Mitra Rakyat

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto pada rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pasaman Barat, dengan Tema ‘2024  Tahun Akhir Untuk Nol-Kan Kemiskinan Ekstrem Dan Perkuat Kolaborasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Selasa (30/01).

Rakor tersebut dihadiri oleh BPS Pasbar, OPD dan stakeholder terkait lainnya. Juga hadir narasumber Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setwapres RI Irwan Suryanto, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat Benny Sakti dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Ikhwanri.

"Di tengah kemajuan teknologi saat ini, masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti terbatasnya lapangan kerja, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga kerja, hambatan geografis, dan bahkan karena faktor budaya. Selain itu, kita menyadari bahwa masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum terintegrasi dan tepat sasaran," ungkap Wabup Risnawanto dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen, atau setara dengan 33.520 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, hanya mampu diturunkan sebesar 0,01 poin, dan jika dibandingkan dengan individu miskin tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 610 jiwa (tahun 2022, sebanyak 32.910 jiwa). Meski demikian, jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu. 

Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 terdapat 34.436 keluarga, atau setara dengan 164.341 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan daerah.

“Masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Diantaranya adalah kurangnya sinkronisasi dan sinergitas, serta belum seragamnya basis data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Serta belum optimalnya upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat dan peran swasta,” terangnya.

Berdasarkan analisa data, ia mengungkapkan bahwa kontribusi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih rendah. Sehingganya, perlu dilakukan penajaman program agar menyasar kepada keluarga dan individu prioritas berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggungnya.

"Kita telah melakukan advokasi kebijakan terhadap perusahaan yang ada dengan mengintegrasikan tiga isu nasional utama, yaitu penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan memadupadankan data," katanya.(DDR)

Dalam penangkapan terhadap tersangka yang selama ini sangat meresahkan masyarakat tersebut terjadi saling tembak, satu perampok tewas dan dua lainnya berhasil ditangkap. 

Sementara dari dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob. Sedangkan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru di area body vest bagian dada oleh tersangka saat disergap. Beruntung, personil tersebut memakai body vest (rompi anti peluru), sehingga empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suhayono, S.Ik. SH saat memimpin Konferensi pers mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari dua orang tersangka sindikat perampokan yang sebelumnya telah ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di KM 2 dan KM 6, Kec. Tapung Jalan. Garuda sakti, Provinisi Riau.

Lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, atas penangkapan itu kemudian dilakukan pengembangan dari dua tersangka sindikat perampokan tersebut. Gabungan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan Resmob Polda Riau, mengantongi alamat tersangka dan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap satu orang tersangka lainnya yang ikut terlibat perampokan di wilayah Kab. Agam (DPO), Kota Bukittinggi (DPO) Kab. Solok dan Kota Pariaman.

"Dari tahun 2021 sampai 2024 sudah 5 kali melakukan aksinya dan sudah jadi buronan kelompok inisial RC. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi curas yang rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas," kata Irjen Pol Suharyono. 

Dirinya menerangkan, saat penangkapan terhadap tersangka RC sempat terjadi penembakan, hal ini dikarenakan saat proses penangkapan baku tembak terjadi. Bahkan ada anggotanya yang tertembak oleh tersangka. 

"Andai kata tidak pakai body vest bisa tewas juga anggota kami. Karena membahayakan, maka tidak segan-segan melakukan tembakan yang mematikan.

Itu sudah sesuai dengan SOP nya," terang Kapolda.

Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penelusuran terkait asal senjata api jenis FN dan senjata rakitan yang ditemukan pada tersangka itu. "Masih kami telusuri dari mana asalnya senjata tersebut," ujarnya. 

Kemudian Kapolda menjelaskan, tersangka RC yang dikabarkan akan dibawa ke Aceh untuk dimakamkan, diketahui jenazah RC di bawa ke Solok.

"Pelaku tidak dibawa ke Aceh sesuai pemberitaan sebelumnya, jenazah dibawa ke Solok karena dibawa ke kampung halaman istrinya," jelasnya. 

"Mereka (istri RC) sudah menghiklaskan, karena keluarganya sudah mengetahui perbuatan suaminya itu sendiri," pungkasnya. 

Dari tersangka, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk macarov warna silver kalibre 7,65 mm

1 (satu) pucuk senjata api FN jenis Bareta kalibre 9 mm

2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver

8 (delapan) butir amunisi kaliber 62 utk senjata api Laras panjang

23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata api kalibre 9 mm

8 (delapan) butir amunisi senjata api jenis pistol kalibre 7,65

2 (dua) buah magazine

1 (satu) buah kunci T untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) buah per dan 2 (dua) buah pen untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) helai kaus kaki warna merah pembungkus amunisi

1 (satu) buah golok dengan sarung

1 (satu) buah pisau badik

1 (satu) buah tas sandang warna hitam

1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam

1(satu) buah sebo warna hitam

1(satu) buah sepatu sport merk Adidas warna putih abu-abu

1 (satu) buah Sepeda motor jenis beat warna hitam

1 (satu) buah Helm warna hitam

1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam

1 (satu) buah jaket parasut warna biru Dongker

1 (satu) buah borgol

1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police

2 (dua) buah hp merk Nokia

Sepasang sarung tangan warna hitam

1 buah kartu ATM BRI

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang didampinggi Wakapolda sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, S.Ik. MH serta beberapa pejabat utama menjelaskan, bahwa para tersangka merupakan residivis kasus perampokan.

"Para tersangka juga pernah melakukan perampokan di Bukittinggi dan Agam pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan kasus perampokan," terangnya.

"Para tersangka ini sangat berbahaya dan membahayakan petugas. Mereka juga sudah memulai tembakan terlebih dahulu pada saat petugas mendekati TKP," tambah Irjen Pol Suharyono.

Saat ini, kedua tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumbar.

"Kami tetap menghormati HAM, kami tetap menjaga kesehatan mereka walupun tersangka, dan menerapkan penyidikan dan pengembangan yang manusiawi," tuturnya. 

Keduanya akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.(*)

MR.com, Jakarta| Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Dua tersangka tersebut yakni Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa. Keduanya ditangkap pada Kamis, 25 Januari 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2024).

Setelah adanya persetujuan para korban tersebut dibuatkan paspor dan diberikan uang fee yang bervariasi dari Rp 3 juta-13 juta. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya.

Para korban diberangkatkan ke Turki dengan mengunakan visa wisata, dan saat berada di Turki para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh orang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, handphone dan juga pakain para korban di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," katanya.

Saat di penampungan tersebut, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara. Jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan, dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk dipekerjakan karena masih menunggu visa," ucapnya.

Karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan peran tersangka Tika adalah menampung para korban sebelum di terbangkan ke luar negeri. Sedangkan tersangka Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka pun dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan atau Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**

Nagari yang dulunya 19 menjadi 90 nagari begitu juga dengan pemekaran wilayah kejorongan yang saat ini sudah menjadi 280 kejorongan. Dulu masyarakat harus berurusan ke kantor nagari yang lokasinya jauh, namun saat ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh sehingga memudahkan berbagai urusan. 

Hal tersebut ditegaskan Bupati Hamsuardi didampingi Staf Ahli Bupati Jhon Edwar, Kepala DPMN Randy Hendrawan, Camat Kinali Saparuddin, Forkopimca Kinali dan stakeholder terkait saat menghadiri dan meresmikan pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Koto Gadang Jaya, Nagari Padang Canduh, dan Nagari Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Jumat (26/01). 

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengatakan bahwa Pemda Pasbar terus berupaya mewujudkan keinginan masyarakat. Ia berharap suatu saat nanti tokoh masyarakat dapat mengingat perjuangan dalam memekarkan nagari sebagai bagian sejarah Koja yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebelumnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemekaran diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Pasbar. 

"Kepada jorong yang ditunjuk mohon agar dapat mengurusi masyarakat dengan baik. Peran jorong sangat dibutuhkan sebab berurusan langsung dengan masyarakat. Pemekaran ini juga akan mempersempit ruang lingkup kerja seorang jorong, berbeda dari sebelum dilakukannya pemekaran," tambahnya. 

Ia juga memohon dukungan masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya, Nagari Padang Canduh, dan Nagari Bancah Kariang, Kecamatan Kinali itu mendukung dan mensosialisasikan program Pemda Pasbar seperti Berobat Gratis, Magrib Mengaji dan Tahfidz Alquran. 

Selain itu, Tokoh Masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya Supadi mengucapkan selamat datang kepada Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan masyarakat Koto Gadang Jaya sangat antusias menyambut pembangunan di Koto Gadang Jaya itu. Ia menceritakan sejarah singkat kedatangan masyarakat yang datang dari pulau Jawa hingga sampai di Koto Gadang Jaya. 

Tokoh Masyarakat Nagari Padang Canduh Juniarto mengucapkan terima kasih kepada Pemda melalui Bupati yang telah mewujudkan pemekarkan jorong dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan lanjutnya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan baru dan menjadikan Nagari Padang Canduh menjadi nagari terdepan. 

"Kita mengapresiasi yang menjadi program unggulan diantaranya magrib mengaji. Sedikit demi sedikit telah kita laksanakan di Padang Canduh ini. Begitupun dengan program tahfidz Alquran yang telah kita dilaksanakan. Beberapa pembangunan di tahun 2023 diantaranya pengaspalan hotmix telah selesai dan jalannya sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan kelanjutan pengaspalan Nagari Padang Canduh lebih kurang 400 m ini dianggarkan kembali," tuturnya.

Tokoh Masyarakat Nagari Bancah Kariang Alamsyah Dt Marajo pada peresmian kejorongan di Nagari Bancah Kariang menjelaskan bahwa Nagari Bancah Kariang dulunya hanya satu jorong saat ini menjadi tiga kejorongan. Ia menghimbau masyarakat untuk bahu membahu dan bekerjasama demi kemajuan Nagari Bancah Kariang. 

Wilayah kejorongan yang diresmikan di Nagari Koto Gadang Jaya diantaranya Jorong Koto Gadang, Jorong Mulyosari Koto Gadang, Jorong Tirto Rahayu Koto Gadang dan Jorong Margo Rejo Koto Gadang. Sementara di Nagari Padang Canduh diresmikan menjadi tiga kejorongan diantaranya Jorong Padang Canduah, Jorong Padang Canduah Sidomukti dan Jorong Padang Canduah Sarimulyo. Nagari Bancah Kariang memekarkan wilayah kejorongannya menjadi Jorong Wonosari, Jorong Kampung Baru, dan Jorong Mekar Sari.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Pasbar Ny. Fitri Risnawanto, melepas 18 orang Kontingen Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) Pasbar untuk mengikuti seleksi Tournament of Roses Pasadena USA 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 Januari 2024 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kontingen FYBI Pasbar itu dilepas oleh Wabup Risnawanto dari rumah dinasnya, pada Jumat (26/01).

Dalam arahannya, Wabup Risnawanto mengatakan bahwa untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi, kontingen harus memiliki semangat tinggi, karena untuk mencapai sesuatu impian perlu perjuangan dan tekat yang kuat.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Pasaman Barat sangat mendukung keikutsertaan FYBI Pasbar pada seleksi event Tournament of Roses Pasadena USA 2024 ini.  Semoga usaha dan kerja keras anak-anak kami selama ini dari latihan hingga kegiatan-kegiatan lainnya dapat membuahkan hasil yang baik demi Pasbar yang semakin maju," ucap Risnawanto.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada 18 orang kontingen untuk terus optimis dan semangat mengikuti tournament tersebut.

"Kita harus memiliki prestasi di bidang apapun, ini salah satu jalan bagi kita dalam menunjukkan Pasbar yang berprestasi serta menjadi pengalaman yang menarik bagi kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, teruslah berjung," ucap Risnawanto.

Ia berharap FYBI Pasbar ke depan dapat meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, agar setiap kendala yang dihadapi di lapangan dapat didiskusikan bersama untuk memperoleh hasil yang baik, karena mempereloh prestasi perlu kerjasama dan kerja keras dari semua pihak terkait. 

Di akhir sambutannya, ia meminta selama mengikuti seleksi untuk menjaga kesehatan, kekompakan serta berjuang untuk kemajuan Pasbar melalui prestasi yang diraih nantinya.(DDR)

MR.com, Padang| Jelang Pemilu, Fraksi Partai Gerindra sudah memasukan Surat Pergantian Ketua Fraksi dan Ketua DPRD Kota Padang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku sudah memasukan surat pergantian Ketua DPRD Kota Padang.

"Sesuai arahan Ketua DPC Kota Padang dan DPD Sumbar, surat tersebut sudah kami masukan," kata Mastilizal Aye, Jumat, 26 Februari 2024.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra memasukan surat tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2024.

"Fraksi menerima surat keputusan DPP pada 14 Januari 2024, dan surat tersebut telah dimasukan pada tangg 16 Januari 2024," katanya.

Pergantian Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan usulan DPD Partai Gerindra Kota Padang ke DPP Partai Gerindra, kelasnya.

Berdasarkan SK DPP tersebut, Partai Gerindra tidak hanya mengganti Ketua DPRD Kota Padang, tapi juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Padang.

"Dalam SK itu, juga dicantumkan pergantian Ketua Fraksi, dari Mastilizal Aye ke Elly Thrisyanti," ulasnya.

Ketua DPRD yang saat ini dijabat Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi akan diganti dengan Masrilizal Aye yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor: 11-0350/kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 29 November 2023.

SK itu tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kota Padang 2023-2024 periode TA 2023-2024.

"Surat sudah kita masukan, tinggal Sekwan memproses dan mendiposisi surat itu," cakapnya.**

Bupati Hamsuardi menyampaikan bahwa penyebaran 10.000 ekor bibit ikan nila di Lubuk Larangan Nagari Lombok ini diharapkan dapat berkembang biak sehingga ketersediaan ikan di sungai dapat terjaga. Selain itu ia juga menghimbau kepada kelompok dan masyarakat untuk aktif menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada di sungai.

"Mari bersama lestarikan sumber daya yang ada di sungai kita ini. Jangan sampai generasi kita yang akan datang justru tidak kenal lagi ikan-ikan lokal yang ada di sungai. Ikan merupakan kebutuhan pokok kita yang hampir setiap hari kita konsumsi," ucapnya.

Di akhir sambutannya, ia menyarankan camat beserta wali nagari membuat aturan sungai larangan agar seluruh sungai-sungai di Pasbar dapat terjaga dengan baik kelestariannya. Pada saat pembongkaran nantipun, ia menyarankan agar ikan-ikan itu ditangkap oleh masyarakat setempat. 

"Tidak boleh dikontrakkan dengan pihak-pihak tertentu tetapi harus ditangkap bersama-sama oleh masyarakat kita. Jika ada masyarakat kita yang tidak datang maka harus kita antar langsung ke rumahnya. Hal ini kita lakukan agar ikan-ikan dibagi merata sekaligus meningkatkan rasa kekeluargaan diantara kita," tambah Bupati Hamsuardi.(DDR)

Dalam kunjungannya, Ketua TP.PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi menyampaikan bahwa penilaian Lomba Ketua Dasawisma merupakan agenda tahunan dari PKK Pasbar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Ketua Kelompok Dasawisma dalam melakukan tertib administrasi dasawisma serta menggerakkan 10 Program Pokok PKK di kelompok Dasawismanya masing-masing. 

"Penilaian ini sebelumnya sudah melalui ujian tertulis dan ekspos, dan hari ini kita lakukan peninjauan ke lapangan. Apa yang diekspos oleh Ketua Dasawisma akan dicek apakah sama dengan yang ada di lapangan, salah satunya Dasawisma Tugu I ini," jelasnya.

Menurutnya, verifikasi atau peninjauan lapangan penilaian Dasawisma itu juga sebagai upaya meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi ketua TP.PKK Nagari dan kelompok Dasawisma serta saling bertukar pengalaman, karena pelaksanaan 10 Program PKK ini dilaksanakan secara berjenjang.

Ia juga mengatakan dengan adanya lomba ini, diharapkan setiap kader dapat mengasah kemampuan individu maupun kelompok, dan menjadi Dasawisma yang maju. Pihaknya berharap ketua Dasawisma terpilih nanti dapat mewakili Pasbar di tingkat provinsi.  

"Kita berharap Dasawisma yang terpilih nantinya bisa kembali mengukir prestasi yang sama dengan Dasawisma sebelumnya. Untuk itu, berikanlah yang terbaik. Apa saja program dan inovasi yang telah dilakukan. Semoga  yang terpilih nantinya bisa menjadi yang terbaik pula untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat,” harapnya.(DDR)

Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring dengan menghadirkan bidan koordinator, tenaga pengelola gizi dan tenaga promkes puskesmas serta peserta daring dari camat, kepala puskesmas, wali nagari, ketua bamus, kepala jorong dan bidan desa, pada Selasa (23/01) di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kehadiran sasaran di Posyandu terutama bulan Februari 2024. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Dewi Indriani Djuasair berdasarkan publikasi data stunting yang bersumber dari e-PPGBM Agustus 2023, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 14,3%. Jumlah anak stunting sebanyak 4.764 balita dari 33.261 balita yang ada.

“Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi sebesar 26,5% dan yang terendah adalah kecamatan Kinali sebesar 10,1%. Tentunya, angka ini perlu untuk terus diturunkan sampai titik terendah, maksimal sesuai target RPJMD pada angka 14,0% tahun 2024 ini,” ucapnya.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda, Astra yang menyampaikan bahwa sebanyak 4.181 balita entrian e-PPGBM masih dengan NIK yang tidak valid akibat adanya NIK dummy, digit yang tidak sampai 16 angka, dan adanya duplikasi sehingga jumlah anak stunting yang NIK tidak valid sebanyak 560 balita (13,39%).

“Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022. ditemukan sebesar 18,70% (1.006 / 5.397 balita). Artinya, tidak semua anak stunting berasal dari keluarga miskin, namun semakin rendah status sosial masyarakat semakin besar resiko melahirkan anak stunting, yang berada di desil 1 sebanyak 192 balita.

Dari jumlah tersebut, terdapat 38 balita stunting yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 133 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 115 anak tidak memiliki akses air minum layak, 61 balita tinggal di rumah yang tidak memiliki penerangan PLN, dan 79 balita tinggal bersama orang tua yang masih memasak menggunakan arang atau kayu atau minyak tanah,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah daerah telah mengadvokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ke perusahaan dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 101.308.000 untuk empat penerima manfaat. Masing-masing dengan nominal Rp 25.327.000. Bantuan tersebut diberikan oleh PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP, dan PT GMP yang tergabung dalam Wilmar Group.

Ia juga menegaskan kualitas data sangat penting untuk dilakukan agar akurasi data mencerminkan apa yang terjadi di fasilitas, data harus dikumpulkan sesuai protokol dan prosedur standar, semua fasilitas melapor dan setiap elemen dilaporkan, pelaporan sesuai waktu, data dilaporkan secara presisi, dan semua data dan pengelola data memiliki integritas.

“Untuk meningkatkan kualitas data, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan clearing dan cleaning data, melakukan sharing akun untuk mengejar penginputan, melakukan validitas data, melakukan monitoring terpadu di setiap posyandu yang ada, dan pemegang wilayah kecamatan, wali nagari dan kepala jorong memastikan sasaran datang ke Posyandu,” katanya.

Sementara itu, untuk bulan penimbangan Februari 2024 ia menjelaskan bahwa akan dilakukan monitoring terpadu pada Posyandu terpilih dengan kriteria jumlah sasaran banyak, jumlah balita stunting tinggi, prevalensi stunting tinggi, jumlah miskin banyak, dan persentese miskin yang tinggi. 

“Tim akan dibagi enam, dengan masing-masing ketua tim, Bupati Pasaman Barat, Wakil Bupati Pasaman Barat, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Sekretaris Daerah, dan Ketua DWP Pasaman Barat,” ucapnya.(DDR)

Rapat Paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, didampingi Wakil Ketua Endra Yama Putra dan H. Daliyus, serta dihadiri para anggota lainnya, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Forkopimda dan kepala OPD.

“Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD, terhadap Ranperda RPJPD tahun 2025 – 2045, ini merupakan Rapat Paripurna ke lima masa sidang ke dua DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024,” kata H. Erianto saat membuka rapat.

Dalam laporan Pansus DPRD Pasaman Barat itu, disampaikan sesuai dengan hasil rapat Pansus DPRD Pasaman Barat dengan OPD terkait sebagai tim penyususn RPJPD, serta telah dilakukan kunjungan kerja dan pendalaman pansus ke beberapa daerah, Ranperda yang sedang disusun masih sama dengan kabupaten lainnya.

“Berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang rencana pembangunan nasional, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dan pereturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaliasi pembangunan daerah. Tatacara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Pansus DPRD Pasaman Barat bersama OPD terkait telah mempedomani peraturan yang berlaku sebagai mana tersebut diatas”, kata Erianto.

Setelah melakukan pembahasan secara komperehensif, maka Pansus DPRD menyimpulkan beberapa masukan dan pendapat. Di antaranya, arah kebijakan harus melibatlan seluruh potrnsi yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penyusunan RPJPD harus memperhatikan keselarasan proses dan tahapan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, tim penyusun RPJPD diharapkan dapat menyusun RPJPD sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Pansus juga memberikan masukan supaya dapat menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD, adalah bagai mana bentuk Kabupaten Pasaman Barat kedepannya, karena yang menggunakan RPJPD tahun 2024 -2045 adalah gerenasi z dan generasi alpha.

“Pansus DPRD Pasaman Barat juga sepakat, pembahasan RPJPD dilanjutkan ke tahap berikutnya, berupa evaluasi dan masukan dari OPD serta stekholder terkait demi ke sempurnan RPJPD dan sesuai dengan harapan masyarakat Pasaman Barat,” tutup Erianto.(Ddr)

Penghargaan pertama diterima Pasbar adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Madya tahun 2023 sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk berkembang dengan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang disusun untuk mengembangkan kemampuan Pasbar yang ramah dan layak untuk anak. 

Kedua, Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN yang merupakan keberhasilan Pemkab Pasbar melaksanakan program bangga kencana yang berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana yaitu penurunan stunting yang menjadi program nasional. 

Ketiga, Penganugerahan Parahita Ekapraya kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tahun 2023. Untuk itu Pemda Pasbar juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada Badan Pusat Statistik Pasbar atas andilnya dalam mendukung pembangunan gender melalui pembinaan statistik sektoral di Pasbar. 

Keempat, Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Pasaman Barat Tahun 2023 yang diterima Pemkab Pasbar dari Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 84,51 Kategori B, Zona Hijau, Opini Kualitas Tinggi.

Penghargaan diterima langsung Bupati Hamsuardi dari kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan diserahkan kepada beberapa OPD yang memiliki unit pelayanan publik diantaranya Disdukcapil, DPMPTSP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Puskesmas Simpang Empat dan Puskesmas VI Koto Selatan. 

Selain itu, pada Apel Gabungan tersebut Pemda Pasbar juga mendeklarasikan Nagari ODF (Open Defecation Free) 28 Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Deklarasi ODF atau Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) ini merupakan pernyataan Desa/Nagari yang telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat. Deklarasi dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi pada bulan September-November 2023.

Hal tersebut juga merupakan bentuk upaya Pemda mewujudkan Kabupaten Zero Stunting menuju Indonesia Emas 2045. 

Terakhir, dilakukan penyerahan secara simbolis paket layanan dari Wilmar Group ke Bupati Pasbar sebesar Rp 101.308.000 untuk empat penerima manfaat program atas nama Bapak Ranto, Bapak Yunrizal Fernando, Bapak Dafri dan Bapak Desri Idyal. Bantuan tersebut diberikan PT Wilmar yang terdiri dari PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP dan PT GMP dalam keikutsertaan Pemda untuk penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar.

Bupati Hamsuardi dalam arahannya saat memimpin apel gabungan itu mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan Pasbar dalam keikutsertaan perusahaan tersebut dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem serta kasus stunting dan lain sebagainya. 

"Terima kasih kita ucapkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Kita berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta kerjasama ini tetap terjalin. Kita juga berharap perusahaan lain ikut serta membantu Pemda dalam menanggulangi permasalahan yang ada," ucapnya. 

Selain itu, Wabup Risnawanto dalam apel turut mengevaluasi program kerja OPD di tahun 2023. Ia menegaskan, masih banyak PR yang belum dilaksanakan dan berharap semua OPD siap menyambut tahun 2024 dengan memperkuat kebersamaan sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal.

"Misalnya BPBD dan Perkim yang berkaitan dengan bantuan pasca gempa harus diselesaikan di tahun 2024 ini. Dinas Kesehatan yang sudah menuntaskan 97% keikutsertaan masyarakat dalam UHC BPJS, kita berharap 97 % juga pelayanan yang diberikan. Dinas Pendidikan telah menambah lebih kurang 1.600 guru honorer yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Harus ada perkembangan positif bagi dunia pendidikan di Pasbar," tegasnya.(DDR)

Turnamen yang digelar dalam rangka HUT KT IPAM yang ke-27 tersebut resmi ditutup oleh Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto bersama Wakil ketua DPRD Pasbar Daliyus, pada Jumat (19/01) sore. 

Hadir dalam penutupan tersebut, Kadispora, Wakil Ketua KONI Pasbar HD Dianovri Harpama, Camat dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Risnawanto memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan ucapan selamat kepada atlet berprestasi. Apalagi pertandingan berlangsung di tengah hujan deras, namun panitia berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.

"Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen ini. Terima kasih juga kepada atlet yang telah memperlihatkan kelihaian selama bertanding. Keduanya sudah sukses menampilkan kemampuan dari awal pertandingan hingga selesai lima set," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto juga menyampaikan dukungan Pemda Pasbar terhadap kegiatan kepemudaan baik moril maupun materil.

"Alhamdulillah ini sudah ada tribun tempat menonton pertandingan. Saya juga berharap lapangan ini tidak hanya untuk lapangan bola voli aja. Namun, untuk bertanding futsal juga bisa," katanya.

Sementara itu, Wakil DPRD Pasbar Daliyus K juga memberikan apresiasi kepada turnamen bola voli tingkat Sumbar itu baik putra maupun putri.

"Makanya kita berharap turnamen ini jangan hanya satu kali dalam setahun saja. Namun diharapkan dua kali dalam setahun. Bentuk dukungan saya juga akan memberikan hadiah dengan total Rp 9 juta untuk pemenang putra dan putri," katanya.

Panitia Pelaksanaan Syafrizal atau Andik mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun tribun sebagai bentuk kelengkapan sarana prasarana olahraga.

"Tentunya tribun ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan ini," katanya.

Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Risnawanto melalui KONI memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta dan Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K memberikan bantuan dengan total Rp 9 juta.

Sementara itu Wakil Ketua KONI Pasbar HD Dianovri Harpama berharap melalui turnamen yang digelar oleh KT IPAM tersebut dapat melahirkan atlit-atlit Bola Volly yang bisa mengharumkan nama Pasbar dikancah propinsi dan nasional nanti nya. (DDR)

MR.com, Sumbar|Polda Sumatera Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Sumbar. 

Upacara sertijab tersebut, dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Jumat (12/1) pagi di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/2864/XII/KEP.2023, ST/2865/XII/KEP.2023 dan ST/2866/XII/KEP.2023 tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jabatan yang di serah terimakan yakni jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) dari Kombes Pol Roedy Yulianto, S.Ik kepada Kombes Pol Nico Andreano Setiawan, S.Ik.

Kemudian, jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dari Kombes Pol Imran Amir, S.Ik kepada Kombes Pol Teddy Rayendra, S.Ik. 

Selanjutnya jabatan Kabidkum dari Kombes Pol Nina Febri Linda, SH, kepada Kombes Pol Janes Hasudungan Simamora, SH, dan jabatan Kabiddokkes dari Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech kepada Kombes Pol dr. Sri Handayani.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres diantaranya, Kapolres Pariaman dari AKBP Abdul Aziz, S.Ik kepada AKBP Agung Basuki, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat. 

Untuk jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya. Jabatan Kapolres Dharmasraya diserahkan kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Padang Pariaman.

Jabatan Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Bagus Ikhwan Christian diserahkan kepada AKBP Ahmad Faisol Amir, S.Ik.

Kemudian Jabatan Kapolres Padang Panjang dari AKBP Donny Bramanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik 

Jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai dari AKBP Dr. Fahmi Reza, S.Ik, diserahkan kepada AKBP Rori Ratno A., SE. M.Tr.Opsla.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)

Ismail Novendra datangi kantor Bawaslu yang beralamat di komplek Pondok Indah Pratama No.9A, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, pada Kamis (11/2/2023) yang selanjutnya memberikan bukti pengerusakan.

Laporan Caleg dari Partai PKB itu diterima oleh Edo Roberto salah satu staf di Bawaslu. Kepada staf Bawaslu tersebut, Ismail menceritakan kronologis kejadian yang disertai dengan foto sebagai bukti. 

Berita terkait: Mulai Panas..!! Aksi Pengerusakan Baliho Sesama Caleg Mulai Terjadi, Ismail Novendra : Kita Do'akan Semoga Mereka Segera Bertobat

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.**

Seperti yang dialami salah satu Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Ismail Novendra. Baliho Caleg dari Partai PKB itu telah dirusak orang tak dikenal. Ada beberapa baliho miliknya dirusak dikawasan Simpang Gia, Parupuk Tabing.  Pengerusakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut dengan cara merobek menggunakan pisau Carter, kemudian membuang foto caleg.

Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam(6) baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada hari Sabtu, 6 Januari lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan perbuatan pelaku yang sudah merusak balihonya tersebut. Terkait hal itu, Caleg PKB tersebut akan melaporkan kejadian pengerusakan itu kepada Bawaslu dan pihak penegak hukum. 

Ismail dengan tegas mengatakan sudah mengantongi identitas si pelaku dan otak dibalik semua pengerusakan tersebut.

"Saya telah mendapatkan identitas si pelaku pengerusakan dengan inisial "E" dan "A". Menurut pengakuan "E", dia disuruh melakukan pengerusakan baliho saya oleh salah satu Caleg DPRD Sumbar juga. Kemudian dalam melakukan aksinya si "E" mengajak si "A" dengan mengunakan pisau carter," ujar Ismail.

Menurutnya, aksi perusakan baliho ini telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang dan nodai sikap sportif antara sesama caleg. Dia juga berharap, aksi serupa semoga tidak terjadi terhadap baliho-baliho Caleg lainnya.

"Kita berdoa bagi pelaku dan orang yang memberikan perintah atas perusakan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk segera bertaubat," harap Ismail.

Kendati demikian proses hukum harus tetap dijalani, sebab negara kita adalah negara hukum dan ini diduga telah melanggar Pasal 280 Pasal 1 Huruf G UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tutup Ismail.

Hingga berita ini ditayangkan,media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/isailohay)

“Tanggal 7 Januari 2024, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat, genap berusia 20 Tahun. Pasca pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Pasaman sejak tahun 2003, dan diresmikan 7 Januari 2004″ ujarnya Hafiz, Spd kepada awak media.

Ia menambahkan kepada awak media kalau mengenai pemekaran dan berdirinya Kabupaten Pasbar berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat .

Hafiz, Spd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dari partai Gerindra mengatakan kepada awak media bahwa dengan hari jadi kabupaten Pasbar maka saya selaku anggota DPRD Pasbar turut mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Pasbar ke-20. Semoga kian Maju dan Berprestasi kedepannya.

Peringatan Hari Ulang Tahun Pasbar ke-17 ini telah dilaksanakan secara sederhana dengan menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pasbar yang dilaksanakan tanggal 7 Januari 2024 di Ruang Sidang DPRD Pasbar” ujarnya Hafiz, Spd kepada awak media. (Ddr)

MR.com, Sumbar| Perlakuan tidak menyenangkan kembali dirasakan insan pers baru-baru ini. Salah satu wartawan di Kota Padang lagi-lagi menerima pesan singkat yang berbau ancaman dari seorang Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar).

Melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Masudi selaku Kasatker diduga mengancam wartawan mitrarakyat.com dengan mengatakan akan melaporkan ke pihak berwajib, kalau media tidak segera mengklarifikasi pemberitaan yang sebelumnya.

"Saya terpaksa akan melaporkan bapak melalui jalur hukum kalau berita pernyataan warga tidak segera diklarifikasi," kata Masudi pada Ahad(31/12/2023) beberapa waktu lalu via telepon 0821-8666-6xxx.

Berita terkait: Kondisi Jembatan Gantung Siguhung Pokir M.Iqbal Dikhawatirkan Warga, Diduga Tiang Bengkok Baut Pengikat Banyak Longgar dan Ada Tidak Dipasang

Tidak lama kemudian Masudi mengirimkan link berita dari salah satu media kepada wartawan dimaksud dengan isi narasinya warga Siguhung gembira mendapatkan infrastruktur jembatan gantung tersebut.

Sementara berita yang ditayangkan media ini sebelumnya menyangkut kondisi tiang menara(tiang utama) jembatan gantung Siguhung yang tidak lurus atau miring. 

Selain itu terkait baut pengikat komponen jembatan yang masih longgar dan tidak terpasang, sementara jembatan gantung sudah selesai. Dengan kondisi kontruksi jembatan gantung yang seperti itu ada pernyataan salah satu warga yang disinyalir mengandung unsur kekecewaan.

Namun waktu dikonfirmasi kepada Masudi menyangkut kondisi jembatan gantung tersebut, Masudi tidak serta merta bisa menjelaskan secara langsung. Seperti biasa, Kasatker itu kemudian mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada bidang komunikasi publik (kompu).

Terkait hal itu, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.  angkat bicara. Dengan lantang pria berprofesi sebagai Advokat itu mengatakan, bahwa ancaman akan melaporkan awak media kepada pihak berwajib oleh Masudi merupakan sebuah alibi yang dibangunnya.

"Alibi yang diciptakan seorang Kasatker agar bobrok terhadap proyek negara yang dikerjakan bawahannya tidak tersorot mata publik," ujar Mahdiyal Hasan pada Senin (8/1/2024) di Padang.

Dijelaskan Mahdiyal, kalau ada keinginan untuk melaporkan oleh Masudi, bukan wartawan yang harus dilaporkan, tetapi warga tersebut. Sebab, tupoksi media hanya menyampaikan informasi yang mekanismenya mengacu pada undang-undang pokok pers(UU No 40 Tahun 1999).

Seharusnya, langkah atau tahap yang dilakukan pihak Satker PJN Wil 1 ialah memberikan hak jawab atau klarifikasi. Bukan serta merta melakukan pengancaman kepada wartawan tersebut, ungkap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

"Apa yang dilakukan Kasatker Masudi tersebut salah satu bentuk intimidasi terhadap profesi wartawan. Tentu hal ini patut menjadi perhatian bagi organisasi pers dan pihak penegak hukum," ujar Mahdiyal.

Dengan adanya indikasi pengancaman yang dilakukan Kasatker PJN 1 yang seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dikalangan insan pers dan khalayak ramai. Dan menimbulkan kecurigaan dilingkungan publik, ada dengan proyek jembatan gantung yang dibangun melalui pokir anggota DPR RI M.Iqbal tersebut..?, tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan proyek jembatan gantung Siguhung ini patut dilakukan penyidikan pihak berwajib. Proyek jembatan gantung di PHO dengan kondisi tidak sesuai perencanaan, tiang menara miring dan baut pengikat komponen banyak yang longgar dan tidak terpasang, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, Kasatker Masudi dan Kepala BJPN Sumbar Thabrani disinyalir belum bisa memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan pengumpulan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan.(cr)

MR.com, Padang| Pasca pemberitaan organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bakal mengembangkan sayap mendapat tanggapan positif dari para jurnalis di seantero Tanah air.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KJI, Denni Handani pada Senin(8/1/2024) di sekretariat DPP KJI di Padang, Sumatera Barat.

Berita terkait: Telah Kantongi Akta Otentik,KJI Siap Lebar Sayap Organisasi ke Daerah

"Alhamdulillah, kita ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Jurnalis di seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas respon positifnya terhadap perkumpulan Wartawan ini," ucap Owner Media Online GoAsianews.com itu.

Sudah ada beberapa calon ketua pengurus KJI wilayah, serta Kabupaten Kota yang siap dan sudah tidak sabar ingin mendapatkan mandat kepengurusan dari DPP-KJI, imbuhnya.

Kata Denni diantaranya, wilayah Kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) seperti, Sijunjung, Bukittinggi, Pasaman Barat , Dharmasraya, Tanah Datar, Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi seperti, Jawa Barat, Banten,Bitung, Sumatera Selatan , Aceh Tamiang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,Barito Selatan,Provinsi Kalimantan ,Jawa Tengah , Lampung,DKI Jakarta , dan Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan struktur organisasi mereka masing-masing, jelas Denni.

Kepada semua calon ketua pengurus perkumpulan KJI yang ada di wilayah NKRI, atas adanya inisiatif ingin bergabung, "Kami dari DPP mengucapkan terimakasih". Mari bersama kita besarkan perkumpulan wartawan ini dengan catatan. Tetap mengacu kepada AD-RT-KJI," ajak Denni lagi.

Selanjutnya, mengenai surat mandat kepengurusan setelah masing-masing calon Ketua melengkapi susunan pengurus, baru kita tindaklanjuti. Kemudian, sama halnya dengan yang telah disampaikan ketua wilayah dua Windo Regandha, yang terpenting jaga marwah organisasi, pungkas Denni. (real/cr)

Rapat Tahunan JMG dilaksanakan di Damar Shaker Padang, Minggu ( 7/1/2024) yang  dipimpin  oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Eedaksi sekaligus penanggung jawab JMG, Ismail Novendra.

Adapun rapat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 ini dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dan harapan pembaca bagi pengembangan Jejak Media Group (JMG) ke depan dan juga pengenalan pimpinan redaksi JMG yang baru.

“Kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat penerimaan pembaca melalui kehadiran media cetak Jejak News  dan media online Jejak77.com ini agar kita dapat memaksimalkan kerja jurnalistik ini”, ujar Ismail Novendra SH, Pemimpin Redaksi JMG.

"Kita juga berharap para wartawan dan biro khususnya diwilayah untuk mencari langganan supaya majalah yang telah berkiprah selama 15 tahun ini tetap eksis dari segi pembiayaan dan pemberitaan", ungkap Ismail 

Lebih lanjut Ismail Novendra mengatakan pencapaian selama ini di lingkungan kerja JMG  rata-rata secara umum sudah baik dan sangat baik, yang sangat baik kita pertahankan dan yang baik harus kita tingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut Ismail Novendra juga memaparkan pada rapat evaluasi JMG bahwasanya sesuai dengan arahan Dewan Pers (DP), dirinya akan  non aktif dikeredaksian JMG karena maju sebagai Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumbar Dapil 1 (Kota Padang) dari Partai PKB nomor urut 7 (Tujuh).

Rapat Evaluasi Tahunan itu juga dilakukan secara Virtual agar memudahkan para Kru JMG yang didaerah untuk mengikuti juga membuka sesi tanya jawab agar apa kendala dan masalah yang dihadapi para anggota bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya secara bersama terutama untuk para biro yang targetnya belum atau hampir terpenuhi.

Sementara, Pemimpin Umum JMG, Mayor (Purn) Syamsir Burhan dalam kesempatan tersebut menegaskan agar para anggota/Kru JMG untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Kami ingatkan kepada para Kru JMG untuk senantiasa bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar tidak berurusan dengan hukum", ungkap Syamsir. (Rel)

MR.com, Jakarta| Metro Jaya mengerahkan 3.041 personel gabungan untuk mengamankan acara debat Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) besok.

"Untuk pengamanan kita kerahkan 3.041 personel gabungan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).

Tiga Ribu Empat Puluh Satu(3.041) personel gabungan itu terdiri dari 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel), 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).

"Pengamanan personel gabungan Polri, TNI dan Pemerintah Propinsi DKI, sesuai dinamika hakekat tugas fungsi sasaran pengamanan kegiatan Debat Capres Cawapres ke 3 melalui satgas Preemtif, Preventif, Humas dan Bantuan Operasi," tutur Trunoyudo.

Trunoyudo menerangkan dari 12 pintu akses di kawasan GBK, beberapa di antaranya juga akan dilakukan penutupan sebagain bagian dari pengamanan.

Pintu akses yang ditutup yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Sedangkan untuk pintu 5 dan 8 hanya digunakan untuk akses keluar.

"Sedangkan untuk pintu 7 dan 10 digunakan untuk pintu akses masuk dan keluar," ucap dia.

Lebih lanjut, Trunoyudo menuturkan Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun, penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi

2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya

3. Arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman.**

Salah satunya terhadap pencapaian program UHC (Universal Health Coverage) atau pengobatan gratis.

“Kami atas nama Pimpinan, anggota DPRD dan seluruh masyarakat Pasaman Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan telah ada 97,09 persen atau sebanyak 427.271 jiwa yang terdaftar pada kepesertaan BPJS,” katanya dalam sambutan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pasaman Barat dalam rangka HUT Ke 20 Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (07/01) siang.

Erianto menyebut, sementara data bulan Januari 2023 kepesertaan JKN – KIS yang aktif ada sebesar 75,06 persen atau sebanyak 330.328 jiwa sehingga pencapaian program tersebut memperoleh penghargaan Piagam UHC Award dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 lalu.

Selain itu, Erianto juga menyebut bahwa Pemerintah Daerah telah berkontribusi nyata atas keberhasilan peresmian dan penetapan 71 Nagari Baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 sehingga saat ini Pasaman Barat memiliki jumlah Nagari sebanyak 90 Nagari.

“Dengan jumlah itu, maka telah disediakan alokasi anggaran pada APBD Tahun 2024 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp97.063.000.000, Alokasi Dana Nagari sebesar Rp65.181.120.200, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp4.007.273.678,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan telah ditetapkan dan diresmikannya Nagari tersebut dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang. (Ddr)

“Kami atas nama anggota Dprd Pasbar mengucapkan semoga kabupaten Pasbar lebih baik ke depan nya”, ucap dia.

Hal itu di sampaikan se usai rapat paripurna DPRD pasbar di Aula kantor Dprd Pabar, Minggu (07/01).

Lebih Lanjut ia menyampaikan Pasca pemekaran 19 nagari menjadi 90 nagari sebuah kemajuan bagi kabupaten pasbar .

“Kita berharap masyarakat bisa semakin mudah dalam berurusan dalam kepentingan administrasi ” harap nya.

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dari partai Gerindra mengatakan kepada awak media bahwa dengan hari jadi kabupaten Pasbar maka saya selaku anggota DPRD Pasbar turut mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Pasbar ke-20. Semoga kian Maju dan Berprestasi kedepannya.

Peringatan Hari Ulang Tahun Pasbar ke-20 di hadiri seluruh Forkopimda Pasaman Barat yang menarik semua nya memakai pakaian adat daerah yang berada di Pasaman Barat. (Ddr)