Diduga ada konspirasi jahat antara kontraktor, konsultan pengawas dan pihak dinas sendiri, demikian seorang aktivis anti korupsi dan praktisi hukum, Hendrison ,S.H mengatakan pada Selasa (27/8/2024) di Padang.
Pengacara itu menilai pekerjaan pembangunan RKB yang sedang berjalan itu sarat terjadinya KKN. Pembangunan RKB tersebut terindikasi dimanfaatkan sebagai objek mencari keuntungan yang tidak baik oleh sekelompok oknum nakal yang ada terlibat didalamnya, ujar Hendrison.
Hendrison,SH, Praktisi Hukum dan Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat
"Pasalnya banyak dugaan penyelewengan atau kecurangan yang sengaja dilakukan oleh rekanan(CV. SBS), tetapi terkesan dibiarkan oleh pengawas, ataupun pihak dinas,"ungkapnya.
Hendrison menjelaskan, kecurangan yang diduga sengaja dilakukan kontraktor terhadap speks teknis. Keculasan pada pekerjaan balok tiang utama yang terlihat tidak menyatu (bersambung).
Berita terkait: Pembangunan RKB SMPN 3 Padang Banyak Kejanggalan, Kontraktor Rendi : Kita Akan Cek Laporannya
Dilanjutkan Hendrison, dugaan kecurangan yang sengaja dilakukan kontraktor berikutnya terlihat pada penerapan Alat Pelindung Kerja (APD) kepada para pekerja. Terlihat para pekerja melakukan kegiatan diketinggian tanpa menggunakan APD, selain melabrak aturan, rekanan diduga tidak peduli akan kesehatan dan keselamatan pekerja tersebut, sebut Hendrison.
Bahkan ada indikasi rekanan sengaja kangkangi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena, kata Hendrison, rekanan memposisikan plang proyek sebagai media informasi publik sengaja dilokasi yang tidak strategis atau tidak dapat di akses oleh masyarakat luas, tegasnya.
Mirisnya, Dinas Dikbud Padang sebagai ujung tombak Pemko dalam melaksanakan programnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Padang, dan sebagai pemegang kewenangan seolah tutup mata terhadap keculasan yang telah dilakukan kontraktor, cecar Hendrison lagi.
Sangat disayangkan hal tersebut terjadi di dunia pendidikan kita saat ini, ucap Hendrison. Sementara, pembangunan RKB ini sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik dan nyaman bagi para siswa hari ini dan kedepannya, tandasnya.
"Secara pembangunan RKB ini diantara salah satu program prioritas Pemko Padang, untuk memastikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai, ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa setiap tahap pembangunan RKB harus mengikuti spesifikasi teknis yang telah direncanakan agar hasilnya optimal dan tahan lama.
Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional para pihak yang terlibat di dalam pembangunan RKB tersebut.
Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dan aparat penegak dalam mengawasi dan mendukung pembangunan ini juga menjadi kunci keberhasilan pemerintah di dunia pendidikan, ulasnya.
Pengacara itu menuturkan, fasilitas pendidikan yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi generasi penerus dan masa depan pendidikan di kota Padang tercinta ini.
Kami akan terus memantau perkembangan proyek RKB ini agar selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pungkas Hendrison.
Sementara itu, terlepas dari jabatannya sebagai Kadis Dikbud Padang, Yopi Krislova, SH.MH saat dimintai tanggapannya terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor via telepon +62 812-6640-xxx, dengan gelar akademisinya master hukum yang disandangnya, diduga beliau belum mampu memberikan tanggapannya tersebut.
Selain itu, Wel Of Sanora selaku Kabid Sapras serta PPK pada proyek tersebut diduga "bungkam" tidak mau memberikan penjelasannya setelah dikonfirmasi via telepon +62 813-7101-2xxx, hingga berita ini diterbitkan.
Hingga berita ini disiarkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
