya luruskan agar tidak ada salah paham," ujar Ilyas Firman pada Senin(24/3/2025) via telepon.

Berita terkait : Anggaran Mega Proyek Urban Flood Control BWS V Padang di Blokir, Apakah Penyebabnya?

Sebagaimana saya sampaikan ke Roni, sumber dana pinjaman luar negeri (PLN) memang tidak mengalami pemblokiran, jelas Ilyas.

Namun untuk pemanfaatannya saya tetap menunggu arahan dari pembina. Demikian saya sampaikan semoga bisa menjelaskan kondisinya, sehingga informasi yang disampaikan tidak lagi simpang siur, tutup Ilyas Firman.

Sebelumnya, informasi pemblokiran anggaran pada Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang sempat menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat.

"Pasalnya, dana mega proyek sebesar 110 miliar yang dikerjakan dari tahun 2024- 2025 merupakan pinjaman luar negeri (PLN)," ujar Ketua DPW SUMBAR REPRO Roni yang kembali menanggapi pernyataan dari PPK tersebut.

Menurutnya, kata pemblokiran anggaran dengan ungkapan menunggu arahan dari pembina, hanya berbeda dari ucapannya saja. Sementara tujuannya satu, sama-sama belum merealisasikan anggaran.

Kemudian informasi pemblokiran anggaran ini beredar setelah penggrebekan tambang galian C di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman, pada Kamis (13/3/2025) waktu lalu, ungkapnya lagi.

Dalam penggrebekan, kata Roni, tersiar kabar informasi dari masyarakat bahwa material batu jeti yang keluar dari lokasi tambang yang terindikasi ilegal itu, dipasok untuk kebutuhan proyek yang sedang ditangani Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat melalui PPK nya Ilyas Firman.

Pada penggrebekan yang dilakukan, Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman mengamankan tiga(3) (alat Excavator dan lima (5) unit truk. Informasinya batu jeti yang dikeluarkan dari lokasi tambang ilegal dipesan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera sebagai kontraktor pelaksana nya, ketus Roni.

Dicurigainya alasan menunggu arahan dari pembina atau apa pun sebutannya dari PPK itu ada keterkaitannya dengan kejadian penggrebekan.

Bagaimanakah tanggapan aktivis dan penggiat hukum terkait hal tersebut..?

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

" Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi saya.Karena, sebagai inisiator acara silaturrahmi dengan buka bersama, kita bisa bersatu dalam ruangan ini, ada TNI, Polri dan Awak media," tuturnya.

Ini bukan sekadar acara buka puasa biasa, momen ini menjadi jalinan erat antara TNI-POLRI, insan pers, organisasi masyarakat, dan anak-anak yatim, ulasnya.

Acara tersebut  dihadiri DanLantamal II Teluk Bayur Padang, Korem 032, Komandan Lanud Sutan Syahrir Padang, serta pejabat tinggi lainnya yang ada jajaran Polda Sumbar. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta, dalam sambutannya mengatakan mari kita rajut rasa kebersamaan yang lebih erat lagi.

"Agar setiap program yang dicanangkan pemerintah berjalan sesuai rencana tanpa hambatan," ungkap Kapolda Gatot.

Tak lupa, ia mengajak awak media untuk menjadi mitra kepolisian dalam menyajikan informasi yang akurat dan menyejukkan.

Suara keprihatinan terdengar dari Ketua PWI Sumbar, Widya Navies. Maraknya aksi tawuran remaja belakangan ini menjadi momok yang meresahkan bagi kita semua, kata Widya Nevies.

"Kita harus bergandengan tangan, menyukseskan program zero tawuran dan balapan liar. Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat," tuturnya, mengajak semua pihak untuk berperan aktif.

Perwakilan KJI yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah. 

"Kami akan terus mengedepankan pemberitaan yang konstruktif, yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan inspiratif," ujar Peter Prayuda Ketua KJI Sumbar.

Kami percaya bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab dapat menjadi jembatan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Acara semakin syahdu saat santunan diberikan kepada anak-anak yatim, senyum mereka menjadi pelita di tengah Ramadan. Bingkisan lebaran pun dibagikan kepada awak media, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyampaikan informasi. Organisasi pers seperti KJI, IWO, AJI, dan PFI turut hadir, menambah warna kebersamaan.

Tausyiah dari seorang ustaz membawa suasana menjadi khusyuk. Kata-kata bijaknya mengingatkan tentang hakikat hidup dan bekal yang akan dibawa pulang. Doa bersama pun dipanjatkan, memohon keberkahan di bulan suci ini.

Lebih dari sekadar acara, momen ini menjadi pengingat bahwa Ramadan adalah tentang berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Sinergi antara TNI-POLRI, media, dan masyarakat menjadi pilar penting dalam menjaga kondusivitas daerah dan mendukung program pemerintah.

Di tengah harmoni Ramadhan, terukir harapan akan masa depan yang lebih baik.(And/cr)

Menhub Dudy tiba di Rest Area KM 13.5A Tol Jakarta-Merak pada Minggu (23/3) malam. Dari situ, dia bersama Kakorlantas, Dirut Jasa Raharja, dan Dirut ASDP berangkat memantau arus mudik di kawasan Pelabuhan Merak.

Pelabuhan Merak diketahui menjadi titik krusial yang setiap tahunnya dipadati pemudik yang akan menyebrang dari Jawa menuju Sumatera. Kakorlantas mengatakan, peninjauan bersama ini dilakukan untuk memastikan arus mudik aman, tertib, lancar dan berkeselamatan.

"Kami ingin memastikan di hari pertama Operasi Ketupat 2025 ini, semuanya lancar sehingga para pemudik bisa aman, nyaman, tertib dan perjalanannya lancar," terang Kakorlantas, Senin (24/3/2025).

Kakorlantas, Menhub, Dirut Jasa Raharja dan Dirut ASDP tidak hanya melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Merak, namun juga hingga ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang, Banten.

Kakorlantas mengatakan, pemantauan arus mudik dilakukan hingga Senin (24/3) subuh. Mereka baru kembali setelah memastikan pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik.

"Hingga jam 03.00 WIB tadi kami masih meninjau Pelabuan BBJ di Banten," ungkap Kakorlantas.

Dari hasil pemantauan, jumlah kendaraan pemudik yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni mengalami kenaikan. Pada H-10 2025 ada 9.167 kendaraan atau naik 14.7 persen (1.181 kendaraan) dibanding 2024 sebanyak 7.986 kendaraan.

Lalu lintas Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) (Dok Istimewa)

Sementara di H-9 tahun 2025 ada sebanyak 12.347 kendaraan, atau mengalami kenaikan 82 persen (5.565 kendaraan) dari tahun 2024 yang sebanyak 6.782 kendaraan.

Situasi di Pelabuhan BBJ juga terpantau lancar terkendali. Pengoperasional kapal per hari yang semula 6 kapal ditambah menjadi 10 kapal per hari dari Dermaga BBJ-BBJ Muara Pilu.**

MR.com, Padang| Efesiensi anggaran diberbagai sektor oleh pemerintah seperti yang disampaikan Presiden RI  Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Sepertinya ikut mempengaruhi kegiatan proyek negara yang sedang dikelola Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) melalui Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat.

Pasalnya, pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang, senilai Rp.110.801.815.000, untuk anggaran lanjutannya diduga diblokir pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni pada Ahad (23/3/2025) di Padang. Informasi pemblokiran anggaran pada proyek tersebut, kata Roni, didapatkannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung yang bernama Ilyas Firman.

Baca berita: Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman Amankan 3 Excavator dan 5 Truck Saat Penggrebekan Tambang Ilegal

"Informasi tersebut saya dapat langsung dari Ilyas Firman, selaku PPK - BWSS V Padang yang menggawangi kegiatan tersebut melalui pesan singkat aplikasi WA ," terang Roni sembari memperlihatkan bukti chatting WhatsApp di selulernya.

Sumber dana untuk proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project, Sungai Batang Kandis Kota Padang ini diketahui dari pinjaman luar negeri pemerintah Jepang, loan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Bisakah anggaran proyek negara dari sumber pinjaman luar negeri diblokir?

Ada sumber menyebutkan bahwa, anggaran proyek yang dikelola negara dengan sumber pinjaman luar negeri dapat diblokir oleh negara dalam beberapa kasus, seperti:

1. Pelanggaran ketentuan pinjaman: Jika pemerintah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pinjaman, seperti tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman tepat waktu.

2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan: Jika proyek tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan lingkungan hidup atau peraturan keselamatan kerja.

3. Korupsi atau penyelewengan: Jika terdapat indikasi korupsi atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran proyek.

4. Perubahan kebijakan pemerintah: Jika pemerintah mengubah kebijakan atau prioritas, sehingga proyek tidak lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Namun, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta harus diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Dalam kasus pinjaman luar negeri, pemblokiran anggaran proyek juga harus mempertimbangkan:

1. Ketentuan perjanjian pinjaman: Ketentuan perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

2. Konsekuensi pemblokiran: Konsekuensi pemblokiran anggaran proyek terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara pemberi pinjaman.

Oleh karena itu, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

Apakah penyebab pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh negara terhadap mega proyek tersebut, adakah aturan yang dilanggar?

Menyangkut hal itu, media kemudian melakukan konfirmasi kepada PPK Ilyas Firman via telepon pada hari yang sama. Sampai berita ini ditayangkan PPK tersebut belum memberikan tanggapannya.

Saat berita ini disiarkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

"Menghadapi Lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman," kata Kakorlantas. 

Untuk arus mudik, contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai dengan Km 70. Contraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Sedangkan periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

Kemudian skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang. Skema One Way di dua jalur ini diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

"Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idul Fitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan. Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik," ucap Irjen Pol Agus.

Lalu skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai dengan Km 98 Tol Tanggerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

 Kemudian ada juga penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

Terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.**

MR.com, Sumbar|  Menjelang musim mudik Lebaran, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau masyarakat agar melaporkan rencana mudik mereka ke kantor polisi terdekat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindak kriminal seperti pencurian rumah kosong dan memastikan keamanan selama musim mudik.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa masyarakat yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama disarankan untuk menginformasikan keberangkatan mereka kepada aparat Kepolisian.

"Kami mengimbau warga agar berkoordinasi dengan Kepolisian setempat atau Bhabinkamtibmas jika hendak mudik. Dengan begitu, kami bisa membantu melakukan patroli di lingkungan yang ditinggalkan," ujarnya, pada Jumat (21/3) pagi di Polda Sumbar. 

Selain itu, Polda Sumbar juga mengingatkan warga untuk meningkatkan sistem keamanan rumah, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, menitipkan rumah kepada tetangga atau kerabat yang tidak mudik, serta memanfaatkan teknologi keamanan seperti CCTV atau alarm.

Salah seorang warga di Komplek Wisma Indah Lestari, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, bapak Herudin, mengaku setuju dengan imbauan tersebut.

 "Saya merasa lebih tenang jika polisi bisa membantu mengawasi lingkungan saat kami mudik. Ini juga bisa mengurangi risiko pencurian," katanya.

Sebagai bagian dari pengamanan mudik, Polda Sumbar juga akan meningkatkan patroli di kawasan pemukiman, jalur mudik, serta lokasi-lokasi strategis lainnya. 

"Dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan keamanan dan kenyamanan selama mudik Lebaran dapat lebih terjaga," pungkasnya. (*)

MR.com, Sumbar| Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., menghadiri Acara Bazar Ramadhan Polri Presisi 2025 dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang di laksanakan di lapangan Apel Mapolda Sumbar, Jumat (20/03/2025) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di setiap daerah di Indonesia, yang diawali dialog interaktif bersama Kapolri dengan perwakilan Polda dan satuan kerja yang ditunjuk.

Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., Mengungkapkan di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini Polda Sumbar melaksanakan Bazar Ramadhan Presisi Singgalang 2025 dan juga Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025.

Untuk paket Bazar Ramadan Polri Presisi di Polda ini ada sekitar 3.000 paket, kemudian untuk di setiap Polres jajaran ada sebanyak 5.000 paket.

Sedangkan untuk Baksos Bhayangkari di Polda Sumbar ada sekitar 150 paket sembako yang diserahkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, yaitu kepada driver ojek online

Diharapkan Irjen Gatot, kegiatan Bazar Ramadan Polri ini bisa membantu masyarakat. Sekaligus mempererat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat.

“Harapannya adalah disamping bisa membantu kepada saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produksinya sehingga memberikan kesejahteraan kepada keluarga dan perekonomian masyarakat lokal,” harap Kapolda.

Irjen Gatot  juga menyerahkan sembako kepada perwakilan anggota Pama dan Bintara, ASN dan PHL Polda Sumbar. Paket sembako itu berisi beras 3 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 kg, gula 1 kg, dan terigu 1 kg.

Pada kegiatan ini Kapolda juga langsung membagi-bagikan Baksos Ramadan Bhayangkari kepada ratusan driver ojek online secara Drive Thru yang didampingi Ibu-ibu Bhayangkari Polda Sumbar.

Kegiatan ini di hadiri oleh ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Sari Gatot beserta Bhayangkari, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta Undangan lainnya.** 

Jenderal Sigit juga menyambangi booth sembako dan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan anggotanya. Empat perwakilan yang menerima paket sembako secara simbolis, yakni Bripda Surya Yuda Diorama (Ba Satbrimob Polda Jatim), Bharatu Relo Fambudi (Ba Ditpolairud Polda Jatim), Juru Rijan (PNS Yanma Polda Jatim) dan Abdul Kholiq (Remas Masjid Arif Nurul Huda Polda Jatim). 

Polri juga  mendistribusikan sembako seharga Rp70 ribu per paket kepada anggota Pama dan Bintara dan ASN Polri. Paket bazar Ramadan Polri yang akan didistribusikan kepada satker Mabes Polri sebanyak 21.473 paket dengan rincian Mako Korbrimob Polri 10.043 paket, Lap Bhayangkara 5.350 paket, Lemdiklat 4.858 paket dan Mako Korpolairud 1.222 paket. 

Paket sembako itu berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 kg, gula 1 kg, dan terigu 1 kg. Kemudian, terdapat 296.887 paket sembako yang bakal didistribusikan ke Polda jajaran. 

Dalam acara ini, Polri juga membagikan 3 ribu paket sembako gratis kepada driver ojek online di empat lokasi berbeda. Adapun Baksos Ramadan Bhayangkari 2025 membagikan paket sembako gratis ke Mako Korbrimob Polri 750 paket, Lapangan Bhayangkara 750 paket, Lemdiklat Polri 750 paket dan Mako Korpolairud 750 paket.

Diharapkan Jenderal Sigit,  kegiatan Bazar Ramadan Polri ini bisa membantu masyarakat. Sekaligus mempererat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat.

"Saya berharap kegiatan Bazar Ramadan Polri Presisi dan Baksos Ramadan Baksos Bhayangkari 2025 ini bisa membantu masyarakat serta sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan masyarakat serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dan menyambut hari Kemenangan Idul Fitri 1446 H," ujar Jenderal Sigit.**

Saat media mengkonfirmasikan kepada salah satu pekerja yang sedang melakukan penghamparan aspal di Kecamatan Lubuk Tarok, Sijunjung menyangkut keberadaan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan hal lain terkait kegiatan. 

Pekerja yang tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) lengkap saat melakukan pekerjaannya itu mengatakan tidak tahu.

Disepanjang ruas jalan nasional tersebut tidak ada ditemukan keberadaan papan informasi atau plang proyek yang sejatinya sebagai identitas pada proyek negara.

Baca : Kondisi Jalan Nasional Sijunjung-Dharmasraya Disinyalir Tidak Bermutu dan Berkualitas, Pengamat : Tidak Ada Pengendalian Mutu Diduga Jadi Penyebab

Plang proyek merupakan suatu bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur.

Biasanya pada plang proyek ditulis, nama proyek yang sedang dilaksanakan, lokasi proyek yang sedang dilaksanakan, besar anggaran yang dialokasikan, waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.

Plang proyek sebagai bentuk transparansi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, plang proyek dapat dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Apabila ada proyek negara yang dikerjakan tidak disertai dengan keterbukaan informasi publik seperti tidak menyediakan plang proyek, bisa dikatakan itu proyek "siluman".

Proyek siluman dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti:

1. *Korupsi*: Proyek siluman dapat menjadi sarana untuk melakukan korupsi.

2. *Pemborosan anggaran*: Proyek siluman dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

3. *Ketidakpercayaan masyarakat*: Proyek siluman dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ruas jalan nasional yang dikerjakan dan terindikasi "siluman" itu berada dalam wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2, Satker PJN Wil II, BPJN Sumbar.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (tim)

Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolri menyalami pasukan dan mengecek peralatan petugas yang bakal turun ke lapangan untuk pengamanan mudik 2025.

Ia menyampaikan apel gelar pasukan hari ini dilakukan untuk menyambut arus mudik 2025. Apel gelar pasukan hari ini untuk 8 Polda prioritas dan 1.976 personel yang mengikuti apel gelar pasukan sore ini di Surabaya.

"Untuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan operasi terpusat di mana kita bagi menjadi dua kegiatan yang dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas, sementara 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda," ujar Kapolri, Kamis (20/3/2025).

Apel gelar pasukan digelar setelah sebelumnya Kapolri melakukan peninjauan di sejumlah titik jelang arus mudik. Operasi ketupat di 8 Polda akan berlangsung 17 hari.

"Hari ini kita gelar apel gelar pasukan di Jawa Timur, untuk kegiatan pelaksanaan operasi ketupat ini sendiri berlangsung antara 14 sampai 17 hari, untuk prioritas 17 hari," tutur Kapolri.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi ketupat 2025 yakni Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamenhub Suntana, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan yang mewakili Menko Polkam, Dirjen Sarana Kemenhub Amirullah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Kakanwil kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Sementara pejabat Mabes Polri yang hadir di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Astamaops Kapolri Komjen Imam Sugianto, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, hingga Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana.**

Dalam kegiatan tersebut, tim Dokkes Polda Jateng, Polres Brebes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 1.000 karyawan. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, gigi, tekanan darah, serta kadar gula darah. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para pekerja menjelang Lebaran, Kapolri juga secara simbolis menyerahkan paket bekal kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan industri di PT Tah Sung Hung yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.

"Perusahaan ini merupakan industri padat karya di bidang pembuatan sepatu dan menunjukkan progres yang sangat baik dan menimbulkan optimisme untuk investasi di Indonesia," ujar Kapolri.

Ada sekitar 8.000 karyawan baru yang direkrut sejak 2020, dan masih akan dilakukan pengembangan pembangunan yaitu 7 gedung dan juga 1 center develop sehingga total akan dapat merekrut 50.000 karyawan, jelas Kapolri Listyo Sigit.**

Kakorlantas mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

"Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan," jelas Kakorlantas, Kamis (20/3/2025).

Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai," lanjut Kakorlantas.

Contraflow dan One Way

Kemudian, Kakorlantas menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Ia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

"Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi," jelas Kakorlantas.

"Ini ada rumusnya, ketika di Km 50, ini ada radar di sana dari Jasamarga, sudah terlintas kendaraan 5.500 itu harus dilakukan contraflow arah mudik 1 lajur, karena jika tidak dilakukan contraflow, visi rasio daripada panjang jalan tol, lebar dan jumlah kendaraan itu tidak mampu. Setelah contraflow satu lajur, bangkitan arus naik lagi jadi 6.400, ini sudah harus dilakukan contraflow lajur 2. Termasuk kami lakukan contraflow di rest area, ini akan padat. 2 rest area kami lakukan contraflow, ini situasi masih lancar," lanjut Kakorlantas.

Ia mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

"Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras," imbuh Kakorlantas.

Meski demikian, Kakorlantas mengungkap one way arus mudik dan arus balik kali ini akan dimodifikasi. Modifikasi, lanjut dia, berkaitan dengan pembukaan beberapa ruas tol, termasuk di Cisandau dan Ciperna.

"Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang," jelas Kakorlantas.

Ia mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

"Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70," jelas Kakorlantas.

"Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way," sambung Kakorlantas.

Tol Fungsional

Kemudian, Kakorlantas juga membeberkan strategi tol fungsional. Ia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Kakorlantas menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

"Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif," ungkap Kakorlantas.

Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

"Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan," tutur Kakorlantas.**

MR.com, Sijunjung| Menyoroti kondisi jalan nasional dibawah pengelolaan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, oleh Satker PJN Wilayah II, melalui PPK 2.2. Diduga pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas. 

Sementara terhadap ruas jalan tersebut dilakukan perbaikan setiap tahun dengan menggunakan uang negara oleh pemerintah. Diantara kondisi ruas jalan nasional yang terindikasi tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas, ada pada ruas jalan Sijunjung-Dharmasraya dan saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat.

Beberapa waktu lalu, Menteri PU Dody Hanggono menyatakan Kementerian PU memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol dalam kondisi optimal jelang arus mudik dan arus balik lebaran.

Pernyataan Menteri PU tersebut disinyalir tidak selaras dengan kondisi jalan nasional Sijunjung-Dharmasraya dari tahun ke tahun yang diduga tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas.

"Lubang-lubang besar dan dalam dikhawatirkan kerap menjadi penyebab kecelakaan tunggal," ujar Anggi, pemuda asal Tanjung Gadang, Kabupaten Sijujung pada Selasa(18/5/2025) di Sijunjung.

Disepanjang ruas jalan nasional ini, Anggi mengatakan, akan sangat banyak kita temui lubang-lubang berbahaya yang siap mengancam jiwa pengendara setiap saat, khususnya bagi pengendara roda dua.

Seraya menunjuk kearah badan jalan berlubang yang ada didepan rumah nya. Dia menceritakan lubang besar itu sudah pernah memakan korban.

Lubang itu sudah pernah mengakibatkan kecelakaan tunggal, menjatuhkan pengendara roda dua sepasang suami istri di akhir tahun 2024 lalu, ujar Anggi.

Baca berita : Kementerian PU Pastikan Infrastruktur Siap Dalam Menyabut Arus Mudik dan Arus Balik

Akibat dari kejadian itu, istri pengendara akhirnya mengalami pendarahan. Waktu itu istrinya sedang hamil muda, gara-gara lubang itu istrinya keguguran calon anak mereka, ketus Anggi.

Dia menuturkan, sementara untuk ruas jalan nasional ini setiap tahunnya selalu dilakukan perbaikan, seperti penambalan badan jalan yang berlubang (pecing) dan kegiatan pemeliharaan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, Ir.Indrawan angkat bicara.

Sepertinya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan PPK 2.2, Satker PJN Wil II tidak disertai dengan laporan pengendalian mutu oleh pihak terkait, ujar Ir. Indrawan pada Kamis(20/3/2025) di Padang.

Dia menjelaskan pengendalian mutu pada proyek negara adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan pada proyek tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Tujuan dari pengendalian mutu tersebut untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, ulasnya.

Indrawan menduga pada kegiatan pemeliharaan ruas jalan Sijunjung - Dharmasraya tidak ada dilakukan ataupun laporan terkait pengendalian mutu, hal ini menjadi salah satu penyebab kondisi jalan yang kurang memadai.

Kata Indrawan, pengendalian mutu sangat penting dilakukan dalam proyek pembangunan jalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

Jadi salah satu akar persoalan dari kondisi jalan nasional yang diduga tidak bermutu dan berkualitas pihak terkait tidak melakukan pengendalian mutu, ujarnya.

"Fungsi pengendalian mutu pada proyek negara sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan,"tandas Indrawan.

Kemudian, Indrawan menyebutkan, untuk mengurangi risiko yang mungkin akan timbul selama proyek. Meningkatkan efisiensi proyek dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan. 

Selain itu meningkatkan kepuasan pengguna atau masyarakat dengan memastikan bahwa proyek dilakukan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, pungkasnya.

Sementara dilain pihak, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2, Rolli Ekianti saat dikonfirmasi terkait laporan pengendalian mutu pada pekerjaan preservasi jalan di tahun 2024. Dia yang saat ini telah pindah tugas ke Palu(Selteng) belum bisa memberikan tanggapan dan penjelasan.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain, sampai berita ini disiarkan.(cr)