MR.COM, PASBAR - Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menargetkan kemiskinan ekstrim nol persen pada tahun 2024. Kerja keras sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut, karena kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto pada rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pasaman Barat, dengan Tema ‘2024 Tahun Akhir Untuk Nol-Kan Kemiskinan Ekstrem Dan Perkuat Kolaborasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Selasa (30/01).
Rakor tersebut dihadiri oleh BPS Pasbar, OPD dan stakeholder terkait lainnya. Juga hadir narasumber Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setwapres RI Irwan Suryanto, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat Benny Sakti dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Ikhwanri.
"Di tengah kemajuan teknologi saat ini, masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti terbatasnya lapangan kerja, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga kerja, hambatan geografis, dan bahkan karena faktor budaya. Selain itu, kita menyadari bahwa masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum terintegrasi dan tepat sasaran," ungkap Wabup Risnawanto dalam arahannya.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen, atau setara dengan 33.520 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, hanya mampu diturunkan sebesar 0,01 poin, dan jika dibandingkan dengan individu miskin tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 610 jiwa (tahun 2022, sebanyak 32.910 jiwa). Meski demikian, jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu.
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 terdapat 34.436 keluarga, atau setara dengan 164.341 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan daerah.
“Masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Diantaranya adalah kurangnya sinkronisasi dan sinergitas, serta belum seragamnya basis data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Serta belum optimalnya upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat dan peran swasta,” terangnya.
Berdasarkan analisa data, ia mengungkapkan bahwa kontribusi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih rendah. Sehingganya, perlu dilakukan penajaman program agar menyasar kepada keluarga dan individu prioritas berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggungnya.
"Kita telah melakukan advokasi kebijakan terhadap perusahaan yang ada dengan mengintegrasikan tiga isu nasional utama, yaitu penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan memadupadankan data," katanya.(DDR)
