MR.COM , PASBAR - Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) terus menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi isu kemiskinan dan stunting.
Upaya intervensi memerlukan langkah yang tepat, cepat, serta dilakukan dengan pendekatan sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, menyampaikan Rabu (11/12) bahwa pada tahun 2024, angka kemiskinan di Pasaman Barat tercatat sebesar 7,00%, setara dengan 34.600 jiwa (BPS 2024). Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,71%, setara dengan 3.410 jiwa (Kepmenko PMK 2024). Adapun prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 35,5% menjadi 29,7% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia.
"Pemerintah Kabupaten sangat serius dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan stunting. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Manusia serta Kepala BKKBN sebagai kabupaten terbaik dalam pemanfaatan data hasil pendataan keluarga tahun 2024. Penghargaan ini diberikan karena Pasbar telah memadankan data P3KE dengan data e-PPGBM secara optimal," ujar Ikhwanri.
Lebih lanjut, Pemkab melalui Bappelitbangda telah memadankan data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan dengan data P3KE dari Kemenko PMK. Hasil pemadanan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat:
• 31 balita tinggal di rumah yang tidak layak huni,
• 68 balita tidak memiliki akses terhadap jamban layak,
• 56 balita tidak memiliki sumber air minum layak,
• 2 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN,
• 31 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar.
"Dengan adanya data yang sudah dipadankan, diharapkan intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran karena data tersebut sudah dilengkapi dengan nama dan alamat yang jelas," tambah Ikhwanri.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
"Semua pihak harus terlibat secara terencana dan terpadu dalam menyusun serta melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dan stunting di Pasbar," tutup Ikhwanri.(DDR)
