Mitra Rakyat

Terpantau, pada Minggu dini hari (27/11) sekitar pukul 01.30 wib di aula museum Adityawarman Sumbar ramai para kawula muda tengah asyik bergoyang diantara kelap kelip lampu yang diiringi dentuman musik DJ.

Berdasarkan penelusuran media ini, diketahui acara tersebut merupakan malam inaugurasi mahasiswa fakultas hukum universitas Bung Hatta.

"Ini acara inaugurasi fakultas hukum Kampus UBH. Dan bagi mahasiswa baru dikenakan biaya sebesar Rp250 ribu perorang", beber salah seorang peserta kepada media ini, Minggu (27/11).

Terkait hal itu, kepada UPTD Museum Adityawarman Sumbar, Mardison saat dikonfirmasi sepertinya melempar tanggung jawab kepada pihak ketiga yakni tenaga pengamanan (outsourcing).

Mardison mengaku kebablasan, serta beralasan tidak mengetahui kalau aula pertemuan museum Adityawarman Sumbar yang disewakan kepada mahasiswa UBH telah dijadikan sebagai tempat clubbing party.

Karena, dari surat yang masuk, bahwa aula/tempat tersebut digunakan untuk acara inaugurasi mahasiswa UBH. 

Dan kami tidak mengetahui adanya acara clubbing party yang digelar mahasiswa UBH sampai jam 02.00 wib, ucapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk biaya sewa pemakaian aula sebesar Rp1 juta perhari, dengan ketentuan pemakaian apabila dimulai 08.00 wib sampai jam 20.00 wib, dan mulai siang 12.00 wib sampai 00.00 wib.

Dari konfirmasi itu diketahui, biaya sewa pemakaian aula/tempat itu telah dibayarkan secara tunai, namun sampai berita ini diturunkan ternyata UPTD Museum Adityawarman masih belum menyetorkan dana tersebut ke kas daerah.

Disinyalir, UPTD Museum Adityawarman Sumbar masih menggunakan rekening penampung yang berpotensi terjadi penyimpangan dan KKN.

Hingga berita ini diturunkan media ini masih berupaya untuk mengumpulkan data dan informasi serta konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

Sumber(laksusnews.com)

Pemekaran Wilayah Kejorongan di Nagari Bunuik dari 1 kejorongan menjadi 3 kejorongan yakni Jorong Bunuik, Jorong Bunuik Raya dan Jorong Padang Jiraik.

Pada Pemekaran Wilayah Kejorongan di Nagari Anam Koto Selatan terdiri dari 3 kejorongan yakni Kejorongan Anam Koto Selatan, Kejorongan Limpato, dan Kejorongan Kembar Sari.

Sementara Pemekaran Wilayah Kejorongan di Nagari Langgam Saiyo dari 1 kejorongan menjadi 3 kejorongan yakni Jorong Langgam Saiyo, Jorong Balero Langgam dan Jorong Panco Saiyo.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi menjelaskan pemekaran yang dilakukan bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saat 19 nagari, kepala jorong di setiap nagari merasa kesulitan dalam melayani masyarakat yang jumlahnya cukup banyak. Namun saat ini setelah dilakukannya pemekaran, masing-masing kepala jorong harus melayani masyarakatnya dengan baik sebab jumlah masyarakat dalam satu jorong sudah dibatasi. 

"Saat ini Kinali sudah memiliki 17 wali nagari. Sesuai dengan kewajiban pemerintah harus melayani masyarakatnya, semua harus bertugas sesuai fungsinya masing-masing. Kepala Jorong memiliki tugas yang berat, sebab hingga hal terkecil dalam masyarakat menjadi tanggung jawab kepala jorong," ungkapnya. 

Ia juga memohon dukungan masyarakat Pasbar dalam menjadikan masyarakat Pasbar Sehat, Cerdas, dan Berakhlak Mulia. Upaya agar Pasbar Sehat dengan berobat gratis atau UHC. Sementara menjadikankan masyarakat cerdas dengan bebas pungutan sekolah serta memberikan reward bagi siswa berprestasi. Upaya agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yakni dengan program Magrib Mengaji dan Tahfidz Alquran. 

Selain itu Tokoh Masyarakat Jasmir Sikumbang menceritakan sejarah Kinali yang awalnya memiliki 11 kejorongan. Masyarakat ingin merubah dari pemerintahan kejorongan ke bentuk desa. Dari 11 desa itu dirubah kembali kebentuk pemerintahan nagari yang bertahan hingga saat ini. Begitu pula dengan Nagari Bunuik, yang dulunya hanya 1 kejorongan saat ini menjadi 3 kejorongan.

"Hal tersebut dilakukan Pemda Pasbar dan Pemerintahan Nagari dalam mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan administrasi, serta mendekatkan masyarakat dengan pemerintah. Kita juga merasa bangga, adanya MTQ Nasional Ke-XII tingkat Kecamatan Kinali yang beberapa waktu lalu kita laksanakan,"jelasnya. 

Tokoh Masyarakat Anam Koto Selatan Mukhtar menjelaskan Anam Koto Selatan telah memiliki 2 kejorongan. Adanya pemekaran jorong setelah dimekarkannya nagari di Pasbar khususnya Kecamatan Kinali, Anam Koto Selatan bertambah 1 kejorongan lagi yakni Kejorongan Kembar Sari. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemda Pasbar melalui kepemimpinan Bupati Hamsuardi. 

Disamping itu, Ketua Bamus Nagari Langgam Saiyo Wahab menjelaskan nagari tersebut mulanya hanya memiliki 1 kejorongan. Ia mengapresiasi panitia penataan wilayah dan kejorongan yang sigap dan cepat menanggapi dan merealisasikan pemekaran wilayah kejorongan berdasarkan permohonan masyarakat.(DDR)

Pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Koto Sawah Ujung Gading menjadi 4 kejorongan diantaranya Jorong Koto Sawah, Jorong Koto Sawah Tengah, Jorong Kampung Joring Koto Sawah dan Jorong Koto Sawah Selatan. 

Pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Koto Gunung Ujung Gading menjadi 5 kejorongan diantaranya Jorong Koto Pinang, Jorong Sayur Maincat Koto Raya, Jorong Koto Ampera, Jorong Batang Gunung dan Jorong Pondok Sapek Batang Gunung. 

Sementara Pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Brastagi Ujung Gading diantaranya Jorong Brastagi, Jorong Jawa Brastagi, Jorong Bangka Brastagi, dan Jorong Ulu Bondar Brastagi.

Bupati Hamsuardi dalam sambutannya menyebutkan, tujuan dilakukannya pemekaran nagari di Pasbar diantaranya adalah membangun Pasbar dan mewujudkan impian masyarakat. Ia juga meminta Wali Nagari, Jorong, Bamus dan semua pihak terlibat melibatkan generasi muda untuk ambil andil berperan dalam memimpin Pasbar. 

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini hendaknya kita jawab dengan pemekaran ini. Misalnya persoalan data PKH di Nagari Koto Sawah, juga persoalan banjir yang kita jawab dengan pembuatan shelter. Namanya membangun tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dulu nagari kita berjumlah 19 dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi 90 nagari. Berkat kerjasama semua pihak, nagari kita di Ujung Gading ini sudah dapat dimekarkan," ucapnya. 

Saat memberi sambutan di Nagari Koto Gunung, Bupati Hamsuardi juga memaparkan program unggulan Pemda Pasbar diantaranya target Pemda Pasbar bahwa 20 hingga 30 tahun ke depan, masyarakat Pasbar harus menjadi penghafal Alquran. 

"Pemekaran jorong ini pada dasarnya kebutuhan bersama antara masyarakat dan pemerintah, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelumnya, satu jorong mengurus banyak KK, saat ini hanya boleh 250 KK. Tahun ini juga kita usulkan drainase peningkatan pembangunan pasar Ujung Gading dan peningkatannya, mohon dukungannya," tambahnya.

Tokoh Masyarakat Nagari Koto Sawah Ujung Gading Haddaini mengucapkan selamat datang kepada Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan, masyarakat Koto Sawah antusias menyambut peresmian pemekaran kejorongan Nagari Koto Sawah Ujung Gading yang telah lama dinantikan itu. Lebih lanjut ia memohon perhatian Pemda Pasbar di bidang pertanian dan perkebunan sebagai ladang kehidupan masyarakat Koto Sawah. 

Selain itu, Ketua Bamus Koto Gunung Ujung Gading Jumalis menyebutkan pemekaran wilayah kejorongan di Nagari Koto Gunung dari 2 jorong menjadi 5 kejorongan. Ia juga berharap Pemda Pasbar dapat membangun akses jalan di Koto Gunung sebelum masa kepemimpinan Bupati berakhir. 

Tokoh Masyarakat Lindung berharap pengaruh negatif lingkungan diantaranya kenakalan remaja, pencurian, penggunaan narkoba dan hal-hal yang meresahkan di Nagari Brastagi Ujung Gading dapat dikurangi dengan dukungan masyarakat serta niniak mamak.(DDR)

Hadiah langsung diserahkan Bupati Hamsuardi sebesar Rp 28.000.000 kepada Juara 1 dari tim OP2J Jalan Jawa dan Rp 18.000.000 untuk tim Sutan Mudo Kuamang sebagai Juara 2. Pemain terbaik oleh Iban Sutan Mudo juga mendapatkan senilai Rp 1.000.000.

Bupati Hamsuardi saat menutup turnamen Ikates Sahabis Gogo Cup II tahun 2023 itu mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menyuguhkan permainan yang menarik. Ia juga mengapresiasi turnamen yang berlangsung secara aman dan lancar. 

"Kepada wasit, peserta, panitia dan semua pihak yang terlibat dalam suksesnya Ikates Sahabis Gogo Cup II ini kami ucapkan terima kasih. Bahkan ada pemain asing dari luar daerah yang didatangkan. Kita berharap, panitia tetap dapat melaksanakan turnamen ini di tahun mendatang," tangkasnya.

Selain itu, Laporan Panitia yang disampaikan Yosef Abrar menyebutkan pertandingan berlangsung dengan aman dan lancar meskipun di tengah cuaca yang kerap dilanda hujan lebat.

Turnamen Ikates Sahabis Gogo Cup II 2023 itu digelar selama sebulan yang dimulai sejak 24 Oktober hingga 25 Nov 2023. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemda Pasbar serta kerja keras dan kekompakan dari segenap panitia dan masyarakat setempat. 

Di akhir acara, Bupati Hamsuardi menyerahkan bantuan kepada panitia sebesar Rp 3.000.000. Turut Hadir Ketua TP-PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi, Kepala DPMN Pasbar Randy Hendrawan, Ketua PS. Pasbar HD Dianovri Harpama, Camat Sungai Aur Armaizon, Unsur Forkopimca Kecamatan Sungai Aur, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.

Sementara ditempat terpisah ketua KONI Pasbar Mondiharto menyampaikan bahwa diri nya turut mengapresiasi kepada panitia penyelenggara Open Tournament Volley Ball Ikates Sahabis Gogo Tahun 2023 tersebut.

Lebih lanjut Mondiharto mengatakan dengan ada nya kegiatan tersebut diri nya beserta para pengurus KONI merasa tertolong karena secara tidak langsung mereka telah mencari bibit-bibit Atlet khususnya dibidang olahraga Volley.

"Kita sangat mengapresiasi kepada panitia yang telah menggelar acara open tournamen tersebut, karena secara tidak langsung mereka telah menolong kita untuk mencetak bibit atlet Volley Ball", ujar Mondiharto.

"Selanjutnya Kita akan lakukan pendataan dan pembinaan terhadap para atlet tersebut kedepan nya, sehingga nanti dalam iven-iven yang akan datang baik daerah, nasional bahkan internasional kita tidak perlu lagi mendatangkan atlet dari luar", tutupnya. (DDR)

Kemenangan tim Ps. langgam sepakat juga menandai usainya turnamen Sepak Bola 2023 di Kecamatan Kinali Kampung dalam.

Penutupan turnamen sepak bola itu dihadiri langsung oleh Anggota DPRD Pasaman Barat Fraksi Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra), Wahyudi, H. Daliyus K, dari partai Golkar, Sekcam Kinali, Sudirman, Sos. I.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Pasaman Barat Wahyudi mengucapkan selamat kepada tim yang sudah memenangkan pertandingan turnamen Sepak Bola OPPKD.

“Saya mengucapkan selamat kepada tim Ps. langgam sepakat yang sudah memenangkan pertandingan, kepada tim yang menang jangan merasa berpuas hati, ini semua yang di dapatkan patut di syukuri,” ujar Wahyudi.

Tak lupa Wahyudi juga menyampaikan ucapan terima, kepada OPPKD, Pemuda yang telah menyelenggarakan Turnamen Sepak Bola.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada OPPKD, para Pemuda yang telah menyelenggarakan turnamen sepak bola, ini sangat membantu terutama untuk masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM pada kegiatan ini,” tambah Wahyudi.

Penutupan Turnamen Sepak Bola OPPKD juga di tandai dengan penyerahan Piala Turnamen Sepak Bola OPPKD Tahun 2023 oleh Wahyudi kepada Tim Ps. langgam sepakat sebagai juara pertama .

Sebelum penutupan turnamen, juga dilakukan nonton bareng final Bola Kaki, oleh  Anggota DPRD Pasaman Barat dan rombongan bersama masyarakat di Kecamatan Kinali.Hadir dalam penutupan turnamen tersebut.

Sementara ketua KONI Pasbar melalui Sekretarisnya Iwan dalam hal ini juga sangat mendukung adanya kegiatan dan Turnamen yang digelar oleh OPPKD tersebut.

Menurut Iwan hal tersebut akan membuat semangat olahraga khususnya dibidang sepak bola akan semakin membumi di Pasaman Barat ini dan hal tersebut akan lebih mudah untuk mencari bibit Atlit yang berbakat.

"Kita dari KONI Pasbar akan selalu memberi dukungan kepada kelompok-kelompok Pemuda yang menggelar kegiatan-kegiatan Turnamen, karena hal tersebut akan mempermudah kita mencari bibit-bibit Atlit kedepannya", ujar Iwan. (DDR)

Pembukaan festival juga dihadiri oleh perwakilan dari Danlanud Padang, Forkopimca dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Risnawanto menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh Federasi Aero Sport Indonesia Pasbar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Pasbar.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi kegiatan festival Paralayang Bukit Marando. Apalagi kegiatan tersebut juga kolaborasi dengan berbagai instansi. Karena festival Paralayang Bukit Marando memiliki dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat secara umum dan masyarakat Air Bangis secara khusus," ucap Wabup Risnawanto.

Selain itu, menurutnya Festival Paralayang Bukit Marando juga sebagai ajang promosi objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga membawa dampak positif bagi dunia pariwisata, dunia olahraga dan di bidang ekonomi. Ia juga berharap festival tersebut bisa dijadikan sebagai kegiatan tahunan yang kembali digelar di tahun 2024 mendatang.

"Pemerintah Daerah tentu mendukung kegiatan yang memiliki dampak positif bagi dunia pariwisata. Untuk itu, selamat datang kepada atlet paralayang di Kabupaten Pasaman Barat ini. Silahkan nikmati keindahan objek wisata di Air Bangis ini, terutama Objek Wisata Paralayang Bukit Marando ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Decky H Syahputra mengatakan kegiatan yang digelar pertama kali di Kabupaten Pasaman Barat itu memiliki manfaat yang cukup banyak seperti ekonomi kreatif yang juga meningkat dengan digelarnya Bazar UMKM di Ruang Terbuka Hijau Air Bangis. Ia juga menyebutkan bahwa festival tersebut membawa dampak positif bagi dunia pariwisata

"Kegiatan tersebut membawa dampak positif bagi dunia pariwisata. Objek wisata Kabupaten Pasaman Barat dikenal luas. Alhamdulillah kegiatan ekonomi kreatif sudah dimulai dari tanggal 5 dan ditutup tanggal 12. Kalau festival Paralayang Bukit Marando dibuka mulai tanggal 11 sampai 12 November ini. Selama 7 hari kegiatan ini kita menargetkan sehari seribu pengunjung. Selama kegiatan ini berlangsung ada sebanyak 7 ribu pengunjung yang akan hadir di sini," ucapnya.

Sementara pihak KONI Pasbar saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KONI Pasbar menyampaikan bahwa selain kegiatan Festival tersebut menunjang UMKM dan Pariwisata dari sisi Olahraga KONI juga melihat potensi para atlit dari olahraga Aero Sport atau Paralayang.

"Kita lihat potensi para Atlit dibidang Aero Sport atau Paralayang ini sangat berpotensi. Kita akan lakukan pembinaan kedepan nya agar mampu mencetak para Atlit-Atlit Pasbar kedepan nya khusus olahraga udara Paralayang ini", ujar Mondiharto.(DDR).

Hadir dalam giat tersebut, Kapolres selaku pembina Bhayangkari Cabang AKBP Agung Basuki dan Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar Ny. Mutya Agung, Pengurus Bhayangkari Cabang Pasbar, seluruh Bhayangkari, para PJU, Polwan, istri ASN serta ibu- ibu Dian Kemala Polres Pasbar.

Dengan tema “Bhayangkari Mendukung Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.” Melalui tema ini Bhayangkari harus selalu siap dalam mendukung tugas- tugas Kepolisian yang merupakan visi dan misi Organisasi  Bhayangkari terutama dalam mensukseskan Pemilu Damai.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-71 tahun 2023 ini menjadi kesempatan bagi Bhayangkari Polres Pasbar dan jajaran untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kebersamaan serta kemajuan Bangsa Indonesia.

Acara ini ditandai dengan pemotongan tumpeng yang  diberikan kepada Ny. Pat Nofirman sebagai Bhayangkari tertua dan Ny.Yanda Beni sebagai Bhayangkari termuda.

Kegiatan dimeriahkan dengan penampilan Kesenian dari Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Pasbar dan Ranting sejajaran  Polres Pasbar serta menampilkan pentas drama yang di perankan oleh Bhayangkari Polres Pasbar.

Menyemarakan HKGB Ke-71 tahun ini Bhayangkari Cabang Pasbar melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Donor Darah, olah raga bersama dan kegiatan sosial lainnya serta beberapa perlombaan lainnya.

Dalam sambutannya, Ny. Mutya Agung, Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar, menyampaikan harapannya. Beliau berharap Bhayangkari harus menjaga harkat dan martabat untuk menjunjung tinggi etika dan adat istiadat budaya Timur, sederhana dan bersahaja dalam penampilan.

Bhayangkari juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan positif kepada Polri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2024.

Dukungan Bhayangkari diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang damai dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Sementara itu Kapolres Pasbar selaku Pembina Bhayangkari Cabang Pasbar AKBP Agung Basuki dalam sambutannya menyampaikan  arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

"Bhayangkari harus cerdas, berhati-hati, juga bijak menggunakan media sosial. Jangan terpengaruh oleh politik. Keterlibatan politik tidak bijak di media sosial dapat berdampak negatif pada citra Polri dan keluarganya. Lebih baik fokus pada kegiatan positif dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri", ungkap Kapolres.

Kapolres juga menambahkan didik anak- anak menjadi generasi yang unggul yang siap mengisi kemerdekaan dan masa depan.

Bhayangkari selain berperan dalam bidang Politik, Bhayangkari juga berperan dalam peningkatan Ekonomi, Bidang Sosial,Pendidikan dan Stunting  sehingga terus membawa dampak positif bagi bangsa dan negara, khususnya dalam menjaga kedamaian selama proses Pemilu 2024. (DDR)

Juga menyangkut penggunaan BBM yang diduga BBM bersubsidi, serta tidak difasilitasinya pekerja dengan Alat Pelindung Kerja(APK).

Semua itu dibantah oleh Ikhsan yang menjabat sebagai pelaksana lapangan di PT.Arpex Primadhamor tersebut. Ikhsan mengatakan kalau dugaan tersebut tidak benar.

"Semua dugaan tersebut tidaklah benar, sepertinya ada Miss komunikasi yang terjadi antara pihak pengawas dengan masyarakat," terang Ikhsan kepada media via telpon 0852-6322-9xxx pada Kamis (9/11/2023).

Berita terkait: Mahdiyal Hasan: Proyek Peningkatan Jalan Kapujan-Rimbo Data Berpotensi Terjadinya Persekongkolan Jahat Rugikan Rakyat

Sebenarnya, kata Ikhsan, pada pelaksanaan proyek ini negara pasti memakai jasa dari konsultan supervisi. Namun kenapa tidak ada nama perusahaan diplang proyek, kata Ikhsan, saat itu pekerjaan baru dimulai dan penunjukan pemenang konsultan supervisi masih belum ada. 

"Plang proyek tersebut  masih yang lama, saat media kelokasi belum diganti, tapi kita akan segera memperbaikinya lagi," tegasnya.

Kemudian ikhsan menjelaskan kalau nama perusahaan konsultan supervisi dimaksud adalah PT. Sarana Bhuana Jaya, KSO PT. Bhuana Archicon.

Selanjutnya ikhsan juga menjelaskan terkait fasilitas APK. Katanya, pihak perusahaan dari awal sudah menerapkan motto "utamakan keselamatan kerja" dengan memberikan APK kepada masing-masing pekerja.

Namun mereka merasa tidak nyaman dengan itu, jadi mereka jarang menggunakannya. Tapi sekarang kita sudah menegaskan siapa saja pekerja yang tidak menggunakan APK sementara diberikan, selanjutnya pihak perusahaan akan memberikan sanksi, tegasnya.

Untuk penggunaan BBM, ikhsan mengatakan kalau BBM yang dipakai merupakan BBM industri yang dibawa dari kantor. Menyangkut dirgen yang ada dirumah warga itu, hanya sebagai pengangkut dari gudang ke lokasi pekerjaan, ungkap Ikhsan.

Terakhir dia menjelaskan menyangkut dugaan penggunaan material ilegal. Ikhsan dengan jelas menyebutkan kalau material yang dipakai pada proyek jalan itu tidaklah ilegal.

"Terkait material yang digunakan berasal dari quary yang berizin dan telah lolos uji labor," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Publik mengetahui kalau anggaran untuk pekerjaan jalan Kapujan-Rimbo Data ini merupakan aspirasi atau pokok pikir(pokir) dari seorang anggota DPR RI dari Partai PAN. Dan kemudian dikerjakan oleh perusahaan milik kolega yang juga dari partai PAN.

Baca berita sebelumnya: Proyek Jalan Aspirasi Athari Gauthi dikerjakan PT.Arpex Primadhamor Kuat Dugaan Labrak Aturan dan Tanpa Pengawasan

Ada potensi kemungkinan akan terjadinya persengkongkolan jahat didalam pelaksanaan proyek negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.

Dia menyebutkan ada beberapa indikator adanya dugaan korupsi telah terjadi diproyek tersebut. Mulai dari penunjukan rekanan sampai dengan masa pelaksanaannya sampai hari ini.

"Anggaran sebesar Rp 35 miliar lebih, namun pelaksanaannya terindikasi amburadul, ditambah lagi dengan dugaan tidak ada jasa konsultan supervisi digunakan pada proyek itu. Sementara ada indikasi perbuatan melawan hukum tercium didalam pelaksanaannya," ujar Mahdiyal Hasan pada hari Rabu(8/11/2023) di Padang.

Disinyalir pekerjaan tidak ada pengawasan, karena dipapan informasi publik (plang proyek) tidak ada dituliskan nama perusahaan konsultan supervisi yang dimaksud, dan pihak rekanan pun disinyalir tidak bisa untuk menjelaskannya, papar Advokat itu.

Sementara lanjut Mahdiyal, informasi miring terhadap proses pekerjaan terus berkembang dilingkungan publik. Seperti dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh rekanan. "Penggunaan material ilegal, sampai dengan tidak difasilitasinya para pekerja dengan Alat Pelindung Kerja(APK) waktu mereka bekerja," cecar Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Ironis, proyek senilai Rp 35 miliar lebih yang dikerjakan PT.Arpex Primadhamor diduga kuat tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi atau pengawas, bahkan mungkin juga lemah dari pengawasan seorang PPK 2.5 Agusman.

Buktinya, saat dikonfirmasi Agusman tidak juga tidak menjelaskan hal tersebut secara detail. Bahkan Agusman terkesan mendukung dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PT. Arpex tersebut, tandasnya.

Mahdiyal mengatakan, meskipun dugaan itu dibantah oleh pihak rekanan, namun faktanya menyebutkan demikian. Tidak ada nama Konsultan Pengawas diplang proyek, para pekerja mengaku kalau mereka tidak ada di fasilitas dengan APK lengkap dalam bekerja.

"Apabila pekerjaan ini sudah sesuai dengan aturan dan kaedahnya. Seharusnya pihak rekanan tidak sulit untuk menjelaskan kepada publik. Penjelasan disertai dengan bukti kongkret,  dan pekerja berompi hijau itu tidak perlu lari-larian menghindari media" tegas Advokat muda tersebut.

Dikhawatirkannya, proyek jalan ini hanya sebagai alat pencitraan bagi sedikit kelompok dan arena dalam mencari keuntungan. Meskipun berdampak terhadap mutu pekerjaan, yang akhirnya negara menanggung kerugian, oknum tersebut seakan tidak peduli.

Perlu kita ingatkan kembali, kalau dana yang digunakan bukan uang dari kantong pribadi mereka, tapi uang negara yang salah satu sumbernya merupakan kutipan pajak dari hasil kerja peras keringat masyarakat, jadi sebaiknya berikan yang terbaik untuk masyarakat, pungkasnya.

Proyek peningkatan jalan Kapujan-Rimbo Data dibiayai APBN dengan besar anggaran Rp 35.991.122.000, dikerjakan selama 161 hari kalender oleh PT.Arpex Primadhamor dengan masa pemeliharaan 365 hari. 

Pekerjaan berada dibawah pengelolaan BPJN Sumbar, dibawah pengawasan PPK 2.5, Satker PJN Wil II. Sampai berita ini ditayangkan media masih upaya konfirmasi Kepala BPJN Sumbar, dan Kepala Satker PJN Wil II.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengatakan pemekaran dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pasbar dan menegaskan pemekaran tidak diperbolehkan mengubah adat istiadat yang ada. Ia menjelaskan, akan banyak kesempatan yang harus dimanfaatkan seiring dengan pemekaran jorong yang dilakukan.

"Dari yang semula 2 kejorongan saat ini Nagari Salido Saroha menjadi 4 kejorongan. Akan banyak kesempatan yang akan didapatkan, kita berharap tokoh masyarakat dapat memberi kesempatan untuk menjadikan Pasbar jadi lebih baik. Insya Allah, tahun depan dana desa kita bertambah. Mari kita manfaatkan sesuai prioritas yang sudah ditentukan, mengurus nagari baik di bidang pendidikan, keagamaan, membina generasi muda, mengatasi kemiskinan, stunting, persoalan banjir dan lain sebagainya," ungkap Bupati Hamsuardi.

Sementara Tokoh Masyarakat Mukhlis Nasution menyebutkan bahwa pemekaran ini adalah pemekaran pertama di Kecamatan Lembah Melintang. Semua itu berkat kerjasama masyarakat, Bamus, camat, wali nagari dan semua pihak terkait dalam menyalurkan keinginan masyarakat. Ia berharap, setelah pemekaran jorong nantinya dapat menjadikan Ujung Gading menjadi lebih baik dan sejahtera.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Seorang warga Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Penerima bantuan bedah rumah dari Baznas Kabupaten Pasbar Jendra Mika datangi kantor Baznas Pasbar dalam rangka mempertanyakan biaya pembangunan bedah rumah miliknya karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.

Sebagaimana diketahui, Baznas Pasbar dalam tahun 2023 ini telah menganggarkan 66 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Pasbar untuk dibangun melalui dana Baznas dengan anggaran Rp. 25 Juta per Unitnya.

Adapun sebelum ditetapkan sebagai Mustahik (penerima bantuan), tim dari Baznas terlebih dahulu melakukan survey kelokasi rumah yang akan di bedah, untuk melihat langsung beberapa kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya untuk diberikan bantuan.

"Saya merupakan seorang penerima bantuan bedah rumah dari Baznas. Dari surat yang saya tanda tangani dulu, disana tertera anggaran yang akan saya terima sebesar 25 Juta. saya heran, karena setelah saya hitung, biaya pebangunan rumah yang saya terima baru berjumlah lebih kurang 20 Juta, tapi sudah dinyatakan siap oleh pendamping dari Baznas yaitu, Suarman," ungkap Jendra Mika kepada wartawan di Simpang Empat (06/11).

Jendra Mika menjelaskan, rincian catatan  pembelian bahan bangunan rumahnya yang ia terima dari Suarman selaku pendamping baru menghabiskan anggaran sebesar Rp. 19.893.000, namun pembangunannya sudah dinyatakan selesai. Padahal, seharusnya pagu dana yang ia terima  sebesar Rp. 25 Juta sesuai dengan yang ia tanda tangani.

"Saya heran, disaat saya meminta dana untuk pembelian tiga lembar triplek kepada Suarman, ia mengatakan dana pembangunan rumah saya sudah habis, padahal dana yang semestinya saya terima adalah Rp.25 Juta," jelasnya.

Ditambahkan, dirinya lebih heran lagi disaat Suarman memberikannya uang sejumlah Rp. 1.000.000 disaat dirinya mempertanyakan terkait bantuan tersebut ke kantor Baznas Pasbar bersama salah seorang rekannya.

"Saya diberikan uang 1 Juta oleh Suarman. Saya juga tidak tau, apakah ini uang pemberiannya secara pribadi karena iba kepada saya, atau bersumber dari dana Baznas," pungkasnya.

Selain itu, Mika juga berterima kasih kepada Baznas Pasbar atas bantuan yang telah diberikan terhadapnya. Namun, selaku masyarakat biasa yang tidak berpendidikan, ia juga meminta keterbukaan dari pihak Baznas terkait dana pembangunan rumahnya yang saat ini pekerjaannya sudah dianggap selesai oleh pendamping Baznas itu.

"Saya meminta transparansi dari pihak Baznas, saya baru merima lebih kurang 20 Juta, kalau benar pembangunan satu unit bedah rumah ini 25 Juta, kemana sisa uang yang mestinya menjadi hak saya," pinta Mika.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Pasbar, Devi Irawan saat dikonfirmasi awak media Senin, (06/11) diruang kerjanya membenarkan, Baznas Pasbar pada tahun 2023 ini memang telah menganggarkan 6 unit rumah disetiap kecamatan yang ada di Pasbar dari 11 Kecamatan yang ada.

Adapun anggaran yang telah ditetapkan untuk satu unit rumah sebesar 25 juta. Dari dana 25 juta tersebut, rumah dengan ukuran 6×6 tersebut dipastikan sudah siap dan bisa ditempati oleh penerima.

"Dengan anggaran 25 Juta per Unitnya, sebanyak 66 unit rumah yang kita berikan bantuan harus siap dan sudah bisa ditempati oleh Mustahik," terang Devi Irawan.

Dijelaskan, adapun mekanisme pembangunan rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan Baznas, yaitu dengan menempatkan pendamping dari internal Baznas dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan hingga selesai.

"Kita telah menunjuk pendamping dari Baznas dalam pembangunan rumah yang kita lakukan. Sementara dana 25 juta tersebut kita serahkan kepada pendamping untuk mengelola secara langsung," jelasnya.

Ditambahkan, dirinya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, karena setiap pembangunan yang dilakukan telah ditunjuk pendamping  dari Baznas Pasbar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

"Semua sudah ada pendamping. disini saya tegaskan, semua rumah yang dibangun harus siap dan bisa ditempati oleh penerima, karena akan dilakukan serah terima pada tanggal 5 Desember nantinya," tegas Devi Irawan mengakhiri.

Sementara itu, pendamping kegiatan dari Baznas Pasbar Suarman saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, semua sudah saya serahkan kepada ketua untuk menjawab, pekerjaan sedang berlangsung dan tunggu verifikasi sampai 5 Desember mendatang," ucapnya singkat.(DDR)

Pasalnya, pembangunan jalan Kapujan-Rimbo Data berada dibawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) itu terkesan lemah terhadap pengawasan dari PPK 2.5, Satker PJN Wil 2.

Proyek yang dikerjakan PT.Arpex Primadhamor senilai Rp35.991.122.000, itu dalam pelaksanaannya terindikasi labrak aturan dan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Aturan yang dilabrak terkait Undang- undang(UU) tentang Migas, tentang Pertambangan dan tentang K3.

Dikatakan labrak UU tentang Migas, karena merunut pada informasi yang dirangkum tim investigasi media ini saat dilokasi pekerjaan pada Senin(6/11/2023). Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang digunakan sebagai penggerak alat-alat berat dan kendaraan operasional lain pada proyek tersebut diduga kuat merupakan BBM bersubsidi. 

Hal ini disampaikan oleh satu warga yang tinggal di Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok sendiri. Warga yang tidak inginkan identitasnya untuk dituliskan itu mengatakan, kalau BBM yang digunakan untuk alat berat dan kendaraan operasional lainnya tersebut kuat dugaan BBM jenis solar bersubsidi.

" BBM jenis solar yang digunakan pada proyek ini merupakan BBM bersubsidi. Sementara pemasok BBM bersubsidi tersebut diduga oknum aparat negara, tapi siapa oknum itu saya tidak kenal secara pribadi,"terang warga itu seraya menunjukkan tumpukan dirgen yang berada teras rumah salah satu warga. 

Disinyalir rumah tersebut disewa oleh kontraktor (PT.Arpex Primadhamor) sebagai direksikeet sekaligus tempat tinggal para pekerja yang datang dari luar Nagari Sungai Nanam.

Selanjutnya, rekanan terindikasi menggunakan material batu ilegal. Masih menurut kepada keterangan warga dari tersebut, batu yang dipakai merupakan batu yang ada disekitar alam Nagari Sungai Nanam yang disinyalir tidak memiliki izin resmi dan lengkap dari pemerintah.

"Batu yang digunakan untuk pembangunan saluran drainase dan penahan dinding tebing itu, mereka ambil atau tambang dari alam yang ada sekitar daerah ini," pungkas warga itu 

Selanjutnya saat dilokasi media melihat pekerja tidak memakai Alat Pelindung Kerja(APK) yang lengkap saat melakukan kegiatan. Diduga pihak PT. Arpex Primadhamor kangkangi UU tentang K3, karena rekanan terindikasi tidak memfasilitasi pekerjanya dengan APK yang lengkap.

Hal tersebut diakui salah satu pekerja yang sedang makan di salah satu warung yang berada dekat dengan lokasi mereka bekerja. Kata pekerja yang juga tidak mau namanya untuk disebutkan itu mengatakan, kalau mereka tidak ada difasilitasi oleh kontraktor APK yang lengkap.

"Tidak pernah kontraktor memberikan APK yang lengkap kepada para pekerja disini termasuk saya. Sejak saya mulai bekerja hingga sekarang, tidak ada APK itu mereka berikan kepada kami," terang pekerja dengan jelas saat dikonfirmasi.

Bahkan kuat dugaan kalau pelaksanaan proyek negara itu tidak menggunakan jasa konsultan supervisi atau pengawas. Karena, selain tidak ada nama perusahaan konsultan supervisi diplang proyek. Hal tersebut juga dikuatkan oleh sikap tertutup yang terindikasi tidak kooperatif oleh seorang pekerja yang mengaku dari pihak konsultan pengawas.

Pekerja yang menggunakan rompi hijau itu terkesan gelisah saat dikonfirmasi awak media. Saat ditanya apa nama perusahaan konsultan supervisi tempat dia pekerja, pekerja tersebut terkesan enggan untuk memberitahukannya.

Bukannya hanya nama perusahaan yang tidak mau dia beritahu, untuk namanya sendiri pun sepertinya pekerja tersebut juga lupa, karena juga tidak mau mengenalkan dirinya sendiri saat ditanya media. Dan kemudian pekerja yang menggunakan rompi hijau itu selanjutnya tergesa-gesa menghindari media dengan alasan mau makan siang.

Secara speks dan teknisnya, pelaksanaan proyek jalan itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya. Karena, pada badan jalan yang akan dilakukan pengaspalan, terlihat prime Coat dicurahkan diatas genangan air yang ada dibadan jalan tersebut.

Selain itu material timbunan yang  digunakan disinyalir tidak sesuai Spesifikasi teknis. Jelas terlihat pada pengerasan jalan tersebut bahan yang digunakan batu yang berukuran besar dan diduga tidak masuk tes labor dan quary yang berizin.

Lain pihak, saat dikonfirmasi kepada Iksan yang disebut-sebut sebagai pelaksanaan lapangan dari PT. Arpex Primadhamor terkait hal itu via telpon 0852-6322-9xxx. Iksan mengatakan kalau dugaan tersebut tidak.

"Untuk pekerjaan pasangan batu, kami serahkan kepada subkon, di spk kami tuangkan quarry yang berizin. Dan BBM kami datangkan dari kantor kami pak," kata Iksan 

Pada proyek ini kami pakai jasa konsultan pengawas, lanjut Iksan.Tapi sayangnya Iksan menyebutkan tanpa bisa menjelaskan apa nama perusahaan konsultan pengawas tersebut.

Seterusnya menyangkut spesifikasi teknis. Kata Iksan, dia mengerjakan prime coat sebelumnya dikompresor dulu.

 "Kalau untuk APK, sebelum bekerja sudah kami serahkan kepada mandornya," demikian Iksan memaparkan.

Sementara saat dikonfirmasi kepada PPK 2.5, di Satker PJN Wil 2, Agusman, hanya mengatakan terimakasih atas informasinya kepada media ini.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Bupati Hamsuardi menyebutkan Pemerintah Kabupaten Pasbar sangat mendukung program masyarakat di bidang olahraga. Terbukti, dengan dibuatkan lapangan voli dan lapangan bola kaki hingga pelosok nagari.

Adanya kegiatan itu juga diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada para atlet, sekaligus melihat prestasi generasi muda di bidang olahraga.

“Mari kita sukseskan acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap lapangan ini tetap dipakai untuk latihan pada sore hari. Jika ada kendala seperti kekurangan bola, jangan ragu untuk meminta kepada Dispora,” ucap Bupati Hamsuardi. 

Sementara itu, Niniak Mamak Daulat Parit Batu mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi di Pasbar yang mendukung pertandingan bola voli itu. Ia menyebutkan, Brimob sangat membantu keamanan di Pasbar. Ia juga menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga ketertiban dalam menghadapi masa Pemilu 2024 mendatang. 

Sebelum memulai pertandingan pembuka oleh tim Dispora melawan tim Koramil, Pemda Pasbar melalui KONI menyerahkan bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk turnamen tersebut dan bantuan untuk Polisi Cilik sebesar 10 juta rupiah.

Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Pasbar Hamsuardi juga diutarakan oleh Ketua KONI Pasbar Mondiharto bahwa kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada para atlet, sekaligus melihat prestasi generasi muda di bidang olahraga.

"Melalui kegiatan ini Kita berharap agar nanti dapat memberikan pembinaan kepada para Atlit Pasbar agar kedepan nya mampu berprestasi untuk mengharumkan Pasaman Barat di bidang Olahraga, dan nanti mampu mengharumkan Pasbar untuk Propinsi, Nasional bahkan kalau bisa sampai kancah Internasional," ujar Mondiharto.(DDR)

Hal ini dapat terlihat dari jajaran Polsek Gunung Tuleh yang melakukan Patroli dan memberikan himbauan kepada pelaku tambang PETI yang menggunakan mesin dompeng dan galian "C" di Bantaran Sungai Astra dan Sungai Batang Kenaikan Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Jumat (03/11).

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki mengatakan, patroli dan himbauan ini sebagai bentuk komitmen Polres Pasbar dalam penindakan dan pemberantasan penambangan emas yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari Sumber Daya Alam yang ada di Pasbar.

Kapolres juga menyampaikan bahwa Pihaknya tetap berkomitmen dalam pemberantasan dan penindakan serta penegakan hukum terhadap pelaku PETI, hal ini dilakukan agar ekosistem alam dan lingkungan sekitar tetap terjaga kelestariannya.

Diterangkan, sejumlah lokasi tidak luput dari pantauan petugas, seperti di wilayah Kecamatan Gunung tuleh, patroli dan himbauan kepada masyarakat dipimpin langsung oleh Kapolsek Gunung Tuleh Iptu Deswandi didampingi BA SPK Bripka Husni Mubarak.

"Dari hasil patroli dan pengecekan ke lokasi di Bantaran Sungai Astra dan Sungai Batang Kenaikan Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh, tidak ditemukan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan emas ilegal," ujar Kapolres.

AKBP Agung Basuki kembali menerangkan, selain diwilayah hukum Polsek Gunung Tuleh, hal yang sama juga dilakukan oleh Jajaran Polsek Pasaman yang turun langsung untuk melakukan pengecekan aktivitas penambangan emas ilegal di aliran Sungai Batang Pasaman yang terletak di Jorong Rimbo Janduang Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman pada Sabtu (04/11).

"Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pasaman AKP Defrizal didampingi oleh personel lainnya, tidak menemukan adanya penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat disepanjang aliran sungai Batang Pasaman Jorong Rimbo Janduang Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman," ucapnya.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan penambangan emas secara ilegal yang menggunakan alat berat (excavator), mesin robin maupun dompeng, terkecuali sudah mengantongi izin resmi dari Pemerintah.

"Sebagai mitra Kepolisian, peran penting masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan PETI di Pasbar. Segera laporkan kepada pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat, jika adanya aktivitas PETI," himbaunya. (DDR)

MR.com, Padang| DPD Partai Berkarya Kota Padang bakal memproses usulan nama calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Zalmadi ke DPRD Padang. Pengusulan nama calon PAW tersebut dimaksudkan untuk mengganti Zalmadi yang sudah pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Segera diproses nama calon PAW sesuai arahan DPD Partai Berkarya. Sebagai sekretaris, saya tunggu perintah Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang," kata Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang melalui pesan whatsapp-nya kepada media ini, Sabtu(4/10) waktu lalu.

Berita terkait: Zalmadi Kembali Maju Caleg dari PKB Tanpa Surat Pengunduran Diri dari Partai Berkarya

Sedikit menginformasikan, Yunizal menyampaikan untuk nama calon pengganti Zalmadi adalah peraih suara terbanyak kedua.

"Penggantinya peraih suara terbanyak kedua hasil pemilihan legislatif tahun 2019," jelas Yunizal yang enggan menyebutkan nama calon pengganti tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini, peraih suara terbanyak pada pileg 2019 untuk caleg DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya daerah pemilihan Kuranji-Pauh adalah Khairul Karohan.

"Benar, peraih suara terbanyak kedua di dapil Kuranji-Pauh atas nama Khairul Karohan," ungkap Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang Resmita.

Resmita juga menyampaikan, status Khairul Karohan saat ini masih menjadi anggota Partai Berkarya.

Terpisah, Khairul Karohan mengakui bahwa dirinya telah mengetahui Zalmadi pindah ke PKB setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pileg 2024 oleh KPU.

Menyangkut pengusulan namanya sebagai PAW Zalmadi, Khairul Karohan menunggu instruksi partai.

"Saya akan menghadap ke DPD dan menunggu arahan partai. Insha Allah dalam waktu dekat," tegas Khairul yang dihubungi, Minggu (5/11/2023).(cr/agb)

MR.COM, PASBAR - Rangkaian Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka Hari Jadi IDI ke-73 tahun 2023 mulai dari sunatan masal, berobat gratis, cek kesehatan gratis dan banyak lagi aksi sosial bersama masyarakat, yang dimulai dari tanggal 2 November hingga 5 November 2023.

Puncak rangkaian Hari Jadi IDI ke-73 tersebut ditutup oleh Wakil Bupati (Wabup) Risnawanto, pada Minggu (05/11) di Aula Kantor Bupati setempat.

Wakil Bupati Risnawanto memberikan apresiasi yang tinggi kepada IDI Pasbar, karena telah menggelar kegiatan bakti sosial yang sangat bermanfaat dan membantu masyarakat Pasbar. 

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada IDI Kabupaten Pasaman Barat, karena telah banyak berbuat untuk negeri melalui bakti sosial. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota IDI yang telah berbakti untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat," kata Wabup Risnawanto.

Ia mengatakan bahwa bakti yang diberikan oleh IDI untuk Kabupaten Pasaman Barat luar biasa, terbukti dari jumlah pasien yang mengambil bagian dalam bakti sosial hari IDI itu.

"Jumlah pasien pengobatan dokter spesialis 359 orang, jumlah pasien USG dan pengobatan ibu hamil 33 orang, jumlah pasien sunatan masal 40 anak. Itu artinya antusias masyarakat cukup tinggi. Untuk itu, diharapkan IDI Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sehingga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat,” harapnya.

Ia juga berharap IDI berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Diketahui sebelumnya angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 35,5 persen dan merupakan angka kasus stunting paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat. 

"Makanya diperlukan kerjasama kita semua untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat," katanya.(DDR)

Menurut Ketua KPU Alfi Syahrin, S.Pd., Penetapan DCT peserta Calon Legislatif Pasbar sebanyak 498 orang tersebut hanya terjadi pengurangan satu (1) orang dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang sebelumnya sebanyak 499 orang.

"Terjadinya pengurangan itu karena Partai Bulan Bintang mengurangi bakal calon yang diajukan di daerah pemilihan Pasaman Barat 1 yang semula 9 orang maka saat di rancangan DCT diajukan hanya 8 calon," ujar Alfi Syahrin.

Alfi Syahrin juga menyampaikan setelah Penetapan DCT tersebut maka KPU Pasbar juga menetapkan jadwal mulainya kampanye sesuai dengan aturan yang ada untuk para calon legislatif (Caleg) Pasbar.

"Kita dari KPU Pasbar akan mulai mengumumkan DCT tersebut terhitung tanggal 4 November 2023, serta untuk masa waktu boleh kampanye kita juga tetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga masuk masa tenang nantinya", ujar Alfi Syahrin.

Alfi Syahrin juga menyampaikan 498 orang yang masuk dalam DCT tersebut terdiri dari 337 orang caleg laki-laki dan 161 orang caleg perempuan dari lima daerah pemilihan (Dapil) di Pasaman Barat.(DDR).

Kebenaran bahwa Zalmadi menjadi caleg PKB untuK daerah pemilihan Kuranji dibenarkan Ketua DPC PKB Kota Padang Yusri Latif. Yusri mengatakan Zalmadi sudah terdaftar di PKB sebagai caleg.

Ketika dikonfirmasi apakah surat pengunduran diri dari partai sebelumnya, Yusri menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Zalmadi dari Berkarya belum melengkapi surat pengunduran diri.

"Kami hanya memfasilitasi untuk masuk ke PKB dan menyerahkan prosesnya di KPU," kata Yusri ketika dihubungi media, Jumat (3/11/2023).

Diketahui, Zalmadi pindah ke PKB untuk melanjutkan perjuangannya di DPRD Kota Padang untuk periode 2024-2029 lantaran Partai Berkarya tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lantaran partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu tak lolos verifikasi KPU RI.

Ia merupakan Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 yang terpilih melalui daerah pemilihan (dapil) 2 Kota Padang yang pada saat itu mencakup Kecamatan Kuranji dan Pauh.

Menyangkut surat pengunduran diri dari Partai Berkarya, ketika dikonfirmasi Zalmadi meminta media ini menanyakan hal ini ke Partai Berkarya.

"Tanyakan saja ke partai, saya sedang di Jakarta," tegas Zalmadi saat dihubungi.

Media ini mencoba mendapat jawaban terkait surat pengunduran diri Zalmadi dari Partai Berkarya. Ketua DPW Partai Berkarya Sumbar, Nilasari menyampaikan bahwa Zalmadi belum menyerahkan surat pengunduran diri.

Persoalan yang sama juga ditanyakan pada Ketua DPC Partai Berkarya Kota Padang, Resmita. "Belum menyerahkan surat pengunduran diri Zalmadi," sebutnya.

KPU Kota Padang, terkait dengan pencalonan bagi caleg yang pindah partai, harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dengan ditandatangani di atas materai.

Dalam berbagai kesempatan Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra menyampaikan, bahwasanya surat pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada pengurus partai politik (parpol) dan dikeluarkan tanda terima.

Berdasarkan dua dokumen itu (surat pernyataan pengunduran diri dan tanda terima), cukup menjadi syarat bagi pencalonan yang bersangkutan di parpol lain.(Obor Sumbar/agb)