Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk terus komitmen dalam mendukung program BWSS V Padang, Ditjen SDA Kementerian PU dalam rencana pembangunan Sabo Dam diarea lereng Gunung Merapi, demikian Dr.Ir.H.Basril Basyar, M.M menyampaikan untuk mengingatkan kepala daerah dimaksud.

Hal tersebut disampaikan Basril Basyar setelah pertemuan dengan pihak Kasi Pelaksana dan Kasatker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws Indragiri Akuaman Ws Kampar Ws Rokan Prov.Sumbar-Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang), Selasa (3/12/2024).

"Waspada ancaman bencana Gunung Merapi, bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi kerugian dari dampak bencana tersebut diharapkan menjadi program prioritas oleh masing-masing kepala daerah,"ujar Basril Basyar.

Basril Basyar yang merupakan seorang dosen di Universitas Andalas (UNAND) dan salah satu tokoh pers tersohor Sumatera Barat itu mengatakan, untuk meminimalisir kerugian itu pemerintah melalui Dirjen SDA akan membangun infrastruktur yang disebut dengan Sabo Dum.

Menyangkut pembebasan lahan untuk pembangunan Sabo Dam yang berada pada daerah lereng Gunung Merapi, sebelumnya Pemerintah Daerah (Agam dan Tanah Datar) telah berkomitmen terkait hal ini, terangnya.

"Untuk itu, keseriusan seluruh pihak terkait untuk pembebasan lahan tersebut merupakan hal yang bersifat sangat urgen, jangan sampai pembangunan berbasis mitigasi bencana ini terkendala oleh masalah lahan," tegas Basril Basyar.

Dikesempatan yang sama, Arlendenovega Satria sebagai Kasatker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws Indragiri Akuaman Ws Kampar Ws Rokan Prov.Sumbar yang didampingi oleh Resky Wahyudi selaku Kasi Pelaksana BWSS V Padang menjelaskan, bahwa pembangunan Sabo Dam adalah hal yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dampak bencana dari muntahan lahar gunung Merapi.

Ada 12 sungai yang mengalir dilereng Gunung Merapi, dan dari DED yang terus dimatangkan, setidaknya kita harus membangun 48 Sabo Dam dari 56 Sabo Dam yang direncanakan sebelumnya," ungkap Arlendenovega Satria.

"Pembangunan akan dimulai pada tahun 2025 dengan sistem multi years kontrak, dan kerja sama bidang teknologi pembangunan Sabo Dam ini kita menggandeng  Japan International Cooperation Agency (JICA)," jelas Arlendenovega Satria.

Masih dikesempatan itu, Resky Wahyudi, (Kasi Pelaksana BWSS V Padang) menjelaskan, terkait pembebasan lahan, kami selalu lakukan koordinasi yang intens dengan pihak Pemkab setempat.

"Kami juga minta pihak Pemkab setempat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar dalam pelaksanaan pembangunan nanti tidak muncul kendala-kendala klasik, seperti permasalahan lahan yang sebelumnya telah diklaim ready tetapi ternyata dilapangan masih bermasalah," ujarnya.

Tentunya kami sangat berharap, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana ini didukung oleh semua pihak, ucap Resky.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatra Barat yang terjadi pada Sabtu, 11 Mai 2024 lalu, telah memporakporandakan perkampungan warga di Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang berada di sepanjang aliran sungai Gunung Marapi. Bencana juga telah menelan korban jiwa dan materi yang cukup banyak.

Untuk meminimalisir dampak bencana yang serupa, pemerintah pusat melalui Ditjen SDA Kementerian PU telah memutuskan untuk membangun Sabo Dam di area-area kawasan Gunung Merapi tersebut.

Sabo Dam merupakan bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan aliran lahar, sedimen, atau material vulkanik yang dapat menyebabkan bencana. Sabo Dam biasanya dibangun melintang di alur sungai di daerah gunung api.

Infrastruktur tersebut memiliki fungsi diantaranya, untuk menahan dan mengurangi kecepatan aliran lahar, menjaga kelestarian lingkungan sekitar gunung api, menjaga erosi, menstabilkan dasar dan tebing sungai, sebagai sarana irigasi, juga dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung.(dn/cr)

Menurut pandangan dari seorang pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Ir.Indrawan, pada Selasa (3/12/2024) di Padang.

Dia menduga ada konspirasi jahat antara pihak rekanan(PT. Pulau Bintan Bestari KSO PT. Tunas Medan Jaya) dengan pihak pengelola (PPK).

Alasan dia mengatakan ada konspirasi jahat, Indrawan menjelaskan, banyak dugaan penyelewengan yang dilakukan rekanan, tetapi terkesan dibiarkan oleh PPK.

Baca berita terkait : Diduga Pembangunan Asrama Poltekpel Dibawah Kementerian Perhubungan Labrak Aturan

Seperti, tidak memfasilitasi para pekerja dengan APD lengkap saat bekerja. Dicurigai mereka juga tidak didaftarkan sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan, itu jelas kontraktor sudah melanggar aturan, ulasnya.

Kemudian, diduga rekanan juga menggunakan bbm bersubsidi. Sementara negara melarang keras menggunakan bbm bersubsidi pada proyek negara, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

"Akan tetapi, Arya sebagai PPK saat dikonfirmasi media terkait dugaan tersebut seolah tidak peduli atau terkesan bersikap apatisme. Sementara dia merupakan pejabat publik dan seluruh keterangan yang diberikan merupakan kepentingan publik," tegas Indrawan.

Parahnya, meskipun bobot pekerjaan tidak mencapai target, tetapi ppk seakan tidak berani mengambil tindakan tegas, seperti pemutusan kontrak kerjasama, ujarnya lagi.

"Mestinya sudah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK, sebab bobot atau progres pekerjaan tidak seimbang dengan sisa waktu pelaksanaannya," ujar Indrawan.

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan, pembangunan asrama Poltekpel senilai Rp 36 miliar ini tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Karena, tidak ada tanda-tanda tindakan tegas yang akan diambil oleh PPK terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan itu.

Menurut analisa Indrawan, bobot pekerjaan belum mencapai Delapan Puluh Persen(80%), mungkin baru mencapai sekitar Enam Puluh persen(60%) saja.

Sementara sisa waktu normal untuk masa pelaksanaannya hanya tinggal sepuluh hari lagi, kalau dirunut dari tanggal kontrak yang ada di papan atau plang proyek.

Dia tidak yakin pihak kontraktor dapat menyelesaikan atau mengejar bobot hingga mencapai 80 persen lebih, cecarnya.

Menurutnya, keterlambatan proyek berarti terjadi kendala dalam proses pengerjaan proyek konstruksi, tentunya memberikan dampak yang negatif sehingga dapat merugikan pihak yang terlibat pada proyek konstruksi, terutama keuangan negara.

Dengan tidak dilakukannya pemutusan kontrak kerjasama oleh PPK, tentunya ini menjadi pertanyaan besar dilingkungan publik, ada apa diproyek tersebut?, tegasnya.

Apalagi sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh seorang Arya sebagai PPK kegiatan saat dikonfirmasi media, manambah kecurigaan publik kalau pelaksanaan proyek tersebut ada unsur KKN nya, ulas Indrawan.

"Dikhawatirkan, 36 miliar uang negara yang dihabiskan tidak sepadan dengan hasil pekerjaan yang diharapkan," pungkasnya.

Sementara pihak Arya Widiatmaja selaku PPK kegiatan bersama Slamet Riyadi Wakil Direktur di Poltekpel sampai berita lanjutan ini ditayangkan masih belum bisa memberikan keterangannya.

Bagaimanakah tanggapan aktivis dan pengamat hukum terkait pelaksanaan proyek asrama Poltekpel ini..?

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

MR.com, Padang Pariaman| Menyorot pelaksanaan pembangunan Gedung Asrama C Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dibawah pengelolaan Kementrian Perhubungan, diduga pelaksanaannya terlambat jauh dan terindikasi labrak aturan.

Proyek negara yang berlokasi di Jalan Syekh Burhanudin Nomor 1 Korong Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman itu disinyalir terlambat jauh dari progres yang ditargetkan.

Pembangunan asrama yang dikerjakan PT. Pulau Bintan Bestari KSO PT. Tunas Medan Jaya senilai Rp 36 miliar itu, dalam kontrak kerjasama dimulai pada 18 Mai 2024 sampai 13 Desember 2023 atau sekitar 180 hari kalender.

Dibawah pantauan konsultan pengawas PT. Intimulya Kencana pelaksanaan proyek tersebut terindikasi sarat akan KKN. Pasalnya, sekitar 14 hari sisa masa  pelaksanaannya progres pekerjaan pembangunan asrama tiga lantai itu masih berada dibawah angka 50 persen.

Selain itu, pada proses pelaksanaannya kontraktor terindikasi labrak aturan terkait penerapan Sistim Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek negara.

Karena saat tim investigasi media telusuri lokasi pekerjaan pada Selasa, 20 Agustus 2024 lalu, terlihat para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri atau Kerja (APD/APK) yang lengkap saat melakukan kegiatan.

Bahkan, kontraktor juga diduga telah kangkangi undangan-undang tentang migas. Sebab, masih dilokasi pekerjaan saat itu terlihat ratusan liter BBM berjenis solar ada didalam galon besar. Dicurigai bbm tersebut merupakan bbm bersubsidi.

Kemudian kecurigaan juga ada pada dukungan alat yang digunakan untuk pembangunan asrama C, diduga alat yang beroperasi tidak sesuai dengan dukungan alat yang ada pada kontrak kerja sama.

Parahnya, saat media mencoba hubungi Arya yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan asrama itu via telepon 0813-2622-5xxx pada Senin(02/12/2024).

Sampai berita ini ditayangkan PPK Arya belum bisa memberikan penjelasan dan keterangannya.

Begitu juga Slamet Riyadi yang diketahui sebagai Wakil Direktur(Wadir) di Sekolah Politeknik Pelayaran (Poltekpel) tersebut, meskipun sudah dihubungi via telepon dengan nomor 0812-3459-9xxx untuk konfirmasi, sampai saat ini pun Wadir Slamet Riyadi belum bisa berkomentar.

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)