Mitra Rakyat

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat setempat bernama Nazaruddin Datuak Bandaro mengatakan, belum ada sekali pun jaringan saluran irigasi disini dilakukan pengerukan atau pembersihan oleh pihak yang berwenang.

Tetapi setelah dikonfirmasi kepada Kepala BWSS V Padang, M. Dian Alma'ruf pada Sabtu(30/3/2024) via telepon. Kepala BWSS V Padang itu mengatakan, kalau proyek jaringan Saluran Irigasi D.I Sawah Laweh Tarusan masih tahap pengerjaan.

Baca berita terkait: Jaringan Saluran Irigasi D.I Sawah Lawan Terkesan Tidak Terpelihara, Masyarakat: Kami Tidak Tahu dan Bingung Kewenangan Siapa Dalam Pemeliharaannya

" Pembangunan D.I Sawah Laweh (D.I Batang Tarusan), saat ini masih dalam proses pengerjaan.Tersendat nya pekerjaan di sana karena proses pembebasan lahan yang cukup sulit," ungkap M.Dian Alma'ruf.

Sebagai contoh, kata M.Dian, dari sembilan (9) KM saluran primer, ada Tiga(3) bidang tanah (sepanjang 75 Meter)  yang sulit dibebaskan.

Kepala BWSS V Padang itupun kembali menjelaskan, kata beliau, posisinya ada di BKP 3 (sekitar 4 km dari Bendung), dan hal ini menyebabkan Jaringan Primer tidak dapat di fungsikan. Sehingga, D.I Sawah Laweh belum dapat difungsikan.

"Dan yang rugi tentu masyarakat tani. Sehingga kami menghimbau, mari seluruh elemen masyarakat turut membantu proses pembebasan lahan ini, agar keuntungan dari pembangunan bisa segera dinikmati,"ajak Kabalai WSS V Padang itu.

Lebih lanjut Kabalai itu menjelaskan, akibat dari belum berfungsinya saluran primer, karena kategorinya masih dalam proses pengerjaan. Maka pekerjaan ini belum bisa diserahkan ke OP untuk dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan, baik oleh Satker OP BWS ataupun Satker TPOP Dinas SDA Provinsi, kata M.Dian lagi.

Kemudian, dengan banyaknya saluran kami di D.I Sawah Laweh yang terdampak bencana, (banyaknya material longsor dan batang kayu), maka untuk D.I Sawah Lawe ini kami akan usulkan untuk segera penanganan OP nya secara Parsial (termasuk yang saat ini dibeberapa ruas sdg ditangani secara darurat), ujarnya.

Yang kena bencana luas, semua dikerjakan hanya "dengan dua tangan", artinya, kata beliau, dikerjakan secara bertahap.

Justru ada beberapa hal yang harus dipahami dan disikapi  oleh masyarakat setempat, yakni: 

1. Kami ikut buka jalan, padahal jalan bukan kewenangan kami (dan alhamdulillah sudah terasa manfaatnya)

2. Kami juga ikut nangani batang salido (padahal kewenangan provinsi), dan alhamdulillah hujan yang lalu terasa manfaatnya

3. Kami juga mencoba ngebor air sesuai permintaan masyarakat, karena masyarakat kekurangan air. Dan alhamdulillah lagi sekarang air lancar di salah satu masjid, dan rencana msh ada sumur lain.

4. Kami juga ikut bantu bersihkan rumah dan tempat ibadah, masyarakat juga harus tau jika ini  bukan tugas kami

5. Nah... saluran irigasi kemudian juga kami tangani secara bertahap, papar Kepala BWSS V Padang, M.Dian Alma'ruf. 

Artinya "TANGGAP BENCANA", bukan cuma omongan atau wacana saja, siapa tau dengan informasi ini, bisa menambah semangat instansi atau elemen masyarakat lain untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak bencana, kata orang nomor satu di BWS Sumatera V Padang itu mengakhiri penjelasannya.

Sampai berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Ditahun-tahun berikutnya, untuk melengkapi fungsi utama bendung tersebut pemerintah masih melalui BWSS V Padang kembali membangun jaringan saluran irigasi yaitu D.I Sawah Laweh Tarusan.

Terkait pembangunan bendung dan jaringan Saluran Irigasi tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan atau bendung di berbagai daerah. 

Menteri Basuki meneruskan, dan selanjutnya infrastruktur bendung atau bendungan akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki Hadimuldjono beberapa tahun lalu.

Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19, tutup Menteri PUPR tersebut.

Tetapi timbul persoalan dilingkungan masyarakat saat ini menyangkut pemeliharaan nya. Kondisi infrastruktur jaringan saluran irigasi yang ada Kenagarian Barung-barung Belantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang dikerjakan BWSS V Padang pada tahun 2020 terkesan tidak terpelihara.

Apakah tidak anggaran yang disiapkan negara untuk pemeliharaannya..?. Pernyataan tersebut keluar dari mulut salah seorang tokoh masyarakat di kenagarian tersebut.

Nazaruddin Datuak Bandaro sebagai tokoh masyarakat mengatakan, sejak selesai dibangun tahun 2020,  jaringan saluran irigasi disini belum ada sekali pun dilakukan pembersihan atau pemeliharaan.

"Saluran irigasi yang ada dikampung ini dibangun BWSS V Padang selesai tahun 2020, sekarang kondisi saluran irigasi sudah banyak ditutupi rumput-rumput liar," ujar Nazaruddin sebagai Ketua Bamus pada Kamis(28/3/204) di Tarusan, Pessel.

Kami sebagai penerima manfaat tidak tahu dan  jadi bingung, siapa yang harus melakukan pemeliharaan terhadap jaringan saluran irigasi itu, apakah kewenangan pihak Pemkab, Pemprov atau masih berada di dalam kegiatan BWSS V Padang, ulas Nazaruddin.

Tebalnya rumput liar menutupi saluran irigasi itu dikhawatirkan akan menghambat aliran air menuju sawah-sawah masyarakat, bahkan sekarang ada saluran irigasi yang tersumbat, tandasnya.

Kami warga disini sangat berharap kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pemeliharaan terhadap jaringan saluran irigasi yang ada di kampung ini, agar segera melakukan pembersihan atau pengerukan terhadap sedimen dan rumput-rumput liar tersebut, pungkasnya.

Sementara, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari pihak BWS Sumatera V Padang sebagai pelaksana pembangun jaringan saluran irigasi D.I Sawah Laweh Tarusan tersebut terkait pemeliharaan saluran irigasi dikampung ini.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Sebelum pemberhentiannya Decky dibebas tugaskan sementara dari jabatannya sebagai Kadis Pariwisata mulai tertanggal 07 Februari 2024 dengan Keputusan Bupati Nomor 800.1.6.5./02/07/BKPSDM/2024.

Menurut Decky, hal tersebut terasa aneh dan janggal, dimana saat dirinya diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai Kadis Pariwisata namun dirinya juga ditempatkan sebagai staff di Dinas Lingkungan Hidup.

"Hal ini saya lihat ada kejanggalan, saya dibebastugaskan pada tanggal 7 februari 2024, sementara SK pembebastugasan saya terima tanggal 13 februari 2024 saat saya dinas luar ke UNP", ujar Decky.

"Dalam SK tersebut Saya lihat dasarnya adalah LHA dari Inspektorat, sementara sampai saat ini LHA itu tidak pernah Saya terima", tambahnya.

"Sepengetahuan Saya, pembebastugasan sementara tersebut hanya bisa dilakukan karena 2 hal, yang pertama karena kasus pidana, kedua karena pelanggaran disiplin berat yang jelas pasal berapa yang dilanggarnya", jelas Decky.

Decky juga menambahkan, bahwa pada tanggal 21 februari dirinya mendapatkan surat undangan klarifikasi oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh asisten 1 Setia Bhakti yang beranggotakan 7 org eselon 2 dan 1 eselon 3 kabag hukum.

Dalam klarifikasi tersebut Decky juga mengaku ada nya suatu hal yang telah dipaksakan dan sepertinya telah direncanakan untuk memberhentikan dirinya dari jabatan sebagai Kadis Pariwisata.

"Disaat pertemuan klarifikasi tersebut tentang Pembebebasan tugas yang  awal katanya tentang ketaatan, namun dalam pemeriksaan tim yang diketuai oleh Bakti justru malah beralih ke masalah netralitas PNS yang sebenarnha itu kewenangan bawaslu", tutur Decky.

"Saat itu saya juga sempat bertanya dasar laporan hasil audit sementara dari Inspektorat dan menurut inspektorat itu sendiri tidak memberikan rekomendasi untuk pembebasan tugas serta inspektorat juga mengatakan bahwa hasil audit tidak bisa dijadikan dasar pembebasan tugas sementara", terang Decky.

Decky juga menjelaskan kalau alasan dirinya dibebastugaskan sebagai Kadis karena untuk kelancaran pemeriksaan.

"Namun hal tersebut kenyataan nya tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dimana seharusnya kalau kelancaran  pemeriksaan seharusnya tetap ditempatkan pada posisi yang sama", terang nya.

Menurutnya akibat dari pembebasan tugas tersebut akhirnya berimbas terhadap laporan kerja harian dan laporan e-kinerja termasuk soal absensi.

Saat ditanya oleh Decky kepada tim pemeriksa inspektorat apakah ada temuan  dijawab oleh Tim bahwa temuan hanya 10 Ribu Rupiah.

Sementara menurut peraturan pemerintah no.94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan BKN no 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP no 94 tahun 2021.

Dimana dalam PP no.94 tahun 2021 tersebut menjelaskan bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diatur sebagai berikut.

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.

Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.

Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Segala proses dari awal hingga pemberhentian saya merasa ada kesewenang-wenangan yg dilakukan oleh Bupati Hamsuardi, karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Tujuan saya membuat statemen ini agar kedepan nya kepala daerah atau Bupati agar lebih taat kepada aturan dan tidak menghilangkan hak-hak dari PNS dan agar apa yg saya alami tidak dialami oleh PNS lain nya", tegas Decky.

Apa yang saat ini dialaminya Decky merasa terzolimi atas kesewenang-wenangan Bupati dan akan melaporkan serta menyurati Gubernur, KASN, Mendagri, Ombusman dan Menpan RB.(Ddr)

Sebelumnya media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yufrizal terkait pekerjaan jembatan RS Unand tersebut via telepon 0823-9061-1xxx pada Rabu, 27 Maret lalu. Namun, PPK tersebut disinyalir "bungkam", tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Seterusnya media juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adratus Setiawan selaku Kabid di BMCKTR Sumbar sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Tetapi jawaban yang disampaikan Adratus Setiawan tidak sesuai yang diharapkan. Adratus hanya mengatakan "silahkan hubungi dan konfirmasi PPK pak Yufrizal".

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi meminta tanggapan Kepala Dinas(Kadis) BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf pada hari yang sama via telepon. Dan ternyata Kadis BMCKTR Sumbar itupun disinyalir juga memilih "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Baca berita terkait: Struktur Jembatan RS Unand Terlihat Miring, Beton Bangunan Abutment Diduga Mengandung Kayu dan Batu

Dengan sikap tidak kooperatif pejabat publik waktu dikonfirmasi media itu, diduga akan menimbulkan asumsi negatif dari kalangan masyarakat, dan publik akan mempertanyakan integritas Dinas BMCKTR Sumbar itu.

"Ada indikasi persekongkolan jahat tercium di dalam pelaksanaan proyek negara yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu," kata seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis (28/3/2024) di Padang.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan adanya persekongkolan jahat bukan tanpa alasan. Dengan hasil akhir pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat, hingga "bungkamnya" seluruh pihak terkait saat dikonfirmasi media, menjadi salah satu alasan kuat dugaan persekongkolan jahat itu telah terjadi, ujarnya.

Mahdiyal menjelaskan, seperti yang dilakukan Yufrizal, sebagai PPK pada proyek itu dia terkesan "bungkam" tidak kooperatif, tidak mau menjawab konfirmasi media tanpa alasan . Sementara, dia (Yufrizal.red) merupakan pihak dari Dinas BMCKTR yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail, karena dia yang langsung berhadapan dengan rekanan disaat pekerjaan sedang berjalan.

"Menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang ditakuti Yufrizal akan terbongkar ke publik. Jadi dia merasa akan lebih baik apabila diam tidak banyak bicara," cecar Advokat yang terkenal tegas itu.

Kemudian, Kabid Adratus Setiawan. Sebagai Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Menurut Mahdiyal, tentunya dia(Adratus Setiawan.red) berharap kepada bawahannya itu agar persoalan ini bisa diatasi segera, tidak muncul dilingkungan publik, dan tidak berujung keranah hukum.

Seterusnya, lanjut Mahdiyal, Era Sukma  sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentu dia akan lebih menekankan kepada kedua bawahan nya itu agar informasi dugaan persekongkolan ini tidak berkembang di lingkungan masyarakat dan pihak penegak hukum. Jadi Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga lebih memilih untuk "bungkam", imbuhnya.

"Seluruh pihak yang terkait didalam pekerjaan proyek jembatan ini bisa dikatakan sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apabila terbukti telah melakukan persekongkolan seperti yang kita duga itu," tegas Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik melalui media, karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai pejabat publik.

Kemudian lanjut Mahdiyal lagi, agar asumsi negatif publik yang liar tidak terus berkembang, asumsi terhadap kinerja Dinas BMCKTR Sumbar itu sendiri, ulasnya.

Mahdiyal menilai, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan itu menurut mereka sudah sesuai perencanaan atau Spek dan teknis nya, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskannya kepada publik.

"Yang perlu mereka sadari agar tidak lupa diri, anggaran yang mereka gunakan dalam pembangunan itu bukanlah uang saku pribadi mereka. Tetapi sumber dana untuk pembangunan jembatan tersebut jelas diambil dari APBD, yang salah satu sumber PAD nya dikutip dari pajak masyarakat," ujar Mahdiyal.

Jadi sebagai pengelola anggaran mereka harus bertanggung jawab setiap uang negara yang dihabiskan untuk pekerjaan jembatan itu kepada masyarakat, tandasnya.

"Dengan menghindari media atau tidak kooperatif saat dikonfirmasi, mereka terindikasi secara sengaja telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 atau tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Advokat muda itu.

Terakhir disebutkan Mahdiyal, bahwa dugaan adanya persekongkolan dikuatkan dari hasil pekerjaan. Struktur kontruksi jembatan yang miring, dan bangunan beton abutment dicurigai tidak sesuai speks dan tanpa penjelasan dari PPK,Kabid, serta Kadis BMCKTR Sumbar.

"Jadi persoalan ini layak menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum(APH). Dan masyarakat Sumbar tentu berharap kepada instansi yudikatif itu untuk melakukan penyelidikan sampai penindakan, agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan RS Unand dikerjakan  PT. Indothara Multi Artha(IMA) sebagai Kontraktor Pelaksana senilai Rp. 7.586.632.312,92.  Sementara PT. Konsulindo Citra Ernala(KCE) dibayar negara sebagai Konsultan Supervisi atau Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Itu yang disampaikan Nova Harianto ST.MT sebagai PPK 2.3 , di Satker PJN Wil 2, BPJN Sumbar, pada Kamis (28/3/2024) saat dikonfirmasi via telepon.

"Bukan terbengkalai, yang dimaksud terbengkalai itu pekerjaan sedang dikerjakan terus ditinggal,"jelas Nova.

Tapi, kerusakan jalan ini kan akibat dari curah hujan tinggi beberapa hari lalu, kerusakan nya butuh pekerjaan struktur, maka menunggu kepastian desain, sementara di pasang rambu dulu, kata Nova mengakhiri.

Sampai sekarang jalan yang terban itu disinyalir belum ada penanganan dan masih berlubang.  Pekerjaan penanganan jalan itu masih tahap pemasangan batu atau membuat pondasi. Terlihat tumpukan material batu dan pasir berada mengelilingi jalan yang longsor itu.

Kerusakan jalan bukan hanya terjadi di KM 20, tetapi di KM 29 dan di Siguntur juga rusak dan perlu penanganan cepat. Walaupun kerusakan jalan tersebut terbilang kecil, tetapi dikhawatirkan bisa menjadi sebuah jebakan bagi pengguna jalan. Apalagi bila tidak ada rambu-rambu peringatan di lokasi jalan rusak itu.

Seperti jalan nasional di KM 29. Ada lubang sedalam 150 centimeter berada dekat dengan bahu jalan tanpa ada rambu-rambu. Ditambah posisi lubang tersebut berada pada belokan.

Dan pada badan jalan nasional di Siguntur, bahu jalan (Beton) ambruk diduga akibat longsor. Dikhawatirkan, karena kerusakan jalan tidak terlalu parah, tapi bisa membahayakan pengguna jalan.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pekerjaan kontruksi jembatan yang dilakukan PT. Indothara Multi Artha sebagai kontraktor pelaksana, dan PT. Konsulindo Citra Ernala selaku Konsultan pengawas senilai Rp. 7.586.632.312,92 melalui APBD TA 2023 itu saat ini kondisinya terlihat miring. 

Saat tim media mitrarakyat.com menyusuri lokasi jembatan pada Rabu(27/3/2024), terlihat kemiringan struktur jembatan ada pada tiang sebelah kiri, apabila kita melihatnya dari arah RS Unand.

Bukan hanya pandangan dari tim media saja yang menduga kalau infrastruktur jembatan tersebut terlihat miring. Saat diminta tanggapan dari seorang pengunjung RS Unand terkait penglihatannya sendiri terhadap jembatan itu. Pengunjung itupun mengatakan hal yang sama, iya bangunan jembatan itu terlihat miring.

"Iya kalau kita perhatikan secara seksama, tiang sebelah kiri jembatan ini lebih rendah dari pada sebelah kanan jadinya kelihatan miring,"kata pengunjung itu singkat.

Selain menyangkut kemiringan struktur jembatan, yang akan manjadi persolan lagi terkait mutu beton pada bangunan abutment jembatan. Disinyalir, mutu beton untuk abutment tidak sesuai spesifikasi.

Karena, didalam beton bangunan abutment tersebut, terlihat beton mengandung kayu dan batuan. Dengan adanya kayu dan batu didalam beton tersebut, bangunan abutment diduga juga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik.

Sementara, diketahui proyek jembatan RS Unand ini merupakan salah satu kegiatan Dinas BMCKTR Sumbar. Proyek jembatan ini masuk dalam salah satu proyek strategis, dan ada dalam kawalan bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di tahun 2023.

Saat ini pembangunan infrastruktur jembatan RS Unand tahap I sudah tuntas. Dan menurut informasi yang media terima, proyek jembatan direncanakan akan lanjut tahap II pada tahun 2024 ini.

Dalam pelaksanaan tahap I, pekerjaan jembatan diduga tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan masyarakat, bagaimana lagi untuk dilanjutkan ketahap berikutnya..?

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data. Dan media juga sudah melakukan upaya konfirmasi kepada PPK (Adratus), PPTK (Yufrizal), serta Kepala Dinas BMCKTR Sumbar (Erasukma). Namun pihak tersebut disinyalir belum bisa memberikan penjelasan masing-masing.(cr/tim)

Agenda Wagub Sumbar di Pasbar dimulai dengan mengunjungi Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman.

Di Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman, Wagub Audy Joinaldy menyerahkan bantuan untuk masjid uang senilai Rp 25 juta, Alquran dan kain sarung. 

Selanjutnya, Wagub Sumbar Audy Joinaldy melanjutkan perjalanan ke Taluak Ambun, Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang untuk melihat korban kebakaran dan memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban empat (4) keluarga korban yang tertimpa musibah kebakaran.

Setelah itu, rombongan Wagub Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh Wakil Bupati Risnawanto, melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Alfianto untuk memberikan bantuan bedah rumah dari Baznas Sumbar senilai Rp 25 juta dan Rp 5 juta dari Bank Nagari serta rombongan juga memberikan sejumlah bantuan makanan, susu dan roti.

Setelah itu rombongan berbuka bersama di Kantor Camat Lembah Melintang, dan melakukan Safari Ramadan di Masjid Al Muhajirin Koto Gunung Ujung Gading Lembah Melintang dengan memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, Rp 5 juta dari Bank Nagari, Alquran dan kain sarung.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh beberapa kepala OPD provinsi itu menyampaikan bahwa agenda atau kunjungan ke Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dengan Kabupaten Pasaman Barat.

Ia menilai Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang mirip dengan Sumatera Barat. Karena sama-sama memiliki nama belakang barat. 

"Satu-satunya kabupaten yang namanya hampir bersamaan dengan provinsi adalah Pasaman Barat," katanya.

Untuk itu, ia berharap Kabupaten Pasaman Barat semakin maju pesat. Saat ini lanjutnya, di tahun 2024 Provinsi Sumbar mengucurkan anggaran untuk Pasaman Barat mencapai Rp 158 miliar. 

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumbar mengalami banyak cobaan bencana alam akhir-akhir ini, yang diberikan oleh Allah. Namun juga diberikan nikmat keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk itu, ia berharap masyarakat tetap waspada dengan bencana alam dan bencana lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto mengucapkan terima kasih kepada TSR Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang telah datang ke Bumi Mekar Tuah Basamo. Ia menjelaskan, kabupaten yang memiliki 11 kecamatan dan 90 nagari ini terbagi beberapa sektor ekonomi. 

"Di Kecamatan Lembah Melintang, Ujung Gading ini perputaran ekonomi cukup tinggi sehingga banyak kemacetan yang terjadi," katanya.

Walaupun begitu, kata Risnawanto ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sederhana. Sehingga ekonomi keluarga di tengah tingginya lonjakan harga saat ini tetap stabil.(DDR)

"Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus," ucap Kabalai Thabrani pada Selasa (19/3/2024).

Untuk sementara, kata Thabrani, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Berita terkait: Rusak Jalan Nasional Padang-SolSel Diduga Akibat Aktivitas Tambang Ilegal, Gubernur Akan Evaluasi Perizinan Tambang di Sumbar

Dilain pihak, Ray sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.5 Satker PJN Wil 2,BPJN Sumbar saat dikonfirmasi mengatakan sama dengan apa yang disampaikan Kabalai.

"Untuk jalan rusak di lokasi air dingin, kita akan tetap upayakan bisa fungsional. Untuk penanganan permanen memang harus berkoordinasi dulu dengan banyak pihak,"terang Ray singkat pada Kamis (21/3/2024) via telepon.

Menanggapi hal tersebut, Mahdiyal Hasan SH sebagai aktivis dan salah satu tokoh pemuda Sumbar mengatakan, empat titik jalan yang rusak parah di wilayah kerja PPK 2.5 itu memang harus menjadi perhatian khusus BPJN Sumbar.

" Sebab, jalan nasional tersebut merupakan akses atau jalur lalulintas penghubung provinsi Sumbar dan Jambi yang termasuk padat. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran yang tentu makin padat lagi," kata Mahdiyal.

Untuk jalur utama Lebaran, terutama jalan nasional, pemerintah harus bisa menjamin, bahwa jalan tersebut telah memenuhi aspek keamanan dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Alumni Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan bahwa jalur lebaran tahun ini kurang baik dari tahun lalu. Sebab banyak jalan nasional yang rusak parah, seperti ditimpa material longsor, rusak digerus air banjir dan lainnya.

"Khusus untuk jalan yang ada di Air Dingin, masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPJN Sumbar, yang terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan nasional itu," tandasnya.

Kemudian tentu apresiasi diberikan kepada PPK Ray yang baru menjabat. Walupun baru, beliau sudah diberikan tanggung jawab berat dalam menangani jalan nasional yang rusak yang ada di wilayah kerjanya, ucap Mahdiyal.

Dan kita berharap kepada Gubernur Sumbar untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin resmi di bidang pertambangan seperti yang telah disampaikannya.

Agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki, nanti bisa bertahan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan waktu yang lama dengan mutu dan kualitas yang tetap baik, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Kab. SolSel| Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (Kepala BPJN Sumbar) Thabrani bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada Selasa,19 Maret kemarin melakukan kunjungan untuk meninjau ruas jalan nasional Padang-Solok Selatan(SolSel). Pada saat itu ditemukan ada Empat (4) titik ruas jalan nasional dengan kondisi terparah.

Dikutip dari Minangkabau.com, Kepala BPJN Sumbar, Thabrani menyebutkan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor. 

"Penyebab longsor diduga adanya aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat," kata Thabrani.

Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus, ucap Kabalai itu lagi.

Setelah dilakukan peninjauan langsung itu sebagai Kepala BPJN Sumbar, Thabrani berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut. Sebab  menurutnya perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.

“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Dilain pihak, sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah membeberkan kalau kerusakan jalan nasional yang menahun itu disebabkan ada kegiatan tambang ilegal.

“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Bapak Menteri PUPR juga pernah mengeluhkan kondisi jalan ini," ujar Gubernur pada Selasa (19/3/2024).

Didalam kegiatan peninjauan itu, Gubernur menemukan aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin lengkap. Kemudian Gubernur Mahyeldi pun perintahkan perusahaan pengelola galian C itu menghentikan kegiatan.

Mahyeldi mengatakan akan mengevaluasi kembali perizinan sejumlah perusahaan penambangan yang ada di Sumbar. Kegiatan tambang ilegal ini menurut Gubernur itu menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.

Kita sering  melewat di jalan ini, dan pada hari ini, saya  melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kita biarkan, tegasnya.

Berdasarkan peninjauan tersebut,  ada lima(5) titik dengan kondisi kerusakan jalan terparah yang disebabkan kegiatan penambangan ilegal. Sebab terlihat dengan sangat jelas bahwa aktivitas tambang di sisi timur jalan telah menyebabkan luncuran air galian tambang yang tidak terkendali, sehingga secara perlahan menyebabkan longsoran dan jalan terban di sisi barat, tuturnya.

“Oleh karena itu, aliran air galian itu harus distop. Entah itu dengan membuat saluran yang benar, atau tambang itu sendiri yang kita evaluasi. Yang pasti, hari ini satu aktivitas tambang di Aie Dingin Timur, tadi sudah kita hentikan. Kemudian, ada aktivitas perusahaan tambang di kawasan Lekok yang juga akan kita evaluasi. Jika ada masalah-masalah lain, itu juga akan kita selesaikan,” pungkas Gubernur Mahyeldi dengan tegas.

Diketahui, Jalan Nasional Padang-Solok Selatan merupakan wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat (Satker PJN Wil 2 , BPJN Sumbar. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak PPK 2.5 serta pihak terkait lainnya.(cr/**)

Bupati Hamsuardi dalam sambutannya mengatakan bahwa ia bersama anggota Tim 1 Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hadir dengan tujuan menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat Pasbar khususnya jemaah Masjid Nurul Huda Sariak.

“Saya datang membawa serta rombongan, jadi jika ada aspirasi masyarakat semoga dapat kita wujudkan. Kami juga bangga dengan adanya kegiatan ini, karena dapat dijadikan sebagai wadah kita bersilaturahmi dan diskusi. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti kewenangan bupati, kewenangan DPRD, dan lainnya agar tidak mudah diadu domba,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin. Sebab MTQ ini sesuai dengan visi misi Pemda dan tentu DPRD juga menyambut dengan baik. Kegiatan keagamaan harus disambut baik, terutama berlomba-lomba dalam membangun nagari.

Selain itu pada kegiatan tersebut ia memberikan bantuan untuk membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan.

“Malam ini kami membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan ini. Harapan kita kegiatan keagamaan berjalan seiring visi misi bapak bupati. Kami juga mensosialisasikan program berobat gratis yang membantu masyarakat Pasbar, mengangkat tenaga PPPK guru dan kesehatan, dan banyak program lainnya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Karang Taruna Dodi Maulana mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak Bupati Hamsuardi dalam membuka kegiatan itu. Ia mengajak pemuda pemudi Nagari Sariak agar tetap menjaga kebersamaan.

“Mari jaga kebersamaan dan kekompakan terutama karena nagari kita ini sudah defenitif. Kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan di bidang agama, sosial, olahraga dan lain sebagainya. Kita berharap pemerintah daerah akan mendukung penuh kegiatan yang digelar di Nagari Sariak,” ungkapnya.

Ketua pelaksana MTQ Febriyaldi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan pelaksanaan MTQ se-Kenagarian Sariak itu merupakan asosiasi dari Karang Taruna Saruak Saiyo. MTQ se-Kenagarian Sariak akan dilaksanakan hingga lima hari ke depan.

Di akhir kegiatan, Bupati Hamsuardi menyerahkan bantuan dari Pemda sebesar 15.000.000 rupiah ditambah dari dana pribadi bupati 500.000 rupiah. Dari Anggota DPRD Erianto 27 juta rupiah, serta dari Bank Nagari sebesar 2 juta rupiah.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Imter Pedri, Kasatpol PP Media Fitra, Kadis Pendidikan Agusli, Kepala BKAD Maibonni, Sekretaris Inspektorat Juardi, Wildan Sekretaris Bapenda, Kabag Kesra Hartasani, Kabid Kominfo Sunarto, Kabid Koperindag Binafrin Hadi, Kabid Dinas Tanaman Pangan Afdal, Kabid Pariwisata M.Syahril, Kabid Bappelitbangda Astra, Camat dan Forkopimca Luhak Nan Duo, Kepala Bank Nagari, Bamus Nagari Sariak, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, jemaah masjid dan stakeholder terkait.**

Dalam sambutan nya Bupati menyampaikan bahwa Safari Ramadhan ini diharapkan menjadi perekat hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

“Selain itu juga diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi pembangunan dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah,” ujarnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh syukur dalam nuansa persaudaraan yang rukun dan damai.

Dalam kesempatan itu Ia juga menyampaikan tentang pemekaran nagari dengan adanya pemekaran nagari dan di lanjutkan dengan pemekaran kejorongan bertujuan untuk mempermudah masyarakat.

” Dengan adanya pemekaran nagari dan kejorongan ini akan mempermudah admistrasi, pemerintah nagari, kepala jorong akan mudah mengenali warga nya apalagi di setiap kejorongan yang akan dibentuk hanya 250 kepala keluarga” harapnya.

Ia juga menyampaikan tiga program pemerintah Kabupaten pasbar berupa. ​Pendidikan gratis, tidak boleh lagi ada pungutan di sekolah.
​Program berobat gratis UHC dan
​Tahfid AlQuran, bertujuan untuk membina akhlak anak anak dari usia dini.

“Dalam pengobatan gratis untuk masyarakat Pasaman Barat di tahun 2024 ini kami sebagai kepala daerah kembali mengangarkan seperti tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 75 Milyard, semua nya ini bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat pasbar” ucap Bupati.

Ia juga mengajak masayarakat untuk bersama bahu-membahu membangun Kabupaten pasbar agar lebih baik dalam kesejahteraan masyarakat.

Diakhir kegiatan Bupati menyerahkan bantuan kepada Masjid Batu Durian Tibarau yang di terima oleh pengurus sebanyak Rp 15 000.000 (Lima belas juta rupiah) dan Rp 2 000.000 (Dua juta rupiah) dari Bank Nagari BPD berikut satu buah jam dinding dan di tambahkan Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari anggota DPRD Pasbar Daliyus.

Dalam kegiatan safari Ramadhan 1445 H turut hadir rombongan yang mendampinggi Bupati Pasbar Kepala BKAD Mai Boni, Agusli Kepala Dinas Pendidikan, Yulisna Kadis Capil, Media Pitra Kadispora, Endrizal Hadi Susanto kepala BPD, Devi Irawan Kepala Baznas, Winardi kabag protokoler, Saikul Putra Sekretaris DPMN dan lain-lain.

Kunjungan Tim safari Ramadhan di Nagari Anam Koto Utara di sambut oleh Anggota DPRD Pasbar Daliyus dan ratusan masyarakat.**

MR.com,Kab.Padang Pariaman|Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono bersama Direktur Jendral SDA dan Direktur Bina OP pada Senin, 11 Maret 2024 lalu sempat kunjungi daerah lokasi kejadian banjir di Sumatera Barat. Dikutip dari laman akun resmi Instagram pupr_sda_sumatera5, kunjungan Menteri Basuki beserta jajarannya turut didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sebagai pemangku kebijakan daerah.

Titik lokasi yang dikunjungi orang nomor satu Kementerian PUPR itu adalah jembatan Batang Anai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman. Dikesempatan itu, Kepala BWSS V Padang, beserta Kepala BPJN Sumbar menceritakan kronologi kejadian banjir yang ada di daerah yang dikunjungi oleh Menteri Basuki.

Namun terkait daerah Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, apakah termasuk yang dikunjungi masih belum diketahui.

Tetapi yang pasti masyarakat setempat sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah.

Berita terkait: Mahdiyal Hasan: Kepala Satker OP SDA, BWSS V Padang Harus Terbuka dan Mau Menerima Informasi dari Luar

Karena saluran irigasi yang ada dikampung mereka rusak berat akibat diterpa banjir dahsyat waktu itu. Dan sekarang ini kondisinya masih rusak parah, itu disampaikan Mahdiyal Hasan, SH. sebagai Aktivis dan putra daerah asli Kabupaten Padang Pariaman.

Mewakili suara masyarakat, sebelumnya Mahdiyal berharap pihak BWS Sumatera V Padang melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA)nya untuk bisa secepat mungkin melakukan perbaikan terhadap saluran irigasi yang rusak parah tersebut.

Sebab, katanya, saluran irigasi tersebut sangat penting fungsinya untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat setempat. Dengan jebol atau rusaknya saluran aliran irigasi itu, mengakibatkan sawah-sawah masyarakat menjadi kekeringan.

"Karena hal menjadi khawatir akan ancaman gagal panen padi dari sawah-sawah mereka, bahkan mereka tidak bisa memprediksi sampai kapan sawah mereka akan mengalami kekeringan," ulas Mahdiyal Hasan.

Kemudian media ini mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Median sebagai Kepala Satker OP SDA yang baru via telepon 0813-1880-0xxx pada Kamis,(14/3/2024). Namun disinyalir, Median belum bisa memberikan keterangannya.

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi kepada Muhammad Dian Alma'ruf sebagai Kepala BWSS V Padang. Kabalai tersebut mengatakan, kalau untuk perbaikan saluran itu dilakukan oleh Dinas BK Sumbar.

"Lokasi tepatnya Saluran Daerah Irigasi Anai, di ruas BLS2B. Kami sudah dapat laporan ini tanggal 8 maret 2024 dari wali nagari. Itu sudah dibahas dan dikoordinasikan dengan PPK TPOP yang ada di Dinas SDA BK Prov  Sumbar," terang M.Dian Alma'ruf via telepon dihari yang sama.

Lanjut Dian menjelaskan, yang akan menangani perbaikannya secara permanen dinas tersebut dan sudah disepakati untuk penanganannya.

Perlu di informasikan, untuk OP Irigasi di Daerah Irigasi Anai, anggarannya di TPOP (Tugas Perbantuan Operasi dan Pemeliharaan) kan ke Dinas SDA BK Prov. Sumbar, pungkas Kepala BWSS V Padang itu.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

“Kami percaya bahwa dengan memperkuat kerjasama antara DPRD Pasbar dan DPRD Sumbar, kami dapat mengidentifikasi lebih banyak potensi dan peluang untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah,” ucapnya.

Sementara itu Tenaga Ahli DPRD Sumatera Barat, Mardi mengatakan, secara prinsip DPRD Sumbar siap mendukung inisiatif DPRD Pasaman Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diwakili.

“Kolaborasi ini jadi landasan penting bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan,” terang Mardi.

Hal itu disampaikan Mardi saat menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Pasaman Barat, di ruang khusus 1 Gedung DPRD Sumbar, Kamis 14 Maret 2024.

Disebutkan Mardi, langkah-langkah konkret yang akan diambil, dalam kerangka kolaborasi ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam perencanaan pembangunan serta pembentukan tim.

“Tim kerja lintas lembaga ini, diharapkan akan jadi pengawal implementasi program-program strategis,” ungkap Mardi.

Dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat lebih cepat terwujud.

Kemudian, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat di tingkat lokal maupun provinsi.

Dikatakan, dengan terbangun sinergi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, dia akan berjalan secara lebih efektif dan efisien.**

Sementara itu, H. Erianto, SE, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pasbar yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD, meyatakan siap maju dalam pilkada Pasbar 2024.

“Insya ALLAH saya siap maju dalam Pilkada Pasbar mendatang, dengan Visi dan Misi yang akan dirangkum sesuai dengan kondisi daerah kita, “kata Erianto ketika dihubungi Pro Pers Group, Kamis (14/3/2024).

Namun lanjutnya, untuk maju Pilkada natinya, Partai Gerindra masih akan koordinasikan dengan DPP melalui DPD. Dan tidak tertutup juga kemungkinan kata Erianto, bahwa yang akan maju bisa jadi kader lain, sesuai pengkajian dan kebijakan DPP Gerindra.**

Irjen Pol. Suharyono, Kapolda Sumatera Barat 

MR.com, Sumbar|Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, memimpin Taklimat Awal Audit Kinerja tahap I Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar, pada Kamis (14/3/2024) di ruangan Jenderal Hoegeng Lantai IV Polda Sumbar. Taklimat ini menyoroti aspek perencanaan dan pengorganisasian di Polda Sumbar.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiyono, Irwasda, Brigjen Pol Arif Rahman Hakim, serta para pejabat utama dan Kapolres turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistemik untuk menilai kinerja organisasi. Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan efektif.

Kapolda juga menjelaskan bahwa audit kinerja merupakan alat untuk memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas Polri. Lebih lanjut, audit kinerja dijadikan sebagai sarana konsultasi untuk memastikan program kerja anggaran tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Irjen Pol Suharyono menekankan bahwa tim Itwasda turun bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan, tetapi sebagai bagian dari konsultasi. Dia mengajak untuk berbagi pendapat dan masukan demi perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Audit kinerja tahap I tahun 2024 dilakukan dari 14 Maret hingga 28 April 2024. Para Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek audit diminta untuk mempersiapkan dokumen perencanaan kegiatan.

Kapolda juga menyoroti pentingnya audit kinerja sebagai media komunikasi dan konsultasi untuk perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Irjen Pol Suharyono berharap kepada para auditor untuk menjadi teladan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan pekerjaan Polri.

Kapolda Sumbar mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan audit kinerja ini dengan keterbukaan dan harapan terwujudnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal yang lebih baik.(*)

#PoldaSumbar #Sumbar

Saluran irigasi rusak parah di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman

Salah satunya, Aktivis dan tokoh kepemudaan Sumbar, Mahdiyal Hasan, SH. Menurutnya, kedatangan Menteri PUPR Basuki beserta Direktorat Bina OP SDA itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap derita duka lara yang dirasakan masyarakat korban bencana alam yang cukup dahsyat beberapa waktu lalu, kata Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis(14/3/2024) di Padang.

Advokat yang terkenal tegas itu, Mahdiyal Hasan sangat mengapresiasi kunjungan Menteri Basuki ke daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Sumbar ini. Sebab menurut Mahdiyal, dengan kunjungan Menteri Basuki Hadimuldjono yang didampingi DirBina OP tersebut dapat memberikan harapan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Kunjungan orang nomor satu Kementerian PUPR RI ini beserta DirBina OP menimbulkan sebuah harapan bagi masyarakat, harapan agar bisa mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan untuk pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana waktu lalu, dapat berjalan dengan cepat, tepat dan efektif ,"tegas Mahdiyal.

Seperti harapan masyarakat yang tinggal Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat mengharapkan pihak BWS Sumatera V Padang melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA)nya bisa secepat mungkin melakukan perbaikan terhadap saluran irigasi yang rusak parah karena diterjang banjir dahsyat kemarin, sebut Mahdiyal.

Sebab, saluran irigasi tersebut sangat penting fungsinya untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat setempat. Dengan jebolnya saluran aliran irigasi tersebut mengakibatkan sawah-sawah mereka menjadi kekeringan, mereka khawatir akan ancaman gagal panen untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi, ulasnya lagi.

"Sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah, Satker OP SDA  yang berada dibawah komando Kepala BWSS V Padang, diharapkan mampu melakukan perbaikan saluran irigasi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,"ujar Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Selanjutnya Mahdiyal berharap Satker OP SDA dengan PPK nya masing-masing dalam bekerja harus bisa bermasyarakat. "Kita berharap kepada Kepala Satker OP SDA yang baru untuk bisa open (terbuka) terhadap seluruh elemen masyarakat, serta mau menerima informasi yang datang dari luar, ujarnya.

Kemudian untuk Kepala BWSS V Padang, menurut Mahdiyal, Kepala BWSS V Padang harus melakukan pengawasan secara intens seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Supaya apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, pekerjaan dapat berjalan sesuai aturan dan tetap mengikuti kearifan lokal yang ada,serta pekerjaan memiliki mutu dengan kualitas yang diharapkan, tandasnya.

Sekembalinya Mentri PUPR yang di dampingi oleh dirjen OP ke Jakarta, bidang OP SDA BWS Sumatera V Padang harus fokus dan serius dalam penanganan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Pessel dan Padang Pariaman serta daerah lainnya, pungkas Mahdiyal Hasan.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi Kepala Satker OP SDA Median, dan Kepala BWSS V Padang.(cr)