Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Camat Nanggalo Amrizal Rengganis mengingatkan kepada seluruh jajaran kelurahan yang berada dibawah komandonya untuk tidak bermain-main dalam melayani masyarakat.

Itu disampaikan Rengganis berkaitan dengan informasi yang didapatkannya bahwa ada warga yang mengeluh terhadap buruknya pelayananan disalah satu kelurahan yang ada di kecamatan Nanggalo.

Warga dikelurahan dimaksud merasa dipersulit dalam pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pihak kelurahan.

Setelah mendapatkan informasi, Amrizal Rengganis menyarankan kepada warga untuk mengambil identitas lengkap oknum yang bermain-main tersebut.

"Kalau ada anggota saya (dikelurahan atau di kecamatan) yang bermain-main, laporkan segera ke saya," tegas Amrizal Rengganis, pada Kamis (27/2/2025) via telepon.

Nanti kita cek siapa oknum yang bermain, tidak ada pengurusan DTKS di kelurahan yang pakai uang, semuanya gratis, ujar Camat Nanggalo tersebut.

Jangan dipersulit masyarakat yang ingin mengurus DTKS, karena itu hak mereka dalam mendapatkan jaminan kesejahteraan oleh negara, pungkasnya.

Ketegasan itu disampaikan Rengganis mewakili Walikota Kota Padang sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

Karena dia sebagai camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan terakhir masyarakat kecamatan yang dipimpinnya.(cr)

MR.com,Padang| Perusahaan Listrik Negara (PLN) diduga telah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pemutusan arus listrik terhadap Workshop milik Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) yang beralamat dijalan Banjir Kanal No 1, Alai Parak Kopi, kecamatan Padang Utara pada 10 februari 2025 waktu lalu.

Terlihat ada kode P2TL pada kota box meteran yang masih melekat dinding bangunan workshop. Menurut informasi yang media dapat dilapangan bahwa pemutusan arus listrik yang dilakukan PLN pada workshop tersebut diduga pihak PLN mendeteksi adanya pencurian arus oleh pihak tersebut.

Narasumber yang ingin identitasnya dirahasiakan itu membeberkan, pada tanggal 10 Februari datang beberapa orang ke workshop langsung mencari posisi keberadaan meteran listrik.

"Beberapa orang yang mengaku dari PLN cabang Kuranji melakukan pemutusan dengan membawa serta meteran listrik milikmu workshop ke kantor PLN cabang Kuranji," terang narasumber pada  Sabtu(15/2/2025) di Padang.

Menurut narasumber pemutusan arus terjadi lantaran PLN mendeteksi adanya dugaan pencurian arus yang dilakukan pihak pemilik workshop.

Kalau pencabutan karena ada tunggakan pembayaran, menurutnya tidak mungkin. Karena workshop ini milik instansi negara yang sejatinya tidak akan pernah kekurangan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik, tandasnya.

Tentu ada hal lain yang mengakibatkan pemutusan arus listrik listrik di workshop ini, pungkasnya.

Terlihat meteran listrik milik workshop sudah dipasang kembali pasca pemutusan pada 10 Februari 2025 lalu

Sementara, saat media mengkonfirmasikan menyangkut dugaan pemutusan arus listrik itu kepada Kasatker OP BWSS V, Midian Wahyu Tukuboya, ST. MT  via telepon +62 813-1880-0xxx pada Kamis (27/2/2025).

Midian mengatakan bahwa pihak PLN sudah melakukan pemasangan meteran kembali.

"Persoalan itu sudah ditindak lanjuti dan arus listrik sudah tersambung kembali di workshop kami," terang Midian.

Saat mengkonfrontir kembali, apakah benar kejadian pemutusan tersebut akibat pencurian arus, Midian membantahnya dengan mengatakan, pemutusan karena dugaan pencurian arus itu tidak benar. Hanya terjadi mis komunikasi antara pihak pemilik workshop dengan PLN.

Tetapi pihak PLN sudah melakukan pemasangan meteran listrik dan menyambungkan arus listrik ke workshop kembali, pungkasnya.

Sementara, Naryo Widodo sebagai Kepala BWS V Padang saat ini belum bisa memberikan keterangannya setelah di konfirmasi media.

Sanksi bagi yang kedapatan melakukan pencurian arus listrik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Namun, berdasarkan asas lexspecialis derogat legi generalis, yang artinya aturan yang bersifat khusus (specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generalis). 

Maka sanksi pidana yang dikenakan bagi pencuri listrik tidak menggunakan KUHP, melainkan menggunakan aturan yang lebih khusus, yaitu UU Ketenagalistrikan.

Walau demikian, penyidik dalam praktiknya dapat mengenakan pasal berlapis jika perbuatan memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU Ketenagalistrikan dan perubahannya.

PLN secara rutin melakukan penertiban P2TL untuk memastikan kWh meter berfungsi baik, selain itu petugas P2TL juga akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan listrik PLN yang menuju rumah serta pemakaian listrik pelanggan itu sendiri.

Tujuannya untuk mendeteksi dan menyelesaikan dugaan pencurian listrik. Jika terbukti, petugas PLN dapat menjatuhkan sanksi.

Apabila PLN mendeteksi dugaan pencurian listrik dengan memeriksa pola tagihan listrik. Jika ada dugaan pencurian, petugas PLN dapat menjatuhkan sanksi bagi pihak terkait.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(tim)

Catatan: Jika pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan ini, pihak tersebut dapat memberikan hak jawab ke redaksi media.

MR.com, Pasbar| Hati-hati bagi pengguna jalan yang sering melewati jalan raya didepan rumah dinas Bupati Pasaman Barat saat ini. Pasalnya, jalan kabupaten yang ada didepan rumah dinas bupati tersebut disinyalir sudah rusak parah atau berlubang.

Menurut informasi warga sekitar, bahwa jalan berlubang itu sudah lama dan belum juga diperbaiki. Jalan berlubang itu kerap menjadi penyebab kecelakaan tunggal.

"Jalan ini sudah cukup lama rusak atau berlubang, tetapi sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh dinas terkait. Sementara, saat hari hujan lubang-lubang tersebut telah menjadi ancaman serius bagi pengendara," ujar warga tersebut pada Rabu(26/2/2025) di Pasaman Barat.

Warga yang tidak ingin identitasnya untuk dituliskan itu menjelaskan, saat musim hujan tiba lubang itu akan digenangi air, sehingga lubang-lubang tersebut tidak dapat terlihat lagi bagi pengguna jalan. 

Dan disaat itulah sering terjadi kecelakaan tunggal pada pengendara roda dua. Bahkan saya sendiri pernah merasakan bahayanya jebakan lubang itu, bebernya 

"Tiga minggu lalu saat malam hari saya berkendara mau pulang kerumah. Waktu itu cuaca sedang hujan lebat, dan saya pulang harus melewati jalan raya yang ada didepan rumah bupati. Tapi naas, saya melindas lubang dan terjatuh, untung saja tidak parah," ketus warga itu.

Anehnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda jalan rusak yang didepan rumah bupati ini akan diperbaiki dinas terkait, tandasnya. Apakah tidak ada anggaran untuk pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten ini?, tanya warga tersebut.

Dia berharap ruas jalan kabupaten yang rusak dapat diperbaiki, terutama jalan kabupaten yang ada didepan rumah bupati. 

"Saya tidak bisa membayangkan perasan seorang bupati saat melihat kondisi jalan yang ada didepan rumahnya rusak parah, apalagi beliau mendapat informasi jalan tersebut seringkali penyebab terjadinya kecelakaan tunggal," pungkasnya warga itu.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat, Elipsan saat dikonfirmasi media ini via telepon 0822-8458-4xxx, menyangkut ketersediaan anggaran pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten itu, serta media mempertanyakan mengapa belum dilakukannya perbaikan jalan yang berlubang itu oleh dinas terkait pada hari yang sama.

Namun, Kadis PUPR Elipsan sampai berita ini ditayangkan belum bisa memberikan keterangan, disinyalir Elipsan lebih memilih "bungkam". 

Aturan terkait pemeliharaan jalan kabupaten, di antaranya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Peraturan Bupati. 

Peraturan Menteri PUPR

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. 

Peraturan Bupati(Perbup).

Perbup tentang Tata Cara Penanganan Jalan dan Jembatan,Pemeliharaan jalan kabupaten. Pemeliharaan jalan kabupaten dapat dilakukan secara rutin, berkala, dan rehabilitasi.

Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Pemeliharaan berkala dilakukan pada interval waktu tertentu. Rehabilitasi dilakukan untuk kerusakan yang mendadak, mendesak, atau darurat. Pemeliharaan preventif dilakukan pada perkerasan yang kondisinya mantap, sebelum mengalami kerusakan yang serius.

Kemudian, tujuan pemeliharaan untuk menjaga kelancaran akses masyarakat. Menjaga kemantapan jalan daerah, mencegah kerusakan yang lebih luas, dan mengembalikan kondisi jalan sesuai rencana.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/dr)

Catatan: Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini, dipersilahkan memberikan hak jawabnya.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo mengimbau seluruh pihak untuk turut mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu merupakan pembukaan lahan ketahanan pangan untuk padi gogo.

Ke Depan, ia meminta Dandim dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan serta menyiapkan lahan tersebut guna ditanami padi gogo bersama Pangdam I/Bukit Barisan.  

"Mudah-mudahan ketahanan pangan di lahan seluas lebih kurang 500 hektare ini benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga Pasaman Barat dapat menjadi lumbung pangan secara nasional. Saat ini, Sumatera Barat ditargetkan memiliki lahan ketahanan pangan seluas 7.811 hektare, namun baru sekitar 3.000 hektare yang terealisasi. Ke depan, kita akan mengembangkan padi gogo ini serta menanam tanaman pangan lainnya, seperti jagung dan palawija," ungkapnya.  

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam memantapkan delapan misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif.  

Sementara itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, mengucapkan selamat datang kepada Danrem 032/Wirabraja beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara agraris, yang menjadikan ketahanan pangan sebagai aspek krusial bagi kesejahteraan masyarakat.  

"Ketahanan pangan merupakan modal utama yang harus dipersiapkan agar ketersediaannya terjamin dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah Daerah Pasaman Barat siap mendukung serta membantu program yang telah dicanangkan, tentunya dengan kerja sama antara TNI, Polri, dan instansi terkait agar program ini dapat terwujud," ujarnya.  

Setelah meresmikan pembukaan lahan padi gogo di Aek Nabirong, Danrem 032/Wirabraja bersama Dandim 0305/Pasaman dan rombongan jajaran Pemkab Pasaman Barat melanjutkan agenda ke Rumah Dinas Wakil Bupati untuk melaksanakan isoma (istirahat, salat, dan makan). Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah serta pengarahan Danrem 032/Wirabraja kepada prajurit dan Persit jajaran Kodim 0305/Pasaman di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat.(Ddr)

Pasaman,.Mitrarakyat.com--Masyarakat Sumpadang, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman di buat resah oleh aktifitas alat Berat jenis Excavator yang melakukan aktifitas tambang emas Ilegal di bantaran sungai batang Sibinail yang mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Seperti proyek pembangunan jaringan pipa SPAM IKK Air Sonsang Koto XI Tarusan, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh PT. Randinal Pratama Mandiri.

Seharusnya proyek tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa diikuti rasa kekhawatiran, khususnya bagi masyarakat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan.

Sayangnya, ada cerita miris dibalik kebahagiaan masyarakat sebagai penerima manfaat terhadap proyek tersebut. Diduga, proyek pembangunan jaringan pipa telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dilingkungan masyarakat yang ada di kabupaten tersebut 

Masyarakat khawatir terhadap manfaat air bersih yang akan mereka rasakan, apakah manfaat tersebut akan mereka rasakan dengan waktu yang lama..?.

Baca berita terkait: Diduga Proyek BPPW Sumbar Penyebab Kerusakan Bahu Jalan Nasional Padang-Painan, Masyarakat Khawatir Akan Keselamatan Jiwa Mereka

Merunut dari pemberitaan yang sudah beberapa kali dipublikasikan media ini, bahwa dalam pelaksanaannya kontraktor diduga tidak mengacu terhadap bestek, baik itu terkait penggalian, penimbunan, dan pemadatan.

Selanjutnya, menyangkut keresahan yang disertai rasa was-was masyarakat terhadap keselamatan jiwa keluarga mereka saat berkendara di jalur padat kendaraan, yaitu jalan nasional Padang-Painan. Pasalnya, bahu jalan yang ada di ruas jalan nasional Padang-Painan yang dikerjakan sepanjang 1,6 km itu, pasca PHO sudah banyak mengalami kerusakan yang berpotensi mengacam keselamatan jiwa pengendara.

Diduga kerusakan bahu jalan nasional Padang-Painan tersebut akibat ketidak Keprofesionalan dari PT.Randinal Pratama Mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai rekanan.

Bukan hanya itu, kerusakan bahu jalan terindikasi akibat adanya pembiaran ataupun unsur kesengajaan pihak konsultan supervisi dengan tupoksinya untuk mengawasi kontraktor, yang disertai dengan restu dari pihak PPK disaat melakukan pekerjaan.

Sementara, bahu jalan yang ada diruas jalan nasional itu baru saja selesai dikerjakan. Tetapi, tidak lama kemudian bahu jalan sudah rusak, dan kembali diperbaiki masuk dalam masa pemeliharaan. Apakah perbaikan yang dilakukan dimasa pemeliharaan itu dapat menjamin bahu jalan akan bertahan untuk waktu yang lama..?.

Kemudian apakah ada keterkaitan bahu jalan yang rusak dengan teknis pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Randinal..?.

Salah satu permasalahan krusial dalam pelaksanaan proyek ini, menurut penulis, telah terjalinnya kesepakatan yang diduga tidak baik antara pihak kontraktor, konsultan supervisi serta dengan BPPW Sumbar, dan tidak tertutup kemungkinan juga ada kesepakatan tersebut dengan oknum pihak penegak hukum.

Selanjutnya, ada indikator kurang terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak BPJN Sumbar dengan BPPW Sumbar. Ada dugaan pihak BPPW Sumbar tidak melakukan koordinasi yang baik dengan BPJN Sumbar disaat melakukan pekerjaannya. 

Pasalnya, kerusakan bahu jalan yang terjadi, pihak BPJN Sumbar terkesan adem ayem, atau seakan tidak peduli. Mungkin karena pihak terkait merasa itu bukan tanggung jawab dari  pada BPJN Sumbar.

Pernah beredar informasi miris yang terjadi di ruas jalan nasional Padang-Painan itu. Ada kecelakaan tunggal diruas jalan nasional tersebut dengan korban ibu dan anak. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengendera roda dua ibu dan anak itu tidak melihat ada gundukan tanah bekas galian di bahu jalan.

Anehnya, saat dikonfirmasi tidak ada respon positif dari PPK 2.3 Nova Harianto dari Satker PJN Wil II, BPJN Sumbar, media menanyakan terkait kerusakan bahu jalan yang mengakibatkan kecelakaan tunggal tersebut.

Mungkin pihak dimaksud merasa kecelakaan itu bukan kesalahan dari BPJN Sumbar, meskipun kecelakaan terjadi diwilayah kerja PPK 2.3 dimasa itu.

Setelah pekerjaan SPAM selesai, bahu jalan kembali rusak, untungnya belum ada memakan korban. Sangat disayangkan pihak kontraktor pelaksana (PT.Randinal Pratama Mandiri) yang bernama Martua Sinaga saat dikonfirmasi media terkesan tidak peduli. Martua Sinaga terindikasi "bungkam".

Rocky Adam selaku Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi saat dikonfirmasi menyatakan telah mengintruksikan rekanan untuk memperbaiki bahu jalan rusak. Tetapi beliau tidak bisa menjelaskan kenapa di plang proyek tidak ada ditulis waktu penerbitan SPMK oleh kontraktor. Karena waktu penerbitan sangat berkaitan dengan waktu PHO dan waktu pemeliharaan.

Begitupun PPK 2.3, Nova Harianto, saat dikonfirmasi menyangkut kerusakan bahu jalan yang ada di wilayah kerjanya. Nova mewakili Satker PJN Wil II,BPJN Sumbar terkesan tidak peduli atau lebih memilih "bungkam". 

Apakah ini salah satu bukti tidak ada koordinasi baik antara pihak BPPW Sumbar dengan BPJN Sumbar di saat pekerjaan berjalan..?.

Menurut penulis, sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan tidak merusak infrastruktur yang sudah ada. Serta bagi pihak yang mengerjakan harus didasari dengan rasa ke ikhlasan dan mengutamakan rasa tanggungjawab disamping mengutamakan keuntungan.

Selain itu, pengawasan yang ketat dari konsultan supervisi, PPK bahkan pihak penegak hukum juga diperlukan, untuk memastikan bahwa kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan aturan yang berlaku.

PT. Randinal Pratama Mandiri, dan BPPW Sumbar memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki kerusakan bahu jalan nasional yang terjadi dengan mutu dan kualitas yang baik. 

Jangan hanya bisa berdalih proyek masih dalam masa pemeliharaan.  Perbaikan harus dilakukan dengan cepat dan tepat, dengan mengutamakan kualitas dengan jaminan dapat memberikan kenyamanan keselamatan pengguna jalan kedepannya.

Selain itu pihak tersebut juga harus mengutamakan kepentingan publik. Diantaranya, keterbukaan menyangkut seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek negara, dan dapat menjamin kenyamanan publik dalam menggunakan fasilitas umum.

Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait proyek-proyek infrastruktur yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, BPPW Sumbar harus lebih terbuka dalam memberikan informasi menyangkut proyek-proyek negara yang sedang dan akan dilaksanakannya.

Selain itu, partisipasi masyarakat, media dan LSM dalam melakukan pengawasan proyek negara juga sangat penting dan dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sudah sesuai dengan harapan.

Point-point yang perlu diperhatikan terhadap pelaksanaan proyek negara

 -Peningkatan koordinasi: Pihak-pihak terkait harus meningkatkan koordinasi dengan instansi, ataupun pihak lainnya terkait dan masyarakat dalam setiap tahapan proyek.

 -Pengawasan yang lebih ketat: Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara lebih ketat dan transparan.

 -Keterbukaan informasi: Informasi terkait proyek harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

 -Penegakan aturan: Aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur harus ditegakkan secara tegas dan adil.

 -Partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi proyek.

Dengan demikian diharapkan kedepannya, proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Paket pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM  IKK Air Sonsang Koto XI Tarusan senilai Rp 11.833.688.000,-  berada dibawah pengawasan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi (BPPW) Sumbar.

Proyek dimenangkan oleh PT.Radina Pratama Mandiri dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender. Dalam pelaksanaannya, kontraktor melakukan penggalian di bahu jalan nasional Padang-Painan sepanjang 1,6 Km.

Baca berita terkait: "Potret Buram" Program Pemerintah, Aktivis: Kecelakaan Terjadi Diduga Akibat Kesalahan Kontraktor dan BPPW Sumbar

Menurut informasi, pekerjaan tersebut sudah selesai dan mungkin sudah dilakukan serah terima (PHO) antara kontraktor dengan instansi terkait, kata Albert Surya salah satu tokoh pemuda dan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin (17/2/2025).

"Sayangnya saat ini kondisi bahu jalan bekas galian yang dilakukan PT.Radinal Pratama Mandiri tersebut sudah banyak yang retak, patah dan berlobang," ujar Albert.

Albert menduga saat penggalian bahu jalan dilakukan, pihak kontraktor maupun BPPW tidak ada berkoordinasi dengan instansi yang berwenang terhadap penanganan jalan nasional tersebut seperti BPJN Sumbar.

Menurutnya, kerusakan bahu jalan ini disebabkan kontraktor tidak melakukan pemadatan yang seharusnya sebelum dilakukan pengecoran.

"Akibat dari kerusakan bahu jalan tersebut masyarakat menjadi khawatir akan keselamatan jiwa keluarga mereka," cecarnya.

Karena jalan ini menjadi akses keluarga mereka dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Seperti anak mereka pergi ke sekolah menggunakan kendaraan, suami mereka pergi bekerja, istri mereka pergi ke pasar, dan kegiatan lainnya, jelas Albert.

Dengan kondisi bahu jalan yang seperti ini, masyarakat menjadi cemas dan khawatir akan keselamatan keluarga mereka. Apalagi jalan ini merupakan akses padat dengan kendaraan berbeban berat, ulasnya.

" Jangan sampai asal merusak, tetapi tidak mampu memperbaiki seperti semula lagi. Apalagi menyangkut kawasan publik sebagai akses lalulintas yang cukup padat dan difungsikan oleh pejalan kaki," tegas Albert.

Mewakili masyarakat, Albert meminta kepada kontraktor PT.Radinal Pratama Mandiri dan BPPW Sumbar untuk segera menangani kerusakan bahu jalan, sebelum bahu jalan memakan korban, pungkasnya.

Sementara, Martua Sinaga pihak dari PT.Radinal Pratama Mandiri terkesan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Saat dikonfirmasi via telepon pada Selasa (18/2/2025) kemarin menyangkut hal itu, Martua Sinaga disinyalir belum mau menanggapi.

Sementara, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi (BPPW) Sumbar, Rocky Adam saat dikonfirmasi media via telepon, Rocky Adam menjawab akan mengecek dulu.

"Saya akan cek dulu ya," jawab Rocky Adam singkat di hari yang sama.

Bagaimanakah tanggapan dari pihak BPJN Sumbar terkait kerusakan bahu jalan nasional itu?.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Rakerda kali ini adalah acara yang kedua dilakukan pada periode kepengurusan ASITA Sumbar saat ini. Dikesempatan ini, Rakerda fokus dalam pembahasan program kerja untuk membangun jaringan komunikasi dengan industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

Ketua ASITA Sumbar, Darmawi mengatakan Rakerda kali ini mendapat dukungan positif dari berbagai pihak.

"Banyak pihak yang turut mendukung Rakerda kali ini, mulai dari perusahaan yang bergerak dibidang travel, perbankan, perhotelan, maskapai hingga organisasi jurnalistik," ungkap Darmawi, pada Selasa (18/2/2025).

Kali ini Rakerda mengusung tema mitigasi bencana pariwisata. Tema ini memiliki dua aspek utama, yaitu mitigasi bencana di tempat wisata dan mitigasi dampak efisiensi anggaran,terang Darmawi.

Dia mengatakan, ASITA akan mencari solusi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi bencana di tempat wisata, serta dampak dari efisiensi anggaran secara nasional yang dapat mempengaruhi industri pariwisata.

Ketua ASITA Sumbar tersebut menjelaskan, ASITA Sumbar akan memfokuskan program kerja pada beberapa poin penting. Pertama, membangun networking industri untuk memperkuat jaringan dengan berbagai pihak terkait.

Sehingga tetap eksis dalam mendatangkan wisatawan domestik. Kedua, berupaya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 2025. 

"Targetnya adalah mencapai lebih dari 100 ribu wisatawan mancanegara, demi menjaga stabilitas perekonomian daerah," kata Darmawi lagi.

Rakerda ASITA Sumbar ditahun ini mendapat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.Antara lain, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Indonesian German Management & Hospitality (IGMH), Bank Nagari, maskapai penerbangan, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, paparnya 

Sebagai Ketua ASITA Sumbar periode ini Darmawi, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, serta berharap Rakerda ini dapat berjalan dengan baik. 

Rakerda ini rencananya akan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, pungkasnya.

Ajakan kepada Biro Perjalanan Wisata

ASITA Sumbar mengajak biro perjalanan wisata yang belum bergabung menjadi anggota ASITA untuk segera bergabung. Tujuannya adalah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

Kontribusi untuk Pariwisata Sumbar

Rakerda ASITA Sumbar 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Dengan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, ASITA Sumbar optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.(cr)

MR.com,Padang| Mengulas sekelumit perjalanan karir seorang Amrizal Rengganis yang saat ini menjabat Camat Nanggalo. Rengga sapaan akrab sang camat pernah merasakan pahitnya profesi wartawan sampai manisnya menjadi seorang Camat.

Amrizal Rengganis, pria bertubuh gempal yang selalu tersenyum itu dikabarkan akan mendapatkan penghargaan umroh dari Gubernur Sumbar.

Sebagai Camat Nanggalo saat ini, Amrizal Rengganis telah menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah sempat menghadapi tantangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. 

Meskipun pernah tersandung kontroversi, ia terus berupaya untuk belajar, memperbaiki diri, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nanggalo.

Atas dedikasinya dalam pengabdian sebagai pelayan publik, baru-baru ini Amrizal Rengganis dikabarkan mendapat hadiah umroh gratis dari Gubernur Sumatera Barat. 

Hadiah ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya dalam membangun Kecamatan Nanggalo mewakili Pemerintah Kota(Pemko) Padang.

"Saya sangat bersyukur atas hadiah ini," kata Amrizal Rengganis. "Ini adalah motivasi bagi saya untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tutur Camat Nanggalo itu.

Bahkan, Rengganis sering terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Setelah itu, dia mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warganya.

Amrizal percaya bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Nanggalo merasa terlayani dengan baik," kata Amrizal Rengganis. "Kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan harapan masyarakat."

Camat tersebut menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, ia terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. 

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan informasi.

"Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nanggalo," ujar Amrizal Rengganis. 

Kami belajar dari masa lalu dan terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi, imbuhnya.

Selain itu, Kecamatan Nanggalo juga mendapatkan apresiasi atas inovasi terbaik dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif tahun 2024.

Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Nanggalo bahkan terpilih sebagai TPS terbaik, menunjukkan dedikasi dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan transparan.

Ini beberapa prestasi lain yang diraih Kecamatan Nanggalo di tingkat nasional adalah:

 * Penyuluh KB terbaik tahun 2024 (Welda Yulia)

 * Kampung keluarga berkualitas terbaik tahun 2024 (Kampung KB Mantap Kampung Lapai)

 * Pasangan KB lestari 20 tahun (M. Rochimin Tabing Banda Gadang)

Prestasi yang diraihnya adalah bukti nyata dari kerja keras dengan komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.**

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat H. Erianto didampingi anggota Komisi IV, serta diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat dan BKPSDM Pasaman Barat.

“Hari ini kita melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja untuk membahas terkait program kerja Dinas Tenaga Kerja yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 dan terkait ketenaga kerjaan di Pasaman Barat, serta membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini,” katanya.

Dalam rapat itu, berbagai persoalan terkait tenaga kerja dibahas secara bersama, di antaranya terkait upaya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Azhar menyampaikan, selama tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja sudah memfasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 10 angkatan dengan total peserta sebanyak 160 orang.

“Latihan kerja yang sudah difasilitasi sebayak 10 angkatan, lima angkatan dibiayai dari dana APBN dan lima angkatan dibiayai dari dana nagari”, katanya.

Disampaikan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan otomotif dua angkatan, pelatihan ilmu komputer atau TIK dua angkatan, dan pelatihan instalasi listrik enam angkatan.

“Dari total 160 orang yang sudah mengikuti Latihan Kerja di tahun 2024, 16 orang di antaranya sudah bekerja,” katanya.

Ke depan diharapkan, anggota DPRD Pasaman Barat bisa memberikan pokok pikiran untuk pelatihan kerja kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan kerja ini, masyarakat dinilai bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih besar, karena para peserta akan mendapat ilmu dan skil sesuai jurusan pelatihan yang diikuti.

Selain dengan Dinas Tenaga Kerja, di hari yang sama Komisi IV DPRD Pasaman Barat Juga menggelar rapat tentang capaian dan program kerja tahun 2025 dengan RSUD Pasaman Barat.(DDR)

MR.com, Padang| Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat (DLH Sumbar) pernah memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia sebagai transporter atau pihak pengelola Tempat Penampung Sementara (TPS) untuk limbah padat B3, melalui Keputusan Kadis Lingkungan Hidup Sumbar, nomor : 660/64/P2KF-2024 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2024.

"Kami memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia, karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kewajibannya,"kata Tasliatul Fuadi pada Senin (17/2/2025) di ruang kerjanya.

Baca berita terkait: Bangunan TPS PT Artama Sentosa Indonesia Pengelola Limbah B3, Apakah Merujuk Pada Perment LHK?

Tasliatul Fuadi yang saat ini menjabat Kadis DLH Sumbar menjelaskan, bahwa ada beberapa kewajiban yang belum dilakukan oleh PT. Artama Sentosa Indonesia dalam melaksanakan usahanya sebagai transporter pengangkutan limbah padat B3, terhadap bangunan TPS nya.

Didampingi Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Teguh Arifianto, Kadis Tasliatul Fuadi memaparkan, apa saja kewajiban yang disinyalir belum dilakukan pihak PT.Artama, pertama, mereka belum melakukan pengendalian terhadap pencemaran udara.

"Karena mereka belum melakukan pengukuran parameter udara ambeyen. Yaitu, parameter AC nya, sebagai mana yang tercantum dalam dokumen UKL/ UPL, dan mereka belum melengkapi papan informasi titik pemantauan udara ambien. Sementara itu ada pada dokumen UKL UPL merupakan kewajiban mereka," ujar Tasliatul Fuadi.

Kedua, perusahaan terkait belum melakukan kewajiban terhadap pengelolaan limbah B3 nya. Kadis DLH Sumbar itu lanjut menjelaskan, kewajibannya berupa bangunan bagian bawah yang tidak terlindungi dari masuknya air hujan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Karena hal tersebut pihak DLH Sumbar kemudian memberikan sanksi administratif berupa surat teguran, ungkap Kadis Tasliatul Fuadi.

Sementara isi dalam surat teguran tersebut, dikatakan Tasliatul, bahwa perusahaan harus segera melakukan perbaikan terhadap temuan DLH dalam jangka waktu 30 hari kalender, dimulai sejak dari surat diterbitkan.

Kemudian Kadis LH Sumbar juga mengatakan, pihak perusahaan sudah melaporkan kepada DLH bahwa telah melakukan perbaikan sesuai dari instruksi surat teguran.

"Dan pihak terkait juga telah melayangkan surat permohonan pencabutan sanksi administratif terhadap mereka pada bulan Januari, namun kita belum mencabut surat sanksi administratif itu" terangnya lagi.

Saat disinggung terkait SOP untuk penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) oleh Dinas LH Sumbar pada 2023 itu. Sementara, diketahui praktek usaha transporter sudah dijalankan PT. Artama Sentosa Indonesia dimulai sejak tahun 2022.

Menyangkut itu Kadis Lingkungan Hidup Sumbar menjelaskan, tidak masalah perusahaan mulai menjalankan usahanya ditahun 2022. Mengapa mereka sudah boleh beroperasi?, Katanya, karena perusahaan tersebut sudah memberikan dokumen UKL UPL sebagai persyaratan penerbitan SLO.

Ditahun 2022, PT. Artama Sentosa Indonesia mulai menjalankan usaha transporternya dengan beralaskan dokumen UKL UPL yang merupakan syarat dalam dokumen permohonan untuk penerbitan SLO dan selanjutnya di tahun 2023 SLO baru diterbitkan.

Kemudian di Bulan Desember 2024, pihak DLH Sumbar memberikan sanksi administratif dengan alasan ada beberapa temuan menyangkut kewajiban perusahaan yang disinyalir belum diselesaikan.

Apakah saat melakukan verifikasi dokumen UKL UPL, sebelum penerbitan SLO untuk perusahaan(PT.Artama Sentosa Indonesia) pada tahun 2022, tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran tersebut oleh tim verifikasi DLH Sumbar saat itu?.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Beberapa sekolah yang didapati masih menyimpan ijazah siswa antara lain MAN 2 Padang, SMKN 5 Padang, dan SMAN 12 Padang.

Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyebut pihaknya tengah melakukan monitoring terhadap layanan penyerahan ijazah dan telah membuka akses aduan tematik terkait permasalahan ini.

"Hasilnya, masih ada siswa yang mengeluhkan ijazah mereka diduga sengaja ditahan pihak sekolah," ujar Adel, Senin (17/2/2025).

Saat media mengonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMK 5 Padang, Rizka Fauzi Yosfi, S.Pd., S.T., M.Kom., salah satu pihak sekolah yang disebut oleh Ombudsman RI.

Dalam klarifikasinya, Rizka Fauzi Yosfi mengatakan, tidak benar pihak SMK 5 Padang telah menahan ijazah siswanya.

"Tidak benar kalau sekolah telah menahan ijazah siswa," tegas Rizka Fauzi Yosfi via telepon pada Senin (17/2/2025).

Dia menjelaskan, siswa ini selesai study di mei 2024, lembar ijazah baru kami terima di Mei, ditulis dan bisa dibagikan di awal Juni, saat itu siswa kebanyakan sudah pergi merantau keluar kota bekerja ikut keluarga.

Ombudsman terdiri dari 6 orang sudah datang berkunjung ke sekolah untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut, kata Kepsek itu.

Selanjutnya telah memberikan data valid yang disertai dengan penjelasan secara detail, lanjutnya.

"Ombudsman menerima penjelasan dari pihak sekolah dan memberikan arahan agar sekolah menghimbau ananda(siswa) agar segera menjemput ijazah melalui wag angkatan, dan sudah kami lakukan himbauan,"ujar Rizka Fauzi.

Kepsek SMK 5 Padang tersebut menyebutkan, pihak sekolah tidak ada mendapat surat teguran yang datang dari Ombudsman RI sampai saat ini menyangkut hal itu, tutupnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

"Pariwisata yang merupakan salah satu sektor pemasukan PAD, dikhawatirkan kurang berkontribusi melalui pajak dan retribusi, serta pengeluaran wisatawan,"ujar Darmawi pada Rabu(12/2/2025) di Padang.

Sementara Gubernur berharap kedatangan wisatawan domestik meningkat mencapai 20 juta, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan adanya efesiensi anggaran tersebut, menurut Darmawi, peningkatan terhadap kunjungan wisatawan domestik mustahil tercapai di tahun 2025.

Alasannya, kata Darmawi, ditahun 2024 saja, di saat pesta Pileg dan Pilkada berlangsung, target pemerintah untuk mendatangkan wisatawan domestik tidak tercapai.

Ketua ASITA Sumbar itu menuturkan,  apalagi ditahun 2025 ini ada pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat. Secara, perjalanan dinas dari luar menuju Sumbar pun disinyalir juga berkurang dari tahun sebelumnya.

Sementara, dengan berkurangnya kunjungan dinas ke Sumbar sangat berpengaruh pada roda perekonomian masyarakat serta PAD Sumbar, karena mereka yang melakukan kunjungan dinas juga merupakan wisatawan domestik, ulasnya.

Namun dari kami, ASITA Sumbar untuk dapat meningkatkan PAD meskipun sepi kunjungan dari wisatawan domestik, kita harus meningkatkan kunjungan dari wisatawan mancanegara ketimbang wisata domestik.

"Kemarin angka kunjungan wisatawan mancanegara kita mencapai 76 ribu, nah ditahun ini kita berupaya bagaimana caranya kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai angka 150 ribu," imbuhnya.

Karena, perbedaan pendapatan dari kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan kunjungan wisatawan domestik itu hampir tiga kali lipat.

Secara benefit, kalau misalnya pendapatan dari kunjungan wisatawan domestik itu kita hitung tiga hari dua malam misalkan senilai 1 juta sampai 2 juta. Untuk untuk pendapatan dari wisatawan mancanegara bisa mencapai 2,5 juta sampai 3,5 juta.

"Jadi saya, khususnya bersama teman-teman di ASITA, kita lebih memilih sedikit membelot dari strategi pemerintah, kita lebih mengarah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara".

Kemudian, kenapa kita mengarahkan ke kunjungan wisatawan mancanegara, karena mancanegara tidak mengalami efisiensi. "Bahkan sekarang Malaysia itu telah jor-joran mengeluarkan anggaran untuk promosi,"ujar Darmawi.

Kemarin, tepatnya tanggal 10, saya kedatangan tamu dari Mitra, salah satu organisasi agen perjalanan atau tour dari Malaysia. Mereka datang kesini sebanyak 12 orang, dan kami sudah menjalin hubungan kerjasama, tandasnya.

Sebab pilihan mereka menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata muslim sudah tepat. Di Indonesia provinsi Sumatera Barat sudah berlabel sebagai pariwisata alam yang didukung dengan 99,9 persen penduduk Sumbar adalah muslim.

Jadi harapan kita untuk meningkatkan PAD disertai dengan naiknya grafik roda perekonomian masyarakat. ASITA turun tangan memilih Malaysia sebagai hak pertama.

Karena pendapatan market kita dari kunjungan wisatawan mancanegara, 70 Pers disumbangkan oleh wisatawan Malaysia, disamping Brunei, Thailand, Australia dan negara lainnya, pungkas Darmawi.(cr)

MR.com, Padang| Sesuai dengan visinya, Bank Nagari sudah menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan terkemuka di Indonesia. 

Dapat menjadi bank tepercaya memberi makna bahwa bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan, dan mematuhi peraturan dengan jujur.

Bank Nagari hadir ditengah-tengah masyarakat Sumatera Barat dengan misi dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Juga dapat Memenuhi dan menjaga kepentingan Stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Hal tersebut disampaikan Affino Stephie Kabag Humas Bank Nagari mewakili Direktur Utama (Dirut) Gusti Chandra pada Kamis(13/2/2025) di kantornya, saat menerima kunjungan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI).

Foto anggota KJI bersama Kabag Humas Bank Nagari, Affino Stephie (nomor 2 dari kiri)

"Bank Nagari terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahkan sejak tiga tahun belakangan Bank Nagari sudah siap memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, rumah dan lain sebagainya dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Juga Bank Nagari saat ini sudah membuka tabungan haji bagi masyarakat yang ingin naik haji melalui Bank Nagari Syariah, ulasnya lagi.

Bank Nagari yang menjadi bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat akan terus berupaya dalam mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan sesuai motto "Bersama Membina Citra Membangun Negeri", pungkasnya.

Bank Nagari memiliki berbagai program, di antaranya, program tabungan berhadiah, program pembiayaan, dan program CSR. 

Program tabungan berhadiah

Program Tabungan Berhadiah langsung dengan pola menahan atau memblokir tabungan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, Undian Tabungan Berhadiah dengan hadiah berupa mobil, sepeda motor, emas, dan umroh.

Program pembiayaan 

Kredit Peduli Usaha Mikro-Kecil, KUR Marandang untuk membantu pedagang agar tidak terjerat oleh rentenir maupun pinjaman online, KPR NGM Berhadiah Langsung

Program CSR

Khitan gratis untuk anak yatim dan dhuafa, berkolaborasi dengan Lembaga Kemanusiaan Rangkiang Peduli Nagari (RPN), Promo khusus untuk ASN, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal 

Layanan digital

Ollin by Nagari, superapps yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi, seperti transfer, QRIS, top up game, booking hotel dan pesawat, dan lainnya.(cr)

Rapat itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Sekda Pasaman Barat Hendra Putra dan anggota TAPD lainnya, serta para anggota Komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam rapat itu, semua realisasi APBD tahun anggaran 2024 dibahas secara seksama oleh TAPD berma anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah May Boni, mewakili TAPD Pasaman Barat memaparkan bahwa, dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebanyak Rp 1.365.705.191.509,27, sudah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212 313,43.

Sementara belanja daerah dianggarkan sebanyak Rp 1.458.556.691.838,53 direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.

Sementara SPM yang tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 21 OPD se Pasaman Barat terdapat 1.391 kegiatan dengan total anggaran tunda bayar di tahun 2024 sebanyak Rp 43,389,912,369.

Disampaikan tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akibat adanya defisit anggaran di tahun 2024.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, semua persoalan terkait realisasi APBD sudah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat tersebut.

Selain realisasi APBD, dalam rapat itu juga dibahas aspirasi pegawai non ASN yang akan disampaikan ke pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat. Baik aspirasi Non ASN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, dan Non ASN yang menginginkan menjadi P3K ataupun paruh waktu. Serta aspirasi bidan jorong, dan guru.(DDR)

Kedatangan Andarizal disambut langsung Direktur Utama RS Unand, Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp.B, Sp.U, (K), M.Kes. Selain menjalin hubungan tali silaturahmi, tujuan kami juga berharap RS.Unand bersedia untuk memfasilitasi anggota KJI agar mendapatkan akses dengan segala kemudahan dalam berobat di RS Unand ini, kata Andarizal pada Rabu(5/2/2025) di ruang rapat gedung RS. Unand.

"Kami berharap anggota KJI dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di RS Unand dengan segala kemudahan disertai mendapatkan pelayanan yang optimal," ujar Andarizal.

Dikesempatan itu, Yevri Zulfiqar menyambut baik tujuan kedatangan KJI dan menyatakan kesediaan RS Unand untuk memberikan fasilitas khusus bagi anggota KJI. 

"Kami sangat mendukung upaya KJI dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama dalam hal kesehatan," kata Yevri.

Sebagai bentuk dukungan, pihak RS Unand bersedia memberikan fasilitas sesuai tingkat kelas untuk perawatan bagi anggota KJI yang memiliki BPJS dan Kartu Tanda Anggota (KTA) KJI. 

"Anggota KJI dapat naik kelas perawatan dari kelas A ke kelas B dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," jelas Yevri.

Meskipun demikian, Yevri menekankan bahwa anggota KJI tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di RS Unand ini.

Kami akan tetap menjalankan aturan yang ada, namun kami akan memberikan prioritas dan kemudahan bagi anggota KJI, pungkasnya.

Kerjasama antara KJI dan RS Unand ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Bagi KJI, kerjasama ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Sementara bagi RS Unand, kerjasama ini dapat memperluas jangkauan informasi terkait pelayanan yang disediakan RS.Unand. Untuk menyebarkan citra baik rumah sakit sebagai mitra yang peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Hasil dari pembicaraan antara pihak RS.Unand dengan KJI, pihak RS Unand bersedia memberikan prioritas seluruh fasilitas kesehatan bagi anggota KJI yang sakit.

Tentang KJI

Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) adalah organisasi kewartawanan yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. KJI активно berperan dalam memberikan pelatihan, edukasi, dan advokasi bagi anggotanya.

Tentang RS Unand

Rumah Sakit Universitas Andalas (RS Unand) adalah rumah sakit pendidikan terkemuka di Sumatera Barat. RS Unand memiliki fasilitas dan tenaga medis yang lengkap untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. (cr/an)