Mitra Rakyat

MR.com,Padang Pariaman| Kapolres Padang  Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, Sik. Msi terima kedatangan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Jum'at (7/3/2025), di ruang pertemuan milik Mapolres Padang Pariaman.

"Presisi Polres (Kepolisian Resor) dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya," kata Kapolres Faisol mengawali perbicangan saat itu.

Dia mengatakan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat, kami menjalankannya dengan motto "AMAN", Agamis, Melayani,Amanah, Nyata.

Sebagai Kapolres Padang Pariaman yang baru menjabat, dibawah komandonya seluruh jajaran anggota dalam melakukan tugas masih selalu dalam koridor SOP, terang Ahmad Faisol.

Ahmad Faisol menuturkan, menjadi Kapolres yang tegas wajib dilakukan dalam menjalankan tugas, sesuai perintah dari bapak Kapolri.

"Perintah Kapolri untuk Kapolres adalah untuk bertindak terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya," 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencantumkan nomor hp Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda sebagai wujud nyata Polri Presisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan.

Kata Ahmad Faisol, Kapolri melalui Kapolda juga memerintahkan Kapolres untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal, seperti penambangan yang tidak mengatongi izin.

Hal ini selaras dengan perintah Presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, tandasnya.

Selain itu, Polri juga harus membina hubungan yang baik dengan media dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepolisian, tutur Kapolres Ahmad Faisol.

Dan Alhamdulillah saat ini kantor kita didatangi kawan-kawan wartawan dari kota Padang yang tergabung dalan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). 

Semoga dengan kedatangan KJI ini dapat menjadi simbol perwakilan seluruh awak media dengan Polri dalam menjaga, menjalin dan mempererat tali silaturahmi, pungkasnya.

Penulis: Chairur Rahman 

MR.com,Padang| Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal didampingi Sekretaris perusahaan Richi dan Kabag Humas Adi Zein saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media ini sebelumnya.

Hendra Pebrizal menjelaskan dasar hukum sebagai regulasi pungutan dana meteran yang ada di struk pembayaran tagihan. "Dana meteran yang dikutip sebesar Rp 7.500 itu merupakan salah satu sumber pendapatan Perumda dari non air".

"Dana yang terkumpul selanjutnya akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan, pergantian meteran setiap 5 tahun sekali serta untuk biaya operasional, dan lain sebagainya," terang Hendra Pebrizal pada Kamis (6/3/2025) di ruang kerjanya.

Berita terkait : Pungutan Dana Meteran Perumda Air Minum Kota Padang, REPRO Sumbar : Bila Ada Temuan Kita Laporkan

Dirut Hendra Pebrizal menjelaskan, untuk dasar hukum atau regulasi terhadap pungutan dana meteran itu, kita mengacu pada Permendagri No 71 Tahun 2016.

Detailnya, kata Hendra, Permendagri bagian ke IV, ayat 1dan 2, pada ayat 1 sebagaimana dimaksud pada point (c) Pemeliharaan Meteran air dan perwako no 81 tahun 2021.

Pada tahun 2024, Perumda Air Minum Kota Padang telah melakukan pergantian meteran pelanggan sekitar 4.000 unit. Dan untuk tahun 2025 ini ada sekitar 10.000 meteran pelanggan lagi yang akan dilakukan pergantian, ungkapnya.

Dia menuturkan, Perumda AM Kota Padang genap berusia 50 tahun di tahun 2024. Perjalanan panjang Perumda yang dulu dikenal dengan nama PDAM Kota Padang, adalah bukti komitmen kami dalam memberikan layanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat. 

Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan air minum yang terkemuka dan terpercaya," tambah Hendra.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pelanggan Perumda Kota Padang mengenai penggunaan dana meteran dan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr) 

“Selaku Gubernur Akademi Kepolisian, Saya mengucapkan selamat kepada 100 orang siswa yang terdiri dari 67 orang putra dan 33 orang putri yang telah dinyatakan lulus dan terpilih menjadi peserta didik SIPSS Gelombang I tahun 2025,” ujar Gubernur Akpol di Semarang, Kamis (6/3/25). 

Gubernur Akpol pun menyampaikan kepada peserta didik bahwa pendidikan, pelatihan dan pengasuhan akan berjalan 4,5 bulan. Ia menekankan, semangat dan kebanggaan dalam menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian harus ditanamkan seluruh peserta. 

“Saya percaya kalian akan dapat menyesuaikan pendidikan ini dengan baik, tepat waktu, dan berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya kepada para dosen, pelatih, instruktur, dan pengasuh yang terlibat dalam pendidikan ini,” ujarnya.

Ia pun menekankan agar seluruh pengajar melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh semangat, profesional, berintegritas, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh peserta pendidikan SIPSS gelombang I tahun 2025. 

Sebelumnya diberitakan, Polri menggelar seleksi anggota baru dari jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun 2025. Terdapat 210 calon siswa (casis) mengikuti tingkat pusat di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

SIPSS merupakan jalur pendidikan khusus bagi Iulusan D-4, S-1, maupun S-2 untuk menjadi Perwira Pertama (Pama) Polri. Para peserta pun tiba di Semarang pada 14 Februari 2025.

"Sekarang di Akpol, ada gedung khusus namanya Gedung Werving Hoegeng, itu baik calon siswa SIPSS atau catar Akpol. Seleksi tingkat pusat di gedung itu," kata Kasubbagrim Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri AKBP Adi Dharma Pramudita, dalam rilis SSDM Polri, Senin (17/2/25).

Para peserta sendiri terdiri atas 150 pria dan 60 wanita. Mereka berangkat dari polda masing-masing dengan latar belakang lulusan pendidikan tingkat D-4, S-1, dan S-2.

"Ada yang lulusan S-1, D-4, S-2. Kami memang mencari kompetensi masing-masing siswa ini, untuk pendukung tugas pokok fungsi (tupoksi) Polri," ungkapnya.**

Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih, yang turut melakukan patroli udara bersama Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa beberapa titik lain yang juga masih rawan banjir meliputi Kampung Melayu, Pondok Gede, Jati Asi, serta beberapa perumahan di Bekasi Timur.

“Dari semua lokasi yang kami pantau, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah di Babelan. Ketinggian air di sana sekitar 4 meter, beberapa rumah hanya terlihat atapnya saja,” ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih, Kamis (6/3).

Dalam operasi ini, Polri mengerahkan 200 personel dari Polair Baharkam serta Polairut Polda Metro Jaya. Selain itu, berbagai peralatan SAR seperti perahu karet (rubber boat), life jacket, dan perlengkapan penyelamatan lainnya juga telah dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak.

“Kita mengirimkan tim SAR yang dilengkapi dengan rubber boat dan peralatan lainnya untuk membantu proses evakuasi warga yang masih terjebak banjir,” tambahnya.

Menurut Irjen Pol. Yassin Kosasih, salah satu kendala utama dalam operasi ini adalah akses menuju lokasi yang masih terputus akibat genangan banjir.

“Kendala pertama yang kita hadapi adalah lokasi yang jauh dan aksesnya tertutup, sehingga menyulitkan upaya pertolongan,” jelasnya.

Meski demikian, tim SAR terus berupaya menembus daerah terdampak untuk memastikan seluruh warga mendapatkan bantuan.

Selain fokus pada evakuasi, Polri juga tetap hadir dalam membantu masyarakat yang wilayahnya sudah mulai surut. Beberapa daerah yang terpantau sudah mengalami penurunan air, antara lain Pondok Gede Permai, Jati Asi, Jati Rasa, serta Duren Jaya, Bekasi Timur.

“Anggota kami juga dikerahkan untuk membantu pasca banjir, seperti pembersihan rumah dan perabotan yang rusak akibat banjir,” kata Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Ia menegaskan bahwa operasi ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan akan terus dilakukan hingga masyarakat benar-benar merasa aman serta dapat kembali ke rumah mereka.

“Operasi ini tidak dibatasi waktunya. Kita akan terus berada di lapangan sampai warga merasa nyaman dan rumah mereka sudah bisa dihuni kembali,” tutupnya.

Saat ini, Polri terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir dan dampaknya berjalan optimal. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna menghindari risiko lebih lanjut.**

Pemungutan yang dilakukan pihak tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum yang spesifik, serta kebijakan yang mereka buat diragukan dapat persetujuan dari wakil rakyat (DPRD) Kota Padang.

Ketua DPW Sumbar Relawan PRABOWO SUBIANTO INDONESIA KUAT (REPRO), Roni menduga pungutan dengan dalih dana meteran ini dapat membebani pelanggan dan menjadi ladang korupsi para koruptor.

"Dengan pungutan dana meteran sebesar Rp 7.500 ini, pihak Perumda Air Minum Kota Padang dapat mendulang pundi-pundi yang tidak sedikit, bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya," ujar Roni pada Rabu(5/3/2025) di Padang.

Sesuai data yang diterbitkan BPS Kota Padang, di Tahun 2023 saja, jumlah pelanggan mencapai 147.170. Apabila dikalikan dengan dana meteran yang dipungut, uang yang dapat dikumpulkan Perumda sebesar Rp 1.103.775.000 perbulan, dikali 12 bulan, papar Roni.

Pertanyaannya, kata Roni, uang pungutan itu kemana alirannya dan apa kegunaannya?. Kalau tidak jelas penggunaannya ini sudah masuk katagori korupsi, dan Aparat Penegak Hukum harus segera menindaknya, ketus Ketua DPW Sumbar REPRO itu.

Baca berita terkait: Pungutan Dana Meteran Perumda Air Minum Kota Padang, Apakah Pungli..?

Dia mengatakan, kemarin saya sempat menghubungi Dirut Perumda Hendra Pebrizal. Saat itu saya menanyakan kepada Hendra Pebrizal apa yang dilakukan dengan hasil pungutan dana meteran itu, sebut Roni.

"Dirut Perumda tersebut menjelaskan kalau uang dari hasil pungutan dana meteran dipakai untuk pemeliharaan meteran, kalau ada meteran yang rusak, dan melakukan pergantian meteran setiap 5 tahun, kata Hendra Pebrizal saat itu,"sebut Roni lagi.

Roni menyebut Dirut Perumda  mengakui pada tahun 2024 lalu, pihak Perumda telah melakukan pergantian meteran sebanyak 4000 unit yang tersebar di kota Padang, terang Roni.

Dari pengakuan Dirut itu, kita akan surati pihak Perumda untuk meminta data kongkrit pelanggan mana saja yang dilakukan pergantian meteran. Kemudian kita akan turun langsung mengecek ke rumah-rumah pelanggan sesuai data yang diberikan oleh pihak Perumda tersebut, tegas Roni.

Menurutnya, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat sebagai pelanggan tidak merasa terbebani lagi, apalagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.

"Repro akan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu mengawal 17 program Presiden, salah satunya mengawasi kinerja instansi-instansi yang ada di pemerintahan, Provinsi kota/ kabupaten," tegas Roni lagi.

Apabila ada temuan, hal tersebut akan langsung disampaikan ke pusat, dan akan sampai ke Kepala Staf Kepresidenan sebagai pembina Repro Indonesia, ujarnya.

Repro bukanlah Lembaga Swadaya Masyarakat, melainkan relawan yang mendukung Prabowo Subianto sejak Pilpres, dan kini akan turut ambil bagian untuk menyukseskan 17 program Presiden, tandasnya.

“DPW hingga Ranting inilah yang akan mengawal program tersebut, sambil tetap berkolaborasi dengan dinas terkait,” pungkas Roni.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih menunggu tanggapan dari Walikota dan Ketua DPRD Kota Padang sejak dikonfirmasi dan media masih dalam mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Catatan: Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini silahkan berikan hak jawab ke redaksi mitrarakyat.com

Polri melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi terkini di berbagai titik banjir, termasuk di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Rabu (5/3/2025).

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih mengatakan, bahwa pihaknya telah menurunkan sekitar 200 personel yang tersebar di delapan titik, termasuk Perumahan Jatirasa, Jatiasih, Pondok Gede Permai, dan Kebon Pala, Bekasi. 

Dari hasil pemantauan udara, wilayah Babelan terpantau mengalami dampak banjir yang cukup parah, dengan masih banyak rumah yang terendam air.

"Kami turut berempati atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Saat ini, Babelan menjadi salah satu fokus utama kami karena di sana terlihat personel masih kurang, sementara banyak rumah yang masih terendam. Kami akan mengerahkan lebih banyak personel dan peralatan ke sana," ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Polri juga menyiagakan perlengkapan SAR seperti perahu karet, pelampung, dan alat evakuasi lainnya. Selain itu, personel dari berbagai satuan, termasuk Korps Brimob, Korps Sabhara, dan Korps Lalu Lintas, telah diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang turut melakukan pemantauan udara bersama Kakorpolairud, menegaskan bahwa Polri telah mengambil langkah-langkah mitigasi sejak awal bencana.

"Kami berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Sejak kemarin, Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk turun langsung ke lapangan," jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain evakuasi warga, kami juga memastikan keamanan lingkungan dengan patroli malam oleh Sabhara, serta melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah yang terdampak banjir, tuturnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial dan berbagai stakeholder lainnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang masih tergenang, seperti Babelan. Polri memastikan akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat hingga kondisi kembali normal.**

Terindikasi pungli, karena disebabkan dasar hukum atau regulasi kewajiban pelanggan untuk membayar dana meteran tersebut sampai saat ini diduga tidak jelas atau ambigu. Sebab, masyarakat tidak mengetahui secara detail atau rinci dasar hukum peraturan yang dipakai sebagai regulasi pemungutan dana meteran tersebut, seperti Perwako ataupun peraturan lainnya.

Meskipun nominalnya terbilang kecil, tetapi kalau dikalkulasikan dengan jumlah pelanggan yang membayar menjadi sebuah pendapatan sangat luar biasa bagi Perumda Kota Padang perbulannya.

Pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang dari seluruh golongan berjumlah 147.170 pelanggan (data diambil dari sumber resmi Badan Statistik Kota Padang). Kalau dikalikan dengan nilai pungutan 7.500 setiap pelanggannya, menjadi pemasukan yang sangat fantastis bagi perusahaan daerah kebanggaan urang Padang ini.

Tetapi bagi sebagian masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sebagai pelanggan pengguna jasa Perumda Air Minum Kota Padang, pungutan sebesar itu mereka merasa berat. 

Namun apa daya, kewenangan dipegang oleh Perumda, mereka khawatir saja, apabila ini mereka pertanyakan ke pihak terkait akan menjadi persoalan baru bagi mereka dan keluarga yang mengaku sangat membutuhkan air bersih itu.

Seperti yang disampaikan salah satu pelanggan dengan golongan pengguna rumah tangga pada Senin(4/3/2025). Pelanggan tersebut menyebutkan kalau pungutan sebesar Rp 7.500 itu sudah diketahuinya cukup lama.

" Meskipun kami sudah mengetahui ada pungutan dana meteran itu, suka tidak suka kami harus ikuti. Karena kami khawatir kalau dipertanyakan, kami akan menjadi sorotan khusus oleh pihak terkait," ujarnya.

Logikanya, kalau pemungutan itu dilakukan untuk biaya kerusakan meteran atau pergantian, apa mungkin kerusakan meteran terjadi dalam sekaligus dari seluruh jumlah pelanggan seperlima saja dari itu?, ungkap pelanggan itu.

Masa pakai meteran yang saya gunakan sekarang ini saja sudah lebih dari dua puluh(20) tahun, tetapi tidak pernah dilakukan pergantian ataupun perbaikan, ketusnya.

Namun pemungutan yang dilakukan oleh pihak terkait setiap bulan kepada pelanggan, apabila diakumulasikan dengan jumlah pelanggan, nominal uang yang diterima pihak Perumda sangat besar setiap bulan, tandasnya.

Sayangnya, kata pelanggan itu, pihak Perumda tidak ada memberikan penjelasan dasar hukum sebagai regulasi menyangkut pemungutan dana meteran tersebut.

Sebagai pelanggan dan masyarakat, saya berharap hal ini perlu di evaluasi kembali oleh Walikota dan anggota DPRD Kota Padang, pungkasnya.

Adi Zein sebagai Kabag Humas Perumda Air Minum Kota Padang saat dikonfirmasi media pada Selasa (4/4/2025) via telepon +62 812-6158-3xxx menyangkut dasar hukum pemungutan dana meteran tersebut.

Dia mengatakan Dana meter yang ditagihkan kedalam tagihan air merupakan Biaya Pemeliharaan. 

"Dana meteran yang sudah diatur dalam Permendagri No. 71 tahun 2016, bagian ke 4, ayat 1, dan ayat 2 pendapatan air sebagaimana dimaksud ayat 1, point C. pemeliharaan meter air," terang Adi Zein.

Kemudian dasar hukumnya juga sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota(Perwako) Padang No.84 tahun 2021, tutup Adi.

Namun setelah di searching media menyangkut dasar hukum yang disampaikan Adi Zein tersebut, tidak ada poin-poin yang menjelaskan dasar hukum terhadap pemungutan dana meteran tersebut. 

Demikian juga Perwako yang disampaikannya, setelah ditelusuri, disinyalir juga tidak ada dasar hukum yang dijelaskan secara detailnya untuk pemungutan dana meteran tersebut.

Sementara itu Hendri Pebrizal sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang saat ini, setelah dikonfirmasi via telepon +62 811-666-xxx menyangkut hal tersebut, sampai berita diterbitkan belum bisa memberikan penjelasan dan tanggapannya.

Dikutip dari Rakyat Sumbar.id, yang tayang pada hari Senin, tanggal 19 November 2024 waktu lalu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal pernah menyampaikan tentang kenaikan terhadap tagihan tarif air minum. 

Menjelang penyesuaian tarif tersebut, kata Hendra Pebrizal, sebelumnya Perumda Kota Padang telah menggelar konsultasi publik terkait penyesuaian tarif 2025-2030. Ia menyebut, tarif yang disesuaikan adalah tarif yang selama ini diberikan subsidi. Sebelumnya banyak perusahaan dan OPD yang mendapat subsidi. 

Hendra Pebrizal menjelaskan, target lain dari penyesuaian tarif ini adalah melakukan pengembangan cakupan rumah tangga. Sampai 2024 ini, cakupan pelayanan Perumda AM baru mencapai 50,28 persen.

Dirut Perumda AM Padang tersebut mengatakan, pada 2009 banyak infrastruktur PDAM Padang yang hancur. Insfratruktur yang hancur tersebut berlahan-lahan sudah mulai dilakukan perbaikan.

“Target kita adalah meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Tarif sosial A dan B tidak pernah naik Rp1100 yang nilainya flat. Rumah ibadah di Kota Padang tidak di pungut bayaran,” jelasnya.

Berdasarkan suplai kepuasan pelanggan, Perumda Kota Padang mendapat poin 80, itu artinya masyarakat sangat puas dengan pelanggan yang dilakukan Perumda AM selama ini.

Pemaparan itu disampaikan Dirut Perumda Air Minum Kota Padang waktu itu didepan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Asisten II Setda Kota Padang Didi Aryadi, Ketua BPKP Perwakilan Sumbar diwakili Deni Erwanto selaku Korwas Akuntan Negara, Kajari Padang Dr. Aliansyah, SH, MH serta Anggita DPRD Padang.

Dari sekian banyak penjelasan yang dipaparkannya menyangkut kenaikan tarif, Hendra Pebrizal diduga tidak ada menjelaskan terkait regulasi atau dasar hukum dilakukannya pemungutan sebesar Rp 7.500 atas nama dana meteran tersebut.

Dikutip dari tribun Kaltim.co, dengan judul "PDAM Dipanggil Kejaksaan Terkait Dana Meter". Tidak tertutup kemungkinan kejadian di Kota Kutai Timur akan terjadi di Kota Padang.

Bagaimanakah tanggapan Walikota dan DPRD sebagai wakil rakyat di Kota Padang terkait hal tersebut..?.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Catatan: Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini, silahkan berikan hak jawab ke redaksi mitrarakyat.com.

“Kita hidup di tengah masyarakat yang tingkat stabilitas keamanan dan persatuan sampai hari ini masih dalam koridor yang menggembirakan,” ujar Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Senin (3/3/25).

Ia mengakui bahwa sering terjadi konflik sosial, kerusuhan, unjuk rasa, tawuran, bahkan geng motor yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal itu bisa diatasi Polri hingga situasi kamtibmas kembali kondusif.

“Alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Polisi di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sekarang terjadi,” jelasnya. 

Jika tidak ada Polri, Ketua MUI menilai akan banyak hal-hal tak terkendali di masyarakat. Sebab, tak di pungkiri masih banyaknya keterbatasan di masyarakat yang kemudian diisi oleh Polri.

Kehadiran Polri sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi aman benar-benar dirasakan seluruh masyarakat hingga hari ini berkat kerja keras Polri, ulasnya.

“Pengetahuan masyarakat tentang keamanan masih terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang konflik di tengah-tengah masyarakat masih terbatas," tutur Anwar Iskandar.

Tapi dengan hadirnya polisi, maka masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa aman, kehadiran mereka ini membuat hati masyarakat ini menjadi tenang karena merasa ada yang melindungi,” ungkapnya .

Menurut Ketua MUI, Polri memiliki tugas penegakan hukum, sebagaimana Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan berbagai aturan yang ada, hal itu memberikan keadilan di masyarakat. 

Diharapkan, Polri akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memberikan keadilan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi komitmen bagi Polri.

“Masyarakat butuh rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan dan polisi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan baik dalam rangka penegakan hukum itu dan di dalam memelihara rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hidup polisi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat bekerja,” pungkas Ketua MUI tersebut.**

Pembagian Bansos disebar  dibeberapa titik wilayah provinsi, seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan beberapa wilayah lainnya.

Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara Achmad Baha'ur Rifqi mengatakan bahwa bansos tersebut adalah bentuk kehadiran mahasiswa dan Polri ditengah-tengah masyarakat.

" Kegiatan sosial yang dilaksanakan  BEM PTNU se-Nusantara bersama Polri ini sebagai bentuk hadirnya kami di dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini juga bentuk implementasi Tri Dharma perguruan tinggi," kata Presidium Nasional BEM PTNU itu pada Minggu (2/3/2025). 

Achmad Baha'ur Rifqi berharap kegiatan bansos bisa bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya bisa meringankan beban ekonomi mereka.

Semoga dengan bantuan berbentuk sembako tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Setidaknya bisa meringankan beban mereka dalam menjalani puasa di bulan yang penuh berkah ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, Polri menggelar kegiatan bansos dengan aliansi BEM PTNU se-Nusantara, Aliansi BEM dan OKP lain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa.

Simbolis pemberian bantuan digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam gelaran baksos tersebut.**

Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K., terlihat akrab berbagi makan malam bersama seorang anak Papua, mencerminkan pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam menjaga kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Momen ini terjadi selepas Kompol Yusuf menyelesaikan tugasnya. Seorang bocah dengan wajah ceria menghampirinya, penuh semangat melontarkan pertanyaan jenaka yang langsung disambut dengan senyum dan tawa. 

Tak hanya menjawab, Kompol Yusuf juga berbagi cerita dan wawasan, menciptakan suasana yang akrab tanpa sekat.

“Kedekatan dengan anak-anak Papua adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kebersamaan. Kami ingin mereka merasakan bahwa kehadiran kami membawa rasa aman, bukan ketakutan,” ujar Kompol Yusuf.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025 Kombes Polisi Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T mengatakan, interaksi sederhana ini menjadi bukti nyata bahwa Operasi Damai Cartenz-2025 tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. 

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, diharapkan kepercayaan dan kedamaian di Papua dapat terus terjalin dengan erat,” ucapnya. **

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran.

Kementerian PU telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kepadatan dan potensi kendala di jalur mudik utama, ujar Menteri Dody, di Jakarta.

"Kami memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol dalam kondisi optimal," tegasnya.

Menteri PU Dody menjelaskan, berbagai perbaikan telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Termasuk peningkatan fasilitas di rest area, serta optimalisasi jalur alternatif  untuk mengurangi beban dijalur utama, kata Menteri PU tersebut.

Dikesempatan itu, Menko Infrastruktur, Agus  Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur harus didukung oleh optimalisasi moda transportasi dan sistem pemantauan berbasis data.

Selain kesiapan infrastruktur  dan moda transportasi, kata AHY, pemerintah akan menerapkan sistem work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.

Serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang kerap menjadi kecelakaan, tegas AHY.

Sejumlah insentif yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat antara lain, diskon tarig tol sebesar 20% di beberapa ruas dan pengurangan PPN 6% untuk tiket pesawat domestik, sehingga harga tiket turun diperkirakan 13-14%.

Pemerintah juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis untuk 100 ribu orang dengan berbagai moda transportasi.(cr)

Sumber(Instagram KemPU)

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat.**