MR.COM , PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi pelaksanaan . Kegiatan berlangsung 7 hingga 8 Oktober 2024 di Hotel The Premiere, Pekanbaru.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Eko Yulianda, dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, didampingi Sekretaris Daerah Pasbar Hendra Putra, Asisten 1 Setia Bakti, Asisten 3 Raf'an, Staf Ahli Armi Ningdel, para kepala OPD, dan stakeholder terkait.
Nota kesepakatan ini bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja di Pasaman Barat, baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, maupun pekerja migran Indonesia.
Kesepakatan ini mencakup penyusunan regulasi, peningkatan dan perluasan kepesertaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi bersama perangkat daerah terkait. Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pelaksanaan teknis operasional dari kesepakatan ini akan dituangkan dalam rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama lebih lanjut.
Plt. Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat siap bersinergi untuk mendukung kampanye pentingnya BPJS Ketenagakerjaan di Pasaman Barat.
“Insya Allah, Pemda Pasaman Barat siap mendukung. Kami berharap tidak hanya dana dari APBD yang digunakan, tetapi juga dana nagari. Dengan 90 nagari, 320 jorong, dan 450 Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), kami berharap mereka dapat ikut serta dalam program Jamsostek,” ujar Risnawanto dalam sambutannya.
Risnawanto juga menyampaikan bahwa sektor pertanian yang memiliki 1.830 kelompok tani, di mana 75% di antaranya merupakan kelompok tani aktif, diharapkan dapat menjadi peserta Jamsostek. Demikian pula dengan sektor perkebunan, perdagangan, dan usaha-usaha pribadi lainnya seperti swalayan dan kedai-kedai yang ada di Pasaman Barat.
Selain itu, Risnawanto juga mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjadi agen dalam mengampanyekan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja terlindungi selama bekerja hingga kembali ke rumah.
“Dengan kerja sama yang baik, Insya Allah target peningkatan kepesertaan BPJS akan tercapai,” tambahnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Eko Yulianda, menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Dengan mengikuti Jamsostek, pekerja akan merasa aman dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja. Iuran yang dibayarkan pun sangat terjangkau, hanya Rp16.800 per bulan. Kami juga mengajak masyarakat yang mampu untuk memberikan sedekah amal dalam bentuk melindungi pekerja informal seperti asisten rumah tangga, marbot, atau pekerja kebun,” jelas Eko.
Saat ini, baru 24% pekerja di Pasaman Barat yang terlindungi oleh Jamsostek, sementara 76% lainnya masih belum terlindungi. Eko berharap pemerintah daerah turut mendukung kampanye ini agar lebih banyak pekerja yang terlindungi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah, juga menegaskan perbedaan layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan hanya menggunakan BPJS Kesehatan, mereka hanya bisa mendapatkan perawatan. Namun, dengan BPJS Ketenagakerjaan, selain perawatan, pekerja juga akan mendapatkan santunan selama tidak bisa bekerja akibat kecelakaan kerja,” ungkap Ana.
Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pencapaian Universal Labour Coverage.
Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Hajran Huda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agusli, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dodi San Ismail, Kepala Dinas Kominfo Armen, Kepala BKAD Maiboni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Defi Irawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Azhar, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Winardi, dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)
