MR.com, Padang| Pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 4 Padang diduga labrak aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengadaan direksikeet, dan tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
Pasalnya, pelaksanaan proyek negara yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) itu diduga kuat tidak menyiapkan Direksikeet (Kantor lapangan) yang layak dilokasi pekerjaan.
Kemudian, perjalanan proyek yang dikerjakan CV. Jasita Jaya(JJ) senilai Rp 765.603.590.53,- itu juga terindikasi tidak transparan dan abaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.
Hal tersebut terpantau saat tim dari media ini telusuri lokasi pekerjaan pada Rabu(21/8/2023). Dilokasi tidak terlihat keberadaan direksikeet yang sesuai standar.
Juga tidak terlihat keberadaan papan informasi (Plang Proyek) sebagai bentuk tranparansi terhadap informasi pekerjaan yang seharusnya wajib berada dilokasi terbuka yang dapat dilihat oleh setiap pasang mata masyarakat yang lewat.
Yang ada dilokasi hanya ruang yang dibuat antara pagar dengan salah satu dinding sekolah yang beratapkan terpal. Disinyalir ruang tersebut dijadikan direksikeet oleh kontraktor (CV.Jasita Jaya).
Karena, dibawah terpal tertempel spanduk yang disinyalir sebagai plang proyek dan spanduk-spanduk lainnya. Tetapi masih diruang yang beratap terpal itu tidak ditemukan struktur organisasi, rencana progres dan hal-hal yang seharusnya ada didalam direksikeet.
Selain itu, hal yang janggal masih ditemukan dilokasi pekerjaan. Khususnya pada plang proyek, disana tidak ada nama perusahaan konsultan pengawas, apakah proyek ini tidak diawasi?.
Kejanggalan lainnya, dilokasi pekerjaan yang terlihat material berserakan, diduga rekanan tidak menyiapkan rambu-rambu peringatan kecelakaan. Karena lokasi pekerjaan merupakan tempat yang ramai dipenuhi oleh siswa dan guru-guru.
Seterusnya, masih ada terpantau para pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang lengkap dan standar saat melakukan pekerjaan.
Biasanya, dalam menjalankan proyek kontruksi yang dibiayai uang negara, direksikeet harus disiapkan terlebih dibangun sebelum proyek berlangsung, karena termasuk pekerjaan persiapan.
Direksikeet merujuk pada istilah kantor pengontrol di lokasi proyek yang bersifat sementara. Didalam nya, harus ada dibuat nama-nama struktur organisasi atau unsur pelaksana pembangunan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan RKB itu , seperti owner, konsultan perencana (struktur dan arsitek), kontraktor/pemborong, dan konsultan pengawas.
Anehnya, saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja terkait keberadaan kontraktor, pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan dia sendiri tidak mengetahui siapa kontraktor yang menjadi bos nya.
Merunut pada kejanggalan yang terjadi, diduga proyek pembangunan RKB ini terindikasi sarat akan terjadinya Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan upaya konfirmasi kepada Wil Of Sanora atau biasanya akrab dipanggil Wil. Serta media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
